Jurnal Al-Ahkam : Jurnal Hukum Pidana Islam
The aim of Al-Ahkam Journal: Journal of Islamic Criminal Law is to promote and publish research-based articles having a depth discussion of the theories and practices of Islamic Law and Criminal Law related concerns by encouraging inquiries into relationship between theoretical and practical studies. This journal accepts manuscripts of scientific articles within the scope: Law, Islamic Law, Criminal Law.
Articles
108 Documents
<![CDATA[PENYELESAIAN KASUS PIDANA DISERSI MELALUI JALAN DAMAI PADA ANGGOTA MILITER ]]>
<![CDATA[ilham laman]]>
<![CDATA[ Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 4 No 2 (2022): Al-Ahkam Volume 4 Nomor 2 September Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47435/al-ahkam.v4i2.1242
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk penyelesaian kasus pidana disersi melalui jalan damai pada anggota militer, Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian dalam bentuk pustaka.Dengan Metode penelitian studi literatur review dengan pendekatan kualitatif, adapun Jenis data dan sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data sekunder berdasarkan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan metode pencarian data baik dari jurnal, buku, internet, dan sumber lainnya yang berhubungan dan mempunyai tema yang sama dengan penelitian ini, dengan memakai analisis data kualitatif, menurut Miles dan Huberman terdiri dari reduksi data,penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian dapat di jelaskan bahwa : Definisi kata desersi adalah Bagian III KUHP, yang mencakup kejahatan yang olehnya personel militer meninggalkan tugas resminya. Pengertian desersi adalah istilah yang dimasukkan ke dalam tindak pidana anggota TNI yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan ketentuan undang-undang. Tindak pidana desersi diatur dalam Pasal 87 KUHP. Bentuk pertanggungjawaban pidana anggota militer diatur dalam Pasal 6 KUHP, termasuk hukuman pokok dan hukuman lainnya. Anggota TNI yang dihukum karena desersi berhak meminta bantuan pengacara untuk melanjutkan kasus mereka dan mengajukan banding atas keputusan pemberhentian atau dinas hakim. Anggota TNI kemudian berhak melakukan penolakan dalam pengadilan yang sementara berlangsung.]]>
<![CDATA[ABORSI YANG LEGAL BAGI KORBAN PEMERKOSAAN : PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERDEBATAN HAM ]]>
<![CDATA[Inayatul Anisah]]>;
<![CDATA[Ana Laela Fatikhatul Choiriyah]]>;
<![CDATA[Tri Dharma Putra]]>
<![CDATA[ Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 6 No 2 (2024): Al-Ahkam Volume 6 Nomor 2 September Tahun 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47435/al-ahkam.v6i2.1377
<![CDATA[Korban pemerkosaan sering menghadapi dampak fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi yang sangat berat, termasuk kehamilan yang tidak diinginkan, yang sering kali mendorong korban untuk melakukan aborsi. Meskipun Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan melarang aborsi, pengecualian diberikan kepada korban perkosaan dengan syarat adanya indikasi kedaruratan medis dan deteksi dini kehamilan. Namun, pelaksanaan aborsi bagi korban perkosaan masih dihadapkan pada penolakan sosial yang kuat, meskipun Pasal 49 ayat 3 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah menjamin hak perempuan atas perlindungan hukum terkait fungsi reproduksinya. Akan tetapi pada inkonsistensi antara perlindungan hukum yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan dan realitas sosial yang dihadapi oleh korban perkosaan saat mengakses layanan aborsi mengalami perbedaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum bagi korban perkosaan yang memilih melakukan aborsi serta memahami faktor sosial yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan hak tersebut. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif, dengan menganalisis regulasi yang mengatur aborsi dalam konteks pemerkosaan serta mengkaji literatur terkait praktik aborsi dan dinamika sosial di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang memberikan ruang bagi korban perkosaan untuk melakukan aborsi, implementasi di lapangan masih terhambat oleh tekanan sosial dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak reproduksi korban. Hal ini memperlihatkan adanya kebutuhan untuk memperkuat sosialisasi hukum dan pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam menghadapi stigma aborsi pada korban perkosaan.]]>
<![CDATA[ADAT MAPPACCING PADA MASYARAKAT BUGIS SINJAI, STUDI PERBANDINGAN HUKUM ADAT DAN MAQASHID SYARIAH ]]>
<![CDATA[Musafir Musafir]]>;
