cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Geofani Milthree Saragih
Contact Email
dosen03504@unpam.ac.id
Phone
+6282274278234
Journal Mail Official
palrev_fh@unpam.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Pamulang Jl. Raya Puspiptek No.11, Serpong, Banten Tangerang Selatan, 15310- Indonesia
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
Pamulang Law Review
Published by Universitas Pamulang
ISSN : 26228408     EISSN : 26228416     DOI : 10.32493
Core Subject :
Pamulang Law Review (PalRev) is a peer-reviewed scholarly journal published by the Faculty of Law, Universitas Pamulang. The journal serves as an academic platform for the dissemination of high-quality legal research, theoretical analyses, and critical studies addressing contemporary legal issues within national, comparative, and international contexts. PalRev welcomes contributions from academics, researchers, legal practitioners, policymakers, and scholars seeking to advance legal knowledge and promote interdisciplinary legal discourse. The journal publishes original research articles, conceptual papers, and critical reviews that examine legal developments, regulatory frameworks, judicial practices, and emerging legal challenges in both traditional and modern legal systems. Emphasis is placed on innovative, analytical, and evidence-based scholarship that contributes to the development of legal science and public policy. The scope of the journal includes, but is not limited to, the following fields: Criminal Law; Civil Law; Constitutional Law; Administrative Law; Agrarian and Land Law; Economic and Business Law; Islamic Law; Customary and Indigenous Law; International Law; Labour and Employment Law. PalRev encourages interdisciplinary, comparative, normative, and empirical approaches to legal research and welcomes manuscripts that provide theoretical contributions, practical implications, and policy recommendations relevant to contemporary legal challenges at the national, regional, and global levels.
Arjuna Subject : -
Articles 181 Documents
 12   13   14   15   16 
Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan Ditinjau Dari Undang-Undang Arbitrase Herlina Basri; Ibrohim
Pamulang Law Review Vol. 7 No. 2 (2024): November 2024
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/palrev.v7i2.44822

Abstract

Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase lebih disukai oleh pelaku ekonomi dalam kontrak bisnis yang bersifat nasional maupun internasional, dikarenakan sifat kerahasiaan, prosedur sederhana yang mana putusan arbiter mengikat para pihak disebabkan putusan yang diberikan bersifat final dan binding. Sebagai upaya hukum dalam perkembangan dunia usaha baik nasional maupun internasional pemerintah telah mengadakan pembaharuan terhadap Undang-Undang Arbitrase Nasional dengan dikeluarkan UU No. 30 Tahun 1999 tentangg Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dilakukan melalui klausula arbitrase yang terdiri dari dua jenis clausul arbitrase yaitu pactum de compromittendo dan acta compromise. Jenis Lembaga arbitrase yang dapat dipilih oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa ada Arbitrase ad hoc dan Arbitrase institusional. Mekanisme penyelesaian sengketa di awali dari tahap pemberitahuan dan jawaban kepada para pihak, kemudian diikuti dengan pemilihan dan pengangkatan arbiter, dan diakhiri dengan ppemeriksaan dan putusan. Kekuatan hukum dari putusan arbitrase adalah bersifat final dan mengikat, tetapi pengakuan dan pelaksanaan putusannya tetap harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri. Arbitrase biasa dilakukan oleh para pengusaha (nasional maupun internasional) sebagai suatu cara perdamaian memecahkan ketidak sepahaman pihak-pihak dibidang kegiatan komersial. Bidang komersial tersebut meliputi: transaksi untuk ekspor-impor makanan, perjanjian distribusi, perbankan, asuransi, pengangkutan penumpang, pesawat udara, kapal laut, perusahaan joint venture, dan lain sebagainya
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Perjanjian Klausula Baku Yang Dibuat Sepihak Oleh Perusahaan Pengelola Parkir Ichwan Kurnia
Pamulang Law Review Vol. 7 No. 2 (2024): November 2024
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/palrev.v7i2.44824

