cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of Public Policy and Management Review
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Jurnal Ilmu Administrasi Publik diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Arjuna Subject : -
Articles 37 Documents
Search results for , issue "Volume 8 Nomer 4 Tahun 2019" : 37 Documents clear
ANALYSIS DEVELOPMENT OF E-GOVERNMENT ON PROVISION OF INFORMATION ACCESS IN CENTRAL JAVA’S PROVINCE LIBRARY Alif, Muhammad; Warsono, Hardi
Journal of Public Policy and Management Review Volume 8 Nomer 4 Tahun 2019
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (500.839 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v8i4.25097

Abstract

Globalization is a phenomenon where people expect a much more effective and efficient interaction than before, both directly and indirectly. The Provincial Government of Central Java utilizes technological advances in the current era of globalization to fulfill the needs of citizens. Central Java Province Library under the Departement of Archives and Central Java Library innovates by implementing the concept of e-government. Central Java Provincial Library oriented to public services. Where they provide an easy access for people who want to do library activities through e-government. The e-government programs owned by the Central Java Provincial Library include websites, iJateng, RFID, InlisLite, RBM, and other electronic facilities. The research method used is descriptive qualitative. Primary data is collected through interviews with government officials who are authorized and directly involved in e-government activities and field observations. Meanwhile, secondary data is collected through information available on the Central Java Province Library website and data obtained from the site. The results showed that the implementation of e-government was good, but in the development of e-government there were still some problems in Human Resources and existing facilities. It is recommended that the results of this study can be a boost in the development of e-government in the Central Java Provincial Library which is better than before, so that it can provide more optimal public services to the visitors.
Kinerja Kecamatan Sambong Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Purwanto, Agus Choirul; Dwimawanti, Ida Hayu
Journal of Public Policy and Management Review Volume 8 Nomer 4 Tahun 2019
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v8i4.24965

Abstract

Pemerintah berkewajiban melayani setiap warga negara untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberhasilan suatu pemerintahan dapat dilihat dari kualitas pelayanan yang diterima masyarakat. Tingkat kualitas pelayanan sangat dipengaruhi oleh kinerja birokrasi yang menyelenggarakan pelayanan publik. Kecamatan merupakan salah satu instansi pemerintah pada level bawah yang melakukan pelayanan publik serta berhadapan langsung dengan masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kinerja Kecamatan Sambong Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok serta mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambatnya. Kinerja Kecamatan Sambong dilihat dari lima aspek kinerja yaitu kuantitas, kualitas, timeliness (ketepatan waktu), cost effectiveness (keefektifan biaya) dan akuntabilitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan informan pegawai Kecamatan Sambong Kabupaten Blora dan masyarakat pengguna pelayanan. Hasil penelitian dengan menggunakan kelima aspek kinerja di atas menunjukan bahwa kinerja Kecamatan Sambong sudah baik dengan presentase capaian kinerja mencapai 87%, namun masih ada kekurangan dan kendala seperti kekurangan pegawai, perubahan regulasi, kekurangan anggaran, serta sarana dan prasarana yang kurang memadahi. Saran dalam penelitian ini adalah mengajukan penambahan pegawai yang bertujuan untuk menyeimbangkan dengan pekerjaan yang ada, memaksimalkan anggaran dan sarana prasarana yang dimiliki, menyesuaikan tujuan kinerja dengan regulasi yang berlaku, serta memanfaatkan teknologi sehingga mempercepat pertukaran informasi dan kinerja Kecamatan Sambong Kabupaten Blora menjadi lebih baik.
ANALISIS PERILAKU IBU DALAM MEMBERIKAN ASI EKSKLUSIF DI KOTA SEMARANG (STUDI KASUS PUSKESMAS GENUK) Bianglala Asmarasari; Retno Sunu Astuti
Journal of Public Policy and Management Review Volume 8 Nomer 4 Tahun 2019
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (155.154 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v8i4.24949

