cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of Politic and Government Studies
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Arts Humanities
Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.
Arjuna Subject : -
Articles 1,709 Documents
 121   122   123   124   125 
Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Untuk Pencegahan Maladministrasi Dan Pengawasan Pelayanan Publik Di Kota Semarang Rifqi Diagesta Wirananda; Achmad - Taufiq; Rina - Martini
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas bagaimana peran Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk pencegahan maladministrasi dan pengawasan pelayanan publik di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan teori peran, pengawasan, pelayanan publik, partisipasi, dan maladinistrasi dalam menganalisis peran Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis peran Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah dalam mendorong partisipasi masyarkat untuk pencegahan maladministrasi dan pengawasan pelayanan publik di Kota Semarang serta mengalisis hambatan yang dihadapi Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan dalam pengumpulan datanya peneliti menggunakan teknik observasi dan teknik wawancara Hasil Penelitian ini menemukan bahwa (1) Peran Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk mencegah maladministrasi dan pengawasan pelayanan publik di Kota Semarang masih kurang optimal, dikarenakan kegiatan sosialisasi melalui media sosial Ombudsman masih kurang dinamika interaksi antara Ombudsman dengan masyarakat dibuktikan dalam program Pripun Kabaripun, Konco Ombudsman dan Kamis Kuis Manis masih belum sepenuhnya tanggapan yang diberikan masyarakat melalui kolom komentar respon semuanya oleh Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah (2) Kendala yang dihadapi Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk pencegahan maladministrasi dan pengawasan pelayanan publik di Kota Semarang adalah kurang nya sumber daya manusia serta anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yang mengakibatkan Ombudsman kurang maksimal dalam melakukan sosialisai menggunakan media sosial.
PROSES PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID – 19 DI DESA PASEKARAN KECAMATAN BATANG TAHUN 2021 Setiastuti, Tri Kumala; -, Kushandajani -
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pandemi Covid – 19 merupakan masalah yang mempunyai dampak besar bagi kehidupan sehari – hari masyarakat terutama ekonomi. Berbagai kebijakan seperti PSBB, PPKM menjadi salah satu alasan terjadinya penurunan tingkat ekonomi, dikarenakan terdapat pembatasan kegiatan dalam kehidupan sehari – hari termasuk bekerja. Oleh karena itu, pemerintah telah menyiapkan kegiatan program bantuan sosial bagi masyarakat untuk membantu mereka agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dalam masa pandemi. Adapun program bantuan sosial tersebut adalah Bantuan Sosial Tunai dari Kementerian Sosial dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Pasekaran Kabupaten Batang dan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian penelitian ini didasarkan pada konsep utama mengenai proses dan bersumber pada Peraturan Bupati Batang No. 31 tahun 2020 tentang Penyaluran Bantuan Sosial. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian bantuan sosial tunai pusat dan bantuan langsung tunai dana desa di Desa Pasekaran sudah berjalan sesuai dengan rangkaian tahapan atau proses yang baik berdasarkan pada Peraturan Bupati Batang No. 31 tahun 2020. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi proses penyaluran program bantuan sosial yaitu akuntabilitas dan transparansi
PERAN SABET KEPALA DESA TERPILIH DALAM PILKADES PRAMBATAN KIDUL PADA PILKADES SERENTAK KABUPATEN KUDUS TAHUN 2019 Sukowati, Onik -; Astuti, Puji -
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberhasilan pemilihan lokal, yakni Pemilihan Kepala Desa tidak terlepas dari peran aktor lokal. Penyebutan terhadap aktor lokal berbeda-beda di tiap daerah. Ada yang menyebut aktor lokal tersebut sebagai botoh, broker, maupun sebagai sabet. Di Desa Prambatan Kidul sendiri, sebutan untuk orang-orang yang mengusung calon dalam ajang Pemilu dan bertanggungjawab terhadap kemenangan sang calon biasa dipanggil sabet. Muncul asumsi dari peneliti bahwa peran aktor lokal sabet dari Kepala Desa terpilih yang didukung oleh modal sosial diduga membuat Sutopo Hadi Prasetio terpilih menjadi Kepala Desa Prambatan Kidul pada Pilkades serentak Kabupaten Kudus 2019. Desain penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang dianalisis menggunakan teori modal sosial. Data penelitian diperoleh dengan wawancara interview guide, observasi, dan studi kepustakaan. Informan penelitian meliputi sabet dari Kepala Desa terpilih, Kepala Desa terpilih dan masyarakat Desa Prambatan Kidul. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan tahapan pengelompokkan data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan, terdapat pemanfaatan modal sosial oleh sabet Kepala Desa terpilih dalam menjalankan perannya untuk memenangkan Sutopo Hadi Prasetio dalam Pemilihan Kepala Desa Prambatan Kidul 2019. Empat elemen penting dalam modal sosial oleh para sabet dalam perannya untuk memenangkan Sutopo Hadi Prasetio pada Pemilihan Kepala Desa Prambatan Kidul, yaitu : Kepercayaan sabet terhadap cakades yang akan diusung dan kepercayaan masyarakat terhadap sabet sebagai wajah dari cakades (para sabet berperan untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat agar memilih cakades yang diusung); Upaya kooperatif antar anggota organisasi yang didalamnya para sabet berperan untuk memenangkan calon yang diusung melalui strategi yang disepakati bersama cakades; Mutual Affection yang menjelaskan interaksi antara orang-orang yang beperan dalam kemenangan Sutopo Hadi Prasetio sebagai Kepala Desa Prambatan Kidul, dimana pihak-pihak yang terlibat saling peduli sesama untuk mencapai tujuan bersama; Terciptanya jaringan sosial berupa keanggotaan sabet yang dibentuk oleh Sutopo bersama Syaiin (ketua sabet berperan membentuk keanggotaan sabet bersama cakades). Berdasarkan temuan pada saat proses wawancara, akan lebih baik jika di masa depan Calon Kepala Desa bisa lebih percaya diri terhadap kemampuan dan kualitas dirinya tanpa menyerahkan tanggungjawab kemenangan dalam pemilihan umum hanya kepada sabet yang mendukung
Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Penelitian pada Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang) Pradama, Al Haliim -; -, Turtiantoro -; Herawati, Nunik Retno
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Latar belakang dalam penelitian ini adalah masih terdapat Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang yang sulit diatur dan berdagang secara ilegal khususnya di Kecamatan Semarang Tengah . Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan teori Merilee S. Grindle tentang teori implementasi kebijakan publik. Hasil dari penelitian ini adalah Content of Policy, Context of Policy, dan Outcomes mempengaruhi sejauh mana implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018, terdapat tiga dampak positif yaitu dampak positif terhadap Pedagang Kaki Lima, Pemerintah Kota Semarang, dan Pedagang Kaki Lima. Terdapat saran yaitu Dinas Perdagangan dan Satpol PP Kota Semarang diharapkan tidak menggunakan data tahun sebelumnya dalam pelaksanaan pendataan dan pendafftaran Pedagang Kaki Lima dan peneliti juga berharap semoga Dinas Perdagangan dan Satpol PP Kota Semarang dapat terjun secara langsung ke lapangan untuk mengkonfirmasi data Pedagang Kaki Lima, supaya Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tepat sasaran, disiplin dalam berkerja supaya memiliki waktu lebih untuk memberikan sosialisasi terhadap Pedakang Kaki Lima
Implementasi Kebijakan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Batang Tahun 2020-2021 Muhammad Shindid Muhaimin; Nunik Retno Herawati; Fitriyah - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai salah satu daerah yang telah menerapkan kebijakan Mal Pelayanan Publik, Pemerintah Kabupaten Batang diharapkan dapat menciptakan sebuah pelayanan publik yang lebih efisien, efektif, serta mampu meningkat indeks daya saing global. Kebijakan yang diimplementasikan di masa pandemi Covid-19 ini tak lantas dengan keadaan yang ada membuat Mal Pelayanan Publik Kabupaten Batang tidak memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Hal itu dibuktikan dari beberapa prestasi dan pencapaian yang diraih pada tahun 2020-2021. Sehingga penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menjelaskan mengenai proses implementasi suatu kebijakan yang dilakukan pada masa pandemi Covid-19, serta mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong keberhasilan dan penghambat dari proses pengimplementasian kebijakan tersebut menggunakan teori Grindle yaitu meliputi Isi Kebijakan dengan 6 (enam) indikatornya, serta dimensi Konteks (lingkungan) Kebijakan dengan 3 (tiga) indikatornya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informasi serta data yang didapatkan dilakukan dengan cara menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Untuk menunjang data penelitian, maka pada penelitian ini juga menggunakan studi literatur yang didapatkan dari internet, jurnal, dan dokumen penting lainnya. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling serta acidental sampling. Adapun teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa proses implementasi kebijakan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Batang pada tahun 2020-2021 sudah berjalan seperti apa yang diharapkan. Namun dalam prosesnya, pengimplementasi kebijakan ini masih memiliki kekurangan yang harus diperbaiki. Hal tersebut berkaitan dengan adanya faktor pendukung keberhasilan dan penghambat kebijakan yang dianalisis melalui dimensi isi kebijakan dan dimensi konteks kebijakan. Untuk mengatasinya, maka penulis merekomendasikan saran yaitu pihak implementor kebijakan diharapkan dapat lebih masif dalam hal penyebaran informasi yang berkaitan dengan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Batang, serta dapat mengikut sertakan masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk menumbuhkan nilai demokrasi musyawarah dan mufakat.
