cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Darania Anisa, S.H.I„M.H.
Contact Email
jurnalrisetanakbangsa@gmail.com
Phone
+6285725021408
Journal Mail Official
jurnalrisetanakbangsa@gmail.com
Editorial Address
PP Nurul Huda, Jalinan, RT/RW 002/001, Payudan daleman, Guluk-Guluk, Sumenep, Jawa Timur
Location
Kab. sumenep,
Jawa timur
INDONESIA
Journal of Law and Justice
Published by PT. Riset Anak Bangsa Cendekia
ISSN : -     EISSN : 31637183     DOI : https://doi.org/10.66618/
Core Subject :
Journal of Law and Justice (E-ISSN : 3163-7183) adalah jurnal ilmiah yang memuat hasil penelitian, kajian konseptual, serta pemikiran kritis di bidang hukum. Jurnal ini menjadi wadah bagi akademisi, praktisi hukum, peneliti, dan mahasiswa untuk mempublikasikan karya ilmiah yang berkontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum dan praktik penegakan hukum, baik dalam skala nasional maupun internasional. Journal of Law and Justice berkomitmen untuk menyajikan artikel berkualitas tinggi yang berfokus pada berbagai isu hukum, termasuk hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, serta perkembangan hukum kontemporer. Dengan demikian, jurnal ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik yang kredibel serta memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kebijakan, pembaruan hukum, dan praktik penegakan keadilan di masyarakat. Journal of Law and Justice (E-ISSN : 3163-7183) diterbitkan secara berkala 4 kali dalam setahun, yaitu pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "vol. 1 no. 2 (2026)" : 15 Documents clear
Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Guardian of the Constitution dalam Menjaga Supremasi Konstitusi di Indonesia Kintan Berlina Nursyakinah; Dedi Mulyadi; Prima Satria Kusumah; Rizki Alvareza; Muhammad Wahyu Affarel; Yasser Kahfi Fathurizky Alghifari
Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 2 (2026)
Publisher : PT. Riset Anak Bangsa Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/jlj.v1i2.976

Abstract

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang berperan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sekaligus guardian of the constitution dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kehadirannya bertujuan menjaga tegaknya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi serta memastikan setiap peraturan perundang-undangan sesuai dengan konstitusi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan, kewenangan, dan peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga supremasi konstitusi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan sumber hukum lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis melalui kewenangan judicial review, penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara, dan perselisihan hasil pemilu. Namun, Mahkamah Konstitusi masih menghadapi tantangan berupa independensi lembaga, konsistensi putusan, serta pelaksanaan putusan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan melalui reformasi seleksi hakim, pengawasan etik, dan peningkatan kualitas putusan agar Mahkamah Konstitusi mampu menjaga supremasi konstitusi dan prinsip negara hukum.
Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Indonesia: Telaah Yuridis atas Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Konflik Kepentingan Dedi Mulyadi; Mohammad Irvanul Farraz; Sani San Zein; Cep Hidayat; Nurul Lestari
Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 2 (2026)
Publisher : PT. Riset Anak Bangsa Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/jlj.v1i2.982

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi, dengan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penjaga supremasinya yang harus menjunjung asas independensi dan imparsialitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam menjamin kepastian hukum, serta mengevaluasi pengaruhnya terhadap sistem ketatanegaraan dan demokrasi, khususnya terkait isu konflik kepentingan dan etika hakim konstitusi.  Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 memicu kontroversi besar karena dianggap mengubah norma hukum secara substantif (menjadi positive legislator) dan menyimpang dari yurisprudensi sebelumnya. Meskipun secara formal memiliki kekuatan hukum yang final dan mengikat, efektivitas putusan ini secara substantif dinilai problematis akibat rendahnya legitimasi publik dan adanya dugaan kuat konflik kepentingan dalam proses pengambilannya.  Hasil kajian menyimpulkan bahwa putusan tersebut berpotensi melemahkan fungsi MK sebagai guardian of the constitution dan menciptakan ketidakpastian hukum jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan, penegakan kode etik yang konsisten, serta peningkatan transparansi guna memulihkan kepercayaan publik dan menjaga integritas sistem hukum di Indonesia.
Analisis Yuridis Normatif terhadap Penyelesaian Sengketa Pertanian di Wilayah Kabupaten Cianjur Berdasarkan UUPA Saptaning Ruju Paminto; Nurul Lestari; Kintan Berlina Nursyakinah; Yasser Kahfi Fathurizki; Rizki Alvareza
Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 2 (2026)
Publisher : PT. Riset Anak Bangsa Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/jlj.v1i2.988

