cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of Politic and Government Studies
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Arts Humanities
Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.
Arjuna Subject : -
Articles 1,709 Documents
 120   121   122   123   124 
Kebijakan Penutupan Lokalisasi Sunan Kuning Kota Semarang Tahun 2019 Ariyo - Mukti; Nur - Hidayat
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kuning adalah bentuk solusi untuk penempatan Wanita Pekerja Seks (WPS) di Kota Semarang. Setelah beroperasi cukup lama dengan jumlah WPS 478 orang, pada 18 Oktober 2019 lokalisasi resmi ditutup oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang. Pemerintah daerah berperan menjadi pihak yang meresmikan penutupan. Penelitian bertujuan menjelaskan proses berjalannya penutupan serta menganalisa faktor utama dan dampak yang ditimbulkan. Penelitian menggunakan metode kualitatif sebagai dasar pencarian data untuk meneliti variabel yang diperlukan sesuai dengan langkah-langkah yang tepat dari panduan penelitian. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh dapat memberi gambaran mendalam dan dapat menggunakan multi sumber informasi berupa wawancara, observasi, serta telaah data dengan tujuan agar dapat menggambarkan secara sistematis dengan menguji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi yaitu membandingkan dan meninjau kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh sesuai situasi dan kondisi di lapangan. Hasil dari penelitian menunjukkan jika Penutupan Lokalisasi Sunan Kuning berjalan dengan beberapa permasalahan rumit terutama sebelum penutupan. Beberapa warga cukup kooperatif menerima dengan beberapa syarat-syarat tertentu yang tidak merugikan mereka. Faktor utama sebab dari penutupan dikarenakan program pemerintah daerah yang sudah memiliki perencanaan sejak lama didukung oleh pemerintah pusat yang juga memiliki target yang sama. Penutupan tersebut berdampak postitif dan negatif terutama pihak yang paling dipengaruhi yaitu WPS dan pekerja di Lokalisasi Sunan Kuning Kota Semarang. Sesuai dengan analisis dari penelitian perlu adalanya langkah pemerintah untuk terus mengawasi serta integrasi dengan daerah lain demi menjaga agar terbebas dari penyakit masyarakat ini dengan cara terus memantau keberadaan WPS serta saling memberikan informasi terkait dengan jumlah dan aktivitas prostitusi di daerah masing-masing. Karena saat ini yang terpenting adalah mencegah kembalinya prostitusi di Kota Semarang
PENGGUNAAN APLIKASI SI D’nOK OLEH PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE Muhammad Fahmi Azhari; Teguh - Yuwono; Dzunuwanus Ghulam Manar
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian mengenai penggunaan aplikasi SI D’nOK oleh Pemerintah Kota Semarang dalam mewujudkan good governance. Penelitian ini diambil karena SI D’nOK merupakan aplikasi yang dibuat ketika terjadi pandemi Coivd-19 dan bertujuan untuk mempermudah pelayanan administrasi kependudukan secara daring. Peneliti ingin melihat bagaimana penggunaan aplikasi SI D’nOK dalam mewujudkan good governance. Akan tetapi keberjalanan aplikasi ini belum bisa mewujudkan prinsip-prinsip good governance karena masih banyaknya permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat ketika mereka menggunakan aplikasi ini. Dalam penelitian ini, untuk mengukur keberjalanan aplikasi SI D’nOK sebagai perwujudan penerapan good governance di Kota Semarang, digunakanlah teori good governance yang dikemukakan oleh UNDP (United Nations Development Programme) yang terdiri atas prinsip partisipasi, supremasi hukum, transparansi, daya tanggap, dan akuntabilitas. