cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of Politic and Government Studies
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Arts Humanities
Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.
Arjuna Subject : -
Articles 58 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024" : 58 Documents clear
IMPLEMENTASI KARTU JAWA TENGAH SEJAHTERA (KJTS) DI KECAMATAN BOJA KABUPATEN KENDAL TAHUN 2020-2022 Ramadhani, Dito Arya; Manar, Dzunuwanus Ghulam; -, Yuwanto -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The number of poor people in Kendal Regency exceeded 8 thousand people, indicating the magnitude of the poverty problem in the area. Central Java Governor Regulation Number 40 of 2017 showed seriousness in overcoming poverty and helping those who were unproductive through the implementation of the Central Java Prosperous Card (KJTS). This research was conducted to understand the implementation of the KJTS policy in Kendal Regency, using George Edward III's theory which included aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Data was collected through interviews, and qualitative data analysis was carried out by data triangulation. The subjects in this research were the Boja District Government, Kendal Regency Social Service employees and Central Java Province Social Service employees. The research results showed that the implementation of KJTS in Kendal Regency could be used as a model of accuracy and effectiveness in the distribution of social assistance. This program placed emphasis on comprehensive verification and validation procedures, as well as utilized data analysis through the Integrated Social Welfare Data system. This ensured a targeted approach in beneficiary selection. By responding to the needs of individuals with special conditions and encouraging inclusivity through proposals from underserved villages, KJTS showed a commitment to reaching those who truly needed help
ANALYSIS OF GOVERNMENT POLICY ALIGNMENT ON ADOLESCENTS’ NON-COMMUNICABLE DISEASES PREVENTION AND MANAGEMENT IN SEMARANG CITY Hendratman, Bevan Pramudito; Alfirdaus, Laila Kholid; Manar, Dzunuwanus Ghulam
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Non-communicable diseases (NCDs) pose a significant health threat in Indonesia, impacting productive age groups, including adolescents. This underscores the urgent need for heightened awareness and interventions to address unhealthy behaviors and ensure adolescent health and productivity. The research method used is policy analysis study by collecting data through interviews with the Semarang City Health Office, Semarang City Children's Forum, Semarang City Regional Development Planning Agency, Semarang City Adolescents, and analysis of related policy documents. Findings reveal proactive steps by the Semarang City Health Office, including health campaigns and education sessions for adolescents. While the government demonstrates capability in NCD management, challenges such as limited collaboration and incomplete data persist. These findings highlight the importance of enhanced collaboration, program evaluation, budget allocation, and communication strategies for effective NCD prevention and management. The study also acknowledges limitations, including incomplete data and stakeholder engagement challenges, which should be considered in future research and policy development
Upaya pengembangan E-Tourism (Studi Kasus Pengelolaan Wisata Watu Cenik Dan Puncak Joglo Oleh Bumdes Sendang Pinilih Kabupaten Wonogiri) Putri, Virnanda Cintia; Setiyono, budi -; Herawati, Nunik Retno
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pariwisata merupakan faktor utama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pengembangan E-Tourism yang dikelola oleh BUMDes Sendang Pinilih. Penelitian ini menggunakan tipe kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian dari skripsi ini menggambarkan bahwa penerapan E-Government sebagai pondasi pengembangan pariwisata mampu memberikan infrastruktur digital yang diperlukan untuk mengelola pariwisata melalui teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Melalui tahapan persiapan, pematangan, pemantapan, dan pemanfaatan, E-Government memfasilitasi pengambilan kebijakan, monitoring, dan evaluasi yang efektif dalam proses pengembangan pariwisata. Studi ini menunjukkan bahwa persiapan infrastruktur TIK oleh E-Government dan kesadaran masyarakat yang ditingkatkan oleh BUMDes Sendang Pinilih saling terkait, membentuk dasar yang kuat untuk pengembangan pariwisata berbasis teknologi. Dengan meningkatnya jumlah wisatawan dan diversifikasi pendapatan, serta melalui pelibatan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata, E-Tourism tidak hanya berfungsi sebagai alat pemasaran tetapi juga sebagai kunci sukses dalam meningkatkan daya tarik destinasi pariwisata dan pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan ini menegaskan pentingnya terus mengembangkan dan meningkatkan pemanfaatan E-Tourism sebagai strategi berkelanjutan bagi BUMDes Sendang Pinilih
Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Dalam Mengawasi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Masa Pandemi Covid-19 Utami, Adika Sri; Sardini, Nur Hidayat -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam mengawasi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif. Subjek dalam penelitian ini ialah informan yang relevan dengan pengawasan terhadap P3MI di wilayah Jawa Tengah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori pengawasan menurut Joko Widodo yaitu pelaku kontrol pelaksanaan kebijakan, standar prosedur operasi kontrol, sumber daya keuangan dan peralatan, serta jadwal pelaksanaan kontrol. Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah terhadap perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia belum dilaksanakan secara optimal pada masa pandemi Covid-19 karena masih terdapat beberapa permasalahan yaitu keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan pengawasan terhadap P3MI saat pandemi Covid-19, minimnya keterlibatan pelaku eksternal, tidak memiliki SOP khusus untuk melakukan pengawasan terhadap P3MI saat pandemi Covid-19, anggaran dana yang diberikan oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah belum mencukupi untuk menjalankan seluruh tugas yang dibebankan pada bidang pengawasan ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah serta tidak adanya kendaraan operasional untuk melakukan pengawasan secara langsung ke P3MI. Selain itu, pengawasan dilakukan minimal setahun sekali, namun pada masa pandemi Covid-19 pengawasan belum dilakukan secara optimal ke seluruh P3MI yang ada di wilayah Jawa Tengah.
POLITICAL INTEREST IN THE RECRUITMENT MECHANISM OF THE KPK’S COMMISSIONERS Effendy, Revela Regilia; Manar, Dzunuwanus Ghulam
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research was raised with the title “Political Interest in the KPK Commissioner Recruitment Mechanism”. The background of this research raises the issue of controversy and political interests that are in the process of electing KPK leaders in the 2019-2023 period. Through document tracing and stakeholder analysis, this thesis discusses what kind of political interests are being done in weakening the KPK, including the recruitment process. The finding of this study is the discovery of political interest in the election process of KPK leaders for the 2019-2023 period. Briefly, this discovery is evidenced by the many controversies that have arisen to the public. Starting from the 26 points of controversy contained in the 2019 KPK Law, controversies in the election process (KPK’s Pansel against the background of high conflicts of interest, Commission III of the DPR was detected to have the same interest, the President questioned his seriousness in choosing the 2019 KPK’s Pansel , and the final requirements that are mandatory for KPK leadership candidates to approve the 2019 KPK Law), the controversy over the National Insight Test which dismissed dozens of KPK employees, and the controversy over the extension of the KPK Commissioner's term of office for the 2019-2023 period to five years by the Constitutional Court. Analysis of this thesis discusses that it turns out the interests of oligarchs. It can be concluded that political interest in the election process of the KPK leadership is one of the many root problems where the problem is aimed at weakening the law in Indonesia, including the KPK. In short, the political elite conduct business activities in the state with the meaning that they control the law, they eradicate the righteous parties, and they also destroy the state. In this case, it is necessary to strengthen political will so that these interests are not found again and the KPK can return to functioning properly.
