Articles
38 Documents
Search results for
, issue
"Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024"
:
38 Documents
clear
<![CDATA[Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2019 (Studi Perbandingan Partisipasi Masyarakat di Desa Lau dan Desa Kajar Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus) ]]>
<![CDATA[Setyaasih, Etik -]]>;
<![CDATA[Martini, rina -]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pada 19 November 2019 Kabupaten Kudus melaksanakan Pilkades serentak yang diikuti sebanyak 115 desa di 9 kecamatan. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus, partisipasi masyarakat saat Pilkades 2019 cukup tinggi, meskipun ada beberapa desa yang memiliki partisipasi yang rendah. Misalnya Desa Lau yang memiliki tingkat partisipasi paling rendah diantara desa lain di Kecamatan Dawe dan Desa Kajar yang memiliki tingkat partisipasi paling tinggi diantara desa lain di kecamatan yang sama. Hal inilah yang membuat peneliti memilih topik bahasan ini karena dalam satu kecamatan dan mayoritas penduduknya sama-sama bermatapencaharian di sektor pertanian memiliki tingkat partisipasi yang berbeda. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perbandingan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2019 di dua lokasi yang berada di kecamatan yang sama, yaitu Desa Lau dan Desa Kajar. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat Desa Lau dan Desa Kajar pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tahun 2019 lalu dengan variabel usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan, dan lamanya tinggal. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya perbandingan dari segi calon Kepala Desa yang ada di Desa Lau dan Desa Kajar. Pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Lau tahun 2019 terjadi kontestasi semu, hal ini dikarenakan kedua calon Kepala Desa Lau merupakan bapak dan anak sebagai akibat dari Pasal 47C ayat 2 Permendagri Nomor 65 tahun 2017 yang tidak memperbolehkan calon tunggal. Oleh karena itu, masyarakat Desa Lau menjadi tidak memiliki pilihan lain untuk memilih calon pemimpin Desa Lau dan hal ini menyebabkan partisipasi masyarakat Desa Lau paling rendah jika dibandingkan dengan desa-desa lain di Kecamatan Dawe. Berbeda dengan Desa Lau, kedua calon kandidat Kepala Desa Kajar merupakan calon yang sama-sama kuat. Hal ini dibuktikan dari perolehan suara diantara keduanya memiliki selisih yang tipis. Desa Kajar juga memiliki tingkat partisipasi paling tinggi diantara desa lain di Kecamatan Dawe saat Pilkades 2019. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap Pasal 47C Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 yang mengatur terkait minimal dan maksimal jumlah calon Kepala Desa. Tujuan Pasal 47C sebenarnya untuk menghindari adanya calon tunggal pada suatu kontestasi Pilkades, namun fenomena perebutan kursi Kepala Desa antara pasangan suami istri atau bapak melawan anak menjadi tidak terhindarkan yang menyebabkan terjadinya demokrasi semu]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KELURAHAN KALIPANCUR, KECAMATAN NGALIYAN, KOTA SEMARANG (BANK SAMPAH INDRIA JAYA) ]]>
<![CDATA[Gimnastiar, Maulana Fajar]]>;
<![CDATA[Yuwono, Teguh -]]>;
<![CDATA[Marlina, Neny -]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pengelolaan sampah melalui bank sampah merupakan upaya dalam memberdayakan masyarakat untuk mengurangi timbunan sampah yang ada. Dimana masing-masing rumah tangga dapat melakukan pemilahan mandiri. Kegiatan pengelolaan bank sampah adalah perwujudan dari collaborative governance karena dalam pengelolaannya dilakukan melalui bentuk kerja sama antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses tahapan dan faktor-faktor keberhasilan dalam pengelolaan sampah di Bank Sampah Indria Jaya Kelurahan Kalipancur Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informasi serta data yang didapatkan dilakukan dengan cara menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Untuk menunjang data penelitian, maka penelitian ini juga menggunakan studi literatur yang didapatkan dari internet, jurnal, dan dokumen penting lainnya. Pada pemilihan informan, informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling sesuai dengan kebutuhan penelitian. Teori yang digunakan adalah menggunakan teori milik Morse dan Stephens (2012:567) terdiri dari Tahapan Collaborative Governance dan teori Goldsmith dan Donald (2009: 135-136) tentang kriteria keberhasilan Collaborative Governance. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa dalam tahapan kolaborasi dapat berjalan dengan baik dipengaruhi jika kriteria keberhasilan terpenuhi seperti adanya rasa kepercayaan, komitmen yang kuat, sumber daya yang berkualitas, dan pembagian tanggung jawab yang jelas dibuktikan dengan adanya dampak dan respon positif yang dirasakan oleh masyarakat Kelurahan Kalipancur. Selain itu, hadirnya kolaborasi di bank sampah selain dapat mengurangi tumpukan sampah tetapi juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa dalam kolaborasi di Bank Sampah Indria Jaya terjadi hirarki dalam struktur jaringan kolaborasi. Selain itu, terjadi perubahan komitmen tujuan awal yang dipengaruhi oleh kepentingan masing-masing aktor kolaborasi yang membuat kinerja dan kontribusi setiap aktor tidak dapat maksimal.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS PENGELOLAAN LIMBAH CAIR USAHA PENATU DI KOTA SEMARANG) ]]>
<![CDATA[Nurhaliza, Rhieta Ardila]]>;
<![CDATA[Adnan, Muhammad -]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Usaha penatu yang saat ini semakin menjamur di kawasan Kota Semarang khususnya di kawasan kampus undip perlu untuk menjadi perhatian terkait pengelolaan limbah cair hasil dari usaha penatu tersebut karena dapat menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi kebijakan Pengendalian Lingkungan Hidup terkait pengelolaan limbah cair usaha penatu di Kota Semarang. Penelitian ini mengadopsi teori implementasi kebijakan oleh George C. Edward III dan juga Teori Kepatuhan Milgram. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggabungkan data berdasarkan hasil wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan pengendalian lingkungan hidup di Kota Semarang pada pengelolaan limbah cair usaha penatu ini menemui kendala. Hal ini disebabkan oleh belum adanya komunikasi yang terbangun dengan baik, kurangnya sumber daya dan komitmen yang dimiliki pelaksana kebijakan serta belum adanya SOP yang jelas dalam pelaksanaan kebijakan. Kurangnya kesadaran pelaku usaha dan masarakat sekitar terhadap pentingnya pengelolaan limbah cair dari usaha penatu juga menjadi faktor penghambat dari implementasi kebijakan pengendalian lingkungan hidup terkait pengelolaan limbah usaha penatu. Ketidakpatuhan dari pelaku usaha ini berdasarkan teori Milgram disebabkan oleh belum adanya komunikasi dan kesungguhan pemerintah dalam pelaksanaan kebiajkan yang mempengaruhi variabel status lokasi, legitimasi figur otoritas, status figur otoritas, kedekaatan figur otoritas. Selain itu belum munculnya kesadaran para pelaku usaha akan pentingnya pengelolaan limbah usaha memberikan dampak pada kepatuhan berdasarkan variabel tanggung jawab personal dan dukungan sesama rekan. Untuk mengatasi permasalahan limbah cair ini dibutuhkan kesungguhan pemerintah dalam menjalankan kebijakan terkait pengelolaan limbah cair usaha penatu serta perlu untuk meningkatkan kesadaraan pelaku usaha dan masyarakat akan bahaya yang diberikan limbah cair usaha penatu]]>
<![CDATA[PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM PELAYANAN PUBLIK MELALUI WEBSITE KELURAHAN JANGLI 2023 ]]>
<![CDATA[Naufal, Rafi Candra]]>;
<![CDATA[-, Kushandajani -]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kelurahan Jangli yang terletak di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu kelurahan yang menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kota Semarang berupaya meluaskan pelayanan elektronik ke seluruh instansi pemerintahan melalui Peraturan Walikota yang telah diterbitkan. Salah satu bentuk dalam menerapkan sistem tersebut Kelurahan Jangli membuat website dalam rangka menyelaraskan sistem yang telah dibuat oleh Kota Semarang. Temuan di lapangan menunjukan beberapa hasil yang berlandaskan elemen-elemen keberhasilan penerapan E-Government yakni support, capacity, dan value. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif Deskriptif, pada tahap pengumpulan data peneliti menggunakan observasi, dan wawancara. Selain itu data sekunder juga digunakan sebagai pendukung yang berasal dari jurnal, buku, dan artikel internet]]>