Abstract

Penelitian ini membahas efektivitas penerapan Pasal 19 UUPA serta hambatan yuridis dalam mediasi sengketa lahan pertanian di Kabupaten Cianjur. Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan contoh kasus pertanahan di Cianjur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 19 UUPA memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum melalui pendaftaran tanah, tetapi penerapannya belum optimal karena masih ditemui ketidaksesuaian data fisik dan data yuridis, status tanah yang belum jelas, serta lemahnya administrasi pertanahan. Selain itu, mediasi berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 juga menghadapi hambatan, terutama terkait minimnya dokumen, tidak sinkronnya bukti hak, dan ketimpangan posisi para pihak. Kondisi tersebut membuat penyelesaian sengketa lahan pertanian di Cianjur sering berjalan lambat dan belum sepenuhnya memberikan keadilan bagi petani. Diperlukan penguatan pendaftaran tanah, pembaruan data pertanahan, dan mediasi yang lebih responsif agar perlindungan hukum bagi petani dapat tercapai secara efektif.
Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 Saptaning Ruju Paminto; Sani San Zein; Cep Hidayat; Prima Satria Kusumah; Mohammad Irvanul Farraz; Muhammad Wahyu Affarel
Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 2 (2026)
Publisher : PT. Riset Anak Bangsa Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/jlj.v1i2.995

Abstract

Ketahanan pangan nasional Indonesia menghadapi ancaman serius akibat laju alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang masif untuk sektor non-pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 serta sinkronisasi kebijakan perlindungan lahan dengan pembangunan daerah. Menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, hasil kajian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran alih fungsi lahan masih belum optimal. Meskipun UU No. 41 Tahun 2009 telah mengatur sanksi administratif dan pidana yang berat, terdapat kesenjangan lebar antara norma hukum (das sollen) dan realitas lapangan (das sein). Lemahnya implementasi ini disebabkan oleh hambatan struktural seperti tekanan pembangunan ekonomi, konflik kepentingan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kurangnya koordinasi antar-instansi, serta rendahnya komitmen politik di tingkat lokal. Akibatnya, sanksi yang ada gagal memberikan efek jera (deterrent effect) yang signifikan karena rasionalitas ekonomi pelaku lebih mengutamakan keuntungan finansial daripada risiko hukum. Penelitian ini merekomendasikan perlunya integrasi data spasial yang real-time, penguatan penegakan hukum terpadu, serta pemberian insentif yang nyata bagi petani untuk menekan laju konversi lahan.
Pengaruh Covid-19 terhadap Kenaikan Korupsi Bansos di Indonesia Nadiyatul Haq; Dwi Syafitri; Novia Fathin; Sri Isnani Setiyaningsih
Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 2 (2026)
Publisher : PT. Riset Anak Bangsa Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/jlj.v1i2.1058

Abstract

Korupsi bantuan sosial (bansos) pada masa pandemi COVID-19 menjadi persoalan serius karena terjadi di tengah kondisi masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi dan sangat membutuhkan bantuan pemerintah. Penyalahgunaan dana bansos oleh sejumlah pejabat dan oknum tertentu menunjukkan lemahnya integritas, pengawasan, serta transparansi dalam penyaluran bantuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya korupsi bansos selama pandemi COVID-19 serta mengkaji upaya pencegahan yang dapat dilakukan. Penelitian ini menggunakan teori korupsi dan teori good governance yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif melalui pengkajian jurnal ilmiah, laporan lembaga resmi, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi darurat pandemi menyebabkan percepatan proses distribusi bantuan, lemahnya pengawasan, serta kurangnya keterbukaan data sehingga membuka peluang terjadinya penyimpangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan, transparansi data, dan penegakan hukum yang tegas untuk mencegah praktik korupsi bansos di masa krisis.
Kajian Normatif terhadap Penyebaran Hoaks dan Disinformasi di Media Sosial dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia M Faza Aldiyaksa; Hilman Nur
Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 2 (2026)
Publisher : PT. Riset Anak Bangsa Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/jlj.v1i2.1067

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah mempermudah penyebaran informasi melalui platform media sosial, namun sekaligus memicu maraknya hoaks dan disinformasi yang berdampak negatif terhadap ketertiban sosial, stabilitas nasional, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum positif Indonesia terhadap perbuatan penyebaran hoaks dan disinformasi pada platform media sosial, serta mengkaji pertanggungjawaban hukum bagi pelaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki landasan hukum yang memadai dalam menanggulangi penyebaran hoaks, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pelaku penyebaran hoaks dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara hingga 6 tahun dan/atau denda hingga Rp1 miliar berdasarkan Pasal 45A UU ITE, atau hingga 10 tahun penjara apabila perbuatannya menimbulkan keonaran di masyarakat. Penegakan hukum masih menghadapi tantangan dalam membedakan hoaks dengan kritik dan kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, penanggulangan hoaks memerlukan pendekatan terpadu yang menggabungkan upaya represif melalui sanksi pidana dan upaya preventif melalui peningkatan literasi digital, serta sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, platform digital, lembaga pendidikan, dan masyarakat.
Analisis Yuridis Pembuktian Digital dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan dan Pelecehan Seksual di Indonesia Nur Intan Ramadani; Hilman Nur
Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 2 (2026)
Publisher : PT. Riset Anak Bangsa Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/jlj.v1i2.1068

