Articles
29 Documents
Search results for
, issue
"Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023"
:
29 Documents
clear
<![CDATA[Analisis Upaya Pemberdayaan Desa Wisata Pandanrejo Dalam Keberhasilan Menjadi 50 Desa Wisata Unggulan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2021 ]]>
<![CDATA[Mushthafa Is - Nurwanda]]>;
<![CDATA[Budi - Setiyono]]>;
<![CDATA[Wijayanto - -]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Desa wisata hadir dengan potensi untuk dapat dikembangkan guna menunjang kebangkitan pariwisata nasional. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mendorong kebangkitan pariwisata nasional pasca pandemi COVID-19 melalui program Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI). Desa Wisata Pandanrejo merupakan salah satu desa wisata yang saat ini telah berkembang cukup pesat dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki dan berhasil terpilih menjadi 50 Desa Wisata Unggulan Kemenparekraf pada tahun 2021. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses serta upaya pemberdayaan masyarakat maupun optimalisasi Desa Wisata Pandanrejo dalam keberhasilannya menjadi 50 Desa Wisata Unggulan Kemenparekraf pada tahun 2021. Kemudian penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis peran serta masyarakat Desa Wisata Pandanrejo terhadap berbagai program pemberdayaan yang ada.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif untuk dapat memaparkan hasil temuan dengan analisis secara lebih mendalam mengenai keberjalanan pemberdayaan yang telah dilakukan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dan selanjutnya dilakukan tahap analisis data secara bertahap mulai dari proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Narasumber pada penelitian ini berjumlah 17 informan yang terdiri dari berbagai pihak mulai dari pihak Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo, Kepala Desa Pandanrejo, Tim Pengelola Dewa Pandan, Kedua Kelompok Sadar Wisata, Masyarakat umum dan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan serta wisatawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat yang diusung oleh Desa Wisata Pandanrejo melalui tiga tahapan dalam pemberdayaan yakni tahap sosialisasi, transformasi kemampuan, dan tahap kemandirian guna menciptakan arah pemberdayaan yang tepat dengan menyesuaikan pilar pembangunan pariwisata berkelanjutan dan kategori penilaian pada ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) tahun 2021 untuk mengembangkan tiap aspek yang ada. Kemudian peran serta masyarakat dalam berbagai bentuk pemberdayaan terbagi menjadi tiga yaitu partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga, bentuk uang, dan bentuk harta benda.]]>
<![CDATA[PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA SALAMAN KECAMATAN SALAMAN TAHUN 2021 ]]>
<![CDATA[Shabrillah - Murni]]>;
<![CDATA[Kushandajani - -]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran BPD Desa Salaman dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa dan untuk menganalisis apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan BPD tersebut. Tipe penelitian ini adalah deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Sumber data primer yang digunakan diperoleh melalui wawancara kepada informan yang telah dipilih secara sengaja baik informan kunci maupun informan pendukung berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. Adapun data sekunder berasal dari dokumentasi dan arsip yang diperoleh di Kantor Desa Salaman. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan fakta di lapangan bahwa terkait peran BPD Desa Salaman dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa meliputi pengawasan dari tahap prapenyaluran dan prapenggunaan hingga tahap pascapenyaluran dan pascapenggunaan belum berjalan dengan baik. Belum dilaksanakan peran pengawasan BPD Desa Salaman dengan baik disebabkan oleh beberapa faktor yakni keterbatasan sarana dan prasarana karena tidak ada ruangan khusus untuk BPD, kurangnya pemahaman BPD dalam melakukan pengawasan SPI melalui aplikasi Siskeudes dan kurang ketatnya pengawasan yang dilakukan BPD sehingga penggunaan Dana Desa belum dilakukan secara adil dan merata.]]>
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Program Pendataan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Gresik Tahun 2021-2022 (Tinjauan dari Aspek Penganggaran Dan Sumber Daya Manusia) ]]>
<![CDATA[Syafira Amalia Isthifadah]]>;
<![CDATA[Dwunuanus Ghulam Manar]]>;