<![CDATA[St. Hadijah Wahid]]>
<![CDATA[ Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 5 No 1 (2023): Al-Ahkam Volume 5 Nomor 1 Maret Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47435/al-ahkam.v5i1.1652
<![CDATA[Artikel ini membahas tentang perbandingan Maqashid syariah dan hukum adat terhadap adat mappacci yang dilaksanakan di Kabupaten Sinjai kecamatan Sinjai utara. Pokok permasalahn yang akan dibahas adalah bagaimana pengetahuan masyarakat sinjai tentang mappacci, bagaimana pandangan hukum adat tentang mappaccing, kaitan adat mappaccing dengan maqashid syariah dan bagaimana adat mappaccing ini memberikan dampak bagi sebuah pernikahan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan Syar’i dan pendekatan secara historis. Kemudian untuk metode pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Untuk mengetahui hasil pokok permasalahan maka penulis melakukan langkah penelitian kualitatif dengan metode wawancara dengan penduduk, tokoh adat, tokoh masyarakat dan pemerintah setempat. Dari hasil penelitian tersebut didapatkan data bahwa sebagian masyarakat Kabupaten Sinjai belum terlalu mengetahui dan memahami tentang adat mappacci tersebut, kemudian hukum adat memandang adat mappaccing merupakan adat yang perlu dilestarikan dan dipertahankan karena alat-alat yang digunakan pada prosesi mappaccing tersebut memiliki arti kiasan yang hampis sama secara keseluruhan tujuannya dengan maqashid syariah, kemudian adat mappaccing sekarang ini sangatlah berdampak pada sebuah pernikahan karena beberapa yang mengetahui dan beberapa yang kurang mengetahui tentang adat tersebut, sehingga hanya yang mengetahui sajalah yang melaksanakan adat tersebut dan yang kurang mengetahui akan bingung apakah mereka memanggil tokoh adat yang tahu lebih atau hanya melakukan sebatas simbolik saja.]]>
<![CDATA[KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM KELUARGA DI KABUPATEN SINJAI ]]>
<![CDATA[Jusri Mudjrimin]]>
<![CDATA[ Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 5 No 1 (2023): Al-Ahkam Volume 5 Nomor 1 Maret Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47435/al-ahkam.v5i1.1653
<![CDATA[Kekerasan seksual pada anak merupakan kejahatan yang memerlukan perhatian khusus. kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat kekerasan seksual yang terjadi sebagai dampak kecenderungan masyarakat menghabiskan waktu menikmati tayangan yang bergaya hidup bebas dari budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya yang dianut masyarakat di kabupaten sinjai. untuk itu diperlukan adanya rumusan terkait faktor penyebab kekerasan seksual terhadap anak dan upaya penanggulangannya untuk dapat dipelajari dan dianalisa lebih lanjut seta perlunya penerapan model penelitian yang mampu memberikan gambaran sistematis, cermat, dan akurat mengenai kekerasan seksual yang terjadi dalam keluarga dan keadaan yang ada hubungannya dengan variabel-variabel yang diteliti.]]>
<![CDATA[NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM ]]>
<![CDATA[Muh. Sadli Sabir]]>
<![CDATA[ Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 5 No 1 (2023): Al-Ahkam Volume 5 Nomor 1 Maret Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47435/al-ahkam.v5i1.1681
<![CDATA[Idealnya pemilu bertujuan untuk menghasilkan pemerintahan yang demokratis, bukan hanya dalam pembentukannya melainkan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Namun dalam pelaksanaanya, pemilihan umum kerap kali menjadi ajang kompetisi untuk memperoleh jabatan-jabatan publik, seperti menjadi anggota legislatif, Kepala Daerah, Menteri bahkan Presiden. Akibatnya, banyak peserta pemilu yang menggunakan segala cara demi memenangkan kompetisi tersebut dan akibat yang lebih parah terjadi berdampak kepada masyarakat secara umum dan Aparatur Sipil Negara secara khusus sebagai partisipan pemilu, sehingga perlu ditegaskan bagaimana hak politik Aparatur Sipil Negara dan konsep netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum. Metode Penelitian yang digunakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif, data yang digunakan dalam penelitian ini berjenis data sekunder, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi literatur. Proses analisis data dimulai dengan pengolaan data yaitu sistemisasi terhadap bahan-bahan tertulis dengan beberapa tahapan. Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya diseleksi dan direduksi relevansinya dengan menggunakan analisa kualitatif. Konsep hak politik Aparatur Sipil Negara dalam sistem hukum Indonesia adalah memperoleh kebebasan berserikat yang terimplikasi kepada hak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum. Netralitas dalam kaitannya dengan pemilihan umum yaitu Aparatur Sipil Negara tidak diperbolehkan untuk ikut tahapan-tahapan pemilu seperti kampanye, melainkan hanya boleh mengikuti proses pemilihannya saja untuk menghindari keberpihakan kepada salah satu kontestan pemilu.]]>
