Pamulang Law Review
Pamulang Law Review (PalRev) is a peer-reviewed scholarly journal published by the Faculty of Law, Universitas Pamulang. The journal serves as an academic platform for the dissemination of high-quality legal research, theoretical analyses, and critical studies addressing contemporary legal issues within national, comparative, and international contexts. PalRev welcomes contributions from academics, researchers, legal practitioners, policymakers, and scholars seeking to advance legal knowledge and promote interdisciplinary legal discourse. The journal publishes original research articles, conceptual papers, and critical reviews that examine legal developments, regulatory frameworks, judicial practices, and emerging legal challenges in both traditional and modern legal systems. Emphasis is placed on innovative, analytical, and evidence-based scholarship that contributes to the development of legal science and public policy. The scope of the journal includes, but is not limited to, the following fields: Criminal Law; Civil Law; Constitutional Law; Administrative Law; Agrarian and Land Law; Economic and Business Law; Islamic Law; Customary and Indigenous Law; International Law; Labour and Employment Law. PalRev encourages interdisciplinary, comparative, normative, and empirical approaches to legal research and welcomes manuscripts that provide theoretical contributions, practical implications, and policy recommendations relevant to contemporary legal challenges at the national, regional, and global levels.
Articles
181 Documents
<![CDATA[Upaya Pencegahan Penyelewengan dan Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa dari Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia Dengan Menggunakan Prinsip Transparansi ]]>
<![CDATA[Susanto Susanto]]>;
<![CDATA[Muhamad Iqbal]]>;
<![CDATA[Subarto Subarto]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol. 5 No. 2 (2022): November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/palrev.v5i2.25529
<![CDATA[Adapun tujuan dari riset ini ialah untuk mengetahui sejauh mana untuk dapat menganalisis sebuah upaya dalam pencegahan terjadinya kecurangan terhadap sistem pengelolaan keuangan pada desa, serta dapat mengetahui faktor pendorong serta penghambat terjadinya kecurangan terhadap sistem pengelolaan keuangan pada desa. Riset ini menggunakan riset kualitatif yang mana bertujuan untuk dapat melihat sejauh mana fenomena yang terjadi terkait dengan sistem pengelolaan keuangan desa. Lokasi yang akan dijadikan sumber riset ini ialah Desa Jatimulyo, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen. Data yang digunakan bersumber dari data sekunder serta data primer, teknik pengumpulan data pada riset ini ialah dokumentasi interview serta observasi. Teknik analisa data yang akan digunakan dalam riset ini ialah Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data sampai dengan penarikan sebuah kesimpulan yang ada. Hasil yang digukan dalam riset ini ialah Dana Desa yang rutin diberikan oleh Pemerintah Pusat ke Desa rentan terjadi korupsi. Selanjutnya, menguraikan upaya yang dilakukan dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di desa. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian kualitatif-deskriptif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan urgensi peningkatan partisipasi masyarakat dalam mencegah korupsi di desa karena besarnya potensi ekonomi dari desa, namun diiringi dengan kemiskinan yang tinggi juga di desa.]]>
<![CDATA[Urgensi Kesadaran Masyarakat Terhadap Pendaftaran Tanah ]]>
<![CDATA[Wina Bugi Wijaya]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol. 5 No. 2 (2022): November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/palrev.v5i2.25530
<![CDATA[Pendaftaran tanah sangat penting karena bidang tanah yang sudah terdaftar di kantor Badan Pertanahan Nasional akan mendapatkan sertifikat serta memiliki kepastian hukum, Kesadaran masyarakat akan pentingnya mendaftarkan tanahnya masih rendah, dikarenakan banyak masyarakat berpikir bahwa proses pensertipikatan tanah akan memakan biaya yang tidak kecil, memakan waktu yang lama, serta sulit dalam hal pemberkasan. Bahkan, ada juga yang belum tahu informasi mengenai pentingnya mendaftarkan tanahnya ke kantor BPN setempat. Pemerintah dan perwakilan masyarakat harus bekerja sama dalam hal pensertipikatan tanah, Seperti melaksanakan penyuluhan atau sosialisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, contoh dari sosialisasi secara langsung yaitu mengadakan pertemuan dengan Perwakilan Masyarakat, dan yang secara tidak langsung yaitu melalui brosur, papan pengumuman di kantor BPN dan Balai warga, media massa, serta media sosial. Pendaftaran tanah secara sistematik sangat diharapkan oleh masyarakat yang memiliki bidang tanah terutama masyarakat pemilik bidang tanah menengah ke bawah. ]]>
