cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Geofani Milthree Saragih
Contact Email
dosen03504@unpam.ac.id
Phone
+6282274278234
Journal Mail Official
palrev_fh@unpam.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Pamulang Jl. Raya Puspiptek No.11, Serpong, Banten Tangerang Selatan, 15310- Indonesia
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
Pamulang Law Review
Published by Universitas Pamulang
ISSN : 26228408     EISSN : 26228416     DOI : 10.32493
Core Subject :
Pamulang Law Review (PalRev) is a peer-reviewed scholarly journal published by the Faculty of Law, Universitas Pamulang. The journal serves as an academic platform for the dissemination of high-quality legal research, theoretical analyses, and critical studies addressing contemporary legal issues within national, comparative, and international contexts. PalRev welcomes contributions from academics, researchers, legal practitioners, policymakers, and scholars seeking to advance legal knowledge and promote interdisciplinary legal discourse. The journal publishes original research articles, conceptual papers, and critical reviews that examine legal developments, regulatory frameworks, judicial practices, and emerging legal challenges in both traditional and modern legal systems. Emphasis is placed on innovative, analytical, and evidence-based scholarship that contributes to the development of legal science and public policy. The scope of the journal includes, but is not limited to, the following fields: Criminal Law; Civil Law; Constitutional Law; Administrative Law; Agrarian and Land Law; Economic and Business Law; Islamic Law; Customary and Indigenous Law; International Law; Labour and Employment Law. PalRev encourages interdisciplinary, comparative, normative, and empirical approaches to legal research and welcomes manuscripts that provide theoretical contributions, practical implications, and policy recommendations relevant to contemporary legal challenges at the national, regional, and global levels.
Arjuna Subject : -
Articles 181 Documents
 9   10   11   12   13 
Kepastian Hukum Agunan Tambahan Berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Mikro Perseorangan Ditinjau dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Kartono Kartono; Mareti Waruwu; Ary Oktaviyanti
Pamulang Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): Agustus 2023
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/palrev.v6i1.33383

Abstract

Praktek penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro telah menimbulkan penyimpangan yang cukup serius. Penyaluran KUR mikro yang berlandaskan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat berpotensi menabrak ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Agunan tambahan berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dalam penyaluran KUR mikro perseorangan telah dimaknai seolah-olah jaminan fidusia. Praktek penarikan BPKB sebagai agunan tambahan dalam penyaluran KUR mikro perseorangan justru merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Tidak hanya itu, penyaluran KUR mikro perseorangan juga kontradiktif dengan asas publisitas dan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam burgerlijk wetboek maupun Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Upaya Meningkatkan Pemilu yang Demokratis Melalui Peran Komisi Pemilihan Umum Askari Razak; Aan Aswari
Pamulang Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): Agustus 2023
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/palrev.v6i1.33384

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas terlaksananya tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan umum sesuai dengan aturan yang berlaku dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian empiris yang dilakukan di KPU Kabupaten Majene. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa fungsi KPU dalam mewujudkan pemilu yang demokratis pada tahun 2019 ialah kurang efektif, meskipun tingkat partisipasi masyarakat hampir mencapai 90% namun pada saat yang bersamaan surat suara yang tidak sah mencapai 3,02 % atau berjumlah 3676. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas fungsi KPU yaitu faktor eksternal dan internal baik dari cuaca, beberapa lokasi yang sulit dijangkau secara langsung dan tidak langsung atau aksesibilitas, sumberdaya manusia yang berkualitas dari jajaran KPU dan pengetahuan masyarakat terhadap pemilu pada umumnya. Rekomendasi dari penelitian ini adalah dengan beberapa upaya peningkatan dari pengalaman pesta domokrasi rakyat Indonesia dalam memilih pemimpin, yaitu hendaknya KPU lebih bersinergi dari berbagai pihak, lebih meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui rekrutmen, sarana dan prasarana yang masih terkendala, sosialisasi serta pendidikan pemilih agar KPU mampu mewujudkan pemilu yang demokratis.
Kebijakan Hukum Financial Technology Lending Ilegal dalam Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia Taufik Kurrohman
Pamulang Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): Agustus 2023
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/palrev.v6i1.33385