Abstract

Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat perlu untuk terus dilakukan karena berkaitan dengan upaya mensejahterakan masyarakat dalam kaitan dengan semakin berkembangnya transaksi perdagangan pada zaman modern saat ini. Perhatian mengenai perlindungan konsumen ini bukan hanya di Indonesia tetapi juga telah menjadi perhatian dunia. Perjanjian baku memegang peranan penting dalam dunia usaha dan perdagangan modern. Perjanjian ini biasanya dibentuk pengusaha untuk mengadakan berbagai jenis transaksi khusus. Isinya ditetapkan agar dapat digunakan lagi dalam perjanjian mengenai produk atau jasa serupa dengan pihak- pihak lain, tanpa harus melakukan perundingan berkepanjangan mengenai syarat- syarat yang senantiasa muncul. Penggunaan klausula baku dalam suatu perjanjian muncul dari kebutuhan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, bahwa dalam suatu hubungan bisnis yang membutuhkan suatu akta perjanjian yang cukup rumit dan menghabiskan banyak biaya, maka dengan adanya klausula baku diharapkan dapat memangkas biaya operasional yang dibutuhkan serta mempersingkat waktu. Adapun isi dari perjanjian yang lahir dari kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut menjadi dasar bagi para pihak dalam mencapi tujuan serta kepentingan masing-masing. Penggunaan klausula baku dalam perjanjian saat ini tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan pengusaha yang menginginkan adanya suatu perjanjian yang cepat dengan biaya yang murah sehingga dapat menghemat biaya yang dikeluarkan
Tindak Pidana Pengancaman Oleh Debt Collektor Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik Nurhayati
Pamulang Law Review Vol. 7 No. 2 (2024): November 2024
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/palrev.v7i2.44825

Abstract

Peningkatan Penggunaan Teknologi Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), semakin banyak debt collector yang memanfaatkan berbagai media elektronik seperti telepon, pesan teks, email, dan media sosial untuk menghubungi nasabah yang memiliki tunggakan. Hal ini membuat debt collector memiliki akses lebih luas dan lebih mudah dalam melancarkan ancaman kepada nasabah yang berhutang. Penggunaan ancaman dan tekanan psikologis oleh debt collector dapat mengakibatkan dampak emosional yang signifikan pada nasabah yang berhutang. Ancaman ini dapat berupa ancaman fisik, pencemaran nama baik, atau bahkan penyebaran informasi palsu. Kurangnya Perlindungan Konsumen Meskipun terdapat beberapa regulasi yang mengatur perlindungan konsumen, pelaksanaannya masih belum maksimal. Beberapa nasabah mungkin merasa sulit untuk melaporkan tindakan debt collector yang melanggar hukum karena takut balasan ancaman lebih lanjut
Efektifitas Regulasi Pengelolaan Limbah B3 Berdasarkan Perda Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2022 Oktaviany Tiara Florenza Hasanudin; Yuniar Rahmatiar; Suyono Sanjaya
Pamulang Law Review Vol. 7 No. 2 (2024): November 2024
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/palrev.v7i2.44828

Abstract

Kabupaten Karawang, yang memiliki aktivitas industri besar, menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Penelitian ini bertujuan menilai efektivitas Perda Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Limbah B3, dampak pencemaran B3 terhadap kawasan pemukiman, dan upaya pemerintah dalam mengatasinya. Metode yuridis normatif digunakan untuk mengkaji norma-norma dalam peraturan perundang-undangan terkait. Meskipun regulasi pengelolaan limbah B3 di Indonesia sudah kuat, implementasinya di Karawang masih lemah, seperti yang ditunjukkan oleh banyaknya kasus pencemaran oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dampak pencemaran B3 sangat serius, mempengaruhi lingkungan dan kesehatan manusia di sekitar kawasan pemukiman. Untuk mengatasi masalah ini, langkah-langkah preventif dan intervensi yang tepat harus diambil oleh pemerintah, industri, dan masyarakat setempat. Pemerintah Kabupaten Karawang perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum, sementara perusahaan harus lebih patuh pada regulasi yang ada. Partisipasi aktif masyarakat juga penting dalam memantau dan melaporkan pelanggaran. Kolaborasi antara semua pihak adalah kunci untuk mengurangi pencemaran B3 dan melindungi kesehatan serta lingkungan di Karawang
Implementasi PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Utari Rhamadani Putri; Gisha Dilova; Ainul Badri
Pamulang Law Review Vol. 7 No. 2 (2024): November 2024
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/palrev.v7i2.44830