<![CDATA[Dewi - Erowati]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Sistem Informasi Program Pendataan Rumah Tidak Layak Huni atau SigapRTLH yang diimplementasikan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik merupakan upaya untuk mengatasi data RTLH yang tidak valid dan membantu mempercepat perbaikan dengan tepat sasaran, penganggaran, dan waktu. Pelaksanaannya didukung oleh aspek SDM agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan aspek anggaran untuk proses realisasi perbaikan RTLH. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi Sigap-RTLH dari aspek SDM dan anggaran serta hambatan-hambatan yang muncul. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggambarkan situasi dari partisipan dan lingkungan menggunakan teks. Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu 1) wawancara dengan informan terkait, 2) observasi dengan menganalisis penggunaan Sigap-RTLH, dan 3) mengkaji dokumen-dokumen yang tersedia di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Sigap-RTLH sudah cukup baik. Dibuktikan dengan terlaksananya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh aspek SDM yang mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan rencana. Komunikasi antar SDM turut dijaga agar tidak terjadi kesalahan informasi yang dapat mengakibatkan kegagalan implementasi Sigap-RTLH. Selain SDM, aspek anggaran juga berpengaruh dalam keberjalanannya. Sumber anggaran diperoleh dari APBD dan APBN dengan total Rp. 18.221.000.000,00 pada tahun 2021 dan Rp. 13.329.525.000,00 pada tahun 2022. Namun, anggaran tersebut belum mampu memenuhi target sehingga pihak dinas bekerja sama dengan CSR Habitat for Humanity Indonesia untuk mengatasinya. Setelah tertangani, anggaran diberikan kepada Panitia Pelaksana Desa untuk direalisasikan. Pada tahun 2021 terdapat 799 unit RTLH yang tertangani dan 452 pada tahun 2022. Dengan demikian, kurangnya anggaran menjadi hambatan dalam proses perbaikan RTLH. Adapun hambatan lainnya adalah PPD belum sepenuhnya memahami penggunaan fitur-fitur dalam Sigap-RTLH serta kesulitan melakukan verifikasi data yang disebabkan oleh kerusakan dari sistem itu sendiri. Saran untuk mengatasi hambatan tersebut, yaitu bekerja sama dengan beberapa CSR di Kabupaten Gresik untuk menangani kekurangan anggaran, menyediakan buku atau video panduan penggunaan fitur-fitur Sigap-RTLH, dan berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik terkait kesulitan dalam melakukan verifikasi data]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN EKOWISATA DI KABUPATEN SEMARANG DALAM PERSPEKTIF COLLABORATIVE GOVERNANCE ]]>
<![CDATA[Leny Dwi Purnama Sari]]>;
<![CDATA[Nur Hidayat - sardini]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Collaborative governance menjadi parameter penting dalam menganalisis kegiatan di suatu daerah yang kaitannya untuk pengelolaan bahkan pengembangan sektor potensial di daerah tersebut. Wisata menjadi salah satu sektor paling potensial yang dioptimalkan di tiap daerah, termasuk Kabupaten Semarang yang dikenal sebagai surganya Jawa Tengah. Banyaknya objek wisata di Kabupaten Semarang membuat peneliti untuk berfokus pada ekowisata yang ada. Wisata yang mewakili konsep ekowisata setidaknya yang diklasifikasikan dalam wisata budaya ataupun alam. Penelitian dilakukan pada dua wisata di Kabupaten Semarang, yaitu Candi Gedongsongo dengan bercorak budaya dan Lereng Kelir yang diklasifikasikan dalam wisata bercorak alam. Penelitian dilakukan untuk melihat implementasi collaborative governance dalam pengelolaan ekowisata di Kabupaten Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap masalah. Metode penelitian yang digunakan didukung dengan menerapkan tipe penelitian eksplanatif. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pengelolaan ekowisata dan collaborative governance. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah implementasi collaborative governance pada pengelolaan ekowisata Candi Gedongsongo sudah cukup optimal, sedangkan implementasi collaborative governance pada pengelolaan ekowisata Lereng Kelir belum optimal lantaran belum adanya sinergi antar sektor.]]>
<![CDATA[DAMPAK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERTAMBANGAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP BUKIT CAMANG DI BANDAR LAMPUNG ]]>
<![CDATA[Abimanyu Imam Sandhy Baskara]]>;
<![CDATA[rina - martini]]>;