Abstract

Dewasa ini perkembangan technologi sangat cepat menyentuh berbagai segmentasi sosial budaya dan hukum. Financial technology salah satu yang terlahir dari perkembangan teknologi masa kini yang memberikan peluang kepada konsumen untuk melakukan transaksi tanpa bertemu. Faktanya banyak konsumen yang dirugikan dalam transaksi Financial technology ilegal. Fokus penelitian ini adalah pertama, bagaimana kebijakan financial technology lending ilegal dalam upaya perlindungan konsumen di Indonesia; kedua, bagaimana aktualisasi perlidungan hukum financial technology lending ilegal saat ini. Jenis penelitian menggunakan penelitian normatif didukung dengan data primer dan sukunder serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan belum ada kebijakan yang spesifik mengatur financial technology lending ilegal dalam upaya perlindungan konsumen, hanya berbasis pada kesadaran konsumen. Pelaksanaan financial technology lending ilegal dewasa ini sangat rawan merugikan konsumen serta merusak budaya masyarakat.
Perspektif Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi Ary Oktaviyanti
Pamulang Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): November 2023
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/palrev.v6i2.35443

Abstract

Aborsi merupakan tindakan menggugurkan kandungan untuk mengakhiri kehamilan. Ada berbagai penyebab seorang wanita melakukan tindakan aborsi, antara lain hamil di luar nikah, ketidakmampuan ekonomi, kurangnya dukungan keluarga, hingga masalah dengan pasangan, tindakan aborsi memiliki risiko dari sisi medis maupun hukum, terutama jika dilakukan secara ilegal. Meskipun aborsi secara hukum dilarang, tetapi kenyataannya aborsi masih banyak dilakukan oleh perempuan. Secara umum, “pengguguran kandungan dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu: pengguguran tanpa sengaja dan pengguguran disengaja. Aborsi dapat dibedakan dalam 2 macam, yaitu aborsi articialis therapicus dan aborsi procatus criminalis. wanita cenderung akan menggunakan aborsi sebagai jalan keluar dari masalah kehamilan yang dialaminya. Aborsi atau yang biasa disebut dengan pengguguran kandungan merupakan perbuatan yang dilarang menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan ketentuan mengenai larangannya secara jelas telah diatur dalam pasal 299, 346, 347,348 dan 349 KUHP bahwa perbuatan aborsi dilarang dengan alasan apapun termasuk pula bagi kehamilan akibat pemerkosaan dan wanita yang melakukan aborsi dapat dipidana. Setiap orang berhak untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum. Perlindungan hukum merupakan bagian dari perlindungan masyarakat yakni suatu upaya untuk memenuhi hak dan memberikan bantuan sehingga dapat menimbulkan rasa aman terhadap masyarakat yang dapat diwujudkan melalui kompensasi, restitusi, pelayanan medis dan bantuan hukum peranan aparat penegak hukum sangat berperan penting dalam penyelesaian masalahnya mencakup secara luas, karena terdapat konflik yang harus diperhatikan yakni antara hak perempuan untuk menjalankan hidupnya tanpa tekanan psikologis dan sosial atau hak janin untuk tetap hidup. Dengan demikian untuk menentukan apakah perempuan yang melakukan abortus provocatus atas kandungannya dapat dipidana atau tidak, dapat dinilai berdasarkan kepentingan manakah yang lebih utama dan dalam penjatuhan pidana.”
Asas Satu Agama Dalam Sistem Hukum Perkawinan Di Indonesia Edy Mulyanto
Pamulang Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): November 2023
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/palrev.v6i2.35445

