cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of Politic and Government Studies
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Arts Humanities
Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.
Arjuna Subject : -
Articles 1,709 Documents
 119   120   121   122   123 
PERSEPSI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) TERHADAP KEPEMIMPINAN BUPATI HJ. SRI MULYANI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN KLATEN PADA PERIODE 2017-2021 Nadyla Ayu Suci Rahmadhani; Kushandajani - -; Nunik Retno Herawati
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemimpin pemerintahan berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bupati merupakan pemimpin pemerintahan di tingkat Kabupaten memiliki kedudukan dan kedekatan emosional yang lebih kuat dengan daerah beserta masyarakatnya. Pada hakekatnya Bupati sebagai pemimpin memiliki korelasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan seluruh bawahannya yang bekerja di lingkungan organisasi yang sama sehingga pada akhirnya hubungan antara Bupati dengan seluruh birokrasi maupun stakeholders di luar birokrasi, seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat menimbulkan persepsi diantara mereka sebagai pihak yang bekerja dalam ranah yang sama yakni dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya melaksanakan tugas pemerintahan di Kabupaten. Hj. Sri Mulyani sebagai Bupati Kabupaten Klaten selama menyelenggarakan pemerintahannya dengan posisi kekosongan wakil bupati hingga masa kepemimpinannya berakhir. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi birokrasi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap kepemimpinan Bupati Hj. Sri Mulyani dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Klaten pada periode 2017-2021. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kuantitatif, data penelitian diperoleh melalui kuesioner, dokumen, dan beberapa sumber yang relevan seperti jurnal dan berupa teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Lokasi penelitiannya di Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten. Subyek dalam penelitian ini Sekretaris Daerah, Staf Sekretariat Pemerintah Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yakni persepsi Birokrasi dilihat dari indikator pengarahan, motivasi, dan pengambilan keputusan dikategorikan baik, kemudian untuk persepsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilihat dari indikator membangun networking (jejaring kerja) dan akuntabilitas juga dikategorikan baik.
DINAMIKA GERAKAN PERJUANGAN AGRARIA SUKU ANAK DALAM (SAD) BATHIN SEMBILAN, DESA BUNGKU, KABUPATEN BATANG HARI TERHADAP INDUSTRI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT Septian - M. Akbar; Puji - Astuti; Teguh - Yuwono
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Negera dengan legitimasinya acap melakukan perampasan lahan masyarakat adat melalui sektor swasta. Inilah yang dialami oleh SAD Bathin Sembilan Desa Bungku sejak tahun 1986. Kesewenangan pemerintah dan sektor swasta memaksa mereka untuk melawan praktik perampasan ruang hidup mereka melalui gerakan perjuangan agraria. Fakta ini menarik rasa ingin tahu Penulis terkait dinamika gerakan SAD Bathin Sembilan Desa Bungku selama periode 2016-2021. Periode ini dipilih untuk memberikan keterbaharuan informasi dari penelitian sebelumnya.Metode yang Penulis pakai dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Data primer dan data sekunder menjadi sumber data penelitian.Hasil penelitian mengungkapkan jika gerakan Kelompok SAD 113 merepresentatifkan perjuangan agraria SAD Bathin Sembilan yang berkonflik dengan PT. Berkat Sawat Utama (BSU). Dinamika gerakan perjuangan agraria Kelompok SAD 113 yang terjadi sepanjang tahun 2016-2021 mengalami ‘pasang surut’ dalam perjalanannya. Terdapat 3 faktor kunci yang memengaruhi ‘pasang surut’ dinamika gerakan SAD 113, yaitu praktik strategi gerakan ‘jemput bola’, pengaruh Pendamping SAD 113 dan tindakan pemerintah dalam merespon gerakan SAD 113.Apabila di masa yang akan datang intensitas gerakan SAD 113 semakin menurun sebagaimana kondisi saat ini, maka kemungkinan tinggi realisasi tujuan gerakan akan semakin sukar untuk dicapai di kemudian hari. Bagi penelitian selanjutnya yang sejenis, diharapkan mengikutsertakan variabel potensi ‘penumpang gelap’ dan variabel analisis anggaran atau biaya gerakan serta sumber pendanaannnya