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan dengan cara wawancara. Wawancara dilakukan dengan dua informan, informan pertama adalah Bapak Aris Himawan, S.KOM yang merupakan Kepala Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Informan kedua adalah Bapak Afifi Nur Fauzan sebagai masyarakat yang menggunakan aplikasi SI D’nOK. Peneliti juga mengambil sumber ulasan masyarakat dari Google Play Store sebagai tempat pengunduhan aplikasi SI D’nOK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penggunaan aplikasi SI D’nOK belum mewujudkan penerapan prinsip-prinsip good governance. Hal ini dibuktikan dengan buruknya keberjalanan aplikasi ketika masyarakat menggunakannya. Pemerintah Kota Semarang berpendapat bahwa penggunaan aplikasi ini telah mewujudkan prinsip-prinsip good governance yang ada. Akan tetapi jika dikaitkan dengan temuan di lapangan dan ulasan masyarakat di Google Play Store, pendapat pemerintah tersebut tidak sesuai. Hal ini terjadi karena buruknya keberjalanan aplikasi ini. Buruknya penggunaan aplikasi ini juka membuktikan hukum yang tidak dijalankan dengan sebagaimana mestinya. Masyarakat juga mengalami kesulitan ketika hendak memperoleh informasi pengajuan pelayanan yang mereka ajukan. Sehingga dari temuan permasalahan di atas membuktikan bahwa penggunaan aplikasi ini belum mewujudkan good governance dengan maksimal
Analisis Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Menekan KDRT Terhadap Perempuan di Kota Semarang Tahun 2020 Amira Lathiva Riyanto; Nunik Retno Herawati
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga menimbulkan kesengsaraan bagi korban yang mayoritas adalah perempuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peranan DP3A Kota Semarang sebagai badan perlindungan perempuan dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan untuk menekan tingginya tingkat KDRT terhadap perempuan di Kota Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kegiatan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Adapun analisis data dalam penelitian ini terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP3A Kota Semarang berpedoman kepada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 dalam mengimplementasikan kebijakan untuk mengatasi persoalan KDRT terhadap perempuan di Kota Semarang. Dalam fakta empirisnya, sepanjang tahun 2020 DP3A Kota Semarang belum berhasil untuk mengimplementasikan kebijakan melalui program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di seluruh kelurahan dan kecamatan Kota Semarang dikarenakan kurangnya komitmen DP3A Kota Semarang dalam memfasilitasi seluruh pelaksanaan program sehingga target penanganan KDRT belum tercapai. Penelitian ini merekomendasikan agar DP3A Kota Semarang berupaya meningkatkan pemahaman terhadap pemenuhan fasilitas pelaksanaan program melalui pembaharuan standart operasional prosedur untuk penguatan koordinasi antar anggota dan memperkuat sistem agar lebih responsif dalam mengelola anggaran yang ditujukan untuk mengimplementasikan kebijakan agar pelaksanaan program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dalam upaya menekan tingginya angka KDRT di Kota Semarang dapat dijalankan secara merata dan menyeluruh dengan fasilitas yang memadai
POLA KEMITRAAN DALAM PENGOPTIMALAN KONSEP ECOTOURISM UNTUK PENGEMBANGAN PARIWISATA KARIMUNJAWA DI KABUPATEN JEPARA Ummi - Hani; Puji - Astuti
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

       Penelitian ini membahas mengenai pola kemitraan dalam pengoptimalan konsep ecotourism untuk pengembagan pariwisata di Karimunjawa. Dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Jepara melakukan kemitraan/kerja sama dengan pihak lain seperti Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara dan masyarakat lokal.Penelitian ini menggunakan teori kemitraan dan konsep ecotourism, dimana dalam teori kemitraan terdapat indikator yang harus dipenuhi seperti tidak ada dominasi dari salah satu pihak, keterbukaan dan tidak ada pihak yang dirugikan atau dengan kata lain dapat saling menguntungkan. Selain itu dalam konsep ecotourism sendiri memiliki ciri bahwa dalam implementasinya, penyelenggaraan pariwisata harus memerhatikan keberlangsungan lingkungan dan melibatkan masyarakat sebagai bagian dari pelaku wisata. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.            Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola kemitraan dalam pengoptimalan konsep ecotourism untuk pengembangan pariwisata Karimunjawa melibatkan kerjasama antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara dan masyarakat lokal Karimunjawa sudah berjalan dengan baik, dengan pola kemitraan mutualistik, yaitu adanya  persekutuan dua pihak atau lebih yang saling menyadari akan aspek pentingnya melakukan kemitraan di Karimunjawa dengan prinsip kesetaraan dan tidak saling mendominasi untuk dapat saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga akan dengan mudah mencapai tujuan secara lebih optimal. Namun dalam pelaksanaannya tentu terdapat kendala seperti kurangnya koordinasi antar pihak (pemerintah, masyarakat), maupun kurangnya pemahaman masyarakat tentang pemilahan sampah rumah tangga
