cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of Politic and Government Studies
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Arts Humanities
Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.
Arjuna Subject : -
Articles 31 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022" : 31 Documents clear
STRATEGI PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020 Zahroo, Fathimah -; Herawati, Nunik Retno
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The case of violence against children today has become a frightening specter among the community considering this issue is an iceberg phenomenon whose case level has not decreased significantly. In this study, the author discusses the strategy for handling cases of violence against children by conducting a research study at the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning (P3AP2 and KB Offices) in Tegal Regency. The purpose of this study is to analyze the extent of strategic management carried out by the P3AP2 and KB Offices of Tegal Regency in handling cases of violence against children by looking at the phenomenon of cases of violence that occurred in 2020. This study uses a qualitative research method with a descriptive approach. By using this method, researchers can obtain data that is credible and in accordance with social realities related to this research. The data obtained in this study were obtained through the process of interviewing sources, observation, and case studies. The analysis and interpretation of the data carried out in this study consisted of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the Tegal Regency P3AP2 and KB Offices are guided by the 2019-2024 Regency RPJMD and Tegal Regency Regional Regulation No. 5 of 2016 in the preparation of strategic plans. Empirical facts in 2020 show that cases of violence against children such as physical, psychological, sexual, and social violence are still a serious problem with a total of 33 cases where cases of sexual violence still occupy the highest number. With the help of the PPT Team and cross-OPD partnerships, the P3AP2 and KB Services carried out various programs including welfare & fulfillment of children's rights as well as protection & improvement of children's quality of life which later succeeded in handling all cases of child violence reported in 2020. However, the agency has not succeeded. in increasing public awareness to report cases of child abuse, it is proven by the stagnant number of reported cases. This is due to the ineffectiveness of the agency in taking preventive steps to the grassroots level and the inactive role of NGOs that focus on child protection in Tegal Regency. This study recommends that the P3AP2 and KB Offices of Tegal Regency strive to maximize the process of preparing, implementing, and evaluating performance in a rooted manner and maximizing preventive measures to the grassroots level. In addition, it is necessary to increase interconnection between fields, implement digital-based programs, and strengthen partnerships with cross-sectoral / OPD and NGOs so that they are able to produce an integrated, fast, and precise movement in handling cases of violence against children in Tegal Regency
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PRAKTIK PENANGGULANGAN BENCANA NONALAM COVID-19 : STUDI KASUS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN PEMALANG Muhammad Affan Ghafar; yuwanto - -; Dzunuwanus Ghulam Manar
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Praktik Penanggulangan Bencana Nonalam Covid-19 yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pemalang. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana proses pengimplementasian kebijakan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Pemalang dalam rangka penanggulangan bencana nonalam pandemi Covid-19, serta menjelaskan manajemen bencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Pemalang dalam rangka penanggulangan Pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara semi terstruktur dengan teknik pengambilan informan menggunakan purposive sampling. Sebagai bentuk pendukung data peneliti menggunakan studi literatur. Adapun bentuk analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil temuan penelitian ini menujukan bahwa kebijakan yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Pemalang dilandasi guna penanggulangan pandemi Covid-19. Diketahui bahwa Implementasi kebijakan yang dilaksanakanoleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 telah terlaksana dengan maksimal dan optimal, karena sudah memenuhi variabel politik dan adminitrasinya dengan bagus. Melalui kebijakan tersebut BPBD Kabupaten Pemalang mampu merancang manajemen bencana penanggulangan Covid-19 meliputi dua fase yakni fase pra bencana dan saat bencana. Untuk fase pasca bencana masih terus mengalami elaborasi dan pengkajian lebih lanjut.