<![CDATA[Pelanggaran Rahasia Dagang Dalam Non-Disclosure Agreement Antara Perusahaan Dan Karyawan ]]>
<![CDATA[Fahrul Fauzi]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): Agustus 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/palrev.v6i1.33373
<![CDATA[Sengketa antara PT HTAI dan YF yang telah diputus Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Tng merupakan sengketa pelanggaran rahasia dagang. YF diduga telah telah melanggar klausul non-kompetisi dalam perjanjian kerahasiaan dan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Rahasia Dagang. Penelitian ini bermaksud untuk menelaah pelanggaran rahasia dagang yang terjadi pada putusan tersebut dan kesesuaian pertimbangan hakim dengan perundang-undangan dalam memutus perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum doktrinal yaitu penelitian yang dilakukan untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa majelis hakim telah benar memutuskan bahwa YF telah melakukan pelanggaran rahasia dagang sebagaimana Pasal 1 angka (1) jo. Pasal 13 Undang-Undang Rahasia Dagang. Namun ada sedikit ketidaktegasan oleh Majelis Hakim dimana dalam pertimbangan hukum pelanggaran rahasia dagang YF yaitu ketidakjelasan apakah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Ketegasan majelis hakim juga diperlukan dalam hal penentuan seberapa nyata nilai ekonomi atas rahasia dagang dari PT HTAI yang diputuskan telah dilanggar oleh YF, dalam putusannya majelis hakim hanya menghukum YF untuk membayar kerugian materil berupa biaya operasional pengurusan perkara sebesar Rp60.000.000 sehingga tidak ada hitungan kerugian lain sebagai akibat pelanggaran rahasia dagang. Hal ini menjadi penting karena sejatinya suatu rahasia dagang baru memiliki perlindungan apabila memenuhi syarat, yakni salah satunya adalah memiliki nilai ekonomi. Klausul non-kompetisi dalam perjanjian kerahasiaan dalam garis analisis penelitian ini sejatinya bertentangan dengan hak asasi manusia yang diberikan kebebasan untuk memilih pekerjaan.]]>
<![CDATA[Dinamika Disparitas Pidana Uang Pengganti dengan Pidana Subsider dan Implikasinya Terhadap Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi ]]>
<![CDATA[Ade Mahmud]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): Agustus 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/palrev.v6i1.33375
<![CDATA[Dinamika pidana uang pengganti dengan pidana subsidernya seringkali ditemukan manakala membandingkan putusan yang satu dengan putusan yang lain, nampak ketidakseragaman dan ketidaksebandingan antara besarnya uang pengganti dengan lamanya pidana subsider. Kondisi ini mencerminkan rasa ketidakadilan bagi negara, pelaku dan masyarakat. tulisan ini ditujukan untuk mengetahui dampak disparitas pidana uang pengganti dengan pidana subsidernya terhadap upaya pengembalian kerugian negara dalam kasus korupsi dan menemukan sistem pemidanaan yang ideal untuk mengatasi disparitas pidana uang pengganti dengan pidana subside. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang memanfaatkan data sekunder lalu dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan (1) Disparitas pidana uang pengganti dengan pidana subside berdampak secara langsung terhadap pengembalian kerugian negara dalam kasus korupsi berupa realisasi uang pengganti tidak berjalan maksimal karena tidak dibayar lunas, menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidaksebandingan antara jumlah uang pengganti dengan pidana subside, tidak menimbulkan efek jera bagi terpidana korupsi. (2) Sistem pemidanaan yang ideal untuk menaggulangi dinamika uang pengganti dengan pidana subside yaitu membuat pedoman pemidanaan berupa mengklasifikasi range/kelas uang pengganti dengan pidana subsider yang harus dijalani, idenya semakin besar uang pengganti yang wajib dibayar, semakin berat pidana penjara penggantinya.]]>
<![CDATA[Tinjauan Hukum Penerapan Tanda Tangan Digital dalam Transaksi Bisnis ]]>
<![CDATA[Muhammad Eka Fandi Arwan]]>;
<![CDATA[Tjempaka Tjempaka]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): Agustus 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/palrev.v6i1.33376