Abstract

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan di tingkat nasional dan regional untuk turut menyokong praktik ASI eksklusif di kalangan para ibu. Namun, implementasi kebijakan ASI Eksklusif di Kota semarang belum mampu mencapai tujuan kebijakan karena masih ditemukan daerah yang memiliki tingkat cakupan yang sangat rendah, salah satunya adalah di Puskesmas Genuk Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan investigasi perilaku sasaran kebijakan, yaitu para ibu menyusui terhadap Peraturan Walikota Semarang No. 07 Tahun 2013 tentang Pemberian ASI Eksklusif. Analisis terhadap perilaku tersebut menggunakan teori perubahan perilaku Lawrence Green dengan berfokus pada faktor predisposisi (pengaruh internal). Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Genuk Kota Semarang menggunakan metode qualitative descriptive approach melalui interview dan observasi serta berbagai literature, baik dokumen pemerintah dan jurnal terkait. Hasil penelitian menunjukan bahwa diantara pengetahun, sikap, dan self-efficacy, self-efficacy atau kepercayaan diri ibu terhadap kemampuannya dalam memberikan ASI menjadi faktor utama penyebab rendahnya motivasi ibu dalam melakukan praktik ASI eksklusif. Ibu yang tidak melakukan ASI eksklusif memiliki kepercayaan diri yang rendah. Rendahnya kepercayaan diri tersebut diakibatkan karena beberapa hal, yaitu pengalaman masa lalu, pengalaman orang lain, dukungan verbal dari keluarga dan petugas kesehatan, kondisi fisik dan psikologis. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah perlu dilakukan advokasi kebijakan ASI eksklusif melalui penerapan collaborative governance dengan melibatkan pihak terkait guna meningkatkan cakupan ASI eksklusif di Kota Semarang.
VOLUNTARY INSTRUMENT PADA KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI TPA BANTARGEBANG Chrecencya Ekarishanti; Kismartini Kismartini
Journal of Public Policy and Management Review Volume 8 Nomer 4 Tahun 2019
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (360.981 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v8i4.24878

Abstract

Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Kebijakan pengelolaan sampah di TPA Bantargebang sebagai tempat pemrosesan akhir yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membawa tanggung jawab pemerintah untuk memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori instrumen kebijakan milik Howlett & Ramesh serta teori faktor pendukung dan penghambat berjalannya peran oleh Horton & Hunt. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dari voluntary instruments pada kebijakan pengelolaan sampah di TPA Bantargebang dapat terlihat dari kegiatan berikut: 1) pengurangan sampah, 2) penanganan sampah, 3) pendidikan dan pelatihan 4) penelitian dan pengembangan, 5) sosialisasi, 6) advokasi, 7) kemitraan dan 8) pendanaan. Di dalam menjalankan perannya, voluntary instruments yang terdiri dari family & community, voluntary organizations, dan private market menemui faktor pendukung, yaitu kompetensi, sosialisasi serta perilaku peran dalam pengelolaan sampah. Selain itu, terdapat faktor penghambat yaitu adanya konflik peran, masa peralihan peran dan ketidakcocokan peran dalam menjalankan pengelolaan sampah. Saran yang dapat diberikan adalah pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, inisiasi dan aktivasi beberapa peran yang dimiliki agar turut berkontribusi secara masif dalam pengelolaan sampah, pemahaman terhadap urgensi pengelolaan sampah kepada seluruh pihak yang terlibat.
ANALYSIS OF HEALTH SERVICES QUALITY FOR PREGNANT WOMEN IN HEALTH CENTERS COMMUNITY (PUSKESMAS) NGALIYAN, SEMARANG CITY Amelia, Arini Rizky; Rostyaningsih, Dewi
Journal of Public Policy and Management Review Volume 8 Nomer 4 Tahun 2019
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1191.295 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v8i4.25003