PERAN STRATEGIS ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DPRD PROVINSI JAWA TENGAH DALAM REVISI PERDA KEKERASAN BERBASIS GENDER Eno - Aldonaturrohmah; Fitriyah - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterlibatan anggota perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam proses pembentukan dan pembahasan Raperda revisi Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak. Untuk menganilisisnya, penelitian ini menggunakan Teori Penyusunan Kebijakan Publik dari Sistem Politik David Easton dan Teori Keterwakilan Politik Ide dan Kehadiran dari Anne Phillips. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah mempunyai peran yang strategis dalam mengawal isu perempuan, melalui keanggotaannya dalam Pansus Gender yang mencapai mayoritas, khususnya dalam pembahasan Raperda revisi Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak menjadi Perda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan sehingga substansi Perda Nomor 2 Tahun 2021 memihak kepada kepentingan perempuan. Walaupun secara umum tidak ada hambatan dalam pembentukan Perda Nomor 2 Tahun 2021 namun representasi perempuan di DPRD Jawa Tengah yang secara kuantitas kurang dari 30% perlu diimbangi dengan penguatan kualitasnya. Untuk itu direkomendasikan ada pelatihan legal drafting, dan pelatihan-pelatihan perihal isu gender serta membangun jejaring guna memperkuat kapasitas anggota perempuan DPRD
DINAMIKA GERAKAN PERJUANGAN AGRARIA SUKU ANAK DALAM (SAD) BATHIN SEMBILAN, DESA BUNGKU, KABUPATEN BATANG HARI TERHADAP INDUSTRI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT Septian - M. Akbar; Puji - Astuti; Teguh - Yuwono
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Negera dengan legitimasinya acap melakukan perampasan lahan masyarakat adat melalui sektor swasta. Inilah yang dialami oleh SAD Bathin Sembilan Desa Bungku sejak tahun 1986. Kesewenangan pemerintah dan sektor swasta memaksa mereka untuk melawan praktik perampasan ruang hidup mereka melalui gerakan perjuangan agraria. Fakta ini menarik rasa ingin tahu Penulis terkait dinamika gerakan SAD Bathin Sembilan Desa Bungku selama periode 2016-2021. Periode ini dipilih untuk memberikan keterbaharuan informasi dari penelitian sebelumnya.Metode yang Penulis pakai dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Data primer dan data sekunder menjadi sumber data penelitian.Hasil penelitian mengungkapkan jika gerakan Kelompok SAD 113 merepresentatifkan perjuangan agraria SAD Bathin Sembilan yang berkonflik dengan PT. Berkat Sawat Utama (BSU). Dinamika gerakan perjuangan agraria Kelompok SAD 113 yang terjadi sepanjang tahun 2016-2021 mengalami ‘pasang surut’ dalam perjalanannya. Terdapat 3 faktor kunci yang memengaruhi ‘pasang surut’ dinamika gerakan SAD 113, yaitu praktik strategi gerakan ‘jemput bola’, pengaruh Pendamping SAD 113 dan tindakan pemerintah dalam merespon gerakan SAD 113.Apabila di masa yang akan datang intensitas gerakan SAD 113 semakin menurun sebagaimana kondisi saat ini, maka kemungkinan tinggi realisasi tujuan gerakan akan semakin sukar untuk dicapai di kemudian hari. Bagi penelitian selanjutnya yang sejenis, diharapkan mengikutsertakan variabel potensi ‘penumpang gelap’ dan variabel analisis anggaran atau biaya gerakan serta sumber pendanaannnya
LEGISLATOR MILENIAL DAN CITRA DPRD KOTA SURAKARTA PERIODE 2019 – 2024 Annisa Hafis Cahyaningtyas; Muhammad - Adnan
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai peran legislator millennial dalam mengembalikan citra positif DPRD Kota Surakarta Periode 2019 - 2024. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat bagaimana kemampuan peran legislator millenilal dalam mengembalikan citra positif wakil rakyat DPRD Kota Surakarta.  Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif  dengan menggunakan Theory of Reasoned Action ( TRA ) atau teori tindakan beralasan oleh Fishbein dan ajzen. Pengumpulan data menggunakan wawancara kepada empat anggota legislator millennial DPRD Kota Surakarta periode 2019 - 2024, Ketua Komisi, Ketua Fraksi, Ketua DPRD Kota Surakarta, dan 8 orang masyarakat peserta reses pada seluruh legislator millenial. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan jika legislator millennial DPRD Kota Surakarta pada periode 2019 – 2024 ini masih kurang dalam usaha pengembalian citra positif DPRD Kota Surakarta. Hal ini dikarenakan hanya satu aspek yang terlaksana yaitu aspek keterbukaan dalam penerimaan aspirasi melalui reses, public hearing dan kegiatan diluar kerja. Sedangkan dua aspek feedback yang diberikan dan kepatuhan dalam menaati peraturan belum terlihat dalam kinerjanya. Kurangnya aspek tersebut, menimbulkan penilaian masyarakat tidak berubah terhadap DPRD Kota Surakarta berdasarkan kinerja legislator millennial saat ini