LEGISLATOR MILENIAL DAN CITRA DPRD KOTA SURAKARTA PERIODE 2019 – 2024 Annisa Hafis Cahyaningtyas; Muhammad - Adnan
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai peran legislator millennial dalam mengembalikan citra positif DPRD Kota Surakarta Periode 2019 - 2024. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat bagaimana kemampuan peran legislator millenilal dalam mengembalikan citra positif wakil rakyat DPRD Kota Surakarta.  Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif  dengan menggunakan Theory of Reasoned Action ( TRA ) atau teori tindakan beralasan oleh Fishbein dan ajzen. Pengumpulan data menggunakan wawancara kepada empat anggota legislator millennial DPRD Kota Surakarta periode 2019 - 2024, Ketua Komisi, Ketua Fraksi, Ketua DPRD Kota Surakarta, dan 8 orang masyarakat peserta reses pada seluruh legislator millenial. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan jika legislator millennial DPRD Kota Surakarta pada periode 2019 – 2024 ini masih kurang dalam usaha pengembalian citra positif DPRD Kota Surakarta. Hal ini dikarenakan hanya satu aspek yang terlaksana yaitu aspek keterbukaan dalam penerimaan aspirasi melalui reses, public hearing dan kegiatan diluar kerja. Sedangkan dua aspek feedback yang diberikan dan kepatuhan dalam menaati peraturan belum terlihat dalam kinerjanya. Kurangnya aspek tersebut, menimbulkan penilaian masyarakat tidak berubah terhadap DPRD Kota Surakarta berdasarkan kinerja legislator millennial saat ini
PERSPEKTIF GENDER DALAM PENANGANAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA PEREMPUAN Anisa Maulina Rahma; Laila Kholid Alfirdaus; Fitriyah - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas bagaimana kebijakan yang responsif gender jika diaplikasikan dalam proses penanganan penyalahguna narkoba pada perempuan. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan kesesuaian penerapan perspektif gender jika diaplikasikan dalam proses penanganan penyalahgunan narkoba pada perempuan sehingga penyalahguna perempuan bisa mendapatkan konsekuensi yang adil dan tidak mendiskriminasi. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan metode fenomenologi yaitu memahami atau mempelajari pengalaman hidup manusia berdasarkan permasalahan yang dialaminya. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan kebijakan yang responsif gender mutlak telah diterapkan dan dijalankan baik dari prosedur rehabilitasi yang sifatnya memulihkan dan prosedur hukum yang sifatnya memberikan keadilan terhadap perempuan korban penyalahguna, mulai dari proses penangkapan, penyidikan, penahanan, dan pemberian vonis sesuai dengan regulasi yang dinilai sensitif terhadap perempuan dan sejumlah aturan-aturan umum yang telah disusun sebelumnya. BNN juga telah melakukan upaya kerjasama dalam mempermudah penerapan kebijakan yang responsif gender agar lebih mudah tersebar secara menyeluruh di setiap wilayah hingga pelosok wilayah guna meminimalisir adanya bentuk ketidakadilan
UPAYA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) KOTA SEMARANG DALAM MENANGANI TINDAK KEKERASAN ANAK PADA TAHUN 2020 Salsabilla Fastefinola Zulma; Dewi - Erowati
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang bagaimana upaya DP3A Kota Semarang dalam menangani tindak kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Semarang. Peneliti tertarik mengangkat topik ini karena maraknya kekerasan terhadap anak di Kota Semarang, sehingga berbagai upaya yang dilakukan DP3A Kota Semarang secara optimal dalam menangani kasus kekerasan anak di Kota Semarang pada tahun 2020 menjadi tujuan penelitian ini dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis mendalam. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan tujuh informan, observasi dengan cara melakukan pengamatan dan mencatatnya, serta dokumentasi. Sebagai data pendukung, dalam penelitian ini menggunakan studi literatur. Penelitian ini melihat bagaimana upaya yang dilakukan DP3A Kota Semarang melalui tindakan preventif dan kuratif, yang dilakukan dengan kerjasama antar berbagai stakeholder guna menekan angka kekerasan yang ada di Kota Semarang. Namun, masih kurangnya partisipasi aktif dalam masyarakat dan kurangnya monitoring dari pemerintah yang menjadi hambatan dalam menekan tindak kekerasan yang masih marak terjadi sehingga kasus kekerasan anak di Kota Semarang belum bisa mengalami penurunan yang signifikan.