EVALUASI RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (RIPPDA) KOTA BONTANG KALIMANTAN TIMUR Rachmat - Ashari; Budi - Setiyono
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengembangan destinasi wisata memerlukan perencanaan yang bertujuan untuk memandu jalannya pengembangan tersebut melalui Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi RIPPDA Kota Bontang sehingga dapat diketahui kendala dan efektivitas RIPPDA tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data wawancara dan observasi. Analisis data meliputi empat tahapan yaitu: pengumpulan data, reduksi, dan kategorisasi data, display data dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat 6 tahapan yang dilalui dalam melakukan proses evaluasi RIPDDA Kota Bontang yaitu melakukan rapat, revisi dan review RIPPDA yang pertama, mengadakan sidang paripurna dengan DPRD, tahap berikutnya dilakukan revisi dan review RIPPDA untuk yang kedua kalinya, langkah kelima yaitu melakukan review RIPPDA yang ketiga atau final oleh DPRD, dan tahap yang terakhir yaitu melakukan pengesahan RIPPDA. Hasil evaluasi RIPPDA Kota Bontang ditelaah dari empat kebijakan dan program yaitu: evaluasi kebijakan dan program destinasi pariwisata, evaluasi kebijakan dan program pemasaran pariwisata, evaluasi kebijakan dan program industri dan evaluasi kebijakan dan program lembaga. Kendala yang ditemukan dalam kegiatan evaluasi RIPPDA yaitu data Kota Bontang dan data pariwisata Kota Bontang tidak sesuai, kesulitan dalam melakukan susunan RAPERDA, penyesuaian undangundang terkait pembangunan nasional, dan menyesuaikan kebutuhan kebijakan dan program selama lima tahun.
Strategi Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Kalangan Remaja Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Temanggung Yohanna Florensia Dian Wahyu; Puji - Astuti
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan peneliti terkait tingginya kasus penyalahgunaan narkoba khususnya pada kalangan remaja. Maraknya kasus penyalahgunaan narkoba masih menjadi permasalahan serius yang menjadi isu strategis bagi Pemerintah. Diperlukan langkah strategis dari pemerintah untuk mampu menanggulangi permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba dimana akan berfokus pada langkah pencegahan atau preventif yang dilakukan pemerintah. Penelitian ini menggunakan teori manajemen strategis sebagai dasar kerangka teori penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analisis dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi penyalahgunaan narkoba di Temanggung sebagian besar kasus merupakan dari kelompok pelajar. Penyalahgunaan narkoba juga masih pada skala kecil yaitu penggunaan obat terlarang yang diperjualbelikan secara illegal. BNNK Temanggung menjalankan berbagai program pencegahan sebagai bentuk implementasi dari strategi pencegahan. Berdasarkan hasil analisis dapat dijabarkan bahwa terdapat faktor pendukung maupun faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan strategi. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa strategi pencegahan pada kalangan pelajar di Kabupaten Temanggung yang dijalankan oleh BNNK Temanggung belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pelaksanaan strategi ini belum mampu memberikan hasil signifikan yang dapat menyelesaikan permasalahan tingginya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Pemerintah perlu mengkaji kembali strategi yang hendak digunakan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi serta memperhatikan kondisi di lapangan sehingga dapat ditentukan strategi yang tepa