PENGARUH PENATAAN KAWASAN KHUSUS PEDESTRIAN DI MALIOBORO KE TERAS MALIOBORO TERHADAP PEREKONOMIAN PKL DAN KEPUASAN Indrakusuma, Galton Dwita; Wiryawan, bangkit Aditya; Alfirdaus, Laila Kholid
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Most of the narratives suggest that the implementation of the Special Pedestrian Area Arrangement policy in Malioboro in February 2022 had a detrimental effect on the economy of street vendors. Meanwhile, Malioboro has become an icon of Yogyakarta, intended for tourists to stroll around, thus creating issues for both street vendors and pedestrians. This study was conducted to assess the impact of this policy on traders and pedestrians comprehensively, including infrastructure and management efforts, and to evaluate the policy's effectiveness. The objective is to produce comprehensive research by examining it from various perspectives. This research employs a descriptive qualitative approach, gathering data through interviews, followed by data triangulation using observation to validate the data. The research subjects include the Dinas Koperasi dan UKM DIY, vendors and pedestrians. The findings of this research are as follows: (1) The aspect of facilities and infrastructure has a positive influence, facilitating and boosting the local merchant economy. (2) The economic aspect for traders suffers a negative impact due to decreased income and visitor numbers, potentially by 25-50% compared to prerelocation figures. (3) Management efforts have led to increased visitor numbers and improved trader quality and organization. Currently, visitor numbers have increased by approximately 4-5% over the past year. (4) In terms of pedestrians, the policy has a positive influence, contributing to pedestrian satisfaction by bringing numerous benefits. (5) The policy's effectiveness has been demonstrated through successful achievement of target accuracy, timeliness, goal attainment, and real change have been succesfully met
KEPEMIMPINAN AIRIN RACHMI DIANY DAN H. SYAFRUDDIN DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA TANGERANG SELATAN DAN KOTA SERANG PADA TAHUN 2019-2021 Chaerunnisa, Salsabilla -; -, Fitriyah -; Martini, rina -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan perempuan di sektor-sektor strategis serta sebagai pemimpin seringkali dipertanyakan kualitasnya sedangkan laki-laki tidak. Padahal hadirnya pemimpin perempuan juga dapat membawa perubahan dalam memberikan kebijakan yang jarang mendapat perhatian seperti kebijakan yang berpihak kepada perempuan dan anak. Penelitian ini melihat perbedaan gaya kepemimpinan antara Airin Rachmi Diany dan Syafruddin dalam implementasi kebijakan Kota Layak Anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan membuat deskripsi-deskripsi dan tema-tema yang berkaitan yang berasal dari data penelitian. Penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap kepemimpinan Airin dan Syafruddin dalam implementasi Kota Layak Anak. Pada penelitian ini digunakan tiga teori besar yaitu Gaya Kepemimpinan, Kepemimpinan Gender dan Implementasi Kebijakan. Hasil dari penelitian adalah ditemukan perbedaan kepemimpinan antara Airin dan Syafruddin yang dapat dilihat dari tiga kategori yaitu, dilihat dari gaya kepemimpinan, cara pengambilan keputusan dan penggunaan sumber daya. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa kepemimpinan Airin lebih berhasil dalam menjalankan kebijakan yang menyangkut hak anak. Kebijakan yang memperjuangkan hak anak sejatinya sangat penting bagi masa depan bangsa, Indonesia sendiri perlu mempersiapkan diri dalam menghadapi bonus demografi pada tahun 2030 mendatang. Melalui penelitian ini ditemukan bahwa kepemimpinan gender memiliki hasil yang lebih efektif jika menyangkut tentang isu anak. Oleh karena itu keberadaan pengarusutamaan gender sangat penting guna keberjalanan suatu kebijakan
