cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
St. Hadijah Wahid
Contact Email
ijha747@gmail.com
Phone
+6285210860232
Journal Mail Official
jurnalalahkamiaimsinjai@gmail.com
Editorial Address
https://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/EDITORIALTEAM
Location
Kab. sinjai,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurnal Al-Ahkam : Jurnal Hukum Pidana Islam
Published by Universitas Islam Ahmad Dahlan
ISSN : 26547937     EISSN : 27150313     DOI : https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v8i2
Core Subject :
The aim of Al-Ahkam Journal: Journal of Islamic Criminal Law is to promote and publish research-based articles having a depth discussion of the theories and practices of Islamic Law and Criminal Law related concerns by encouraging inquiries into relationship between theoretical and practical studies. This journal accepts manuscripts of scientific articles within the scope: Law, Islamic Law, Criminal Law.
Arjuna Subject : -
Articles 108 Documents
 1   2   3   4   5 
TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PENGURUS CREDIT UNION DALAM RAPAT ANGGOTA TAHUNAN Muhammad Tahir; St. Hadijah Wahid; Abunawas
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 3 No 1 (2021): Al-Ahkam Volume 3 Nomor 1 Maret Tahun 2021
Publisher : Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-ahkam.v3i1.549

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk pertama, mengidentifikasi kerugian yang dialami oleh sebuah credit union akibat kesalahan dan kelalaian pengurus didalam mengatur, mengurus dan mengelolah credit union. Kedua, mengidentifikasi bentuk pertanggungjawab pengurus kepada anggota ditinjau dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Metode penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian normatif empiris, yang bersifat deskriptif analisis. Menerapkan pendekatan studi literatur dan kepustakaan disertai wawancara dan pengamatan dilapangan. Kerugian yang dialami sebuah credit union merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang diberikan oleh pengurus, karena sengaja dan lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan oleh anggota. Penyebab kerugian tersebut disebabkan karena adanya penyalahgunaan didalam penggunaan dana lembaga yang diperuntukan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, dan meningkatnya pinjaman lalai yang tidak dapat tertangani, karena tidak memenuhi aspek kepatuhan dan kepatutan didalam pemberian dan penanganan pinjaman anggota sehingga sulit untuk melakukan eksekusi penyelesaian pinjaman tersebut, sebagaimana yang dialami oleh KSP. CU Muare Pesisir.
Eksistensi Politik Hukum Dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Penataan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Tri Dian Aprilsesa Dian
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 3 No 1 (2021): Al-Ahkam Volume 3 Nomor 1 Maret Tahun 2021
Publisher : Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-ahkam.v3i1.550

Abstract

Perubahan lingkungan sangat berpengaruh dalam sikap dan perlindungan pada manusia. Alam yang ada dapat dimanfaatkan demi kepentingan manusia untuk menjadi lebih baik dan sehat atau malah sebaliknya. Apabila alam tidak dimanfaatkan secara baik dan benar maka dapat merusak dan bahkan bisa menjadi malapetakan bagi semua mahluk hidup. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Penataan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Maksud dan tujuan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini ialah dalam rangka penataan, percepatan, serta kenaikan penanaman modal serta berupaya, perizinan berupaya yang diterbitkan oleh departemen/ lembaga serta pemerintahan. Beberapa pengaturan telah dicoba dalam sistem dan regulasi pelayanan, yang dapat memenuhi kebutuhan dunia usaha, perkembangan teknologi dan persaingan global. Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan, penempatan dan penempatan AMDAL dan UKL-UPL merupakan prasyarat untuk mendapatkan izin lingkungan. Artinya kajian AMDAL dan UKL- UPL dicoba terlebih dahulu secara benar dan sehabis ada anjuran layak area dari Komisi Penilai Amdal, sampai anjuran ini dijadikan dasar buat menerbitkan izin lingkungan. Berbeda dengan kaedah hukum yang ada dalam PP Nomor 24 Tahun 2018, izin lingkungan diterbitkan dahulu baru AMDAL, UKL-UPL menyusul. Selain itu kaedah hukum yang ada dalam PP Nomor 24 tahun 2018 penyusunan tidak sesuai dengan logika hukum atau bertentangan dengan doktrin Hukum Administrasi Negara.
EFEKTIFITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DI KABUPATEN SINJAI. Hamzah Arhan; Andi Alauddin; Sapriadi Sapriadi
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 3 No 2 (2021): Al-Ahkam Volume 3 Nomor 2 September Tahun 2021
Publisher : Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-ahkam.v3i2.561