UPAYA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) KOTA SEMARANG DALAM MENANGANI TINDAK KEKERASAN ANAK PADA TAHUN 2020 Salsabilla Fastefinola Zulma; Dewi - Erowati
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang bagaimana upaya DP3A Kota Semarang dalam menangani tindak kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Semarang. Peneliti tertarik mengangkat topik ini karena maraknya kekerasan terhadap anak di Kota Semarang, sehingga berbagai upaya yang dilakukan DP3A Kota Semarang secara optimal dalam menangani kasus kekerasan anak di Kota Semarang pada tahun 2020 menjadi tujuan penelitian ini dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis mendalam. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan tujuh informan, observasi dengan cara melakukan pengamatan dan mencatatnya, serta dokumentasi. Sebagai data pendukung, dalam penelitian ini menggunakan studi literatur. Penelitian ini melihat bagaimana upaya yang dilakukan DP3A Kota Semarang melalui tindakan preventif dan kuratif, yang dilakukan dengan kerjasama antar berbagai stakeholder guna menekan angka kekerasan yang ada di Kota Semarang. Namun, masih kurangnya partisipasi aktif dalam masyarakat dan kurangnya monitoring dari pemerintah yang menjadi hambatan dalam menekan tindak kekerasan yang masih marak terjadi sehingga kasus kekerasan anak di Kota Semarang belum bisa mengalami penurunan yang signifikan.
PARTISIPASI MASYARAKAT KOTA SEMARANG DI ERA DIGITAL : EFEKTIVITAS PROGRAM LAPOR HENDI Bernadetta Venezia Roostam; Yuwanto - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program SP4N-LAPOR! yang berawal dari inisiasi pemerintah pusat ini, kemudian diimplementasikan di sejumlah kota di Indonesia termasuk Kota Semarang. Kemudian pada tahun 2016, program ini rebranding menjadi Lapor Hendi yang disesuaikan dengan nama Walikota Semarang Hendrar Prihadi. Sebagai pembeda dengan sistem dari pusat, ditambahkan kanal-kanal berbasis media sosial dan kanal kedaruratan Call Center 112. Hal ini menarik untuk diteliti karena berkenaan dengan partisipasi masyarakat secara elektronik, terutama pada pengaruhnya dalam perbaikan pelayanan publik dan kinerja pemerintah.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program Lapor Hendi sebagai wujud partisipasi masyarakat Kota Semarang di era digital dalam perspektif good governance. Teori yang digunakan yaitu, good governance dengan indikator transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Kemudian terdapat pula teori e-participation dengan tingkatan e-enabling, e-engagement, dan e-empowering. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dengan sejumlah informan, Kepala Seksi Pengelolaan Aspirasi Dan Informasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, selaku seksi yang membawahi bidang-bidang pelaksana program Lapor Hendi, serta pegawai-pegawai P3M dan Call Center 112. Kemudian terdapat narasumber dari beberapa relawan yang berpartisipasi dalam program ini, yaitu Ubaloka Pramuka, Bankompolrestabes, FKPM Sriti, serta LSM Pattiro Semarang.Hasil penelitian menemukan bahwa, efektivitas program Lapor Hendi sebagai wujud partisipasi masyarakat Kota Semarang dilihat dari tingkat partisipasi elektronik masyarakat Kota Semarang pada program Lapor Hendi telah memenuhi semua seluruh tingkatan yaitu, e-enabling, e-engagement, dan e-empowering. Kemudian melihat dari konteks tiga indikator good governance yang ada, program ini berjalan cukup efektiv. Disisi lain, Saran yang peneliti berikan antara lain yaitu, menyeragamkan format laporan di semua kanal, membuat sistem yang ramah kaum disabilitas, serta memberikan autoreply untuk semua kanal.
