cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Patricia Beata Kurnia
Contact Email
pbk@jurnalperempuan.com
Phone
+628815950806
Journal Mail Official
yjp@jurnalperempuan.com
Editorial Address
Alamanda Tower, Lantai 25 Jl. TB Simatupang No.kav. 23-24, RT.1/RW.1, Cilandak Bar., Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12430
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Perempuan
Published by Yayasan Jurnal Perempuan
ISSN : -     EISSN : 25412191     DOI : https://doi.org/10.34309/
Core Subject :
The journal encourages practical, theoretically sound, and (when relevant) empirically rigorous manuscripts that address real-world implications of the gender gap in Indonesiancontexts. Topics related to feminism can include (but are not limited to): sexuality, LGBT questions, trafficking, ecology, public policy, sustainability and environment, human and labour rights/issues, governance, accountability and transparency, globalisation, as well as ethics, and specific issues related to gender study, such as diversity, poverty, and education.
Arjuna Subject : -
Articles 385 Documents
 35   36   37   38   39 
Membaca Ulang Aturan, Peran, dan Kekuasaan dalam Masyarakat Adat dari Perspektif Kajian Hukum Feminis Lidwina Inge Nurtjahyo
Jurnal Perempuan Vol. 31 No. 1 (2026): Merebut Otoritas: Keadilan Epistemik, Keberlanjutan Hidup, dan Politik Perempu
Publisher : Yayasan Jurnal Perempuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34309/jp.v31i1.1333

Abstract

In the discussions of indigenous or customary communities, indigenous women are rarely mentioned. Research on indigenous communities using a feminist perspective is rare. Some advocacy products also fail to mention indigenous women. Scholarly works on indigenous women often portray them as a single entity. This article is not the result of field research on a group of indigenous communities nor does it specifically involve indigenous women. Instead, this article is based on literature research of research articles, advocacy documents, court decisions, and regulations related to indigenous communities. The focus of this article is on how indigenous women are recognized by the state, specifically in the legal realm. This article is intended as a conceptual piece that narrates the impact of women’s exclusion from decision-making processes in the context of indigenous communities and strategies for changing these practices.
Mereposisi Subaltern: Kajian Indigenous Feminism terhadap Resistensi Perempuan Adat atas Perampasan Wilayah Fenny Tria Yunita; Dien Vidia Rosa
Jurnal Perempuan Vol. 31 No. 1 (2026): Merebut Otoritas: Keadilan Epistemik, Keberlanjutan Hidup, dan Politik Perempu
Publisher : Yayasan Jurnal Perempuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34309/jp.v31i1.1338

Abstract

Indigenous women play a crucial role in safeguarding their customary territories and the environment of their communities. However, they are often positioned as subaltern subjects marginalized within legal discourse as well as within the narratives of resistance themselves. This study integrates Indigenous Feminism and subaltern theory to analyze Indigenous women’s resistance to territorial dispossession. Existing scholarship has often subsumed such resistance within generalized ecofeminist discourses, thereby neglecting the specific cosmological, spiritual, and cultural logics that underpin Indigenous women’s actions. Through a qualitative socio-legal approach, this research examines the resistance practices of Indigenous women in Mollo (East Nusa Tenggara), Kendeng (Central Java), and Enggros (Papua). The findings demonstrate that Indigenous women’s resistance does not always manifest in overtly confrontational or formal legal forms, but rather through everyday practices, cultural regeneration, and spirituality. The dominance of modern epistemology tends to overlook these forms of resistance, resulting in the delegitimization of Indigenous women’s voices. Therefore, repositioning the subaltern must involve recognizing Indigenous women’s knowledge and political practices, both within their communities and in state policy discourse.
Normalisasi Opresi dan Politik Resistensi: Perspektif Feminis Interseksional atas Tubuh, Kerja, dan Kehidupan Sosial Normalizing Oppression and the Politics of Resistance: An Intersectional Feminist Perspective on the Body, Work, and Social Life Patricia Kurnia
Jurnal Perempuan Vol. 30 No. 3 (2025): Normalisasi Opresi dan Politik Resistensi: Perspektif Feminis Interseksional a
Publisher : Yayasan Jurnal Perempuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Represi Negara dan Perlawanan Masyarakat Adat: Sebuah Studi di Bombana, Sulawesi Tenggara dan Dolok Parmonangan dan Sihaporas, Sumatra Utara Patricia Beata Kurnia; Nada Salsabila; Putri Nurfitriani; Alifia Putri Yudanti
Jurnal Perempuan Vol. 31 No. 1 (2026): Merebut Otoritas: Keadilan Epistemik, Keberlanjutan Hidup, dan Politik Perempu
Publisher : Yayasan Jurnal Perempuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34309/jp.v31i1.1344