PARTISIPASI MASYARAKAT KOTA SEMARANG DI ERA DIGITAL : EFEKTIVITAS PROGRAM LAPOR HENDI Bernadetta Venezia Roostam; Yuwanto - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program SP4N-LAPOR! yang berawal dari inisiasi pemerintah pusat ini, kemudian diimplementasikan di sejumlah kota di Indonesia termasuk Kota Semarang. Kemudian pada tahun 2016, program ini rebranding menjadi Lapor Hendi yang disesuaikan dengan nama Walikota Semarang Hendrar Prihadi. Sebagai pembeda dengan sistem dari pusat, ditambahkan kanal-kanal berbasis media sosial dan kanal kedaruratan Call Center 112. Hal ini menarik untuk diteliti karena berkenaan dengan partisipasi masyarakat secara elektronik, terutama pada pengaruhnya dalam perbaikan pelayanan publik dan kinerja pemerintah.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program Lapor Hendi sebagai wujud partisipasi masyarakat Kota Semarang di era digital dalam perspektif good governance. Teori yang digunakan yaitu, good governance dengan indikator transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Kemudian terdapat pula teori e-participation dengan tingkatan e-enabling, e-engagement, dan e-empowering. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dengan sejumlah informan, Kepala Seksi Pengelolaan Aspirasi Dan Informasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, selaku seksi yang membawahi bidang-bidang pelaksana program Lapor Hendi, serta pegawai-pegawai P3M dan Call Center 112. Kemudian terdapat narasumber dari beberapa relawan yang berpartisipasi dalam program ini, yaitu Ubaloka Pramuka, Bankompolrestabes, FKPM Sriti, serta LSM Pattiro Semarang.Hasil penelitian menemukan bahwa, efektivitas program Lapor Hendi sebagai wujud partisipasi masyarakat Kota Semarang dilihat dari tingkat partisipasi elektronik masyarakat Kota Semarang pada program Lapor Hendi telah memenuhi semua seluruh tingkatan yaitu, e-enabling, e-engagement, dan e-empowering. Kemudian melihat dari konteks tiga indikator good governance yang ada, program ini berjalan cukup efektiv. Disisi lain, Saran yang peneliti berikan antara lain yaitu, menyeragamkan format laporan di semua kanal, membuat sistem yang ramah kaum disabilitas, serta memberikan autoreply untuk semua kanal.