KRITIK SOSIAL POLITIK DALAM MUSIK: STUDI KASUS GRUP MUSIK EFEK RUMAH KACA Cantona, Septian Reva; Alfirdaus, Laila Kholid
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Grup music Efek Rumah Kaca dalam menciptakan karya yang penuh dengan kritik dan perlawanan terhadap penguasa dan membela rakyat. Grup music ERK juga sering mengekspresikan ide, ekpresi, juga gagasan yang di dalamnya mengandung kritik sosial tentang hak asasi manusia, budaya, politik, kekuasaan dan isu-isu lain di dalam lagu-lagu merek, bukan hanya dari lagu-lagu dan karya-karya nya, Efek Rumah Kaca juga sering menyampaikan Kritik Sosial Politik dan mempelopori serta ikut aktif dengan gerakan-gerakan sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam skripsi ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap peran grup musik Efek Rumah Kaca lewat karya dan aksi-aksinya yang secara khusus mempunyai signifikansi dan konsisten dengan tema sosial, politik, dan syarat akan kritikkritik sosial yang memberikan kontribusi pada kesadaran masyarakat akan masalah-masalah dan isuisu yang ada di Indonesia dan bagaimana akibat dari bentuk-bentuk gerakan sosial terhadap kebijakankebijakan pemerintah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Fokus penelitian adalah bagaimana kritik dan gerakan yang mengadvokasi masalah yang disampaikan leh ERK. Penelitian ini menggunakan metode keabsahan data yaitu Triangulasi dan data yang terkumpul akan dianalisis. ERK terus mengedukasi masyarakat lewat kritik-krtitik yang disampaikan dan mengajarkan untuk meningkatkan kesadaran politik dalam masyarakat luas agar tercipta Indonesia yang lebih demokratis. Fenomena bagaimana sebuah kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah bisa berubah seiring waktu karena adanya tekanan dari masyarakat lewat Gerakan-gerakan yang diprakarsai oleh para musisi, yang kemuddian menjadi gerakan nasional yang massive yang mengadvokasi suara rakyat
ANALISIS PERAN PEMERINTAH DALAM PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DE BALE DI DESA CINGKRONG KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN Anggit Henggar Jati; Nunik Retno Herawati; Turtiantoro - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu wujud proses kesejahteraan di desa. Grobogan merupakan salah satu wilayah di Jawa Tengah yang menunjukan angka kemiskinan kurang lebih 11 % . Desa Cingkrong merupakan salah satu desa di Kabupaten Grobogan yang mendirikan BUMDes kreatif, inovatif, profit dan berkisnambungan yang berupa BUMDes Edupark pertama di Purwodadi Grobogan. Sehingga penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan bagaimana Peran Pemerintah Daerah dan Desa melalui proses atau alur pendirian BUMDes dengan menggunakan konsep Pendirian BUMDes oleh David yang meliputi 4 (empat) tahap praksara yakni inisiatif pemerintah desa, potensi Desa, SDM pengelola BUMDes, penyertaan modal, dan disahkan melalui 3 (tiga) tahap sosialisasi, musyawarah desa, dan penetapan peraturan desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, serta data yang diperoleh melalui kegiatan atau teknik wawancara, observasi dan dokumetasi dan data yang diperoleh melalui studi pustaka yang berbentuk berita, jurnal atau dokumen penting lainya. Informan yang dipilih menggunakan teknik wawancara terstruktur dimana penulis menuntukan masalah dan pertanyaan sendiri untuk dapat diajukan oleh informan yang terjun secara langsung dalam masalah tersebut.Adapun teknik analisis data pada penelitan ini delakukan dengan cara reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Peran