<![CDATA[Analisis Permasalahan Kerjasama Pemerintah Kota Semarang dengan PT Dompet Anak Bangsa dalam Pemanfaatan Layanan dan Penerimaan Pembayaran Uang Elektronik Melalui Go-Pay (Studi Penelitian: Pada Bus Rapid Transit Trans Semarang) ]]>
<![CDATA[Nurmayasari, Alfina -]]>;
<![CDATA[Erowati, Dewi -]]>;
<![CDATA[Herawati, Nunik Retno]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta merupakan salah satu strategi untuk mengatasi keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah sehingga tujuan pembangunan dan pengoptimalan pelayanan publik tetap tercapai. Namun, dalam keberjalananya tidak jarang ditemui berbagai kendala atau permasalahan yang dapat menghambat pengoptimalan hasil dari kerjasama. Penelitian tentang analisis permasalahan kerjasama antara Pemerintah Kota Semarang dengan PT Dompet Anak Bangsa dalam Pemanfaatan Layanan dan Penerimaan Pembayaran Uang Elektronik melalui Go-Pay di BRT Trans Semarang bertujuan untuk menganalisis tiga poin utama yaitu bagaimana permasalahan yang terjadi, dampak, dan upaya mengatasi permasalahan tersebut. Teori yang digunakan untuk mengalisis penelitian ini adalah teori Public Private Partenership dari Kurniadi dengan melihat tiga aspek utama yaitu kepastian hukum, kelembagaan, dan kemampuan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunaan data primer dan sekunder melalui teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Triangulasi digunakan untuk melakukan pengecekan atau pembandingan data untuk memastikan keabsahannya. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam kerjasama antara Pemerintah Kota Semarang dan PT Dompet Anak Bangsa jika dilihat dari aspek Kepastian Hukum, permasalahan yang terjadi adalah tidak diperbaharuinya MoU dan jangka waktu dari MoU dan PKS berbeda. Hal tersebut disebabkan karena ketidak pastian hukum pada peraturan terkait. Dampaknya adalah kerjasama tersebut tidak memiliki payung hukum dan upaya yang harus dilakukan adalah melakukan perbaikan pada peraturan sebelumnya. Sementara dari aspek kelembagaan, permasalahan berkaitan dengan tidak adanya kelembagaan khusus, pengawasan tidak dilakukan dengan sistematis, dan tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban dalam pengelolaan majamenen aset. Masalah tersebut disebabkan karena tidak adanya tim pengawasan dan pengendalian. Dampaknya, pemenuhan hak dan kewajiban tidak dijalankan dengan baik. Dalam aspek kemampuan pemerintah, permasalahan yang terjadi adalah buruknya komunikasi dan negosiasi yang disebebakan karena pemerintah tidak ahli dalam hal tersebut. Dampaknya kepentingan pemerintah tidak dapat teradvokasikan dengan baik dan upaya yang harus dilakukan adalah menyusun strategi negosiasi]]>
<![CDATA[ANALISIS GAYA KEPEMIMPINAN ANDROGINI (STUDI KASUS KEPEMIMPINAN KEPALA DESA PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN WISATA DE BALE CINGKRONG) ]]>
<![CDATA[Putri, Sukma Perwita]]>;
<![CDATA[-, Fitriyah -]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gaya kepemimpinan androgini dengan studi kasus kepemimpinan kepala desa perempuan dalam pengembangan desa wisata De Bale Cingkrong. Jasmi telah menjabat tiga periode memimpin Desa Cingkrong. Salah satu keberhasilannya adalah membangun Eduwisata De Bale Cingkrong yang banyak mendatangkan manfaat bagi desa. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Gaya Kepemimpinan Perempuan yang meliputi gaya kepemimpinan maskulin, feminim, dan androgini. Penelitian ini berjenis kualitatif studi kasus dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jasmi menggunakan gaya kepemimpinan androgini, yakni memadukan gaya kepemimpinan maskulin dan feminim secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan dalam pembangunan wisata De Bale Cingkrong. Hasil tersebut diperoleh dengan menganalisis empat aspek gaya kepemimpinan yang meliputi pengambilan keputusan, komunikasi, pengawasan, dan motivasi. Dalam aspek pengambilan keputusan dan komunikasi, gaya kepemimpinan androgini nampak jelas digunakan oleh Jasmi. Sedangkan dalam aspek pengawasan, Jasmi cenderung menggunakan gaya kepemimpinan maskulin. Adapun gaya kepemimpinan feminim diterapkan oleh Jasmi dalam aspek menumbuhkan motivasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PT. TIRTA INVESTAMA DANONE-AQUA WONOSOBO DI KELURAHAN KEJIWAN KABUPATEN WONOSOBO ]]>
