cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Alimuddin
Contact Email
alimuddin@stisabuzairi.ac.id
Phone
+6282333838172
Journal Mail Official
jurnalasa@abuzairi.ac.id
Editorial Address
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowo Jl. Raya Pakisan, Pakisan Rt 06 Rw 01, Tlogosari, Bondowoso 68272 Jawa Timur Indonesi email: jurnalasa@abuzairi.ac.id
Location
Kab. bondowoso,
Jawa timur
INDONESIA
ASA
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso
ISSN : 27229882     EISSN : 27229882     DOI : https://doi.org/10.58293/asa.v1i1
Core Subject :
ASA, Journal of Islamic Family Law Studies, is published by Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso as a medium for exchanging information and scientific work between lecturers, alumni, students, readers and observers of Family Law, Islamic Family Law, Civil Law , and Islamic Civil Law, as well as to distribute the results of field or laboratory research and literature studies. This journal is published twice a year, namely in February and August. The editor accepts manuscripts that have never been published in other media from lecturers, researchers, students and practitioners with the writing requirements as stated on the back page (instructions for authors). Submitted manuscripts will be evaluated and edited for uniformity in format, terms and other procedures.
Arjuna Subject : -
Articles 65 Documents
 3   4   5   6   7 
PATRIARKI DAN KEKUASAAN: BAGAIMANA LAKI-LAKI MENGENDALIKAN KEHIDUPAN DALAM KELUARGA Moch. Hasan Hafani; Muhammad Nahidh Buldani
ASA Vol 7 No 1 (2025): FEBRUARI
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58293/asa.v7i1.120

Abstract

AbstrakPenelitian ini mengkaji bagaimana patriarki mempengaruhi struktur kekuasaan dan pembagianperan dalam keluarga, dengan menyoroti dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan dankontrol atas sumber daya ekonomi. Patriarki, yang menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga,menciptakan ketidaksetaraan gender di dalam rumah tangga, di mana perempuan sering kaliterpinggirkan dalam hal pengambilan keputusan penting. Penelitian ini menggunakan metodepenelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang menganggapsebagain landasan norma hukum dengan menggunakan literatur yang berkaitan dengan masalahyang ditelitu. Dengan hasil penelitian menenujukkan bahwa laki-laki, yang dianggap sebagaipemimpin dan pencari nafkah utama, mempertahankan kontrol atas ekonomi keluarga danmembentuk nilai-nilai sosial yang mengatur peran gender. Meskipun ada perubahan yang mulaiterjadi dalam keluarga modern, terutama dengan meningkatnya partisipasi perempuan dalampendidikan dan dunia kerja, patriarki tetap kuat dalam banyak konteks budaya. Penelitian inimenunjukkan perlunya upaya berkelanjutan untuk mendorong kesetaraan gender dalam keluarga,melalui perubahan sosial, kebijakan, dan pendidikan, agar kekuasaan dapat dibagi lebih adil antarasemua anggota keluarga.Kata Kunci : Patriarki, Kekuasaan Dalam Keluarga, Dominasi Laki-Laki AbstractThis study examines how patriarchy influences power structures and role distribution withinthe family, highlighting male dominance in decision-making and control over economicresources. Patriarchy, which places men as the head of the family, creates gender inequalitywithin households, where women are often marginalized in making important decisions. Thisresearch uses a normative legal research method. Normative legal research is a type of legalresearch that considers legal norms as the foundation by using literature related to the issuesbeing studied. The findings indicate that men, regarded as leaders and primary breadwinners,maintain control over the family's economy and shape the social values that govern genderroles. While changes are beginning to occur in modern families, particularly with theincreasing participation of women in education and the workforce, patriarchy remains strongin many cultural contexts. This study emphasizes the need for ongoing efforts to promotegender equality within families, through social changes, policies, and education, so thatpower can be more fairly distributed among all family members.Keywords: Patriarchy, Power In The Family, Male Dominace
MENIKAH ATAU NANTI DULU Ach Baidlawi Bukhari; Ahmad Bustanil Arifin
ASA Vol 7 No 1 (2025): FEBRUARI
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58293/asa.v7i1.126