Abstract

Ngaliyan Sub-district has an emergency handling of Maternal Mortality Rate (MMR), it is also has red zone of MMR in Semarang city for the last 3 years. The problem became background why researcher conducts this research. The aim of this research was analyzing health services quality for pregnant women in Community Health Centers (Puskesmas) Ngaliyan. Not only that, this research also aimed at describing and analyzing obstacle factors of health services quality for pregnant women in Community Health Centers Ngaliyan. This research was using services quality theory by Zeithmal, it uses some criteria such as Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, and Empathy. Qualitative research was used in this study as well. Interview, observation, and documentation were used to collect the data. The informants were selected purposively. The result of this research shows that Tangible, Reliability, and Empathy criteria have not fully done well. The obstacle factor of health services quality for pregnant women are number crisis and competence of existing human resources, un-efficient services, a passive and undisciplined society. Some recommendations are given as follows; implementation steps of human resource development in effective ways, alignment of relations between the government with UPTD Community Health Centers (Puskesmas) Ngaliyan, and the last socialization and education about the needs to oversee the performance of UPTD to the community.
IMPLEMENTATION OF THE POLICY OF PUBLIC ROADSIDE PARKING RETRIBUTION BASED ON PERDA NO. 2 TAHUN 2012 IN KROBOKAN URBAN-VILLAGE SEMARANG CITY Mutiarani Kusuma Aninda; Margaretha Suryaningsih
Journal of Public Policy and Management Review Volume 8 Nomer 4 Tahun 2019
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (344.833 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v8i4.24956

Abstract

Public roadside parking levy policy is one of the efforts of the Semarang city to solve the parkings problem, which is to transport and the arrangement of public roadside wild parking and the achievement of the edge parking retribution Public roads. Semarang City as one of the major cities in Indonesia is required to manage and maximize the potential of indigenous revenue Sources (PAD). The purpose of this study is to analyze the implementation of public roadside parking levy policy in Krobokan village of Semarang City, and also the factors that affecting the implementation process of the policy. This research is a study with qualitative descriptive methods. The results showed that the implementation of the policy related to parking retribution in the Krobokan Village is still not optimal. Supporting factors of the roadside parking retribution public policy implementation process in the Krobokan Village is the executor good understanding who has mastered the policy well, and good communication intertwined between the implementing agents and other parties relating to the public roadside parking retribution policy. However, the limitation of the number of executor and resources of facilities, and the lack of direct monitoring in the field led to the implementation of the public roadside parking levy policy in the city of Semarang, especially around Krobokan village became less Optimal.
MANAJEMEN PARIWISATA OLEH DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN PEKALONGAN (Studi Pada Objek Wisata Kepemilikan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Alif Fajar Sidiq; Ida Hayu Dwimawanti
Journal of Public Policy and Management Review Volume 8 Nomer 4 Tahun 2019
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (550.991 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v8i4.24909

Abstract

Pekalongan Regency has a complete tourism potential, starting from the potential of nature tourism, cultural tourism, shopping tourism, and religious tourism, which can provide benefits to the region and the community if managed properly. However, in reality, tourism in Pekalongan Regency has not been able to compete, tourist arrivals are low so that in 2018 Pekalongan Regency placed 24th out of 35 regencies / cities in Central Java based on the number of tourist visits. This study aims to explain how tourism management is carried out by the Department of Youth, Sports and Tourism of Pekalongan Regency and its inhibiting and driving factors. Research analysis based on Tourism Destination Management theory includes planning, organizing, implementing programs, and monitoring. This research uses qualitative methods by collecting data through interviews, observation, documentation, and literature study. The results showed that tourism management was not optimal because there were various problems, namely lack of understanding of the organization's vision, limited budget, lack of numbers and competence of human resources, lack of attractions and attractions, tourism promotion was not optimal and supervision was not comprehensive. Driving factor is the large tourism potential and the support of the central and provincial governments. Other inhibiting factors are lack of community role, rob, unsterile tourism object from community activities, illegal parking, and lack of investors. Researchers recommend collaboration with third parties, add attractions and tourist attraction facilities, explore new tourism potential, follow tourism trends, create digital TIC, improve employee competency, recruit social media admins, create promotion innovations, comprehensive supervision, regulate illegal parking, and collect data and arrangement of traders in tourist attractions.
ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA WONOLOPO KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG Putri, Nadia Isnaini; Yuniningsih, Tri
Journal of Public Policy and Management Review Volume 8 Nomer 4 Tahun 2019
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (734.294 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v8i4.24790

