Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.602
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Politic and Government Studies
Fitriyah - -
S1 Ilmu Pemerintahan
Arts Humanities

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN GUNUNGKIDUL REFLEKSI KESADARAN GENDER BUPATI BADINGAH (PERIODE 2010-2020) Halimah Tri Ely Kasanah; Fitriyah - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 10, No 3: Periode Wisuda Agustus 2021
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan kesadaran gender bupati Badingah melalui keberhasilan Pengarusutamaan Gender Kabupaten Gunungkidul selama dua periode (2010-2020) dan untuk menjelaskan peran birokrasi dalam mewujudkan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Gunungkidul. Manfaat penelitian ini dapat memberikan perkembangan ilmu politik dan ilmu lain yang terkait serta dapat menjadi inspirasi bagi Pemerintah Daerah untuk membangun sumber daya manusia melalui perspektif gender. Metode penelitian adalah penelitian kualitatif dan jenis penelitian adalah studi kasus dengan teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka dan studi lapangan. Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Gunungkidul ini, menghasilkan bahwa kesadaran gender Bupati Badingah tercermin dalam keberhasilannya memimpin birokrasi untuk mewujudkan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dijabarkan dalam penelitian ini melalui pencapaian Program Responsif Gender, Kebijakan Responsif Gender, dan Anggaran Responsif Gender yang terus meningkat pencapaiannya setiap tahun.
Implementasi Kebijakan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Batang Tahun 2020-2021 Muhammad Shindid Muhaimin; Nunik Retno Herawati; Fitriyah - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai salah satu daerah yang telah menerapkan kebijakan Mal Pelayanan Publik, Pemerintah Kabupaten Batang diharapkan dapat menciptakan sebuah pelayanan publik yang lebih efisien, efektif, serta mampu meningkat indeks daya saing global. Kebijakan yang diimplementasikan di masa pandemi Covid-19 ini tak lantas dengan keadaan yang ada membuat Mal Pelayanan Publik Kabupaten Batang tidak memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Hal itu dibuktikan dari beberapa prestasi dan pencapaian yang diraih pada tahun 2020-2021. Sehingga penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menjelaskan mengenai proses implementasi suatu kebijakan yang dilakukan pada masa pandemi Covid-19, serta mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong keberhasilan dan penghambat dari proses pengimplementasian kebijakan tersebut menggunakan teori Grindle yaitu meliputi Isi Kebijakan dengan 6 (enam) indikatornya, serta dimensi Konteks (lingkungan) Kebijakan dengan 3 (tiga) indikatornya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informasi serta data yang didapatkan dilakukan dengan cara menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Untuk menunjang data penelitian, maka pada penelitian ini juga menggunakan studi literatur yang didapatkan dari internet, jurnal, dan dokumen penting lainnya. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling serta acidental sampling. Adapun teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa proses implementasi kebijakan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Batang pada tahun 2020-2021 sudah berjalan seperti apa yang diharapkan. Namun dalam prosesnya, pengimplementasi kebijakan ini masih memiliki kekurangan yang harus diperbaiki. Hal tersebut berkaitan dengan adanya faktor pendukung keberhasilan dan penghambat kebijakan yang dianalisis melalui dimensi isi kebijakan dan dimensi konteks kebijakan. Untuk mengatasinya, maka penulis merekomendasikan saran yaitu pihak implementor kebijakan diharapkan dapat lebih masif dalam hal penyebaran informasi yang berkaitan dengan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Batang, serta dapat mengikut sertakan masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk menumbuhkan nilai demokrasi musyawarah dan mufakat.