Abstract

AbstrakPenelitian ini untuk mengetahui dampak yang dialami oleh generasi melinial terhadap biayaperniakahan yang mahal serta faktor yang memengaruhi terhadap mahalnya biaya pernikahantersebut cara mengatasinya. Penelitian ini merupakan sebuah penelitan lapangan (field research)dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data ditunjukkan dalam bentuk deskripsi terhadapfakta-fakta yang ditemukan di lapangan melalui proses observasi, wawancara dan dokumtasi terhadabeberapa sumber, baik yang jenisnya primer maupun sekunder. Hasilnya dala penelitian inimenyebutkan, bahwa jikaa mengikuti aturan perundang-undangan, biaya akad nikah tersebut gratisdan hanya dikenakan Rp.600.000 apabila dilangsngkan di luar KUA sebagai uang profesi dantransportasi. Namun budaya, gengsi dan mahalnya bahan pokok menjadi faktor terhadap mahalnyaprosesi pernikahan saat ini, sehingga keadaan tersebut memunculkan kekhawatiran terhadapgenerasi melinial untuk segera memutuskan untuk menikah, namun hal tersebut dapat diselesaikandengan berkomunikasi antar keluarga mempelai, sehingga dapat mengurangi biaya pernikahan.Kata Kunci : Pernikahan, Biaya Nikah, Generasi Melinial AbstractThis study aims to determine the impact experienced by the millennial generation due to the high costof weddings, as well as the factors influencing these high costs and how to overcome them. Thisresearch is a field study using a descriptive qualitative approach, where data is presented in the formof descriptions of facts found in the field through observation, interviews, and documentation fromboth primary and secondary sources. The results of this study indicate that, according to legalregulations, the cost of a marriage ceremony is actually free if conducted at the Office of ReligiousAffairs (KUA) and only incurs a fee of IDR 600,000 if held outside the KUA, which is allocated forprofessional services and transportation. However, cultural factors, social prestige, and the rising costof basic necessities contribute to the increasing cost of wedding ceremonies. This situation createsconcerns among millennials about deciding to get married. Nevertheless, this issue can be addressedthrough effective communication between the families of both partners, which can help reducewedding expenses.Keywords: Marriage, Wedding Costs, Millennial Generation
PERAN RELASI FIQH DAN MORAL KESANTRIAN DALAM PEMBERANTASAN KEKERASAN SEKSUAL DI PESANTREN Rifqi Qonita Hulwana; Muhammad Riyadi; Abdullah Faqih
ASA Vol 7 No 1 (2025): FEBRUARI
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58293/asa.v7i1.128

Abstract

AbstrakPenelitian ini mengkaji hubungan antara fiqh dan moral kesantrian dalam menangani kekerasan seksual dipesantren. Tujuannya memahami pandangan fiqh terhadap kekerasan seksual, respons hukum Islam, sertastrategi pemberantasan dan rehabilitasi pelaku maupun korban. Penelitian ini menggunkan metode studikepustakaan dengan pendekatan fenomenologis digunakan untuk memahami fenomena kekerasan secarakomprehensif, serta pendekatan konseptual memakai konsep fiqh dan moralitas sebagai alat analisis. Hasilpenelitian menunjukkan kekerasan seksual dikategorikan sebagai jarimah dalam fiqh, dengan hukumanberdasarkan intensitas kasus, dari hudud, qishash, hingga ta’zir. Pelaku di pesantren harus dihukum sesuaikonstitusi tanpa merugikan nama baik pesantren atau keluarga. Fiqh menekankan rehabilitasi melaluiperlindungan individu, pemulihan korban, dan penanganan pelaku. Prinsip moral kesantrian menitikberatkanpembentukan karakter melalui ajaran agama, nilai kasih sayang, dan tanggung jawab sosial. Pesantrenberperan sebagai benteng moral untuk mencegah kekerasan dan menciptakan lingkungan aman.Kata Kunci: Fiqh, Kekerasan Seksual, Moral Kesantrian. AbstractThis study examines the relationship between fiqh and the morality of Islamic boarding school(pesantren) students in addressing sexual violence within pesantren, aiming to understand theperspective of fiqh on sexual violence, the response of Islamic law, and strategies for eradicating andrehabilitating both perpetrators and victims. Employing a library research method with aphenomenological approach to comprehensively understand the phenomenon of sexual violence, italso utilizes a conceptual approach with fiqh and morality as analytical tools. The findings indicatethat sexual violence is categorized as jarimah in fiqh, with punishments varying based on the severityof the case, ranging from hudud, qishash, to ta'zir, and perpetrators within pesantren should bepunished in accordance with the constitution while ensuring the pesantren's and families' reputationsremain intact. Fiqh emphasizes rehabilitation through individual protection, victim recovery, andoffender management, while the moral principles of pesantren focus on character building throughreligious teachings, values of compassion, and social responsibility, positioning pesantren as moralfortresses to prevent sexual violence and create a safe environment.Keywords: Fiqh, Sexual Violence, Santri Morality.
Feminisme dalam Perspektif Hukum Perdata Islam : Feminisme dalam Perspektif Hukum Perdata Islam Dian Puspita Sari; Muhammad Holid
ASA Vol 7 No 1 (2025): FEBRUARI
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58293/asa.v7i1.130