Abstract

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf di Kabupaten Sinjai. Metode yang digunakan peneliti disini adalah pendekatan empiris dimana menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari responden, kemudian data sekunder yang diperoleh dari literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Semangat ummat islam di Kabupaten Sinjai untuk mewakafkan sebagian tanah yang dimiliki sudah cukup menggembirakan. Hal ini disebabkan kondisi masyarakat yang mayoritas memeluk agama Islam. Adapun Faktor-Faktor yang mempengaruhi efektivitas Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dipeganruhi oleh 4 faktor, Yang Pertama : faktor substansi hukum yaitu masih adanya perbedaan pendapat di kalangan umat Islam tentang pengelolaan wakaf. Kedua : Faktor aparat pemerintah (struktur hukum) kurang memberikan pengawasan secara formal dan informal terhadap pelaksanaan wakaf. Ketiga : kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan undang-undang tentang wakaf. Keempat : Budaya Hukum dimana masyarakat yang masih menganggap bahwa masalah perwakafan belum penting. Sebagai rekomendasi penelitian, perlu adanya pengawasan terhadap pelaksanaan wakaf dan bagi wakif di dalam memilih Nazhir agar supaya dilakukan secara selektif, dengan mengutamakan pada pengangkatan seorang Nazhir yang memiliki kemampuan pengetahuan keterampilan profesionalitas yang memadai guna menunjang tugas untuk mengelola harta tanah wakaf.
ANALISIS PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PELEBARAN JALAN RAYA DI SULAWESI SELATAN (STUDI PEMBANGUNAN PELEBARAN JALAN RAYA TRANS NASIONAL MAROS-BARRU) Hamzah Arhan; Andi Mukramuddin AR; Andi Alauddin
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 3 No 1 (2021): Al-Ahkam Volume 3 Nomor 1 Maret Tahun 2021
Publisher : Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-ahkam.v3i1.562

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum terhadap pelaksanaan pembangunan pelebaran jalan raya di Sul-Sel dan faktor yang mempengaruhinya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis (statute approach) dan pendekatan empiris dimana menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian: Proses pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Yang dilaksanakan di Sul-Sel tepatnya pada pelebaran jalan nasional poros Maros-Barru dididasarkan pada PerPres Nomor 65 Tahun 2006 serta peraturan pelaksananya dalam Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2007, namun secara menyeluruh pengadaan tanah di Sul-Sel pada pembangunan jalan raya Nasional poros Maros-Barru belum optimal. Faktor yang mempengaruhi pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Sul-Sel pada pembangunan jalan nasional Maros-Barru adalah substansi hukum, struktur hukum, peran serta masyarakat dan ganti rugi. Untuk pemerintah agar memahami secara menyeluruh mengenai aturan pengadaaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Perlu adanya aturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dapat mengakomodasi kepentingan pemerintah dan masyarakat, seyogyanya aparatur pelaksana yang terlibat dalam pengadaan tanah lebih memantapkan penguasaan mengenai aturan pengadaan tanah dan susunan kepanitiaan melibatkan unsur yudikatif, dalam hal peran serta masyarakat perlu mengintensifkan penyuluhan hukum mengenai pertanahan, masalah ganti rugi harus tetap mengedepankan prinsip keadilan, keseimbangan dan menjungjung tinggi hak-hak asasi manusia.
IMPLEMENTASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA DESA MENURUT PERATURAN DAERAH NO.3 TAHUN 2016 (STUDI DIKABUPATEN SINJAI) A. Adry Ismawan Putra; Nurwahida; Karina Alifiana Karunia; Nazaruddin; Nurul Izzatunnisa Arman
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 3 No 1 (2021): Al-Ahkam Volume 3 Nomor 1 Maret Tahun 2021
Publisher : Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-ahkam.v3i1.563

Abstract

Tujuan: untuk mengetahui pelaksanaan Perda Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa dan Perda Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa dan menganalisis faktor- faktor yang berperan. Metode Penelitian hukum normative-empiris, dengan tipe penelitian hukumnya bersifat kualitatif. Populasi dan sampel penelitian adalah 20 orang responden yang terdiridari Aparat Pemerintah Desa,. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui wawancara dan telaah kepustakaan, yang kemudian di analisis secara kualitatif dan di dukung dengan analisiss kuantitatif untuk kemudian dilakukan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Perda No. 3/2006 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa dan Perda No. 4/2006 Tentang Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Sinjai belum efektif sehingga aspek pemerataan dan keadilan berdasarkan potensi desa tidak terpenuhi. Belum efektifnya pelaksanaan kedua perda tersebut, dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Rekomendasi: Pemerintah kabupaten Sinjai perlu mengkaji dan mengevaluasi kembali kedua perda tersebut sehingga pemerintah daerah mempunyai acuan yang jelas dalam mengimlementasikannya dan tidak menjadi blunder kepada pemerintah daerah di kemudian hari
THE PERISHED MADHHABS AND THEIR IMAMS IN HISTORICAL REVIEW Meirison Meirison; Yelmi Eri Firdaus; Makhsus Makhsus
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 3 No 2 (2021): Al-Ahkam Volume 3 Nomor 2 September Tahun 2021
Publisher : Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-ahkam.v3i2.655