Pemerintah Daerah Grobogan dan Desa Cingkrong telah melakukan serangkaian tahapan pendirian BUMDes dari tahap praksara inisiatif pemerintah desar, Perekrutan SDM pengelola BUMDes dan penyertaan modal dilakukan oleh dan proses selanjutnya merupakan pengesahan melalui tahap sosilaisasi dan dipertanggungjawabkan melalui musyawarah desa dan diakhiri dengan adanya penetapan peraturan desa. Dalam proses pendirian ini masih memiliki kekurangan yang berupa adanya sistem perkrutan konvensional, dan peran pemerintah daerah hanya mendampingi sehingga dalam mewujudkan peraturan Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 90 pada point pertama memberikan akses modal maupun hibah belum terlihat sama sekali, maka dari itu penulis merekomendasikan saran yaitu merubah sistem prekrutan SDM pengelola lebih transparan dan akuntabel, dan pemerintah daerah memberikan akses modal secara rill bagi BUMDes yang akan berdiri kelak
Tata Kelola Perparkiran di Kota Semarang Dilihat Dari Perspektif Good Governance ( Studi Penelitian Pada Parkir Di Wilayah Taman Indonesia Kaya) Faiz - Rahmadhia; Nunik Retno Herawati
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Skipsi ini berangkat dari penulis yang awalnya sempat mendapatkan mata kuliah tata kelola pemerintahan yang baik dan membahas tentang pengelolaan dalam aspek pemerintahan yang mengedepankan prinsip good governance. Setelah melakukan studi literatur dan pengamatan dilapangan yang ternyata penulis menemukan beberapa masalah dalam pengelolaan parkir di Kota Semarang. Dalam kasusnya temuan berada pada target retribusi yang sudah ditentukan tidak pernah mencapai target dan mengganggu penerimaan pendapatan asli daerah jenis retribusi. Dalam melakukan pengamatan dan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan melalui sistem wawancara dengan informan yang penulis rasa dapat memberikan gambaran dan penjelasan guna mendapatkan data yang akurat. Penelitian skripsi ini menggunakan kajian teori tata kelola dan good governance. Adapun beberapa narasumber yang penulis wawancarai diantaranya Kepala bidang parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang dan jajarannya meliputi kasi pendataan.perizinan dan pungutan,juru parkir Taman Indonesia Kaya dan pengguna layanan parkir Taman Indonesia Kaya. Berdasarkan temuan selama pengambilan data yang telah dilakukan, ditemukan bahwa dalam sudut pandang prinsip good governance yaitu akuntabilitas tahap proses penetapan target retribusi parkir di Kota Semarang melibatkan banyak stakeholder. Hal ini selaras dengan prinsip good governance akuntabilitas atau pertanggung jawaban Dinas Perhubungan dalam melakukan pengelolaan parkir. Selanjutnya dalam prinsip transparansi, semua data tidak dibuka secara bebas, namun jika masyarakat membutuhkan data tersebut maka Dinas Perhubungan akan memberikannya. Dalam rekap jurnal penerimaan, seluruh penerimaan dari retribusi parkir tertulis dan terekap dengan baik dan sesuai dengan realita lapangan. Selanjutnya dalam prinsip partisipasi, masyarakat cukup aktif dalam melakukan evaluasi dan memberikan masukan guna terciptanya tata kelola perparkiran yang lebih baik, namun dalam hal pembayaran retribusi parkir masih ditemukannya masalah bahwa masyarakat enggan membayar retribusi parkir akibat pelayanan buruk yang diberikan oleh juru parkir. Terkait dengan mangkirnya juru parkir Taman Indonesia Kaya diakibatkan oleh penurunan pendapatan akibat pandemic Covid-19. Oleh karena itu diperlukannya solusi dalam pengelolaan parkir tepi jalan umum tersebut yaitu Guna meminimalisir adanya parkir illegal, perlu dibangunnya posko Dinas Perhubungan yang berisikan koordinator lapangan guna mengawasi berjalannya kegiatan parkir yang baik dan sesuai peraturan. Memberikan pelatihan kepada juru parkir terkait memberikan pelayanan yang baik dan benar. Lebih sering dalam melakukan operasi gabungan. Dari yang melakukan 3 kali dalam sebulan, dapat di tambah lagi menjadi 2 kali dalam seminggu dengan hari yang tidak selalu sama. Dengan hal tersebut maka akan meminiimalisir terjadinya pelanggaran dan penghilangan juru parkir illegal.