Abstract

AbstrakFeminisme merupakan gerakan yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender dalam berbagaiaspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum. Dalam konteks hukum perdata Islam, konsepfeminisme sering kali dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Artikel ini bertujuanuntuk menganalisis hubungan antara feminisme dan hukum perdata Islam, serta melihat bagaimanahukum Islam dapat beradaptasi dengan tuntutan kesetaraan gender tanpa menghilangkan nilai-nilaisyariah. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan normatif danhistoris. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun hukum perdata Islam memiliki aturan yangberbeda antara laki-laki dan perempuan, terdapat potensi reinterpretasi hukum yang lebih adil daninklusif terhadap perempuan. Dengan demikian, feminisme dapat dipandang sebagai upaya untukmenyesuaikan hukum perdata Islam dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip dasarIslam.Kata Kunci: Feminisme, Hukum Perdata Islam, Kestaraan Gender, Syariah AbstractFeminism is a movement aimed at achieving gender equality in various aspects of life, including in thefield of law. In the context of Islamic civil law, the concept of feminism is often considered to be inconflict with the principles of Sharia. This article aims to analyze the relationship between feminismand Islamic civil law, as well as to examine how Islamic law can adapt to the demands of genderequality without disregarding Sharia values. This study employs a qualitative analysis method with anormative and historical approach. The findings indicate that although Islamic civil law has differentregulations for men and women, there is potential for a more just and inclusive reinterpretation of thelaw concerning women. Thus, feminism can be seen as an effort to align Islamic civil law withcontemporary developments without abandoning the fundamental principles of Islam.Keywords: Feminism, Islamic Civil Law, Gender Equality, Sharia
Praktik Pernikahan dalam Masa Iddah : Telaah Kritis Hukum Islam dan Tantangan Implementasi Syariah Fawaid; Saini; Dela Jannatul Imania
ASA Vol 7 No 1 (2025): FEBRUARI
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58293/asa.v7i1.131

Abstract

AbstrakPenelitian ini menganalisis praktik pernikahan dalam masa Iddah di Desa Wonosuko yangdipengaruhi oleh beberapa hal, seperti tradisi lokal, tekanan sosial, dan faktor ekonomi. Tujuanpenelitian adalah mengidentifikasi kesenjangan antara hukum Islam dengan praktik di lapangantentang iddah, serta mengungkap faktor-faktor penyebab penyimpangan. Penelitian ini menggunakanpendekatan kualitatif dengan metode fenomenologis melalui wawancara, observasi, dan kajiandokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik Iddah sering diabaikan akibat pemahamanyang terbatas, tekanan ekonomi, dan pengaruh tradisi. oleh karenanya, diperlukan pendekatanedukasi hukum Islam yang kontekstual dan dukungan sosial-ekonomi untuk memastikan penerapansyariah yang sejalan dengan konteks lokal.Kata kunci : Pernikahan, Masa Iddah, Hukum Islam AbstractThis study analyzes the practice of marriage during the Iddah period in Wonosuko Village, influenced by variousfactors such as local traditions, social pressures, and economic conditions. The research aims to identify the gapsbetween Islamic law and its practical implementation regarding Iddah and to uncover the factors causingdeviations. This study employs a qualitative approach with a phenomenological method through interviews,observations, and document analysis. The findings reveal that Iddah practices are often neglected due to limitedunderstanding, economic pressures, and traditional influences. Therefore, a contextual Islamic legal educationapproach and socio-economic support are needed to ensure the implementation of Sharia aligns with the localcontext.Keywords : Marriage, Iddah, Islamic Law
EVOLUSI POLITIK HUKUM NASIONAL DARI MASA KOLONIAL HINDIA BELANDA HINGGA ERA PASCA MODE BARU Miftahul Qodril R; Adi Fathurrozi; Muhammad Holid
ASA Vol 7 No 2 (2025): AGUSTUS
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58293/asa.v7i2.150