Abstract

Structural repression against Indigenous communities in Indonesia, particularly as part of marginalized communities, continues to intensify through various forms of violence by state actors, including criminalization, dispossessions of living spaces, restrictions on access to natural resources, and physical violence that disproportionately affects Indigenous women and their children. In this article, the authors analyze forms of state repression and Indigenous resistance practices in Bombana, Southeast Sulawesi, as well as Dolok Parmonangan and Sihaporas, North Sumatra. This article employs a qualitative approach using multisited ethnography through in-depth interviews, participant observation, ethnographic reflection, and document analysis. The analysis in this study draws on Johan Galtung’s framework of structural violence, feminist political ecology of Rocheleau, Thomas-Slayter, & Wangari, Crenshaw’s intersectionality, and Scott’s concept of everyday resistance. The findings in this paper reveal that repression operates through direct violence, permeating everyday life in the form of trauma, surveillance, and uncertainties. In this context, the authors find that the Indigenous women experience multiple forms of repression while simultaneously playing crucial roles in sustaining their communities through collective solidarity, ecological knowledge, reproductive labor, and everyday resistance practices.
Merebut Otoritas: Keadilan Epistemik, Keberlanjutan Hidup, dan Politik Perempuan Adat admin admin
Jurnal Perempuan Vol. 31 No. 1 (2026): Merebut Otoritas: Keadilan Epistemik, Keberlanjutan Hidup, dan Politik Perempu
Publisher : Yayasan Jurnal Perempuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Catatan pengantar Jurnal Perempuan ini menyoroti realitas perempuan adat yang kerap terjebak dalam posisi paradoksal di tengah krisis iklim dan masifnya pembangunan ekstraktif. Meskipun berperan vital sebagai penjaga keberlanjutan komunitas, ekologi, dan sistem pangan, mereka sering kali disingkirkan dari proses pengambilan keputusan serta hanya diperlakukan sebagai objek kebijakan atau perlindungan. Melalui delapan artikel yang dimuat, edisi ini berupaya membongkar narasi tersebut dengan menegaskan bahwa perempuan adat adalah subjek politik utuh yang memiliki otoritas atas kehidupan dan komunitasnya. Lebih lanjut, catatan ini menekankan pentingnya tuntutan keadilan epistemik bagi perempuan adat. Selama ini, pengetahuan mereka terkait pengelolaan alam, ritual, dan pangan sering diremehkan jika dibandingkan dengan pengetahuan akademis atau negara. Padahal, pengakuan terhadap sistem pengetahuan ini sangat mutlak diperlukan karena menawarkan fondasi alternatif bagi keberlanjutan sosial dan ekologis di masa depan. Berbagai elemen seperti dapur ritual, wilayah pesisir, hingga hutan adat bukanlah sekadar ruang fisik, melainkan ruang epistemik tempat perempuan adat memproduksi dan mewariskan pengetahuan demi menjaga ketahanan komunitas. Oleh karena itu, pengakuan hak masyarakat adat di ranah hukum nasional—seperti dalam RUU Masyarakat Adat—harus dikritisi menggunakan perspektif feminis. Hal ini bertujuan agar pengakuan tersebut tidak mengabaikan posisi perempuan adat sebagai subjek hukum dan tidak malah melanggengkan kekuasaan patriarki di dalam komunitas adat itu sendiri. Dalam menghadapi represi negara dan perampasan ruang hidup, catatan ini juga menyoroti bentuk perlawanan keseharian yang dilakukan oleh perempuan adat. Mereka membuktikan bahwa perlawanan tidak selalu harus berwujud demonstrasi atau konfrontasi terbuka, melainkan bisa dijalankan melalui upaya merawat keluarga, mempraktikkan ritual spiritual, dan menjaga solidaritas sosial. Secara keseluruhan, redaksi mengajak pembaca untuk menyadari bahwa perjuangan perempuan adat pada hakikatnya adalah perjuangan untuk mempertahankan kehidupan itu sendiri. Mendengarkan suara sekaligus mengakui otoritas mereka menjadi kunci utama untuk menciptakan masa depan bumi yang adil, setara, dan berkelanjutan.