KEBIJAKAN PARIWISATA BERBASIS KOMUNITAS DI KOTA SURAKARTA Nindy Ajeng Maharani; laila kholid Alfirdaus; Turtiantoro - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan gambaran Kebijakan Pariwisata Berbasis Komunitas di Kota Surakarta. Pariwisata merupakan salah satu sektor penting bagi masing-masing daerah, Pemerintah Daerah berupaya untuk mengembangkan potensi wisata di daerah supaya dapat menarik minat wisatawan. Selain itu, melalui pariwisata memunculkan adanya pemberdayaan masyarakat lokal sehingga dari hal itu akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data adalah wawancara, studi pustaka, dokumentasi dan observasi. Teknik wawancara dilakukan kepada pihak-pihak terkait dengan Kebijakan Pariwisata Berbasis Komunitas di Kota Surakarta. Teknik analisis data penelitian bersifat deskriptif.Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa Kebijakan Pariwisata Berbasis Komunitas di Kota Surakarta ada berdasarkan potensi pariwisata di Kota Surakarta dan kondisi umum di Kota Surakarta, seperti kondisi geografis dan kependudukan, selain itu sebagai wadah memberdayakan masyarakat lokal, mengingat bahwa potensi wisata di Kota Surakarta hampir seluruhnya membutuhkan bantuan masyarakat lokal. Kebijakan Pariwisata Berbasis Komunitas di Kota Surakarta dinilai mampu untuk membantu kelompok pariwisata Kota Surakarta. Namun, masih terdapat kepentingan pribadi dalam pelaksanaan Kebijakan Pariwisata Berbasis Komunitas di Kota Surakarta, yang kemudian menjadi penghambat dalam implementasinya
KEWENANGAN DESA DALAM PEMBUATAN PERATURAN DESA TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN SEMARANG (Studi Penelitian pada Desa yang Sudah Memiliki dan Belum Memiliki Peraturan Desa Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup) Safira Raihana Nuha; supratiwi - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelestarian lingkungan hidup merupakan salah satu program yang menjadi fokus Kabupaten Semarang untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah desa. Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan otonomi desa, berwenang untuk membuat peraturan desa, salah satunya peraturan desa tentang pelestarian lingkungan hidup. Peraturan Desa merupakan peraturan yang dibuat, dibahas, dan disepakati dan ditetapkan oleh Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Akan tetapi masih banyak desa di Kabupaten Semarang yang belum memiliki perdes tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kewenangan pemerintah desa dalam pembuatan peraturan desa tentang pelestarian lingkungan hidup apakah sudah sesuai dengan tahapan yang ada. Dan menganalisis alasan desa-desa yang hingga saat ini belum memiliki perdes tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang desa yang telah memiliki peraturan desa dan menjalankan programnya adalah desa yang pemerintahnya memiliki komitmen dalam pelestarian lingkungan dan didukung dengan sarana dan prasarana lainnya. Sedangkan desa yang belum memiliki perdes tersebut adalah desa-desa yang belum pernah mengalami permasalahan lingkungan sehingga kelestarian lingkungan belum menjadi prioritas program, juga alasan lain seperti permasalahan dana, komitmen pemerintah desa dan masyarakat, dan juga mewabahnya pandemi Covid-19. Kewenangan desa dalam pembuatan peraturan desa tentang pelestarian lingkungan hidup merupakan kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah Kabupaten Semarang kepada pemerintah desa. Pemerintah desa dapat lebih aktif mengupayakan pelestarian lingkungan hidup sebagai langkah preventif dari adanya permasalahan lingkungan yang diakibatkan manusia atau bencana alam. Sehingga perlu adanya komitmen yang mulai dibangun pemerintah desa untuk membuat perdes pelestarian lingkungan hidup dan pelaksanaan programnya
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MEMPERTAHANKAN EKSISTENSI INDUSTRI KERAJINAN MEBEL UKIR DI KABUPATEN JEPARA Fatihatur - Rohmania; Achmad - Taufiq
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Industri mebel ukir merupakan salah satu industri yang mampu meningkatkan perekonomian di Kabupaten Jepara. Hal tersebut dibuktikan jika sebagian besar masyarakat Kabupaten Jepara berproduksi mebel ukir. Namun, dalam beberapa tahun terakhir industri mebel ukir mengalami kemunduran. Adanya hal tersebut dibutuhkan collaborative governance atau kerjasama antar stakeholder untuk menjaga eksistensi industri mebel ukir di Kabupaten Jepara. Sehingga adanya Collaborative tersebut keeksistensian industri mebel ukir dapat dipertahankan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui serta