<![CDATA[Dalam penelitian ini dibahas bagaimana penandatanganan kontrak secara elektronik semakin populer di era digital saat ini. Legalitas dan keberlakuan perjanjian yang ditandatangani secara online masih diperdebatkan. untuk menyelidiki apakah (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan penandatanganan perjanjian digital, (2) bagaimana konsumen memandang perlindungan dan kepastian hukum dalam perjanjian elektronik, (3) dan apakah notaris dapat memasukkan tanda tangan digital ke dalam akta autentik. Dalam studi masalah semacam ini, metode yuridis normatif digunakan untuk menganalisis data sekunder seperti undang-undang, peraturan, dan dokumen hukum lainnya serta temuan penelitian, kajian, dan referensi lain yang relevan dengan masalah. Tanda tangan digital perjanjian diizinkan oleh kedua undang-undang. UU ITE mengatur tanda tangan elektronik yang sama-sama dapat dipercaya seperti tanda tangan konvensional. KUH Perdata juga memungkinkan para pihak untuk memilih struktur perjanjian, termasuk yang elektronik. menunjukkan upaya sungguh-sungguh pemerintah untuk melindungi konsumen dalam transaksi elektronik, selain fakta bahwa tanda tangan digital memberikan kekuatan hukum untuk kontrak elektronik. Hal ini mengindikasikan upaya tulus pemerintah untuk melindungi konsumen dalam transaksi elektronik.]]>
<![CDATA[Menelaah Persoalan Independensi Penegak Hukum terhadap Budaya Hukum ]]>
<![CDATA[Dede Firdaus Suyadi]]>;
<![CDATA[Asip Suyadi]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): Agustus 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/palrev.v6i1.33377
<![CDATA[Independensi Penegak Hukum Sebuah Harapan Besar Bagi Masyarakat. Berdasarkan persyaratan suatu negara menurut Prof. Jimly Ashiddiqie bahwa dalam suatu negara hukum salah satunya bercirikan peradilan yang bebas dan tidak memihak. Yang berarti dalam hal ini aparat penegak hukum sebagai komponen dari sistem peradilan harus independen, bebas pengaruh dari pihak manapun, dan adil yang berarti tidak ada nya sistem “Tajam kebawah, tumpul keatasâ€. Penegakan hukum yang hanya bertitik tolak dari substansi norma hukum formil yang ada dalam undang-undang, hanya akan cenderung mencederai rasa keadilan masyarakat. sebaiknya, penegakan juga harus bertitik tolak pada hukum yang hidup. Para penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum (legal culture) untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai, dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam sistem hukum yang berlaku.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum terhadap Pinjaman Online Ilegal ]]>
<![CDATA[Edy Mulyanto]]>;
<![CDATA[Aan Handriani]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): Agustus 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/palrev.v6i1.33378
<![CDATA[Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi hadir seiring dengan kemajuan teknologi dalam ekonomi nasional yang ditingkatkan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan Pinjaman online dalam perkembangannya menjadi pilihan banyak masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Namun, hal tersebut menimbulkan masalah baru, yaitu banyaknya layanan pinjaman online yang tidak terdaftar atau ilegal. Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terahadap pengguna layanan pinjaman online ilegal. Dan bagaimana upaya penyelesaian hukum yang dapat ditempuh pengguna pinjaman online terkait permasalahan hukum yang dialami. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian normative. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum bagi pengguna layanan pinjaman online ilegal dalam perspektif hukum positif adalah status hukumnya tidak sah, pinjaman online ilegal tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, dan upaya penyelesaian hukum yang dapat ditempuh konsumen apabila mengalami permasalahan pada layanan pinjaman online adalah apabila konsumen merupakan korban dari penyelenggara ilegal maka selain melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar dapat dilakukan pemblokiran konsumen juga harus melaporkan kepada pihak berwajib serta meminta bantuan lembaga hukum.]]>
<![CDATA[Peran Notaris terhadap Putusan Perdamaian Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang Melibatkan Kreditor Terdaftar ]]>
<![CDATA[Eka Dharma Mohamad]]>;
<![CDATA[Mohammad Ryan Bakry]]>;
<![CDATA[Iskandar Muda]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): Agustus 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/palrev.v6i1.33380