Page 39 of 39 | Total Record : 385

 35   36   37   38   39 

Filter by Year

2014 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 31 No. 1 (2026): Merebut Otoritas: Keadilan Epistemik, Keberlanjutan Hidup, dan Politik Perempu Vol. 30 No. 3 (2025): Normalisasi Opresi dan Politik Resistensi: Perspektif Feminis Interseksional a Vol. 30 No. 2 (2025): Membaca Arah Keberlanjutan Feminisme Pasca-Reformasi: Kritik dan Praktik Kolek Vol. 30 No. 1 (2025): Melawan Lupa, Merawat Resistensi: Politik Tubuh, Agensi, dan Ingatan Gerakan P Vol. 29 No. 3 (2024): Kepemimpinan Perempuan Akar Rumput: Suara, Solidaritas, dan Keadilan dalam Pem Vol. 29 No. 2 (2024): Hak Politik Perempuan Pekerja Migran Indonesia Vol. 29 No. 1 (2024): Penghapusan Kekerasan Seksual dan Keadilan Gender Vol. 28 No. 3 (2023): Kerja dan Ekonomi Perawatan Vol. 28 No. 2 (2023): Partisipasi Politik Perempuan dan Kelompok Muda dalam Demokrasi Indonesia Vol. 28 No. 1 (2023): Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi & Keadilan Gender Vol. 27 No. 3 (2022): Feminisme dan Keadilan Iklim Vol. 27 No. 2 (2022): Indonesian Feminist Knowledge: Reflection, Action, and Praxis Vol. 27 No. 1 (2022): Women and Social Forestry Vol. 26 No. 3 (2021): Women and Justice Initiative Vol. 26 No. 2 (2021): Sexual Violence and Gender Inequality Vol. 26 No. 1 (2021): Female Workers in the Midst of Crisis and Technological Change Vol. 25 No. 4 (2020): Women and COVID-19 Pandemic Vol. 25 No. 3 (2020): Women Migrant Workers Vol. 25 No. 2 (2020): Child's Rights and Gender Justice Vol. 25 No. 1 (2020): Women and Peatlands Vol. 24 No. 4 (2019): Rural Women's Agency Vol. 24 No. 3 (2019): Women and Health Vol. 24 No. 2 (2019): Women and Democracy Vol. 24 No. 1 (2019): Indonesian Feminists’ Discourse and Politics Vol. 23 No. 4 (2018): Women and The Care Economy Vol. 23 No. 3 (2018): Women and Nationalism Vol. 23 No. 2 (2018): Criminal Law and Gender Inequality Vol. 23 No. 1 (2018): Feminism and Love Vol. 22 No. 4 (2017): Fisherwomen Vol. 22 No. 3 (2017): Local and Migrant Domestic Workers Vol. 22 No. 2 (2017): SRHR and Development Policy Vol. 22 No. 1 (2017): Women and Public Policy Vol. 21 No. 4 (2016): Status of Girls in STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics) Vol. 21 No. 3 (2016): Feminist Pedagogy Vol. 21 No. 2 (2016): Bill Draft on the Elimination of Sexual Violence Vol. 21 No. 1 (2016): Status of Girls in Child-Marriage Vol. 20 No. 2 (2015): International Gender Instrument: Beijing +20 Vol. 20 No. 4 (2015): Plurality of Gender & Sexualities Vol. 20 No. 3 (2015): SRHR (Sexual & Reproductive Health & Rights) & Climate Change Vol. 20 No. 1 (2015): Culture, Tradition and Custom Vol. 19 No. 4 (2014): Women in 2014 Cabinet Vol. 19 No. 3 (2014): 2014 Presidential Election, Religion & Status of Women Vol. 19 No. 2 (2014): 2014 General Election & Women Politicians Vol. 19 No. 1 (2014): Women Bodies in Ecology More Issue