Abstract

This article aims to analyze the role of madhab scholars and their students and the state in perpetuating their schools. Every nation on earth has scholars in various fields of religion and the world. They respect and appreciate these nations for their role in building their society religiously, intellectually, and culturally. These scholars created Islamic civilization in Baghdad, Cairo, Kairouan, Damascus, and Andalus, etc. That civilization taught the world at a time of European ignorance of the Ages by conducting a qualitative descriptive analysis literature study. We found that some scholars did not influence their knowledge for various reasons, including the cleric Imam Al-Layth bin Saad, Tabari, and at-Thaur they are part of famous jurists of his time. This study discusses the doctrine of Al-Awza'i during the Umayyad period (138–206 AA/756–821 AD). It was the central doctrine of the first three Umayyad princes, Abdulrahman, Hesham, and A.L.-Hakam. This study also discusses the life of Al-Awza'i and his spread in Al-Andalus and the contribution of the people of Sham in transferring the doctrine to Al-Andalus because it became the primary doctrine of the Umayyad Emirate. in the era of Abdulrahman Bin Mo'awyeh. In addition, the eminent scholars and Awza'i judges, the reasons behind this decline and doctrine from Al-Andalus were also discovered. Keywords: Doctrines, hidden jurisprudence, historical, Islam
DAMPAK SOSIAL BUDAYA ATAS KESAKSIAN PEREMPUAN DALAM HUKUM ISLAM Hamka Hamka
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 3 No 2 (2021): Al-Ahkam Volume 3 Nomor 2 September Tahun 2021
Publisher : Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-ahkam.v3i2.680

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan kesaksian perempuan dalam pandangan Hukum Islam serta pengaruh sosial budaya terhadap kesaksian perempuan dalam Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan yang mendeskripsikan fenomena dan pendangan masyarakat terkait kapasitas perempuan dalam persaksian berdasarkan hukum Islam yang dipengaruhi oleh budaya sosial yang berlaku disetiap negara. Hasil penelitian ini menunjukkan kedudukan kesaksian perempuan dalam Hukum Islam, memiliki legalitas secara normatif dalam Al-Qur’an dan Al-Hadist Nabi SAW, sehingga persaksian perempuan dapat diterima, namun yang menjadi perbincangan adalah kualitasnya diamana persaksian perempuan berbanding dua dengan laki-laki, yakni secara tekstual memberikan perbandingan persaksian perempuan dua orang sedangkan persaksian laki-laki satu orang baru berimbang. Sosial budaya berpengaruh terhadap kesaksian perempuan dalam hukum Islam, di mana norma dalam Al-Qur’an dan Al-Hadist turun dan keluar di tanah Arab yang memiliki sosial-budaya yang berbeda dengan negara-negara lain termasuk Indonesia.
IMPLEMENTASI PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PERADILAN ANAK DI KABUPATEN SINJAI Jusri Mudjrimin; Nazaruddin Nazaruddin; Fadly Fadly
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 3 No 2 (2021): Al-Ahkam Volume 3 Nomor 2 September Tahun 2021
Publisher : Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-ahkam.v3i2.681

Abstract

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak Kabupaten Sinjai dan Untuk mengetahui Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Anak di Pengadilan Negeri Kabupaten Sinjai. Untuk merumuskan dan menjawab permasalahan yang ada, maka digunakan metode pendekatan Yuridis Empiris, Untuk dapat menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan maka digunakan Pendekatan Yuridis. Adapun dalam menganalisis pola kehidupan dan perilaku masyarakat berkaitan dengan hukum yang terkait dalam interaksi dimasyarakat maka digunakan Pendekatan Yuridis Empiris. Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak di Kabupaten Sinjai dilakukan dengan memperhatikan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum sesuai amanah yang telah dituangkan dalam SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) namun dianggap masih kurang di upayakannya Diversi dikarenakan masih ada anak yang di tahan dan harus terpisah dari orang tua yang pada akhirnya berdampak pada karakter anak setelah keluar dari lembaga pembinaan anak sulit untuk diadaptasi oleh orang tua, Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Anak di Pengadilan Negeri Kabupaten Sinjai dilatar belakangi oleh berbagai macam faktor yang membutuhkan bimbingan diantaranya : faktor yang berasal dari Internal anak, Faktor Lingkungan keluarga, Faktor Ekonomi, Faktor Pergaulan, Faktor Budaya.
EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR : 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI ERA GLOBALISASI Siswanto; Samsuddin
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 3 No 2 (2021): Al-Ahkam Volume 3 Nomor 2 September Tahun 2021
Publisher : Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-ahkam.v3i2.682