Efektivitas Representasi Perempuan Pada Kelembagaan Desa dalam Kebijakan Pembangunan Perempuan dan Anak (Studi Kasus Desa Rancamaya, Cilongok dan Desa Jumpo Kulon, Sokaraja Kabupaten Banyumas) Fernanda Dimas Bagas Pratama; Fitriyah - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 10, No 3: Periode Wisuda Agustus 2021
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berlakunya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa arah lebih fleksibel dan luas kepada desa dalam proses demokratisasi khususnya pembangunan perempuan dan anak di desa. Menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa (eksekutif) dan BPD (legislatif) sebagai kelembagaan level desa yang mengadvokasikan kepentingan seluruh elemen masyarakat termasuk perempuan. Rendahnya representasi perempuan di kelembagaan desa tidak sejalan dengan prinsip-prinsip kesetaraan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif studi kasus dengan metode pengumpulan data wawancara mendalam dan dokumentasi serta analisis data menggunakan tahapan analisis data Spradley. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa, berdasarkan perbandingan representasi perempuan pada kelembagaan desa dalam kebijakan pembangunan perempuan dan anak di Desa Rancamaya dan Desa Jompo Kulon, memperlihatkan kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam kelembagaan. Dilihat dari Desa Rancamaya yang memiliki satu perwakilan perempuan, sedangkan Desa Jompo Kulon memiliki banyak keterwakilan perempuan di kelembagaan. Perbedaan ini berdampak terhadap proses-proses penyusunan kebijakan terkait pembangunan perempuan dan anak dikedua desa. Di Rancamaya, pembangunan hanya diartikan secara fisik, sehingga pembangunan manusia khususnya perempuan dan anak minimal. Sebaliknya, di Jompo Kulon banyaknya representasi perempuan di kelembagaan dan pemahaman masyarakat akan kesetaraan menjadi dorongan besar untuk terus memperhatikan pembangunan perempuan dan anak. Meskipun demikian, kedua desa memiliki langkah antisipatif terhadap permasalahan kekerasan perempuan dan anak.
PERAN STRATEGIS ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DPRD PROVINSI JAWA TENGAH DALAM REVISI PERDA KEKERASAN BERBASIS GENDER Eno - Aldonaturrohmah; Fitriyah - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterlibatan anggota perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam proses pembentukan dan pembahasan Raperda revisi Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak. Untuk menganilisisnya, penelitian ini menggunakan Teori Penyusunan Kebijakan Publik dari Sistem Politik David Easton dan Teori Keterwakilan Politik Ide dan Kehadiran dari Anne Phillips. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah mempunyai peran yang strategis dalam mengawal isu perempuan, melalui keanggotaannya dalam Pansus Gender yang mencapai mayoritas, khususnya dalam pembahasan Raperda revisi Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak menjadi Perda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan sehingga substansi Perda Nomor 2 Tahun 2021 memihak kepada kepentingan perempuan. Walaupun secara umum tidak ada hambatan dalam pembentukan Perda Nomor 2 Tahun 2021 namun representasi perempuan di DPRD Jawa Tengah yang secara kuantitas kurang dari 30% perlu diimbangi dengan penguatan kualitasnya. Untuk itu direkomendasikan ada pelatihan legal drafting, dan pelatihan-pelatihan perihal isu gender serta membangun jejaring guna memperkuat kapasitas anggota perempuan DPRD
PROSES REKRUTMEN POLITIK PARTAI PERINDO PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019 DI KABUPATEN SEMARANG Niken Fitri Aristya Kurniasih; Puji - Astuti; Fitriyah - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 10, No 3: Periode Wisuda Agustus 2021
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Partai Perindo menjadi salah satu dari 4 (empat) partai baru yang menjadi peserta partai politik Pemilu 2019 dan mampu mengusungkan calon sampai batas maksimal yaitu sebanyak 50 calon. Hasil penelitian menunjukkan bawasannya rekrutmen politik yang dilakukan Partai Perindo Kabupaten Semarang bersifat terbuka, mulai dari tahap sertifikasi yang syarat calonnya mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 2017 hingga tahap penominasian yang terdiri dari penyaringan, penjaringan, dan penetapan calon berdasarkan pada aspek penilaian yang diberikan dari DPP Partai Perindo. Faktor-faktor ketertarikan perempuan terhadap Partai Perindo Kabupaten Semarang antara lain faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari individu yang setiap perempuan memiliki fakor internal yang berbeda. Faktor eksternal meliputi dukungan keluarga, dukungan partai politik, visi dan misi, programprogram, serta figur Hary Tanoesodibjo
POLA KADERISASI POLITIK MELALUI SAYAP PARTAI PEREMPUAN (Studi Kasus Perbandingan Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kota Semarang) Wahyu herryansyah putra; Fitriyah - -
Journal of Politic and Government Studies Periode Wisuda Oktober 2020
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Political parties have a very important role and role in a democratic system, so that the recruitment and caderization of political parties has become a strategic function in increasing the name of political parties and increasing the number of members. Political caderization is carried out by political parties to members and not members (Harris, 2016). The internal caderizationfor the political party member is carried out by party itself, while for the expansion of the mass base external to the party can be done by the party wings (political party underbows). The role of the party wings is as a bridge for Political Parties to reach all groups of society, including youth, women and others occupation group, who are the party masses sources. Researchers are interested to study the role of women party wings in the Golongan Karya Party (Golkar) and the National Democratic Party (NasDem) to political caderuzation. The namely the wings party are Golkar Party Women's Union (KPPG) and the Malahayati Women's Guard (Garda Wanita Malahayati) from the NasDem Party. Research based on think every political party has a caderization pattern or system in accordance with the thought system and strategy developed by each political party. This study aims to explain the process of caderization female party members carried out by the Golkar Party and NasDem Party in Semarang City through the women party wings and the barriers they face. This study uses primary and secondary data sources. Data methods used are interviews and documentation. The data analysis method used was qualitative data analysis. The results showed that the cadre process was not patterned, then similarities were found in the both parties cadre process, where the authority of the political caderization function by womens party wings was more focused on efforts to expand members. The other hand, the main political caderization function by the Golkar Party and the NasDem Party itself. Women party wings held caderization role which are unstructured. The obstacles to thewomen party wings in carrying out its caderization function stems from its limited authority. The political caderizationby the Golkar Party and the NasDem Party of Semarang City, including by the womenparty wings was not running optimally, so it failed to gain significant seats and failed to deliver women's electability in the 2019 Semarang City Election. This study recommends further research in other areas.