<![CDATA[HUKUM ISLAM DAN EFEK JERA PEMIDANAAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Azis Gafffar]]>;
<![CDATA[Darliana Darliana]]>;
<![CDATA[Sapriadi Sapriadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 5 No 1 (2023): Al-Ahkam Volume 5 Nomor 1 Maret Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47435/al-ahkam.v5i1.1721
<![CDATA[Perjalanan pelaksanaan hukuman pidana Islam di Indonesia mengalami diskusi panjang terutama dalam hal pelanggaran hak asasi manusia. Efek jera pemidanaan dalam konteks hukum Islam dapat dilihat dari pemberian sanksi kepada pelaku kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk: Pertama: mengungkap efek jera dalam sistem pidana hukum Islam dan membandingkannya dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Kedua: Menakar peluang penerapan hukum Islam dalam memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana di Indonesia. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (lybrary research). Penelitian library research atau penelitian kepustakaan adalah salah satu jenis penelitian yang menggunakan sumber data dari literatur atau bahan-bahan tertulis yang ada di perpustakaan atau database online. Hukum dan kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan karena kedua hal tersebut mempunyai hubungan timbal balik.Pemidanaan dalam hukum Islam merupakan seperangkat hukum yang menekankan pemberian efek jera pada pelaku kejahatan sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan di masa depan. Hasil penelitian membuktikan bahwa penerapan hukum Islam dalam memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana di Indonesia. Hal itu karena hukum Islam merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia. Penerapan hukum Islam dapat tercapai apabila para legislatif menyepakati pemberlakuan hukum Islam di Indonesia.]]>
<![CDATA[PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: IMPLEMENTASI MORAL JUSTICE DAN SOCIAL JUSTICE ]]>
<![CDATA[Wahyudi Umar]]>;
<![CDATA[Rasmuddin]]>;
<![CDATA[Andi Hikmawanti]]>
<![CDATA[ Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 5 No 1 (2023): Al-Ahkam Volume 5 Nomor 1 Maret Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47435/al-ahkam.v5i1.1724
<![CDATA[Pembagian harta bersama dalam perspektif hukum Islam merupakan topik yang kompleks karena harus memperhatikan prinsip moral justice dan social justice. Prinsip moral justice menuntut agar setiap orang mendapatkan haknya sesuai dengan kewajibannya, sementara prinsip social justice menuntut agar hak-hak individu dipertimbangkan dalam konteks keadilan sosial yang lebih luas. Penelitian ini bertujuan untuk memperkenalkan bagaimana implementasi prinsip moral justice dan social justice dalam pembagian harta bersama menurut perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti literatur, fatwa, dan peraturan hukum yang berkaitan dengan pembagian harta bersama menurut perspektif hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip moral justice dan social justice dalam pembagian harta bersama menurut perspektif hukum Islam dilakukan melalui konsep wasiyyah dan wasiat, serta zakat dan sedekah. Konsep wasiyyah dan wasiat memberikan hak kepada individu untuk memutuskan bagaimana harta mereka akan dibagikan setelah mereka meninggal dunia, sementara zakat dan sedekah menjadi instrumen untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang kurang mampu. Oleh karena itu, pembagian harta bersama menurut perspektif hukum Islam harus memperhatikan prinsip moral justice dan social justice untuk mencapai keadilan yang lebih luas.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DI KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM GORONTALO ]]>
<![CDATA[Tri Oktavia Hilala]]>;
<![CDATA[Marwan Djafar]]>;
<![CDATA[Hijrah Lahaling]]>
<![CDATA[ Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 5 No 2 (2023): Al-Ahkam Volume 5 Nomor 2 September Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47435/al-ahkam.v5i2.1947