KEPEMIMPINAN HERU SUSANTO DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA KEMAMBANG KECAMATAN BANYUBIRU KABUPATEN SEMARANG Alvi - Sinthya; Turtiantoro - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepemimpinan memegang peranan penting dalam mencapai tujuan organisasi. Demikian pula kepemimpinan kepala desa, dalam menjalankan tugas dan fungsinya seorang kepala desa menggunakan model kepemimpinan tertentu agar tercapainya tujuan pembangunan desa. Pelaksanaan pembangunan desa di Desa Kemambang sejauh ini telah menunjukan perbedaan semenjak kepemimpinan Heru Susanto sebagai Kepala Desa mulai dari akses mobilitas yang semakin mudah sampai sarana prasarana dan fasilitas yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kepemimpinan Heru Susanto dan hasil pembangunan desa dari kepemimpinan Heru Susanto sebagai Kepala Desa di Desa Kemambang, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi kaitannya dengan kepemimpinan Kepala Desa Heru Susanto dalam pembangunan desa. Adapun analisis data meliputi reduksi data, analisis data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kepemimpinan Heru Susanto bersifat transformasional. Sebagai Kepala Desa, Heru Susanto merupakan pemimpin yang berusaha merealisasikan visi menjadi aksi serta sebagai pemimpin beliau memiliki kemampuan untuk menginspirasi dan memotivasi pengikut untuk mencapai hasil yang lebih besar dari yang direncanakan semula. Hasil kepemimpinan Heru Susanto mencakup sinergi dari berbagai elemen dalam masyarakat untuk saling bekerjasama dalam pembangunan desa di Desa Kemambang, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang
PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL INSTAGRAM GANJAR PRANOWO DALAM KAMPANYE POLITIK PEMILIHAN GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018 Yovita Bilqis Saba Taqwa; Nunik Retno Herawati
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Media sosial awal munculnya hanya memperkenalkan sebagai media untuk bersosialisasi dengan teman dan kerabat dekat, saat ini media sosial sebagai informasi antara individu dengan institusi salah satunya instagram. Perkembangan tersebut Menjadi perkembangan partai politik dan kandidat dengan memperkenalkan dirinya melalui Instagram. Instagram secara signifikan mengubah aksesibilitas dan ketersediaan informasi pada paslon tersebut.Tujuan penelitian ini adalah untuk mnegetahui dan menganalisis Penggunaan media sosial instagram Ganjar pranowo dalam kampanye politik pemilihan gubernur Jawa Tengah tahun 2018, untuk mengetahui dan menganalisis dampak positif dan negatif dalam Penggunaan media sosial instagram Ganjar Pranowo dalam kampanye politik pemilihan gubernur Jawa Tengah tahun 2018, dan untuk mengetahui kendala dalam Penggunaan media sosial instagram Ganjar Pranowo dalam kampanye politik pemilihan gubernur Jawa Tengah tahun 2018. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif yang memberikan gambaran secara jelas mengenai bagaimana proses dan efektivitas kampanye politik di media sosial akun Instagram @ganjarpranowo pada Kampanye Pemilihan umum Jawa Tengah 2018. Hasil penelitian penggunaan media sosial instagram kampanye politik melalui Media Instagram, tidak banyak mengeluarkan material yang lebih banyak dibandingkan tanpa menggunakan media sosial Instagram, kampanye melalui media sosial instagram hanya membutuhkan waktu sedikit sekali kampanye bisa memperlihatkan pada masyarakat luas dibandingkan tanpa media sosial yang harus bisa bertemu masyarakat sekabupaten, Kampanye menggunakan media sosial instagram mampu menghasilkan suara yang lebih maximal karena kecepatan akses intagram yang bisa memperluas upload setiap kegiatan kampanye yang diposting.2. Dampak Positif Mempermudah Bawaslu dalam pengawasan, Masyarakat secara langsung bisa mengikuti kampanye yang dilakukan Ganjar Pranowo, Ganjar Pranowo bisa meramalkan apakan bisa menang atau kalah dilihat dari folloer yang memberi like setiap kegiatan kampanye.3. Dampak Negatif Bawaslu tidak bisa mengadakan pengawasan secara detail, sebab Ganjar Pranowo tidak semua kegiatannya diupload, Masyarakat tidak bisa melihat langsung kebenaran kampanye yang dilakukan, dalam isntagramnya hanya berisi kalimatkalimat yang manis, Tidak bisa menilai apakah calon calon tersebut berkualitas atau tidak, dan Media sosial instagram pemilihan pemimpin dipandang kelas yang sangat rendah karena sekelas dengan produk yang dijual yang tidak tahu apakah produk-produk tersebut sesuai