PERANAN ‘RELAWAN DEMOKRASI’ KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019 DI PROVINSI JAWA TENGAH Theresia Bayu Ester K; Nur Hidayat - Sardini
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia’s voter participation rate in the General Election years ago tends to decrease. Because of this situation, the General Election Commissions of Indonesia create a program namely the Democratic Volunteers for every region in Indonesia. The Democratic Volunteers become the extensions of the hand of the General Election Commissions to educate and give socialization about the General Election that has the main purpose to increase the community participation in using their voting rights. The purpose of this research is to analyze the role of the Democratic Volunteers in the socialization of the 2019 simultaneous General Election in Salatiga and Brebes. This research uses the theory of political participation, political socialization, and volunteerism by using the descriptive qualitative method. The data collection was done by using in-depth interviews as the primary data and the secondary data obtained through study documentation reports. The result of the research shows that the Democratic Volunteers of the General Election Commissions in Salatiga and Brebes had done their role and duty to give the socialization of the voter education to the society. By applying several methods of socialization such as using media as equipment for the socialization and also setting socialization goals, to make these activities more attractive to educate the society. With good cooperation, the Democratic Volunteers activities for the General Election in 2019 have increased the voter participation rate in Salatiga and Brebes. There are several obstacles encountered by the Democratic Volunteer in socializing the 2019 simoltaneous General Election, but they are always trying their best and find solutions for the socialization activities that can go well in society
Kebijakan Anggaran Responsif Gender di Kota PekalonganTahun 2016-2020 Syifana Awan Ardhini; Turtiantoro - -; Laila Kholid Alfirdaus
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gender mainstreaming is still a fairly complex issue and often occurs among the people of Pekalongan City. Although the Pekalongan City government's commitment to gender mainstreaming has been stated in public policy documents, the government's commitment to realizing gender equality and justice in various development fields has so far not shown optimal results. The purpose of this study is to explain and describe the implementation of Gender Mainstreaming (PUG) in Pekalongan City in 2016-2020. Efforts to answer the problems and research objectives are carried out using gender responsive budget theory and budgeting policy theory. This research is descriptive qualitative. Data collection techniques using documentation and interviews. Data analysis used content analysis and interactive analysis techniques. The results of the study indicate that the allocation and amount of the gender responsive budget of Pekalongan City in 2016-2020 has not received an adequate allocation and continues to experience a decline resulting in the output and outcome of activities being not achieved. In addition, the amount of gender responsive budget from 2016-2020 is very minimal and continues to experience a significant decline. Constraints faced in the Gender Responsive budget policy in Pekalongan City include: 1) Policy constraints, namely the weak legal power for the implementation of gender mainstreaming in the budget and the weak commitment of the City Government in making gender responsive budget planning). 2) Structural constraints, namely the lack of capacity of the budget drafting team that is capable of gender analysis, the dominance of the structure of policy makers, the performance of the Office is still perceived as not being gender fair, and the absence of special cooperation in gender responsive budgeting. 3) Cultural constraints, including: (a) The patriarchal values are so thick in society. So the inequality of gender relations is very difficult to change. (b) The views of gender and gender responsive budgets according to stakeholders are still misguided.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REVITALISASI KOTA LAMA SEMARANG SEBAGAI WORLD HERITAGE SITE VERSI UNESCO Salsabilla Alya Putri; Budi - Setiyono; Hendra Try Ardianto
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan hasil dari implementasi kebijakan revitalisasi Kota Lama Semarang yang terdaftar sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO. Untuk menganalisis hal tersebut, penelitian ini menggunakan variabel-variabel seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu implementasi kebijakan publik dari George C. Edwards III dan menggunakan indikator-indikator sebagai tolak ukur pencapaian dalam situs warisan dunia UNESCO. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif disertai dengan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil survei menunjukkan bahwa renovasi berkelanjutan di Kota Lama Semarang telah menghasilkan banyak perubahan baik pada lingkungan maupun pada bangunannya. Menurut prakiraan, pada tahun 2020 silam Kota Lama Semarang akan masuk dalam Daftar Warisan Dunia UNESCO, namun pada kenyataannya baru selesai di pertengahan tahun 2021. Revitalisasi Kota Lama Semarang dilakukan dalam dua tahap pada tahun 2017 dan 2020. Tidak ada kendala besar dalam revitalisasi Kota Lama, semuanya berjalan dengan lancar