Abstract

Penelitian yang penulis lakukan ini bertujuan untuk pertama, mengidentifikasi sejauhmana perlindungan konsumen yang dilakukan oleh negara, dalam hal ini pemerintah berdasarkan pada regulasi tersebut yakni Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nusantara. Sementara itu, metode penelitian yang digunakan penulis merupakan jenis penelitian normatif – yuridis, yang bersifat deskriptif analisis pustaka. Menerapkan pendekatan studi literatur dan kepustakaan terhadap perlindungan konsumen. sudah sampai dimana proses menjaga kepentingan konsumen di era globalisasi dalam masa pandemi Covid19 yang disebut sebagai Corona virus. Ada beberapa penyebab sehingga perlindungan konsumen tidak berjalan dengan baik, dan memunculkan sebuah persoalan terhadap konsumen itu sendiri dalam menggunakan produk-produk hasil dari produsen tersebut. Kurangnya kepastian hukum, sosialisasi dan kesadaran konsumen yang rendah dalam penggunaan produk kebutuhannya, ditambah dengan dinamismenya produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha menjadikan konsumen dihadapkan dengan berbagai persoalan. Tentunya persoalan tersebut merugikan konsumen yang dapat berakibat fatal terhadap dirinya sendiri dalam penggunaan produk tersebut.
UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus Di Kabupaten Sinjai) Jusri Mudjrimin
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 4 No 1 (2022): Al-Ahkam Volume 4 Nomor 1 Maret Tahun 2022
Publisher : Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-ahkam.v4i1.807

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah daaerah dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di kabupaten sinjai dan Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala pemerintah daaerah dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di kabupaten sinjai. Dalam penelitian ini akan digunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Penelitian ini dilakukan tahun 2021 dan Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah di Kabupaten Sinjai yang sasarannya adalah para pengguna dan pengedar narkotika. Adapun faktor yang memiliki pengaruh dominan penyebab terjadinya penyalahgunan narkotika di Kabupaten Sinjai terdiri dari : Faktor yang berasal dari dalam dan Faktor yang bersal dari luar Dengan dibentuknya BNK di kabupaten Sinjai tidak serta merta membuat para pelaku takut untuk melakukan penyalahgunakan Narkotika namun malah meningkat dikarenakan keuntungan yang diperoleh cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan kebutuhan terhadap ketergantungan Narkotika. Peran serta keluarga, masyarakat dan aparat penegak hukum sangat dibutuhkan sehingga dampak buruk yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan Narkotika dapat dihindari, untuk itu dibutuhkan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan yang kongkrit.

Page 3 of 11 | Total Record : 108

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 2 (2026): Al-Ahkam : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 8 No 1 (2026): Al-Ahkam : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 7 No 2 (2025): Al-Ahkam Volume 7 Nomor 2 September Tahun 2025 Vol 7 No 1 (2025): Al-Ahkam Volume 7 Nomor 1 Maret Tahun 2025 Vol 6 No 2 (2024): Al-Ahkam Volume 6 Nomor 2 September Tahun 2024 Vol 6 No 1 (2024): Al-Ahkam Volume 6 Nomor 1 Maret Tahun 2024 Vol 5 No 2 (2023): Al-Ahkam Volume 5 Nomor 2 September Tahun 2023 Vol 5 No 1 (2023): Al-Ahkam Volume 5 Nomor 1 Maret Tahun 2023 Vol 4 No 2 (2022): Al-Ahkam Volume 4 Nomor 2 September Tahun 2022 Vol 4 No 1 (2022): Al-Ahkam Volume 4 Nomor 1 Maret Tahun 2022 Vol 3 No 2 (2021): Al-Ahkam Volume 3 Nomor 2 September Tahun 2021 Vol 3 No 1 (2021): Al-Ahkam Volume 3 Nomor 1 Maret Tahun 2021 Vol 2 No 2 (2020): Al-Ahkam Volume 2 Nomor 2 September Tahun 2020 Vol 2 No 1 (2020): Al-Ahkam Volume 2 Nomor 1 Maret Tahun 2020 Vol 1 No 1 (2019): Volume 1 Nomor 1 Maret 2019 More Issue