Kebijakan Anggaran Responsif Gender di Kota PekalonganTahun 2016-2020 Syifana Awan Ardhini; Turtiantoro - -; Laila Kholid Alfirdaus
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gender mainstreaming is still a fairly complex issue and often occurs among the people of Pekalongan City. Although the Pekalongan City government's commitment to gender mainstreaming has been stated in public policy documents, the government's commitment to realizing gender equality and justice in various development fields has so far not shown optimal results. The purpose of this study is to explain and describe the implementation of Gender Mainstreaming (PUG) in Pekalongan City in 2016-2020. Efforts to answer the problems and research objectives are carried out using gender responsive budget theory and budgeting policy theory. This research is descriptive qualitative. Data collection techniques using documentation and interviews. Data analysis used content analysis and interactive analysis techniques. The results of the study indicate that the allocation and amount of the gender responsive budget of Pekalongan City in 2016-2020 has not received an adequate allocation and continues to experience a decline resulting in the output and outcome of activities being not achieved. In addition, the amount of gender responsive budget from 2016-2020 is very minimal and continues to experience a significant decline. Constraints faced in the Gender Responsive budget policy in Pekalongan City include: 1) Policy constraints, namely the weak legal power for the implementation of gender mainstreaming in the budget and the weak commitment of the City Government in making gender responsive budget planning). 2) Structural constraints, namely the lack of capacity of the budget drafting team that is capable of gender analysis, the dominance of the structure of policy makers, the performance of the Office is still perceived as not being gender fair, and the absence of special cooperation in gender responsive budgeting. 3) Cultural constraints, including: (a) The patriarchal values are so thick in society. So the inequality of gender relations is very difficult to change. (b) The views of gender and gender responsive budgets according to stakeholders are still misguided.
GERAKAN PERLAWANAN MASYARAKAT URUTSEWU KEBUMEN TERHADAP PENYEROBOTAN LAHAN OLEH TNI Mohamad Ulil Amri; Teguh - Yuwono; Laila Kholid Alfirdaus
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan amanat UUD 45 pasal 33 ayat 3 dan pasal 1 ayat 2 undang – undang no 51 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (UUPA), salah satunya menegaskan bahwa bumi dalam hal ini berwujud tanah telah digunakan sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat. Secara umum penyerobotan tanah dan properti KUHP pasal 385, dan peraturan pemerintah (perpu) no. 5 tahun 1960 pasal 2 dan 6, mengenai larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya. Dengan adanya aturan hukum tersebut sangat jelas bahwa pihak manapun tidak diperbolehkan melakukan penyerobotan atas lahan atau properti pihak lain dan pihak yang berhak dapat menempuh jalur hukum untuk menjerat pelaku penyerobotan. Namun sebelum menempuh jalur hukum, pemilik wajib memenuhi legalitas atas lahan atau properti tersebut. Dalam KUHP 385 disebutkan bahwa perbuatan curang yang dilakukan dengan cara menyerobot lahan atau properti milik pihak lain diancam hukuman pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun. KUHP 385 ini terdiri dari 6 pasal yang membahas dengan sangat jelas mengenai segala bentuk penyerobotan dan penguasaan secara paksa atas lahan dan properti pihak lain. Termasuk didalamnya adalah tindakan penggelapan, atas harta tidak bergerak milik orang lain dengan paksa, secara terbuka atau diam – diam. Dengan sengaja menjual, menukar, menggelapkan, menghilangkan dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan cara tidak sah atau melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif,lokasi penelitian dilakukan di kawasan Urutsewu, Desa Setrojenar, Buluspesantren, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Data ini didapatkan dengan menggunakan metode wawancara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui berbagai perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Urutsewu. Hasil penelitian menunjukan perlawanan rakyat Urutsewu muncul karena adanya gangguan dari masyarakat golongan di atasnya. . Pada kenyataannya konflik Urutsewu merupakan bagian dari sistem politik yang dibangun oleh pemerintah beserta beberapa elit, kemudian berkembang menjadi politik oligarki. Tindakan TNI di tanah Urutsewu jelas telah mengesampingkan prinsip equal right dan hak asasi manusia. Oligarki selalu mengambil andil besar dalam setiap konflik yang kemudian melahirkan berbagai kebijakan yang lagi – lagi muaranya adalah motif bisnis dan keuntungan ekonomi sekelompok orang.