GERAKAN PERLAWANAN MASYARAKAT URUTSEWU KEBUMEN TERHADAP PENYEROBOTAN LAHAN OLEH TNI Mohamad Ulil Amri; Teguh - Yuwono; Laila Kholid Alfirdaus
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan amanat UUD 45 pasal 33 ayat 3 dan pasal 1 ayat 2 undang – undang no 51 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (UUPA), salah satunya menegaskan bahwa bumi dalam hal ini berwujud tanah telah digunakan sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat. Secara umum penyerobotan tanah dan properti KUHP pasal 385, dan peraturan pemerintah (perpu) no. 5 tahun 1960 pasal 2 dan 6, mengenai larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya. Dengan adanya aturan hukum tersebut sangat jelas bahwa pihak manapun tidak diperbolehkan melakukan penyerobotan atas lahan atau properti pihak lain dan pihak yang berhak dapat menempuh jalur hukum untuk menjerat pelaku penyerobotan. Namun sebelum menempuh jalur hukum, pemilik wajib memenuhi legalitas atas lahan atau properti tersebut. Dalam KUHP 385 disebutkan bahwa perbuatan curang yang dilakukan dengan cara menyerobot lahan atau properti milik pihak lain diancam hukuman pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun. KUHP 385 ini terdiri dari 6 pasal yang membahas dengan sangat jelas mengenai segala bentuk penyerobotan dan penguasaan secara paksa atas lahan dan properti pihak lain. Termasuk didalamnya adalah tindakan penggelapan, atas harta tidak bergerak milik orang lain dengan paksa, secara terbuka atau diam – diam. Dengan sengaja menjual, menukar, menggelapkan, menghilangkan dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan cara tidak sah atau melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif,lokasi penelitian dilakukan di kawasan Urutsewu, Desa Setrojenar, Buluspesantren, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Data ini didapatkan dengan menggunakan metode wawancara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui berbagai perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Urutsewu. Hasil penelitian menunjukan perlawanan rakyat Urutsewu muncul karena adanya gangguan dari masyarakat golongan di atasnya. . Pada kenyataannya konflik Urutsewu merupakan bagian dari sistem politik yang dibangun oleh pemerintah beserta beberapa elit, kemudian berkembang menjadi politik oligarki. Tindakan TNI di tanah Urutsewu jelas telah mengesampingkan prinsip equal right dan hak asasi manusia. Oligarki selalu mengambil andil besar dalam setiap konflik yang kemudian melahirkan berbagai kebijakan yang lagi – lagi muaranya adalah motif bisnis dan keuntungan ekonomi sekelompok orang.

Page 121 of 171 | Total Record : 1709

 119   120   121   122   123 

Filter by Year

2012 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025 Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024 Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024 Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024 Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024 Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023 Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023 Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023 Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023 Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022 Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022 Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022 Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022 Vol 10, No 1 (2021): Periode Wisuda Januari 2021 Vol 10, No 4: Periode Wisuda Oktober 2021 Vol 10, No 3: Periode Wisuda Agustus 2021 Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021 Vol 9, No 03 (2020): Periode Wisuda Agustus 2020 Vol 9, No 02 (2020): Periode Wisuda April 2020 Vol 9, No 01 (2020): Periode Wisuda Januari 2020 Periode Wisuda Oktober 2020 Vol 8, No 04 (2019): Periode Wisuda Oktober 2019 Vol 8, No 03 (2019): Periode Wisuda Agustus 2019 Vol 8, No 02 (2019): Periode Wisuda April 2019 Vol 8, No 01 (2019): Periode Wisuda Januari 2019 Vol 7, No 04 (2018): Periode Wisuda Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): Periode Wisuda Agustus 2018 Vol 7, No 2 (2018): Periode Wisuda April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Periode Wisuda Januari 2018 Vol 6, No 04 (2017): Periode Wisuda Oktober 2017 Vol 6, No 03 (2017): Periode Wisuda Agustus 2017 Vol 6, No 01 (2017): Periode Wisuda Januari 2017 Vol 6, No 2 (2017): Periode Wisuda April 2017 Vol 5, No 03 (2016): Volume 5,Number 3, Tahun 2016 Vol 5, No 04 (2016): Periode Wisuda Oktober 2016 Vol 5, No 02 (2016): Periode Wisuda April 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5 Vol 4, No 3 (2015): VOLUME 4, NOMOR 3, TAHUN 2015 Vol 5, No 4 (2015): Periode Wisuda Oktober 2015 Vol 4, No 1 (2015): Wisuda Periode Januari 2015 VOLUME 4, NOMOR 2, TAHUN 2015 VOLUME 3, NOMOR 4, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 3, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 2, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 1, TAHUN 2014 Wisuda Periode April 2014 VOLUME 2, NOMOR 4,TAHUN 2013 Volume 2 Nomor 3 Tahun 2013 Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013 Vol 1, No 1 (2012): Journal of Politic and Government Studies More Issue