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan menganalisa hukum mengenai Peran Notaris Terhadap Putusan Perdamaian Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Yang Melibatkan Kreditor Terdaftar. Dengan menggunakan Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Yang Melibatkan Notaris di Indonesia? dan Bagaimana Peran Notaris Dalam Putusan Perdamaian Yang Memberikan Kemanfaatan Hukum? Bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Yang Melibatkan Notaris di Indonesia adalah karena Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan di dalam suatu akta otentik. Untuk dapat dilakukannya perjanjian perdamaian tersebut maka perdamaian harus disetujui oleh para kreditor. Peran Notaris Dalam Putusan Perdamaian Yang Membawa Kemanfaatan Hukum Bagi Kreditur Berdasarkan Pasal 69 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan Tugas kurator adalah melakukan pengurusan harta atau pemberesan harta pailit. Pada Ayat 2 menjelaskan bahwa walaupun dalam keadaan diluar kepailitan persetujuan atau persetujuan. Oleh karena itu Notaris atas permasalahan tersebut akan mengarahkan kepada pembuatan suatu perjanjian yang bersifat mengikat.]]>
<![CDATA[Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris dalam Pembuatan Akta dari Transaksi yang Didasarkan Kepada Skema Ponzi ]]>
<![CDATA[Sari Wulandari]]>;
<![CDATA[Chandra Yusuf]]>;
<![CDATA[Frengki Hardian]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): Agustus 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/palrev.v6i1.33381
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan menganalisa hukum mengenai Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akta Dari Transaksi Yang Didasarkan Kepada Skema Ponzi. Dengan menggunakan Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana perusahaan publik dapat merekayasa produknya dengan menggunakan skema Ponzi di pasar modal ? dan Bagaimana Notaris dapat mengenali penerapan prinsip pengguna jasa untuk menghindari pembuatan akta autentik berdasarkan skema Ponzi ? Bahwa Pada saat ini hanya ada beberapa peraturan yang sedikit banyaknya menyinggung pembahasan mengenai ponzi, diantaranya: Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Jo. UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Ketentuan pidana terhadap kegiatan investasi Berskema ponzi/ bodong diatur dalam Pasal 378 KUHP dan kaitannya sangat erat dengan kejahatan dan ruang lingkup dari pertanggungjawaban pidananya. Notaris sebagai salah satu pihak pelapor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor, sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat: identifikasi Pengguna Jasa; verifikasi Pengguna Jasa; dan pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.Dalam penerapan PMPJ, ketersediaan data nasabah atau Pengguna Jasa, jejak rekam dan berbagai transaksi yang dilakukan, serta administrasi atau penatausahaan dokumen informasi yang baik.]]>
<![CDATA[The Concept ff Handling Overcapacity in Prison Through A Restorative Justice Approach to Drug Abusers ]]>
<![CDATA[Nani Widya Sari]]>;
<![CDATA[Oksidelfa Yanto]]>;
<![CDATA[Bhanu Prakash Nunna]]>;
<![CDATA[Abdul Azis]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): Agustus 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/palrev.v6i1.33382
<![CDATA[The implementation of the coaching carried out by Prison for the inmates often becomes not optimal due to the complexity of the problems that occur within Prison. One of the root causes of issues at Prison is overcapacity. This paper then tries to see by analyzing the nature of narcotics crime as a particular crime and Indonesia's role in overcoming narcotics crime. Then also visit and explore the implications of overcapacity in Prison and concepts that can be applied to prevent overcapacity in Prison. The research method used in this paper is a normative juridical research method, with the data source used being secondary data obtained through library research. The study results indicate that narcotics crime as a particular crime is transnational and involves international crime organizations. Indonesia's role in overcoming narcotics crime can be seen from the regulation in Law Number 35 of 2009. In this regulation, sellers and dealers are given a high penalty, even death. Sentences should not be given to those who are called victims or addicts. The implications of overcapacity in Prison can result in non-optimal coaching due to the complexity of the problems that occur in Prison. Overcapacity is one of the root causes of issues at Prison. For this reason, it is necessary to apply a concept to prevent overcapacity from occurring in Prison by providing rehabilitation as a form of using restorative justice.]]>