Abstract

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam keberhasilan suatu program pembangunan. Desa wisata merupakan desa yang memiliki daya tarik dan berpotensi sebagai objek pariwisata yang dilihat dari aspek potensi alam maupun budaya masyarakatnya yang bertujuan untuk pengembangan suatu desa dan meningkatkan taraf sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Desa wisata dibentuk sendiri oleh masyarakat desa, maka peran partisipasi masyarakat dalam pengembangan ini sangat besar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat Kelurahan Wonolopo dalam upaya pengembangan Desa Wisata Wonolopo dan untuk mengidentifikasi apa saja faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan Desa Wisata Wonolopo. Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, studi dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat Kelurahan Wonolopo dalam pengembangan Desa Wisata Wonolopo masih berbentuk partisipasi semu, sedangkan tingkat partisipasi masyarakat Wonolopo dalam pengembangan Desa Wisata Wonolopo ini sudah berada pada tingkat tertinggi yaitu citizen power atau kekuatan dari masyarakat. Rekomendasi untuk dapat memperbaiki partisipasi masyarakat sehingga berbentuk partisipasi otentik dengan mengajak sebagian warga untuk berpatisipasi langsung,agar manfaat dapat diterima secara menyeluruh. Pada faktor latar belakang pendidikan yang dapat dilakukan adalah memberikan pengarahan dan memberikan pemahaman lebih dalam mengenai pengembangan Desa Wisata Wonolopo, pada faktor eksternal pemerintah harus lebih berinovasi dalam mengadakan pelatihan – pelatihan yang secara rutin.
ANALISIS PENERAPAN E-GOVERNMENT PADA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEIMIGRASIAN (SIMKIM) DI KANTOR IMIGRASI KELAS 1 KOTA SEMARANG Rahmawati, Lia Atma; Hariani, Dyah
Journal of Public Policy and Management Review Volume 8 Nomer 4 Tahun 2019
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (284.418 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v8i4.25106

Abstract

The Immigration Office Class 1 Semarang is one of public service sectors in Indonesia that implement e-government system. The implementation of E-Government at The immigration Office Class 1 Semarang could be seen in the process of making Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) which is the Republic of Indonesia Travel Document that uses Sistem Informasi Manajemen Kantor Imigrasi or the Immigration Office Management Information System that commonly called SIMKIM. The immigration information system is a unit of various data tabulation and information processes, applications, and also information and communication technology-based devices that are built to unite and connect information systems to all implementers of the integrated Immigration Function. The Immigration function is a part of the state government affairs in providing immigration services, law enforcement, state security, and facilitators of public prosperity development. The purposes of this study are to analyze how e-government is being applied to SIMKIM and what the supporting and inhibiting factors on that system. The method used in this study is qualitative. The results of the research showed that generally the implementation of e-government at SIMKIM Immigration Office Class 1 Semarang has been good. Some obstacles could be overcome with a variety of effective and efficient solutions. The suggestions emphasized by the writer are the improvements of infrastructure, connectivity and human resources.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN MELALUI KELOMPOK USAHA BERSAMA (STUDI PADA KELOMPOK USAHA BERSAMA DESA GRECOL KECAMATAN KALIMANAH, KABUPATEN PURBALINGGA Dessy Permatasari Pratiwi; Retno Sunu Astuti
Journal of Public Policy and Management Review Volume 8 Nomer 4 Tahun 2019
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (373.391 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v8i4.24992