<![CDATA[Nur Hidayat - Sardini]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Isu pembangunan dan kelestarian lingkungan selalu dipandang sebagai dua kutub yang saling berlawanan, seperti halnya yang terjadi pada Bukit Camang. Bukit Camang merupakan kawasan HPL. Pada kawasan HPL seharusnya tidak boleh ada aktivitas pertambangan karena izin yang diberikan hanya untuk pembangunan perumahan. Namun, yang terjadi pada Bukit Camang diindikasikan sebagai pertambangan ilegal yang berdampak terhadap menurunnya fungsi bukit sebagai daerah resapan.Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan kebijakan perizinan pertambangan di Bukit Camang, dan untuk mengetahui dampak kebijakan perizinan perumahan dan aktivitas pertambangan terhadap kerusakan lingkungan dilihat dari aspek ekonomi politik. Adapun penelitian ini merupakan penelitian deskriptif eksplanatori dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur.Hasil penelitian mengungkapkan fakta penelitian bahwa masalah pertambangan sangat erat kaitannya dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah (Pusat, Provisi, dan Kabupaten/Kota). Pada kasus pertambangan di Bukit Camang ditemukan fakta bahwa pertambangan di Bukit Camang tidak memiliki izin namun terus beroperasi selama berpuluh-puluh tahun. Hal ini disebabkan oleh lemahnya prosedur perizinan dan pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pemerintah pemberi izin. Selanjutnya dalam pengelolaan pertambangan di Bukit Camang dipengaruhi oleh rent seeking, yaitu pengalihan hak milik Bukit Camang menjadi milik pribadi untuk menangkap keuntungan secara pribadi juga]]>
<![CDATA[SOSIALISASI PEMILU OLEH RELAWAN DEMOKRASI UNTUK PENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH DISABILITAS DI PILKADA KOTA SEMARANG 2020 ]]>
<![CDATA[Muhammad Lutfhi Raihan]]>;
<![CDATA[Fitriyah - -]]>;
<![CDATA[Pudji - Astuti]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini membahas sosialisasi yang dilakukan oleh relawan demokrasi untuk peningkatan partisipasi masyarakat disabilitas diPilkada Kota Semarang 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah KPU Kota Semarang sudah memperhatikan hak pilih yang dimiliki oleh penduduk disabilitas di Kota Semarang. Selain itu penelitian ini juga memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana KPU Kota Semarang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat disabilitas di era pandemi Covid 19. Karena Pilkada Kota Semarang Tahun 2020 dilaksanakan di tengah keadaan Covid 19. Sehingga penelitian ini juga akan meneliti bagaimana relawan demokrasi mampu menjangkau para masyarakat disabilitas yang merupakan bagian dari masyarakat marginal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data menggunakan wawancara dengan teknik pengambilan informan menggunakan Purposive sampling. Sebagai data pendukung peneliti memakai data sekunder yang berupa laporan, arsip, serta teks lainnya yang ada di KPU Kota Semarang ataupun yang dapat membantu meyelesaikan proses penelitian skripsi. Adapun analisis data dimulai dari pengumpulan data yang menggunakan teknik triangulasi atau banyak sumber data setelah itu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menunjukan bahwa dalam kondisi pandemi covid 19 KPU Kota Semarang dapat melakukan sosialisasi Pilkada kepada masyarakat Kota Semarang. Tentunya sosialisasi yang dilaksanakan dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan dan terdapat beberapa sosialisasi yang dilaksanakan secara daring. Akan tetapi untuk sosialisasi kepada basis pemilih disabilitas dilakukan secara luring dan diserahkan seluruh kepada PPK serta Relawan Demokrasi. Relawan demokrasi dapat melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat disabilitas akan tetapi PPK sama sekali tidak pernah melakukan sosialisasi terhadap basis pemlih disabilitas. Selain itu sosialisasi yang dilaksanakan oleh relawan demokrasi masih belum maksimal karena kendala waktu dan sumber daya yang kurang mencukupi. Dari pemilih disabilitas sendiri yang ingin menggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan masih menemukan berbagai kendala di Tempat Pemungutan Suara (TPS).]]>
<![CDATA[STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PILKADA BUPATI KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017 ]]>
<![CDATA[Gafisola Faishal Hanif]]>;