Strategi Gereja Katolik dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik di Keuskupan Agung Semarang Alfonsus Ega Putria Warsanto; Fitriyah - -
Journal of Politic and Government Studies Periode Wisuda Oktober 2020
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Religion has a great influence on social life, including in politics. Islam, the majority religion in Indonesia, has long participated in politics, both through social organizations and political parties. Meanwhile, other religions have their views about politics, including Catholicism. The Catholic Church, as an institution of the Catholic Religion, has issued various official documents on politics, both at the world level and at various levels below, such as the Archdiocese of Semarang. These documents show that the Archdiocese of Semarang is trying to increase the political participation of its people. This research uses a qualitative method by conducting interviews with speakers, observations, and study of official documents of the Catholic Church. Political theory, political participation, and strategy are used to analyze findings in research. After conducting research, several obstacles were found, namely the lack of understanding of the political community, feeling as a minority, and the political situation that was not conducive, due to the emergence of primordial groups that gave rise to sectarian politics. The Catholic Church has a strategy, which consists of internal and external strategies. Internal strategy, targeting people and priests aims to instill understanding and knowledge of Catholic views, attitudes, and values in politics and prepare people for political contestation. Meanwhile, an external strategy in the form of cooperation with the KPU, Bawaslu, social organizations, and political parties, one of the aims is to create a conducive political climate for all groups. The researchers found that there were inhibiting factors in the church hierarchy, at the parish level, when there were lay people who had personal political interests so that the church's strategy did not reach everyone, especially those who fought in elections. Also, strategies to prepare people to participate in contestation are considered too short, only when a political year.
POLA REKRUTMEN POLITIK CALON ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN PEMILU 2019 (STUDI PADA DPD PDIP JAWA TENGAH) Irsyad - Majid; Fitriyah - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 10, No 1 (2021): Periode Wisuda Januari 2021
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research discusses the political recruitment patterns of women candidates of PDIP at the DPRD of Central Java Province. The purpose of this study was to explaine how the recruitment patterns were carried out for female candidates by the PDIP Central Java Board, based on fact the women candidates of PDIP was elected in the largest than other parties. This study used a qualitative method with a case study approach. Data collection was carried out through interviews with two women candidates from PDIP who was elected, the new comer and the incumbent, and one of the PDIP Central Java Board, besides using document as supporting data. The analyzing data used reducing, displaying, and verification. The study results finds the women candidate recruitment model of PDIP Central Java Board in the 2019 election is openness (open for cader and non-cader) at the certification stage, the nomination process was centralized at the National PDIP Board, any special reward point for dedicated cader (through scorring), and gender neutral by same treatment between male and female. The conclusion of this study is that the recruitment pattern of women legislative candidates is carried out directly by the DPD PDIP Central Java administrators based on PDIP Regulation Number 25-A of 2018 concerning Recruitment and Selection of Candidates for Members of DPR, DPD, Provincial and Regency / City DPRD. The final decision also involves the role of the DPP Party. There are priority rights for party officials in candidacy. This study recommends the PDIP to apply affirmative action in the candidacy, but this recommendation requires a more research base, not only from this research whose results cannot be generalized. Due to the limitations of the study in this study, further research is suggested to raise the case of the recruitment of female candidates by PDIP in other regions.