Abstract

Perkawinan pada dasarnya adalah hak tiap orang. Akan tetapi hukum perkawinan manakah yang akan digunakanapabila pasangan perkawinan beda agama? Hal ini menjadi masalah hukum yang tak pernah tuntas. Aturan hukum agama yang mereka mengharuskan perkawinan dilakukan dengan pasangan beragama yang sama. Tidak bisa diingkari, setiap agama tentu akan mempertahankan kewibawaan ajaran agamanya karena merupakan ajaran Tuhan yang mereka miliki. Definisi yuridis perkawinan  dan sahnya perkawinan dalam hukum positif di Indonesia tidak dapat terlepas dari nuansa agamis (Pasal 1 dan 2 Ayat (1) UUP). Putusan hakim yang mengesahkan perkawinan beda agama seharusnya tidak dapat diberikan di Indonesia menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum perkawinan di Indonesia. Karena keabsahan suatu perkawinan seharusnya ranah agama. Keabsahan  perkawinan harus dijabarkan sebagai asas hukum bagi sistem hukum perkawinan di  Indonesia. Peneliltian hukum ini  adalah studi pustaka yang  bermetode yuridis normatif yang menggunakan  undang-undang dan konseptual sebagai pendekatannya. Penelitian menghasilkan bahwa:  Penegakan hukum perkawinan di Indonesia terdapat penyimpangan kewenangan hakim dalam putusannya mengesahkan perkawinan beda agama, hal ini menimbulkan ketidak pastian hukum; dan.  Diperlukan adanya asas dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia sebagai landasan bagi lahirnya suatu peraturan hukum khususnya putusan hakim, yaitu Asas Satu Agama.
Problematika Otonomi Daerah dalam Perkembangan Pemerintahan Daerah Fikri Jamal
Pamulang Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): November 2023
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/palrev.v6i2.35446

Abstract

Otonomi daerah di Indonesia telah ada sejak tahun 1903 yang terbagi ke dalam 3 (tiga) masa yakni masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, dan masa Indonesia merdeka. Dalam kurun waktu itu, perubahan situasi politik telah mewarnai perubahan prinsip pemberian otonomi kepada daerah. Dari sejak ada sampai sekarang, otonomi daerah di Indonesia mengalami perubahan mengikuti irama, tarik-menarik kewenangan Pusat-Daerah.“Otonomi daerah kadang membesar dan kadang mengecil. Itulah pasang surut otonomi daerah yang telah dan mungkin akan terus berlangsung di NKRI. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas otonomi daerah ini diatur dalam UU 23/2014, diterangkan bahwa ada penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan berdasarkan tiga asas. Adapun 3 asas otonomi daerah adalah asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.”
Kesiapan User Usaha Coffe Atas Penggunaan Lagu Dan Musik Untuk Mendukung Pengelolaan Royalti Hak Cipta di Kota Serang Inge Dwisvimiar; Rully Syahrul Mucharom; Singgih Eko Cahyono
Pamulang Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): November 2023
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/palrev.v6i2.35447

Abstract

Musik merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam pengelolaan sebuah usaha kafe, khususnya di Kota Serang. Namun walaupun telah ada pengaturannya, masih banyak usaha coffe yang memutar musik tanpa membayar royalti kepada pencipta. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kesiapan user usaha coffe atas penggunaan lagu dan musik di Kota Serang kemudian untuk menjelaskan mekanisme penyelesaian pengelolaan royalti di Kota Serang. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif empiris, dengan pendekatan studi keberlakuan hukum. Sumber  data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan studi lapangan serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa usaha kafe di Kota Serang belum siap memenuhi kriteria Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Kurangnya pemahaman pengguna, pengelolaan musik yang melibatkan pemutaran musik tanpa membayar royalti, dan pandangan tentang tanggung jawab pelaku usaha untuk membayar royalti semuanya menunjukkan adanya ketidaksiapan user. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) diberikan kendali dan pengaturan terhadap proses penyelesaian pengelolaan royalti di Kota Serang. Besaran royalti yang dibatasi, menurut LMKN, diperuntukkan bagi kafe yang ingin memutar musik.
Pengaturan Hukum Biota Laut Dalam Kawasan Ombo Laut Dalam Perspektif Pluralisme Hukum di Desa Wabula Ismail Failu; Safrin Salam
Pamulang Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): November 2023
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/palrev.v6i2.35448