PENGGUNAAN APLIKASI SI D’nOK OLEH PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE Muhammad Fahmi Azhari; Teguh - Yuwono; Dzunuwanus Ghulam Manar
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian mengenai penggunaan aplikasi SI D’nOK oleh Pemerintah Kota Semarang dalam mewujudkan good governance. Penelitian ini diambil karena SI D’nOK merupakan aplikasi yang dibuat ketika terjadi pandemi Coivd-19 dan bertujuan untuk mempermudah pelayanan administrasi kependudukan secara daring. Peneliti ingin melihat bagaimana penggunaan aplikasi SI D’nOK dalam mewujudkan good governance. Akan tetapi keberjalanan aplikasi ini belum bisa mewujudkan prinsip-prinsip good governance karena masih banyaknya permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat ketika mereka menggunakan aplikasi ini. Dalam penelitian ini, untuk mengukur keberjalanan aplikasi SI D’nOK sebagai perwujudan penerapan good governance di Kota Semarang, digunakanlah teori good governance yang dikemukakan oleh UNDP (United Nations Development Programme) yang terdiri atas prinsip partisipasi, supremasi hukum, transparansi, daya tanggap, dan akuntabilitas. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan dengan cara wawancara. Wawancara dilakukan dengan dua informan, informan pertama adalah Bapak Aris Himawan, S.KOM yang merupakan Kepala Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Informan kedua adalah Bapak Afifi Nur Fauzan sebagai masyarakat yang menggunakan aplikasi SI D’nOK. Peneliti juga mengambil sumber ulasan masyarakat dari Google Play Store sebagai tempat pengunduhan aplikasi SI D’nOK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penggunaan aplikasi SI D’nOK belum mewujudkan penerapan prinsip-prinsip good governance. Hal ini dibuktikan dengan buruknya keberjalanan aplikasi ketika masyarakat menggunakannya. Pemerintah Kota Semarang berpendapat bahwa penggunaan aplikasi ini telah mewujudkan prinsip-prinsip good governance yang ada. Akan tetapi jika dikaitkan dengan temuan di lapangan dan ulasan masyarakat di Google Play Store, pendapat pemerintah tersebut tidak sesuai. Hal ini terjadi karena buruknya keberjalanan aplikasi ini. Buruknya penggunaan aplikasi ini juka membuktikan hukum yang tidak dijalankan dengan sebagaimana mestinya. Masyarakat juga mengalami kesulitan ketika hendak memperoleh informasi pengajuan pelayanan yang mereka ajukan. Sehingga dari temuan permasalahan di atas membuktikan bahwa penggunaan aplikasi ini belum mewujudkan good governance dengan maksimal

Page 1 of 4 | Total Record : 31

 1   2   3   4 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025 Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024 Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024 Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024 Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024 Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023 Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023 Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023 Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023 Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022 Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022 Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022 Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022 Vol 10, No 1 (2021): Periode Wisuda Januari 2021 Vol 10, No 4: Periode Wisuda Oktober 2021 Vol 10, No 3: Periode Wisuda Agustus 2021 Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021 Vol 9, No 03 (2020): Periode Wisuda Agustus 2020 Vol 9, No 02 (2020): Periode Wisuda April 2020 Vol 9, No 01 (2020): Periode Wisuda Januari 2020 Periode Wisuda Oktober 2020 Vol 8, No 04 (2019): Periode Wisuda Oktober 2019 Vol 8, No 03 (2019): Periode Wisuda Agustus 2019 Vol 8, No 02 (2019): Periode Wisuda April 2019 Vol 8, No 01 (2019): Periode Wisuda Januari 2019 Vol 7, No 04 (2018): Periode Wisuda Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): Periode Wisuda Agustus 2018 Vol 7, No 2 (2018): Periode Wisuda April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Periode Wisuda Januari 2018 Vol 6, No 04 (2017): Periode Wisuda Oktober 2017 Vol 6, No 03 (2017): Periode Wisuda Agustus 2017 Vol 6, No 01 (2017): Periode Wisuda Januari 2017 Vol 6, No 2 (2017): Periode Wisuda April 2017 Vol 5, No 03 (2016): Volume 5,Number 3, Tahun 2016 Vol 5, No 04 (2016): Periode Wisuda Oktober 2016 Vol 5, No 02 (2016): Periode Wisuda April 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5 Vol 4, No 3 (2015): VOLUME 4, NOMOR 3, TAHUN 2015 Vol 5, No 4 (2015): Periode Wisuda Oktober 2015 Vol 4, No 1 (2015): Wisuda Periode Januari 2015 VOLUME 4, NOMOR 2, TAHUN 2015 VOLUME 3, NOMOR 4, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 3, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 2, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 1, TAHUN 2014 Wisuda Periode April 2014 VOLUME 2, NOMOR 4,TAHUN 2013 Volume 2 Nomor 3 Tahun 2013 Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013 Vol 1, No 1 (2012): Journal of Politic and Government Studies More Issue