<![CDATA[Pamungkas Putri, Dinda Nadia]]>;
<![CDATA[Adnan, Muhammad -]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This research aims to explain and analyze the management of Corporate Social Responsibility (CSR) at PT Tirta Investama Danone-AQUA as one of AQUA Group’s Bottled Drinking Water factories operating in Kejiwan Village, Wonosobo Regency. This research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques in the form of indepth interviews and observations. The results were analyzed using CSR theory, governance theory, legitimacy theory, stakeholder theory, and community participation theory. The results showed that three important actors, namely PT Tirta Investama, Kejiwan Local Government, and the Institute for Rural Technology Development of Wonosobo, were involved in the CSR management in Kejiwan Village. Stakeholders engagement contributes to corporate legitimacy by building community support, promoting trust between government and the community, and encouraging community members to participate in public service. The conclusion of this research is that the collaboration among the three CSR management actors creates a needs-based and targeted program. However, the process of monitoring and accountability of CSR programs has not been implemented optimally and is only a formality. Therefore, the company and other stakeholders need to ensure that the implementation of CSR programs leads to community independence and is able to apply it in a wider community network]]>
<![CDATA[Implementasi Sistem Keadilan Pemilu Dalam Sistem Proporsional Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Kasus Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD di Kota Depok) ]]>
<![CDATA[Ameilia, Alifia Putri]]>;
<![CDATA[Sardini, Nur Hidayat -]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sekaligus menganalisis Sistem Pemilu Proporsional di Indonesia pada tahun 2019. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca untuk memahami secara garis besar persoalan dalam Sistem Pemilu Proporsional yang dijabarkan pada beberapa bagian, antara lain: keadilan dalam sistem Pemilu, Studi Kasus Pemberhentian Antarwaktu, dan Peranan KPU dalam mengatasi persoalan Pemberhentian Antar Waktu anggota legislatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti berusaha untuk menjelaskan secara luas terkait dengan fenomena-fenomena yang terjadi pada masyarakat sosial. Selain itu, metode deskriptif-analitis mempermudah peneliti untuk mengetahui secara garis besar terkait dengan permasalahan yang ada. Dengan melakukan Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi pustaka mempermudah peneliti untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan sesuai dengan fakta yang ada. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pemilu dengan Sistem Pemilihan Proporsional Terbuka memiliki urgensi akan pentingnya hak asasi manusia di masyarakat. Pemberhentian Antar Waktu dalam internal partai politik menggambarkan adanya faktor-faktor kegagalan yang terjadi pada Caleg saat Pemilu. Dengan memprioritaskan hasil suara terbanyak untuk dilantik menjadi anggota DPRD, maka sudah menjadi hak bagi setiap calon untuk melanjutkan tahapan pemilihan selanjutnya]]>
<![CDATA[IMPEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN E-KTP BERBASIS DIGITAL MELALUI LAWET KEBUMEN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022-2023 ]]>
<![CDATA[Prameisti, Syifa Anaqah]]>;
<![CDATA[-, Wijayanto -]]>;
<![CDATA[Manar, Dzunuwanus Ghulam]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pemerintah wajib memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan baik. Perkembangan teknologi membuat terciptanya sebuah inovasi yang berbentuk aplikasi untuk melayani pelayanan administrasi dan pencatatan sipil di Kabupaten Kebumen. Kabupaten Kebumen menjadi salah satu kabupaten yang ada di Indonesia yang mendapatkan penghargaan sebagai pelayanan publik terbaik nasional. Terciptanya aplikasi Lawet Kebumen salah satunya adalah untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan berbasis digital seperti EKTP melalui aplikasi tersebut tanpa harus datang langsung ke kantor Disdukcapil Kebumen. Digitalisasi pelayanan publik menjadi salah satu pelayanan yang sudah diterapkan di beberapa instansi salah satunya adalah Disdukcapil Kebumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan pelayanan E-KTP berbasis digital melalui aplikasi Lawet Kebumen di Disdukcapil Kebumen tahun 2022-2023. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori implementasi kebijakan milik Charles O. Jones (1996) yang terbagi menjadi tiga tahapan yaitu pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan memperdalam proses implementasi pelayanan E-KTP berbasis digital melalui aplikasi Lawet Kebumen tahun 2022-2023 dengan menggunakan teori yang relevan. Subjek penelitian ini adalah masyarakat pengguna aplikasi Lawet Kebumen dan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang didapatkan langsung di lapangan pada saat wawancara dan sumber data sekunder seperti buku, artikel, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian kemudian diolah dan dinarasikan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan pelayanan E-KTP berbasis digital melalui aplikasi Lawet Kebumen tahun 2022-2023 sudah berjalan dengan baik melalui proses implementasi dengan tiga tahap yang penting. Tahap yang pertama adalah pengorganisasian yang terdiri dari tiga aspek seperti sumber daya, struktur organisasi, dan metode. Pada tahap ini sudah dapat dikatakan baik karena Disdukcapil memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan sumber daya sarana dan prasarana sudah memadai. Tahap yang kedua adalah interpretasi, tahap ini Disdukcapil Kebumen memperkenalkan aplikasi Lawet Kebumen untuk melayani E-KTP berbasis digital melalui sosialisasi media sosial dan gambar. Tahap yang ketiga adalah tahap aplikasi, pada tahap ini pelayanan E-KTP berbasis digital melalui aplikasi Lawet Kebumen sudah berjalan dengan baik dapat dilihat dari respon masyarakat yang baik. Namun ada kendala seperti masih ada beberapa masyarakat yang datang ke dinas untuk mendapatkan pelayanan E-KTP karena masih kurangnya konsistensi dari dinas dalam sosialiasi terkait pelayanan E-KTP berbasis digital melalui aplikasi Lawet Kebumen. Saran untuk Disdukcapil Kebumen seharusnya melakukan sosialisasi secara konsisten terkait aplikasi Lawet Kebumen dan seharusnya lebih meningkatkan kemampuan kualitas sumber daya manusia dalam pelayanan E-KTP berbasis digital. Untuk masyarakat diharapkan mampu mengikuti perkembangan teknologi agar membantu pemerintah dalam menjalankan kebijakan pelayanan E-KTP berbasis digital melalui aplikasi Lawet Kebumen]]>
<![CDATA[COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA MELALUI PROGRAM DESA BERSINAR TAHUN 2022 (STUDI KASUS DI KOTA SEMARANG) ]]>
<![CDATA[Rahmania, Inezlaura Hattari Ardriyunan]]>;
<![CDATA[Yuwono, Teguh -]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana proses collaborative governance dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kota Semarang melalui program Desa Bersinar. Adapun elemen-elemen tersebut terbagi menjadi tiga indikator, yaitu dinamika kolaborasi, tindakan-tindakan kolaborasi, serta dampak dan adaptasi kolaborasi (Emerson, dkk, 2012). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses collaborative governance pelaksanaan program Desa Bersinar telah dilakukan dengan baik mulai dari tahap dinamika, tindakantindakan, serta dampak dan adaptasi collaborative governance. Pada tahap dinamika sudah berjalan dengan baik karena sudah melibatkan berbagai macam stakeholders meskipun masih terdapat beberapa hal masih bisa dimaksimalkan khususnya dari sisi pengaturan prosedural. Kemudian pada tindakan-tindakan kolaborasi juga dapat dikatakan baik meskipun masih terdapat beberapa kegiatan yang belum merata. Collaborative governance dalam program Desa Bersinar kemudian menghasilkan dampak sementara, baik dampak yang diharapkan seperti meningkatnya partisipasi pemerintah dan masyarakat maupun tidak diharapkan seperti penolakan dan minimnya anggaran. Berbagai macam dampak tersebut kemudian diadaptasi oleh seluruh aktor yang terlibat sehingga diharapkan mereka mampu memaksimalkan perannya untuk lebih aktif lagi dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat serta mengajak pihak swasta untuk melakukan kolaborasi]]>