Abstract

Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah implementasi PERMA Nomor 4 Tahun 2019 perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Pulau Punjung terjadi ketidaksesuaian jangka waktu penyelesaian gugatan sederhana. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah empiris, bersifat kualitatif dan termasuk penelitian deskriptif. PERMA Nomor 4 Tahun 2019 perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 merupakan kebijakan Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum acara perdata untuk menyelesaikan perkara-perkara perdata sederhana yang sebelumnya diselesaikan dengan proses hukum acara perdata biasa. Tujuan dibuatnya PERMA ini guna menyelesaikan perkara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan karena memiliki batasan nilai kerugian sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu yang sangat singkat dan dibatasi selama 25 hari kerja sejak hari sidang pertama
Redistribusi Tanah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Raflinov Quraisy; Sigit Primasatya; Roro Ajeng Muninggar; Ria Istianti; Hari Purwanto; Excha Restya Safira; Rahmansyah Fikriadin
Pamulang Law Review Vol. 7 No. 2 (2024): November 2024
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/palrev.v7i2.44833

Abstract

Redistribusi tanah merupakan salah satu program utama dalam reforma agraria yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah dan meningkatkan kesejahteraan petani. Pelaksanaan redistribusi tanah saat ini belum berjalan secara maksimal. Atas hal tersebut perlu dilakukan kajian mengenai perkembangan program reforma agraria melalui redistribusi tanah dapat mengatasi permasalahan ketimpangan kepemilikan tanah untuk meningkatkan kesejahteraan petani serta langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk mendukung dan meneruskan pencapaian pelaksanaan redistribusi tanah. Metode penelitian normatif serta studi kepustakaan digunakan dalam penulisan artikel ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa redistribusi tanah telah memberikan dampak positif dalam mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah dan meningkatkan kesejahteraan petani, terutama dalam peningkatan akses terhadap sumber daya agraria dan peningkatan produktivitas pertanian. Namun, terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi, seperti birokrasi yang kompleks, konflik lahan, dan kurangnya dukungan infrastruktur. Untuk mendukung dan meneruskan pencapaian pelaksanaan redistribusi tanah, Presiden dan Wakil Presiden terpilih perlu mengambil beberapa langkah strategis antara lain memperkuat kerangka hukum dan kebijakan terkait reforma agraria, meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah, menyediakan dukungan infrastruktur teknologi bagi petani, serta tersedianya pendampingan atas tindak lanjut dari redistribusi tanah. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan redistribusi tanah
Mewujudkan Keadilan dalam Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Pribadi yang Sama di Mata Hukum Dalam Pasal 6 The Universal Declaration of Human Rights Putri Maharani Rahma Aisah; Tajul Arifin; Ine Fauzia
Pamulang Law Review Vol. 8 No. 1 (2025): Pamulang Law Review
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research is motivated by the fact that gender inequality in the legal system remains a serious issue, with women often experiencing discrimination rooted in patriarchal cultural norms. Such discrimination, reflected in both formal and customary laws, obstructs women’s access to justice. This situation contradicts Article 6 of The Universal Declaration of Human Rights, which affirms that every individual has the right to recognition and protection as an equal before the law. The study aims to analyze the barriers faced by women in obtaining fair legal treatment and to explore efforts to achieve legal equality based on human rights principles. The research employs a normative juridical approach and uses a descriptive analytical method, with data analyzed through quantitative analysis techniques. The findings reveal that gender-based violence, such as domestic violence and sexual harassment, has not received adequate attention from the legal system. These challenges are further compounded by weak law enforcement and the slow pace of legislative reforms supporting gender equality. The study underscores the necessity of ensuring legal justice for women through inclusive legal reforms and the empowerment of women.
Relevansi Hak atas Kewarganegaraan dalam Pasal 15 Ayat (1) The Universal Declaration of Human Rights dan Hukum Islam Novita Ardiyanti Ningrum; Tajul Arifin; Ine Fauzia