<![CDATA[Kewenangan pelaksanaan harmonisasi berdasarkan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 mengalami perubahan sebagaimana dalam Undang Undang 13 Tahun 2022 pengharmonisasian Ranperda dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu Kanwil Kemenkumham. Namun dalam implementasinya data Program Legislasi Daerah (Prolegda) pada rentang tahun 2020-2022 terdapat 179 buah Ranperda yang ditetapkan dan diundangkan menjadi perda di seluruh Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo, namun jumlah ranperda yang di harmonisasi hanya 76 Ranperda. Sehingga rumusan masalah penelitian ini bagaimana kewenangan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo. Adapun tujuan penelitian ini yakni mengkaji secara yuridis dan empiris kewenangan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah di Kantor Wilayah Kemenkumham Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan penelitian normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan perundang undangan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 58 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 bahwa pelaksanaan pengharmonisasi Ranperda menjadi kewenangan mutlak Kanwil Kemenkumham. Namun dalam implementasinya pelaksanaan harmonisasi masih menimbulkan makna pilihan bagi pemerintah dibuktikan dengan data Prolegda dan data permohonan harmonisasi di Kanwil Kemenkumham Gorontalo, sehingga masih menimbulkan tafsiran bahwa boleh mengikutsertakan boleh juga tidak mengikutsertakan bahkan tidak ada konsekuensi bagi pemerintah daerah apabila tidak mengikutsertakan Kanwil Kemenkumham dalam pelaksanaan harmonisasi.]]>
<![CDATA[AL-QIYAS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP ISTINBAT HUKUM (SUATU ANALISIS TERHADAP MASALAH HUDUD DAN KAFFARAT) ]]>
<![CDATA[Firdaus Firdaus]]>
<![CDATA[ Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 5 No 1 (2023): Al-Ahkam Volume 5 Nomor 1 Maret Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47435/al-ahkam.v5i1.2045
<![CDATA[Persoalan yang tidak didapatkan nashnya secara langsung di dalam al-Qur’an dan sunnah. Menjadikan masalah ummat Islam yang butuh kepastian hukum, dalam hal ini terdapat metode yang dapat dijadikan sebagai dalil syara(sandaran hukum) selain al-Qur’an dan hadis yakni qiyas. Berdasarkan hal tersebut sehingga rumusan masalah yang diangkat “Bagaimana kehujjahan qiyas dalam penetapan hukum terutama dalam masalah hudud dan kaffârat serta implikasi perbedaan pandangan ulama. Jenis penelitian adalah library research dengan menelaah data sumber sekunder dengan bahan hukum primer dengan pendekatan yuridis normatif kajian yang bersumber dari al-quran dan al-hadist. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi Perbedaan pendapat oleh para ulama tentang kehujjahan qiyas itu sendiri dapat memberi pengaruh yang sangat besar ataukah tidak terhadap status hukum suatu persoalan, terutama dalam masalah hudud dan kaffârat. Penetapan hukuman atau sangsi dalam masalah hudud dan kaffârat bisa berbeda karena menggunakan qiyas atau tidak. Misalnya, hukum potong tangan bagi al-nabbâsy, jika penetapan hukumnya berdasarkan qiyas, namun jika tidak berdasarkan qiyas, maka hukumannya bukan potong tangan. Selanjutnya Kehujjahan qiyas tidak disepakati penggunaannya oleh para ulama. Ada yang menyetujuinya dan menetapkannya sebagai dalil syara’ yang ke IV. Mereka mengemukakan dalil-dalil, baik dari al-Qur’an, hadis maupun dalil rasional. Mereka mengemukakan argumentasinya dengan menunjukkan dalilnya.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT TERHADAP PEMBINAAN WARGA BINAAN ]]>
<![CDATA[Rahmad Masturi]]>
<![CDATA[ Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 5 No 2 (2023): Al-Ahkam Volume 5 Nomor 2 September Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47435/al-ahkam.v5i2.2213
<![CDATA[Terdapat problematika yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri terhadap Hakim Pengawas dan Pengamat yaitu pelaksanaan dari tugas hakim itu sendiri, yaitu selain perannya sebagai hakim khusus untuk mengawasi dan mengamati terhadap warga binaan di penjara, Hakim Pengawas dan Pengamat masih pula menjabat sebagai hakim yang aktif menangani dan mengadili perkara. Sehingga hakim yang ditunjuk sebagai Hakim Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap putusan Pengadilan Negeri mempunyai alasan tidak ada waktu untuk mengawasi dan mengamati proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis implementasi dan hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Makassar. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian hukum empiris. hasil yang ditemukan bahwa Implementasi tugas Hakim Pengawas dan Pengamat belum maksimal dalam pelaksanaan putusan pengadilan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Makassar. dan terdapat hambatan seperti masalah dana, belum adanya staf yang membantu dan belum adanya tembusan laporan bulanan dari Lembaga Pemasyarakatan kepada Hakim Pengawas dan Pengamat]]>