<![CDATA[Puji - Astuti]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Voter participation is an important aspect of supporting the successful implementation of general elections. Through the level of voter participation in the election, it can show how much the public's interest in the next government is running. The importance of voter participation in holding elections is often not in line with what is happening. Banjarnegara Regency is one of the districts that has a low level of increase in participation, only reaching 0,65% from the previous Pilkada. From these problems, two formulations of the problem were taken regarding how the strategy ot the General Election Commission (KPU) in increasing the participation of community voters in the 2017 General Elections for the District Head of Banjarnegara Regency and why the voter turnout rate in Banjarnegara Regency still tends to be low in the 2017 regional election? The purpose of this research is to analyze the strategy of the General Election Commission (KPU) in increasing the participation of community voters in the 2017 General Elections for the District Head of Banjarnegara Regency and the reasons why the voter turnout rate in Banjarnegara Regency still tends to be low in the 2017 regional elections. This research uses strategy theory from George G. Dess and Alex Miller as well as the theory of the concept of voter turnout. The method used is a qualitative descriptive research method, where data were obtained through interviews, observation, documentation and relevant sources such as journals and theories related to this research. The research was conducted at the Banjarnegara Regency KPU, the informants in this study were two members of the Banjarnegara Regency KPU for the 2012 – 2017 period and the 2018 – 2023 period. Data analysis using interactive data analysis through the stages of data reduction, data presentation and concluding the data. The results of this study indicate that the strategy implemented by the KPU of Banjarnegara Regency is quite good, as evidenced by the use of various methods in socializing and making mascots and jingles. However, in some aspects the implementation is still not optimal, such as the less the not optimal use of women’s organizations based in village/urban village, lack of attention to voters with disabilities and the absence of policies made for voters who migrate. There are two main factors that influence the level of voter turnout in Banjarnegara Regency, (1) high numbers of migrants unable to return home on election day and (2) the low level of education of the people of Banjarnegara Regency. Improvement is needed in optimizing the implementation of the Banjarnegara Regency KPU strategy, so that the target of voter participation can be achieved optimally. There are several recommendation for further research: (1) it is recommended that further research be conducted that focuses on the community’s decision to attend or not attend the polling place and (2) the education factor needs to be further investigated regarding the relationship between education level and community participation level.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG PENGENDALIAN PLASTIK DI KOTA SEMARANG ]]>
<![CDATA[Gabriel Lintang Adrianto]]>;
<![CDATA[Dewi - Erowati]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Permasalahan sampah plastik sudah mulai menjadi perhatian Pemerintah Indonesia, baik pusat maupun daerah. Pemerintah Kota Semarang dalam merespon permasalahan ini dengan membuat Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Plastik. Pengendalian plastik artinya mengurangi peredaran plastik dari sumber penghasil sampah. Produk plastik yang diatur dalam kebijakan ini antara lain pipet minum plastik sekali pakai, styrofoam, dan kantong plastik sekali pakai. Penelitian ini melihat bagaimana implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Plastik yang bertujuan untuk mengurangi timbulan sampah plastik di Kota Semarang. Untuk meneliti implementasi Perwal Pengendalian Plastik, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Merilee S. Grindle. Model implementasi kebijakan Grindle membagi dua tahap dari implementasi kebijakan. Pertama adalah Content Policy yang berfokus pada proses politik yang terjadi dalam kebijakan publik. Content Policy merupakan tahap krusial dimana hasil dari Content Policy berpengaruh kepada Context Policy. Context Policy adalah proses administrasi kebijakan yang berfokus pada bagaimana implementor kebijakan dalam melaksanakan kebijakan. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa masih terdapat beberapa kekurangan dalam implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang, khususnya Dinas Lingkungan Hidup sebagai pelaksana teknis kebijakan. Pertama, Dinas Lingkungan Hidup memfokuskan pelaksanaan kebijakan pada sosialisasi dan edukasi. Hal ini sulit dilakukan karena Dinas Lingkungan Hidup tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk melakukan sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan karena tidak ada satuan tugas khusus untuk melaksanakan Perwal Pengendalian Plastik. Akibatnya, Pemerintah Kota Semarang kesulitan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk merubah kebiasaan dalam menggunakan produk plastik. Kedua, Perwal Pengendalian Plastik tidak diterapkan secara tegas karena dari keadaan lapangan tidak semua pelaku usaha mampu mengikuti aturan tersebut. Ketiga, Tidak adanya produk pengganti yang ramah lingkungan dan murah mengakibatkan pelaku usaha dan masyarakat kurang berpartisipasi aktif dalam mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Dari temuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan sumber daya dan infrastruktur yang ada sekarang, Perwal Pengendalian Plastik belum bisa untuk diterapkan di Kota Semarang. Tidak adanya produk substitusi plastik sekali pakai yang murah dan ramah lingkungan membuat para pelaku usaha kesulitan untuk mengikuti aturan ini. Untuk menunjang keberhasilan kebijakan ini, Pemerintah Kota Semarang harus bisa menyediakan infrastruktur penunjang seperti pembentukan satuan kerja, penyediaan produk substitusi yang murah, sistem pendataan yang memadai, prioritas anggaran]]>
<![CDATA[PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KAMPUNG TEMATIK DI KOTA SEMARANG (Studi Kasus Kampung Batik) ]]>
<![CDATA[Mohamad Ilham Novianto Sarwono]]>;
<![CDATA[Rina - Martini]]>;
<![CDATA[Puji - Astuti]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Sebagai negara yang multikultural, Indonesia memiliki ciri khas berupa keanekaragaman budaya. Ciri khas negara Indonesia tersebut dapat dijadikan sebagai potensi keunggulan tersendiri untuk dikembangkan diberbagai bidang salah satunya yaitu di bidang pariwisata, terlebih negara Indonesia banyak terdapat tempat-tempat menarik bagi wisatawan mancanegara. Namun, hal ini masih bertolak belakang dengan kenyataan bahwa bangsa Indonesia masih mengalami keterpurukan akibat sejumlah konflik, termasuk masalah kemiskinan. Salah satu alternatif wisata yang sedang ramai dibicirakan adalah kampung tematik. Wisata kampung tematik merupakan salah satu alternatif wisata yang sudah diterapkan di berbagai wilayah di Indonesia, khususnya di daerah perkotaan. Dengan adanya wisata kampung tematik ini diharapkan dapat mengangkat potensi sosial dan ekonomi masyarakat khususnya masayarakat di wilayah perkotaan yang memiliki sumber daya yang terbatas dengan cara mengoptimalkan potensi-potensi yang ada. Dari tujuan dan penjelasan-penjelasan di atas, sangatlah menjadi daya Tarik peneliti untuk mengembangkan pemikirannya. Penelitian ini akan dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan secara teoritis dan empiris mengenai pemberdayaan masyarakat melalui Kampung Tematik di Kampung Batik Kota Semarang dan hasil dari pemberdayaan masyarakat melalui Kampung Tematik di Kampung Batik Kota Semarang.]]>
<![CDATA[HEGEMONI POLITIK FENOMENA CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2020 (Studi Perbandingan Kota Semarang & Kabupaten Boyolali) ]]>
<![CDATA[Arioseno - Dwi Pradana]]>;
<![CDATA[Nur Hidayat - Sardini]]>;
<![CDATA[Hendra Try Ardianto]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penyelenggaraan Pilkada yang terjadi di Indonesia terdapat beberapa tantangan yang terjadi dalam pelaksanaanya. Salah satu problematika tersebut yaitu penyelenggaraan Pilkada dengan calon tunggal. Fenomena calon tunggal bermula pada tahun 2015, dengan terdapatnya tiga daerah hanya terdapat satu pasangan calon yang mengikuti penyelenggaraan Pilkada. Atas dasar problematika tersebut, terdapat landasan hukum yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XIII/2015 yang berisi tentang penyelenggaraan Pilkada calon Tunggal. Pada penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020, Kota Semarang dan Kabupaten Boyolali juga menyelenggarakan Pilkada dengan calon tunggal. Peneliti memilih kedua daerah tersebut, untuk dijadikan studi perbandingan terkait penyebab terjadinya Pilkada dengan calon tunggal melihat dari segi perspektif hegemoni politik. Metode penelitian yang digunakan dalam peneliian ini yaitu kualitatif untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap masalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan model studi perbandingan, dimana dalam hal ini peneliti ingin melakukan penelitian calon tunggal pada penyelenggaraan Pilkada pada tahun 2020 yang terjadi di Kota Semarang dan Kabupaten Boyolali berlandaskan dengan metode ilmiah. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah terdapatnya suatu kajian mengenai perbedaan dan persamaan dari penyebab terjadinya Pilkada calon tunggal di Kota Semarang dan Kabupaten Boyolali ditinjau dari segi perspektif hegemoni politik]]>