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah memunculkan kekerasan seksual berbasis digital yang semakin kompleks. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan alat bukti elektronik serta penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam penegakan hukum di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis kualitatif melalui penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU TPKS memberikan pembaruan penting dengan mengakui Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) dan memperluas alat bukti, termasuk informasi dan dokumen elektronik. Alat bukti elektronik memiliki peran krusial dalam pembuktian perkara, namun implementasinya masih menghadapi kendala seperti belum adanya standar teknis yang seragam, risiko manipulasi data, serta kompleksitas chain of custody. Selain itu, diperlukan penerapan asas lex specialis systematis untuk menentukan dasar hukum yang paling tepat antara UU TPKS, UU ITE, dan UU Pornografi. Kesimpulannya, UU TPKS telah memperkuat perlindungan hukum bagi korban, namun masih diperlukan penguatan teknis, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan kolaborasi lintas lembaga agar penegakan hukum lebih efektif.
Tumpang Tindih Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah: Hambatan atau Tantangan Otonomi Daerah Wikal Sungkar; Susiyanti; Sri Miftahul Jannah
Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 2 (2026)
Publisher : PT. Riset Anak Bangsa Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/jlj.v1i2.1079

Abstract

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia merupakan bagian penting dalam sistem pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya sering terjadi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menimbulkan berbagai persoalan administratif, hukum, dan politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk tumpang tindih kewenangan, faktor penyebabnya, serta dampaknya terhadap penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tumpang tindih kewenangan terjadi akibat ketidakjelasan pembagian urusan pemerintahan, disharmonisasi regulasi, serta lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Kondisi tersebut dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan otonomi daerah karena menyebabkan konflik kewenangan, keterlambatan pelayanan publik, dan ketidakpastian hukum. Akan tetapi, di sisi lain persoalan ini juga menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memperkuat sinkronisasi kebijakan dan memperjelas sistem hubungan kewenangan antara pusat dan daerah. Diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi antarlembaga, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah agar pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien.
Kriminalisasi Kritik melalui Media Sosial dalam Perspektif Kebebasan Berpendapat Gunadi; Izdiharrudin; Karin Lumban Tobing
Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 2 (2026)
Publisher : PT. Riset Anak Bangsa Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/jlj.v1i2.1080

Abstract

Perkembangan media sosial telah membuka ruang baru bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah, lembaga, maupun individu. Namun, penggunaan media sosial sebagai sarana ekspresi juga memunculkan fenomena kriminalisasi kritik melalui penerapan berbagai ketentuan hukum, khususnya yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kriminalisasi kritik di media sosial dalam perspektif kebebasan berpendapat sebagai hak asasi manusia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi kritik sering terjadi akibat penafsiran yang luas terhadap ketentuan hukum, terutama dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kondisi ini menimbulkan ketakutan masyarakat dalam menyampaikan pendapat secara bebas di ruang digital. Dalam perspektif kebebasan berpendapat, pembatasan terhadap kritik seharusnya dilakukan secara proporsional dan tidak menghilangkan hak masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.Diperlukan penegakan hukum yang lebih adil serta reformulasi norma hukum agar tidak menjadi alat pembungkaman kritik di media sosial.
Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Risiko Ketidaksesuaian Jaminan Produk Halal dalam Skema Self-Declare Yuliatun Najwa; Hilman Nur
Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 2 (2026)
Publisher : PT. Riset Anak Bangsa Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/jlj.v1i2.1084

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis skema self-declare terhadap hak konsumen serta merumuskan model pertanggungjawaban ideal guna menjamin integritas produk halal. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan serta konseptual, hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme self-declare menciptakan asimetri informasi yang menempatkan konsumen pada posisi rentan. Kerentanan ini terlihat dari adanya celah kontaminasi bahan non-halal yang mencederai hak atas informasi dan keamanan spiritual konsumen.  Sebagai solusi, penelitian ini menawarkan penguatan implementasi pertanggungjawaban pelaku usaha melalui doktrin strict liability (tanggung jawab mutlak). Penerapan strict liability berfungsi sebagai instrumen penyeimbang atas kemudahan administratif yang diterima pelaku usaha, sehingga setiap klaim halal mandiri wajib dibarengi dengan akuntabilitas penuh tanpa pembuktian unsur kesalahan penguatan ini harus disinergikan dengan pengawasan pasca-pasar (post-market surveillance) yang agresif untuk mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan.

Page 1 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2026 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 1 No. 3 (2026) Vol. 1 No. 2 (2026) Vol. 1 No. 1 (2026)