Abstract

Politik hukum di Indonesia merupakan arena strategis yang merefleksikan dinamika sosial, politik, dan budaya bangsa sejak masa kolonial hingga era reformasi. Evolusi politik hukum nasional menunjukkan proses panjang dan kompleks yang dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor, baik politik, ekonomi, sosial-budaya, maupun institusional. Pada masa kolonial Hindia Belanda, politik hukum bersifat eksploitatif dengan dominasi hukum kolonial, sementara hukum adat dan Islam ditempatkan secara subordinatif. Pasca kemerdekaan, arah politik hukum nasional diarahkan untuk membangun sistem hukum yang berdaulat berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, meskipun masih dibayangi dilema antara mempertahankan warisan kolonial dan kebutuhan akan hukum nasional yang autentik. Masa Orde Lama menandai politisasi hukum untuk mendukung ideologi negara, sedangkan masa Orde Baru menegaskan politik hukum sentralistik dan otoriter dengan orientasi stabilitas dan pembangunan ekonomi, namun sering mengabaikan demokrasi dan hak asasi manusia. Reformasi 1998 membawa perubahan mendasar, menekankan supremasi hukum, demokratisasi, penghormatan HAM, serta pengakuan atas pluralisme hukum, termasuk penguatan posisi hukum adat dan dinamika hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Faktor yang memengaruhi perubahan politik hukum meliputi struktur kekuasaan politik, keberagaman sosial-budaya, kepentingan ekonomi, kapasitas institusional, serta aspirasi masyarakat sipil. Meski telah terjadi kemajuan signifikan, tantangan besar tetap ada, seperti intervensi politik dalam penegakan hukum, korupsi, ketimpangan akses keadilan, dan konflik antara hukum nasional dengan hukum lokal. Dengan demikian, evolusi politik hukum Indonesia tidak hanya menjadi cerminan sejarah pembangunan hukum, tetapi juga menjadi dasar refleksi dalam merumuskan strategi pembaruan hukum menuju sistem yang lebih demokratis, berkeadilan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA DI ALJAZAIR Fatimatuz Zahro; Alfiah
ASA Vol 7 No 2 (2025): AGUSTUS
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58293/asa.v7i2.151

Abstract

This article discusses the dynamics of family law reform in Algeria as a reflection of the complex interaction between Islamic tradition, the French colonial legacy, and the demands of modernity. After gaining independence in 1962, Algeria sought to build a national legal system that integrated the principles of Islamic Sharia, particularly the Maliki school, into the Family Law of 1984. Further reforms took place in 2005 in response to demands for gender equality and the protection of women’s rights, which included adjustments to the legal age of marriage, strengthening women’s rights to divorce, and restricting polygamy. The article also highlights the socio-cultural challenges in implementing the law, including resistance from conservative groups, gender inequality, and patriarchal influences. Using a descriptive-analytical approach, the article concludes that although the reforms have brought significant progress in protecting family rights, their implementation still requires structural and cultural support in order to be effectively applied within society. Keywords: Algeria, family law, reform, gender equality, Maliki school
PENDEKATAN HIBRIDA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERKAWINAN: (SINERGI ANTARA ADVOKASI HUKUM DAN MEDIASI) Selvi Yulianti
ASA Vol 7 No 2 (2025): AGUSTUS
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58293/asa.v7i2.152