Abstract

Ombo Laut yang dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat Wabula telah mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum. Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum socio-legal. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Wabula, Kecamatan Wabula, Kabupatan Buton. Adapun waktu penelitian adalah tahun 2023. Hasil analisis data akan diolah melalui aplikasi JASP dan hasilnya dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan melalui metode penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengaturan hukum biota laut dalam kawasan Ombo Laut dalam perspektif pluralisme hukum telah terakomodir di dalam Peraturan Bupati Buton Nomor 13 Tahun 2018  dan Peraturan Desa No. 3 Tahun 2006 tentang Aturan Pelaksanaan Pengelolaan Terumbu Karang Terpadu Desa Wabula Kecamatan Wabula Kabupaten Buton sedangkan sanksi hukum atas pelanggaran pengelolaan biota laut dalam kawasan ombo diatur beberapa ketentuan hukum yakni a) Subjek pelanggar ; b) Penggunaan alat mancing diatur; c) Terdapat variasi penggunaan sanksi mulai dari sanksi perdata berupa denda dan juga sanksi pidana berupa pidana penjara dan yang terakhir adalah sanksi berupa sanksi adat.
Women In Detention : Pemenuhan Hak Kebutuhan Eksklusif Perempuan pada Lapas Kelas IIA Bogor Jenitha Leoni Puspitasari; Mitro Subroto
Pamulang Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): November 2023
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/palrev.v6i2.35449

Abstract

Lembaga Pemasyarakatan sama seperti Lembaga pada umumnya yang mengedepankan fungsi pelayanan bagi warga binaan, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Lembaga pemasyarakatan juga wajib mengedepankan hak asasi yang dimiliki setiap individu di dalamnya Karena Warga Binaan Pemasyarakatan atau tahanan merupakan seorang yang direnggut kebebasannya, namun bukan berarti tidak dapat menerima hak seperti manusia lain pada umumnya yang hidup bebas di luar Lapas. Pelanggaran hukum dapat dilakukan oleh siapapun dan dimanapun tidak memandang, usia, status ekonomi, dan gender, begitupun perempuan dengan berbagai alasan atau faktor tertentu yang menyebabkan seseorang melakukan pelanggaran hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kehidupan perempuan di dalam lapas, upaya apa saja yang diberikan Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bogor untuk dapat memenuhi hak kelompok rentan dalam hal ini Perempuan yang berkebutuhan eksklusif yang wajib diberikan hak nya dan juga aspek yang mempengaruhi mencakup hak eksklusif narapidana perempuan. Metode penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan berpacu pada syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan yang tertuang pada PP Nomor 32 tahun 1999
Penerapan Konsep Hukum Progresif Perdata Sebagai Upaya Penegakan Keadilan Substantif M. Al Hafiz; Yunanto Yunanto
Pamulang Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): November 2023
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/palrev.v6i2.35450

Abstract

Penegakan hukum perdata saat ini sarat akan prosedur dan formal sehingga keadilan yang dicapai hanya keadilan prosedural. Adanya konsep hukum progresif dapat memberi cara pendang baru kepada hakim dalam memutus perkara perdata, sehingga diharapkan putusannya dapat mencapai keadilan substantif. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menerpakan konsep hukum progresif pada perkara perdata agar dapar mencapai keadilan substantif yang merupakan keadilan diharapkan oleh masyarakat. Penelitian ini menggunakan Metode Doktrinal dengan Pendekatan Koseptual. Untuk dapat mencapai keadilan substantif perlu peran aktif dari para hakim pada saat pemeriksaan perkara perdata. Hakim diharuskan untuk aktif dalam mennggali nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Adanya konsep hukum progresif menjadikan cara pandang yang baru bagi hakim bahwa dalam memutus perkara perdata tidak harus selalu terpaku pada peraturan perundang-undangaan semata, namun perlu juga akan tetapi juga perlu memperhatikan perilaku manusia serta nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Page 11 of 19 | Total Record : 181

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026) Vol. 8 No. 2 (2025): November : Pamulang Law Review Vol. 8 No. 1 (2025): Pamulang Law Review Vol. 7 No. 2 (2024): November 2024 Vol. 7 No. 1 (2024): Agustus 2024 Vol. 6 No. 2 (2023): November 2023 Vol. 6 No. 1 (2023): Agustus 2023 Vol. 5 No. 2 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 1 (2022): Agustus 2022 Vol. 4 No. 2 (2021): November 2021 Vol. 4 No. 1 (2021): Agustus 2021 Vol. 3 No. 2 (2020): November 2020 Vol. 3 No. 1 (2020): Agustus 2020 Vol. 2 No. 2 (2019): November 2019 Vol. 2 No. 1 (2019): Agustus 2019 Vol. 1 No. 2 (2018): November 2018 Vol. 1 No. 1 (2018): Agustus 2018 More Issue