FUNGSI REPRESENTATIF ANGGOTA DPRD PEREMPUAN TUNGGAL : IZANATUL MUZIAH DI DPRD KABUPATEN WONOSOBO Resfinda Setia Ayu Wulandari; Fitriyah - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 10, No 3: Periode Wisuda Agustus 2021
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisi kegiatan yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Wonosobo pada periode 2019-2024 dan secara khusus meneliti tentang anggota DPRD Perempuan satu-satunya, yaitu Izanatul Muziah yang memiliki beberapa peran dalam keterwakilan perempuan, selain itu dalam keterwakilannya sebagai satu-satunya perempuan yang ada di DPRD Izanatul Muziah memiliki pengaruh besar terhadap representasi politik. dalam kegiatan pada fungsi legislatif yang harus dijalankannya, yaitu melalui Reses, Fraksi, Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat), Badan Musyawarah, Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan representasi di APBD. Keikutsertaannya juga memiliki pengaruh terhadap kepentingan perempuan dalam menampung aspirasi dari kelompok-kelompok perempuan. Keterkaitan Izanatul Muziah sebagai anggota dewan juga tidak mengalami hambatan dalam melaksanakan representasi politik.
PERSPEKTIF GENDER DALAM PENANGANAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA PEREMPUAN Anisa Maulina Rahma; Laila Kholid Alfirdaus; Fitriyah - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas bagaimana kebijakan yang responsif gender jika diaplikasikan dalam proses penanganan penyalahguna narkoba pada perempuan. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan kesesuaian penerapan perspektif gender jika diaplikasikan dalam proses penanganan penyalahgunan narkoba pada perempuan sehingga penyalahguna perempuan bisa mendapatkan konsekuensi yang adil dan tidak mendiskriminasi. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan metode fenomenologi yaitu memahami atau mempelajari pengalaman hidup manusia berdasarkan permasalahan yang dialaminya. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan kebijakan yang responsif gender mutlak telah diterapkan dan dijalankan baik dari prosedur rehabilitasi yang sifatnya memulihkan dan prosedur hukum yang sifatnya memberikan keadilan terhadap perempuan korban penyalahguna, mulai dari proses penangkapan, penyidikan, penahanan, dan pemberian vonis sesuai dengan regulasi yang dinilai sensitif terhadap perempuan dan sejumlah aturan-aturan umum yang telah disusun sebelumnya. BNN juga telah melakukan upaya kerjasama dalam mempermudah penerapan kebijakan yang responsif gender agar lebih mudah tersebar secara menyeluruh di setiap wilayah hingga pelosok wilayah guna meminimalisir adanya bentuk ketidakadilan
Co-Authors Alfonsus Ega Putria Warsanto Amelia Friska Cahyani Andi Harisa Pane Anggun Putri Dayanti Ani Noor Septiani Anisa Maulina Rahma ARIN RISKI ASTARIA Aulia Nursi Kusumaningtyas Cinda Khansa Arroiffah Diah - Wulansari Dzunuwanus Ghulam Manar Elizabeth Anggit Sekar Citra T Elysa Wahyu Purbondari Eno - Aldonaturrohmah Evva - Rohhayati Fernanda Dimas Bagas Pratama Fia Yasmin Ni’nal Maula Ganis - Wisnujati Ghinanti Cahya Munalif Halimah Tri Ely Kasanah Indah Aprilia Putri Irbah Muthianing Hardanti Irma Aulia Tamara Fransisca Irsyad - Majid Khisbatul - Faizah Kushandajani . Laila Kholid Alfirdaus Lusia Brilian Dian Pratiwi Maria Mutiara Natauli Malau Mohammad Emir Aldrian Muhammad Akbar Rafsanjani Muhammad Lutfhi Raihan muhammad mifthul huda Setiaji Muhammad Shindid Muhaimin Nadia - Sukmawati Neilla Qurota A’yumn Neny - Marlina Niken Fitri Aristya Kurniasih Nimas Anggoro Kasih Nungky Ardiyani Pratitasari Nunik Retno Herawati Nur - Hidayat Nur Hidayat Sardini Nur Hidayat Sardini Pricilia Naomi Agnes Pudji - Astuti Puji - Astuti Putri Berlianty Ayu Kustiana Resfinda Setia Ayu Wulandari Riana Widi Safitri Rifqi Zayyaan Prasetio Rina - Martini Rofi - Lutfiani Shinta Milania Rohmany Wahyu herryansyah putra Wijayanto - - yuwanto - -