Peran Pemerintah Kota Semarang dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Hidayah, Ulan -; -, Yuwanto -; Erowati, Dewi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jumlah penyandang disabilitas di Kota Semarang pada tahun 2020 sebanyak 5.800 penyandang dan 3.191 dari jumlah tersebut masuk ke dalam DTKS, permasalahan ini yang coba diatasi lewat pemberdayaan. Penelitian ini membahas mengenai peran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam pemberdayaan penyandang disabilitas fisik sekaligus orang tua penyandang disabilitas. Tujuan penelitian untuk menganalisis peran dan mengidentifikasi faktor pendukung dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Semarang selaku OPD yang melaksanakan pemberdayaan penyandang disabilitas dan orang tua penyandang disabilitas tahun 2022-2023. Metode yang digunakan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan peran Pemerintah Kota Semarang dalam pemberdayaan penyandang disabilitas dan orang tua penyandang disabilitas dilaksanakan belum baik dikarenakan peran yang dijalankan peran kecil yang merepresentasikan Pemerintah Kota Semarang meliputi peran memfasilitasi berupa pemberian motivasi lewat bimbingan, fasilitasi pelatihan tetapi belum dilaksanakan monitoring dan belum ada pemberian dukungan. Peran edukasi dilakukan melalui pemberian keterampilan hempers kepada penyandang disabilitas fisik dan pelatihan ecoprint, gesek godong kepada orang tua serta pemberian informasi terkait pelatihan. Terakhir peran representasi dilakukan dengan jalinan kerjasama dengan pihak King Batik dan pelatih perseorangan. Faktor pendukung peran meliputi sosialisasi dan ketersediaan sumber daya berupa Sumber daya manusia dan prasarana. Faktor penghambat peran antara lain beban kerja pegawai yang bertambah akibat adanya pegawai lain yang merangkap jabatan di luar jabatan utama, ketersediaan pegawai, dan sikap serta keterbatasan akses masyarakat terhadap program dikarenakan sosialisasi yang terbatas hanya pada HIMIKS. Temuan penelitian bahwa pemberdayaan ekonomi yang dilakukan belum sampai pada pendampingan, pemberian modal, maupun pemasaran alhasil pemberdayaan yang dilakukan belum mencapai kemandirian. Kemudian ditinjau dari struktur dan fungsi organisasi, pemberdayaan ekonomi ini diletakkan di bagian kecil di bidang rehabilitasi sosial dengan struktur yang kecil dan merepresentasikan peran yang besar membuat pelaksanaan fungsinya masih belum optimal serta dapat diinterpretasikan dengan berbagai cara
PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI MASA PANDEMI COVID-19 2020 DI KOTA BANDAR LAMPUNG Sholeha, Septia Mar’atus; -, Fitriyah -; Herawati, Nunik Retno
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pilkada serentak tahun 2020 menuai berbagai opini pro dan kontra dari masyarakat yang mengiringi rencana pemerintah pusat untuk tetap menyelenggarakan Pilkada di tengah Pandemi Covid-19. Target partisipasi politik yang ditetapkan oleh KPU RI yakni sebesar 77,5%. Meskipun Kota Bandar Lampung tidak mencapai target yang telah ditetapkan akan tetapi terdapat kenaikan angka partisipasi sebesar 3% dari yang sebelumnya 66% menjadi 69,13%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan strategi dari KPU Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2020 di masa pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan adalah kualitatif dan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukan strategi yang dilakukan KPU dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih Pilkada di Masa Pandemi Covid-19 2020 Kota Bandar Lampung sudah berjalan dengan baik dianalisis menggunakan teori Chandler dengan indikator formulasi jangka, pemilihan tindakan, dan alokasi sumber daya. Formulasi jangka panjang meliputi kejelasan landasan hukum, kebijakan, program asli KPU Kota Bandar Lampung yaitu lomba fotografi dan pameran foto serta program lanjutan dari KPU RI yaitu antara lain KPU goes to school & pesantren, sosialisasi secara daring melalui media sosial dan elektronik, relawan demokrasi, dan pendidikan pemilih berbasisi kelurahan dan pembentukan rumah pintar pemilu. Pemilihan tindakan sosialisasi dilakukan secara daring dan tatap muka langsung dengan penerapan protokol kesehatan. Alokasi sumber daya meliputi sumber daya manusia PPK, PPS, KPPS dan alokasi anggaran pelaksanaan Pilkada