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERDAYAAN DESA WISATA DI PROVINSI JAWA TENGAH Dewi Ratna Filianingsih; Budi - Setiyono
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan pemberdayaan desa wisata sebagai upaya untuk meningkatkan pariwisata Jawa Tengah. Dengan menggunakan dasar hukum Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa implementasi kebijakan tersebut serta kendala yang ditemukan dalam pelaksanaannya. Pengambilan serta analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode pengambilan data berupa wawancara, studi literatur, serta observasi. Peneliti dalam menganalisis data menggunakan teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 telah berjalan dengan baik sejalan dengan aspek-aspek implementasi kebijakan yang baik menurut Mirelle S. Grindle. Dalam pelaksanaan implementasi terdapat beberapa hambatan seperti faktor kepentingan aktor yang terlibat, kualitas sumber daya, serta adanya aspek komunikasi

Page 122 of 171 | Total Record : 1709

 120   121   122   123   124 

Filter by Year

2012 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025 Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024 Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024 Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024 Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024 Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023 Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023 Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023 Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023 Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022 Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022 Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022 Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022 Vol 10, No 1 (2021): Periode Wisuda Januari 2021 Vol 10, No 4: Periode Wisuda Oktober 2021 Vol 10, No 3: Periode Wisuda Agustus 2021 Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021 Vol 9, No 03 (2020): Periode Wisuda Agustus 2020 Vol 9, No 02 (2020): Periode Wisuda April 2020 Vol 9, No 01 (2020): Periode Wisuda Januari 2020 Periode Wisuda Oktober 2020 Vol 8, No 04 (2019): Periode Wisuda Oktober 2019 Vol 8, No 03 (2019): Periode Wisuda Agustus 2019 Vol 8, No 02 (2019): Periode Wisuda April 2019 Vol 8, No 01 (2019): Periode Wisuda Januari 2019 Vol 7, No 04 (2018): Periode Wisuda Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): Periode Wisuda Agustus 2018 Vol 7, No 2 (2018): Periode Wisuda April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Periode Wisuda Januari 2018 Vol 6, No 04 (2017): Periode Wisuda Oktober 2017 Vol 6, No 03 (2017): Periode Wisuda Agustus 2017 Vol 6, No 01 (2017): Periode Wisuda Januari 2017 Vol 6, No 2 (2017): Periode Wisuda April 2017 Vol 5, No 03 (2016): Volume 5,Number 3, Tahun 2016 Vol 5, No 04 (2016): Periode Wisuda Oktober 2016 Vol 5, No 02 (2016): Periode Wisuda April 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5 Vol 4, No 3 (2015): VOLUME 4, NOMOR 3, TAHUN 2015 Vol 5, No 4 (2015): Periode Wisuda Oktober 2015 Vol 4, No 1 (2015): Wisuda Periode Januari 2015 VOLUME 4, NOMOR 2, TAHUN 2015 VOLUME 3, NOMOR 4, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 3, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 2, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 1, TAHUN 2014 Wisuda Periode April 2014 VOLUME 2, NOMOR 4,TAHUN 2013 Volume 2 Nomor 3 Tahun 2013 Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013 Vol 1, No 1 (2012): Journal of Politic and Government Studies More Issue