Pamulang Law Review Vol. 8 No. 1 (2025): Pamulang Law Review
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa hak kewarganegaraan merupakan hak mendasar yang dijadikan identitas kepada setiap orang secara legal yang berhubungan dengan hak-hak lainnya, berupa hak atas perlindungan hukum, hak-hak politik, dan hak atas akses pelayanan sosial yang sigap dan responsif. Riset ini bertujuan untuk menganalisis hak atas kewarganegaraan dalam Pasal 15 ayat (1) The Universal Declaration of Human Rights, dan menganalisis pengaturan hak atas kewarganegaraan dalam perspektif Hukum Islam. Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dan metode deskriptif analisis. Data dikumpulkan menggunakan teknik studi literatur. Lalu, data dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil studi ini menunjukkan bahwa terdapat keselarasan antara pengaturan terkait hak atas kewarganegaraan antara Pasal 15 ayat (1) UDHR dengan Hukum Islam, dimana setiap orang berhak memiliki hak atas kewarganegaraan demi mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum dari negara. Temuan penelitian ini mengimplikasikan keharusan adanya pengimplementasian substansi hukum secara optimal oleh aparat penegak hukum demi tercapainya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara.
Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Perspektif Perlindungan Perempuan di Kota Batam Imra Sulastri Gultom; Winsherly Tan; Emiliya Febriyani
Pamulang Law Review Vol. 8 No. 1 (2025): Pamulang Law Review
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam melindungi perempuan di Kota Batam. Fokus kajian mencakup aspek penegakan hukum dan hambatan sosial-budaya yang memengaruhi perlindungan korban KDRT. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan analisis kualitatif atas data dari wawancara, observasi, dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun undang-undang memberikan kerangka hukum yang jelas, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya tingkat pelaporan, respons aparat hukum yang belum maksimal, dan pengaruh budaya patriarki. Selain itu, keterbatasan fasilitas dukungan seperti shelter dan pendampingan psikologis turut menjadi tantangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran publik, pelatihan bagi aparat hukum, serta pemberdayaan ekonomi korban guna memperkuat perlindungan hukum.
Perbandingan Konsep Dan Penerapan Asas Nasionalitas Aktif Dan Asas Teritorial Dalam Konteks Hukum Pidana Indonesia Nursolihi Insani
Pamulang Law Review Vol. 8 No. 1 (2025): Pamulang Law Review
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Penerapan Asas Teritorial dan Asas Nasionalitas Aktif di banyaknya negara, tidak menutup emungkinan terjadinya benturan aturan hukum jika terjadi suatu kasus yang dilakukan warga negara asing pada salah satu negara. Perbandingan konsep dan penerapan asas nasionalitas Aktif dan asas teritorial dalam konteks hukum pidana Indonesia menjadi sangat penting karena kedua asas tersebut mempengaruhi penerapan hukum pidana dalam situasi yang berbeda. Untuk itu perlu pemahaman mendalam akan kedua asas tersebut, berkaitan dengan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengemukakan permasalahan bagaimana konsep dan asas yang mendasari penerapan kedua asas tersebut dalam konteks hukum pidana dan juga bagaimana proses hukumnya jika terjadi pertentangan antara dua asas hukum pidana yang diadopsi oleh negara-negara yang terlibat. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual. Pada akhirnya Dalam mengatasi benturan aturan hukum antar negara yang menerapkan asas teritorial dan asas nasionalitas aktif, perlu dilakukan pertimbangan tindakan yang dilakukan serta melihat hukum positif yang berlaku di masing-masing negara untuk menentukan penggunaan asas yang tepat.

Page 14 of 19 | Total Record : 181

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026) Vol. 8 No. 2 (2025): November : Pamulang Law Review Vol. 8 No. 1 (2025): Pamulang Law Review Vol. 7 No. 2 (2024): November 2024 Vol. 7 No. 1 (2024): Agustus 2024 Vol. 6 No. 2 (2023): November 2023 Vol. 6 No. 1 (2023): Agustus 2023 Vol. 5 No. 2 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 1 (2022): Agustus 2022 Vol. 4 No. 2 (2021): November 2021 Vol. 4 No. 1 (2021): Agustus 2021 Vol. 3 No. 2 (2020): November 2020 Vol. 3 No. 1 (2020): Agustus 2020 Vol. 2 No. 2 (2019): November 2019 Vol. 2 No. 1 (2019): Agustus 2019 Vol. 1 No. 2 (2018): November 2018 Vol. 1 No. 1 (2018): Agustus 2018 More Issue