KOTA LAYAK ANAK (KLA) PADA KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS DI KOTA SALATIGA DARI PERSPEKTIF EVALUASI KEBIJAKAN Oktaviani, Alfina -; -, Kushandajani -; -, Supratiwi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan KLA diselenggarakan sejak tahun 2016 oleh Pemerintah Kota Salatiga, khususnya Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (KPA) DP3APPKB. Kota Salatiga selalu memperoleh penghargaan dari Kementerian PPPA, namun sejak tahun 2019 hingga 2023, Kota Salatiga mengalami stagnasi pada predikat madya. Dalam pelaksanaan kebijakan KLA di Kota Salatiga ditemukan beberapa permasalahan melalui penelitian terdahulu yaitu (1) minimnya monitoring kebijakan; (2) koordinasi yang kurang intensif; (3) rendahnya komitmen pemerintah dan masyarakat dalam menegakkan hak-hak anak; serta (4) tidak adanya Perda tingkat kabupaten/ kota tentang penyelenggaraan KLA sebagaimana amanat pemerintah pusat. Permasalahan tersebut dikaji menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn dengan enam indikator evaluasi. Metode penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian yang berupa evaluasi menunjukkan pelaksanaan klaster perlindungan khusus KLA di Kota Salatiga belum optimal. Hal tersebut didasari oleh beberapa temuan, yaitu (1) tujuan klaster perlindungan khusus belum sepenuhnya terealisasi; (2) minimnya kemampuan pemerintah merancang anggaran perlindungan anak; (3) kegiatan preventif berupa psikoedukasi tidak dapat diakses oleh semua masyarakat; dan (4) tidak adanya penyelesaian atas kritik yang diberikan masyarakat kepada Bidang KPA DP3APPKB. Adapun rekomendasi yang diajukan penulis meliputi (1) meningkatkan komitmen pemerintah melalui program deteksi kekerasan anak; (2) perancangan kegiatan mengacu setiap tujuan klaster perlindungan khusus; (3) diklat perencanaan anggaran dan melakukan audit internal; (4) memperkuat MoU kerjasama, termasuk menegaskan jangka waktu; serta (5) menyusun prosedur tindak lanjut kritik

Page 1 of 6 | Total Record : 58

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025 Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024 Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024 Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024 Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024 Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023 Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023 Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023 Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023 Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022 Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022 Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022 Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022 Vol 10, No 1 (2021): Periode Wisuda Januari 2021 Vol 10, No 4: Periode Wisuda Oktober 2021 Vol 10, No 3: Periode Wisuda Agustus 2021 Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021 Vol 9, No 03 (2020): Periode Wisuda Agustus 2020 Vol 9, No 02 (2020): Periode Wisuda April 2020 Vol 9, No 01 (2020): Periode Wisuda Januari 2020 Periode Wisuda Oktober 2020 Vol 8, No 04 (2019): Periode Wisuda Oktober 2019 Vol 8, No 03 (2019): Periode Wisuda Agustus 2019 Vol 8, No 02 (2019): Periode Wisuda April 2019 Vol 8, No 01 (2019): Periode Wisuda Januari 2019 Vol 7, No 04 (2018): Periode Wisuda Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): Periode Wisuda Agustus 2018 Vol 7, No 2 (2018): Periode Wisuda April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Periode Wisuda Januari 2018 Vol 6, No 04 (2017): Periode Wisuda Oktober 2017 Vol 6, No 03 (2017): Periode Wisuda Agustus 2017 Vol 6, No 01 (2017): Periode Wisuda Januari 2017 Vol 6, No 2 (2017): Periode Wisuda April 2017 Vol 5, No 03 (2016): Volume 5,Number 3, Tahun 2016 Vol 5, No 04 (2016): Periode Wisuda Oktober 2016 Vol 5, No 02 (2016): Periode Wisuda April 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5 Vol 4, No 3 (2015): VOLUME 4, NOMOR 3, TAHUN 2015 Vol 5, No 4 (2015): Periode Wisuda Oktober 2015 Vol 4, No 1 (2015): Wisuda Periode Januari 2015 VOLUME 4, NOMOR 2, TAHUN 2015 VOLUME 3, NOMOR 4, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 3, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 2, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 1, TAHUN 2014 Wisuda Periode April 2014 VOLUME 2, NOMOR 4,TAHUN 2013 Volume 2 Nomor 3 Tahun 2013 Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013 Vol 1, No 1 (2012): Journal of Politic and Government Studies More Issue