Abstract

Angka perceraian yang terus meningkat di Indonesia menunjukkan adanya krisis dalam penyelesaian sengketa perkawinan yang tidak cukup ditangani melalui pendekatan litigatif semata. Artikel ini mengeksplorasi pendekatan hibrida dalam penyelesaian sengketa keluarga dengan memadukan peran advokat dan mekanisme mediasi berbasis komunitas. Dengan menelaah data empiris dan praktik peradilan agama serta komunitas lokal, studi ini menemukan bahwa integrasi peran advokat sebagai fasilitator damai dan tokoh agama sebagai mediator dapat memperkuat keadilan substantif dan mendorong rekonsiliasi yang lebih berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya menekan dampak sosial dan psikologis pasca perceraian, tetapi juga memperkuat legitimasi penyelesaian sengketa melalui nilai-nilai keagamaan dan kultural. Artikel ini merekomendasikan reformasi pendekatan advokasi hukum keluarga menuju model penyelesaian yang lebih kontekstual, humanistik, dan inklusif.
KARAKTER PRODUK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN UU NO 16 TAHUN 2019 Fatimatuz Zahro; Dzurrotul Muniroh Ahdaniah
ASA Vol 7 No 2 (2025): AGUSTUS
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58293/asa.v7i2.153

Abstract

The formation of legal products in Indonesia, particularly in the field of family law, is inseparable from the dynamics of legal politics, which are marked by ideological, social, and cultural contestations. Law No. 16 of 2019 concerning the Amendment to Law No. 1 of 1974 on Marriage serves as a concrete example of how legal politics shape regulations through compromise. The amendment raising the minimum marriage age for women from 16 to 19 years reflects a responsive legal character, as it was influenced by the Constitutional Court’s ruling and strong advocacy from civil society groups emphasizing child protection and gender equality. This demonstrates the characteristics of responsive law, as theorized by Nonet and Selznick, which underscores the law’s openness to societal aspirations. However, the provision under Article 7 paragraph (2), which still allows for marriage dispensation through the courts, reveals a conservative tendency within the legislation. This provision creates a normative contradiction: on the one hand, the state seeks to prevent child marriage; on the other hand, it legitimizes such practices under certain urgent circumstances. This phenomenon illustrates that family law in Indonesia is not neutral but rather a result of complex political negotiations involving the state, judiciary, religious organizations, and civil society actors. Consequently, Indonesian family law exhibits a dualistic character—responsive in its legislative process, yet conservative in the substance of its provisions. This study highlights the importance of understanding legal politics in evaluating whether family law reforms can genuinely promote substantive justice, human rights protection, and gender equality within society
POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM Fina Wildaniyah; Ahmad Muktafi
ASA Vol 7 No 2 (2025): AGUSTUS
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58293/asa.v7i2.154

Abstract

The Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam/KHI) is a legal product that emerged from the dynamics of Indonesian legal politics during the New Order era and became a crucial milestone in the unification of family law for Muslims in Indonesia. Its formation was rooted in the urgent need for a codified and uniform legal reference within the Religious Courts, considering that previously judges relied on various classical fiqh texts, which often resulted in inconsistent rulings. The KHI not only functions as positive law through Presidential Instruction No. 1 of 1991 but also serves as a means of harmonizing Islamic jurisprudential traditions with the national legal system. Nevertheless, its emergence triggered both support and criticism. Proponents argued that the KHI successfully addressed the demand for legal unification and expedited the settlement of cases in the Religious Courts. Critics, however, highlighted its weak legal standing, as it was established merely by presidential instruction rather than through formal legislation, and warned that it could limit the scope of judicial ijtihad. Despite such debates, the establishment of the KHI was regarded as a strategic step in the politics of Islamic law in Indonesia, especially under a political climate that was less accommodating to Islamic aspirations. The drafting process involved scholars, judges, and legal practitioners, who examined classical fiqh literature, judicial precedents, and comparative legal studies from other Muslim-majority countries. Thus, the KHI represents not only an attempt at codifying Islamic law in Indonesia but also a political-legal compromise between the aspirations of the Muslim community and the state’s political configuration. Ultimately, the KHI has served as a juridical reference to uphold legal certainty, utility, and justice for Muslims in Indonesia.

Page 6 of 7 | Total Record : 65

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 1 (2026): FEBRUARI Vol 7 No 2 (2025): AGUSTUS Vol 7 No 1 (2025): FEBRUARI Vol 6 No 2 (2024): AGUSTUS Vol 6 No 1 (2024): FEBRUARI Vol 5 No 2 (2023): AGUSTUS Vol 5 No 1 (2023): FEBRUARI Vol 4 No 2 (2022): AGUSTUS Vol 4 No 1 (2022): FEBRUARI Vol 3 No 2 (2021): AGUSTUS Vol 3 No 1 (2021): FEBRUARI Vol 2 No 2 (2020): AGUSTUS Vol 1 No 1 (2019): FEBRUARI More Issue