menganalisis bagaimana proses collaborative governance dalam mempertahakan industri mebel ukir di Kabupaten Jepara serta menganalisis tantangan yang dihadapi antar aktor dalam mempertahankan industri mebel ukir di Kabupaten Jepara. Penelitian ini menggunakan teori collaborative governance serta merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengambilan data dalam penelitian ini melalui wawancara dan dokumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara, HIMKI, serta masyarakat yang memiliki industri mebel ukir. Berdasarkan hasil penelitian collaborative governance meliputi 3 tahap yaitu fase mendengarkan, fase dialog, dan fase pilihan. Hubungan antar actor dalam proses collaborative mempunyai hubungan yang baik meskipun antara masyarakat dan HIMKI kurang memiliki hubungan yang erat namun antar aktor dalam melakukan kerjasama berjalan dengan beriringan. Penelitian ini menyimpulkan jika belum terdapat adanya collaborative governance dalam mempertahankan industri mebel ukir di Jepara, namun yang ada masih berupa kerjasama antar aktor atau partnership. Tantangan yang dihadapi para aktor juga merupakan tantangan yang sudah terjadi dari tahun ke tahun namun belum ada penyelesaian yang tepat sehingga tantangan tersebut dapat teratasi. Pemerintah seharusnya mampu memberikan kebijakan yang tepat serta menggandeng masyarakat dan swasta agar hubungan yang dimiliki antar aktor lebih kuat sehinga permasalahan tersebut bisa teratasi dengan baik

Page 123 of 171 | Total Record : 1709

 121   122   123   124   125 

Filter by Year

2012 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025 Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024 Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024 Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024 Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024 Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023 Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023 Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023 Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023 Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022 Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022 Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022 Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022 Vol 10, No 1 (2021): Periode Wisuda Januari 2021 Vol 10, No 4: Periode Wisuda Oktober 2021 Vol 10, No 3: Periode Wisuda Agustus 2021 Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021 Vol 9, No 03 (2020): Periode Wisuda Agustus 2020 Vol 9, No 02 (2020): Periode Wisuda April 2020 Vol 9, No 01 (2020): Periode Wisuda Januari 2020 Periode Wisuda Oktober 2020 Vol 8, No 04 (2019): Periode Wisuda Oktober 2019 Vol 8, No 03 (2019): Periode Wisuda Agustus 2019 Vol 8, No 02 (2019): Periode Wisuda April 2019 Vol 8, No 01 (2019): Periode Wisuda Januari 2019 Vol 7, No 04 (2018): Periode Wisuda Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): Periode Wisuda Agustus 2018 Vol 7, No 2 (2018): Periode Wisuda April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Periode Wisuda Januari 2018 Vol 6, No 04 (2017): Periode Wisuda Oktober 2017 Vol 6, No 03 (2017): Periode Wisuda Agustus 2017 Vol 6, No 01 (2017): Periode Wisuda Januari 2017 Vol 6, No 2 (2017): Periode Wisuda April 2017 Vol 5, No 03 (2016): Volume 5,Number 3, Tahun 2016 Vol 5, No 04 (2016): Periode Wisuda Oktober 2016 Vol 5, No 02 (2016): Periode Wisuda April 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5 Vol 4, No 3 (2015): VOLUME 4, NOMOR 3, TAHUN 2015 Vol 5, No 4 (2015): Periode Wisuda Oktober 2015 Vol 4, No 1 (2015): Wisuda Periode Januari 2015 VOLUME 4, NOMOR 2, TAHUN 2015 VOLUME 3, NOMOR 4, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 3, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 2, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 1, TAHUN 2014 Wisuda Periode April 2014 VOLUME 2, NOMOR 4,TAHUN 2013 Volume 2 Nomor 3 Tahun 2013 Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013 Vol 1, No 1 (2012): Journal of Politic and Government Studies More Issue