Abstract

Poverty in Purbalingga Regency is still relatively high, so the government carried out community empowerment through the Joint Business Group (KUBE) in Grecol Village, Kalimanah District in the Skills and Ability Improvement Activities of Social Economic Prone Families. The method used is a qualitative method with data collection techniques of observation, interviews, and documentation. Determination of the subject using purposive sampling techniques, the validity of the data using data triangulation techniques. The results of the study show that the empowerment stage is through the preparation stage, the implementation stage, the business development stage and the termination stage. The empowerment process for KUBE Grecol Village which consists of 5 groups is still not optimal in various aspects. In the inhibiting factor KUBE Grecol Village based on institutional, social and economic factors. Institutionally, the number of members is reduced due to internal group factors, the division of tasks becomes an obstacle for each group because of the busyness of each member, for administering KUBE Grecol Village activities is still empty because they still do not understand the filling of activity administration books, for the commitment of KUBE members of Grecol Village is still lacking. From the social perspective on the quantity and quality of meeting members with the level of social participation of members is still a barrier because of the lack of cohesiveness of members of the KUBE Village Grecol. From an economic standpoint in the quantity and quality of KUBE management, Grecol village has different management, but basically due to the lack of ability to raise goats and the busyness of each member that makes responsibilities decrease by neglecting their duties as KUBE members. The advice that can be given needs to be improved coordination between DINSOSDALDUKKBP3A Purbalingga Regency and the Central Java Provincial Social Service in the guidance and supervision of KUBE members. For KUBE members, Grecol Village needs to be increased commitment and responsibility as KUBE members.

Page 2 of 4 | Total Record : 37


Filter by Year

2019 2019


Filter By Issues
All Issue Vol 1, No 1: Januari 2025 Vol 13, No 4: Oktober, AP Rembang 2024 Vol 13, No 4: Oktober 2024 Vol 13, No 3: Juli, Administrasi Pubik Rembang 2024 Vol 13, No 3: Juli 2024 Vol 13, No 2: April 2024 Vol 13, No 1: Januari 2024 Vol 12, No 4: Oktober 2023 Vol 12, No 3: Juli 2023 Vol 12, No 2: April 2023 Vol 12, No 1: Januari 2023 Vol 11, No 4: Oktober 2022 Vol 11, No 3: Juli 2022 Vol 11, No 2: April 2022 Vol 10, No 4: Oktober 2021 Vol 10, No 3: Juli 2021 Vol 10, No 2: April 2021 Vol 10, No 1 (2021): Januari Volume 9 Nomer 4 Tahun 2020 Volume 9 Nomer 3 Tahun 2020 Volume 9 Nomer 2 Tahun 2020 Volume 9 Nomer 1 Tahun 2020 Volume 8 Nomer 4 Tahun 2019 Volume 8, Nomer 3, Tahun 2019 Volume 8, Nomer 2, Tahun 2019 Volume 8, Nomer 1, Tahun 2019 Volume 7, Nomer 4, Tahun 2018 Volume 7, Nomer 3, Tahun 2018 Volume 7, Nomer 2, Tahun 2018 Volume 7, Nomer 1, Tahun 2018 Volume 6, Nomer 4, Tahun 2017 Volume 6, Nomer 3, Tahun 2017 Volume 6, Nomer 2, Tahun 2017 Volume 6, Nomer 1, Tahun 2017 Volume 5, Nomer 4, Tahun 2016 Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Volume 4, Nomor 3, Tahun 2015 Volume 4, Nomor 2, Tahun 2015 Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Volume 3, Nomor 4, Tahun 2014 Volume 3, Nomor 3, Tahun 2014 Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Volume 3, Nomor 1, Tahun 2014 Volume 2, Nomor 4, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013 Volume 1, Nomor 3, Tahun 2012 Volume 1, Nomor 2, Tahun 2012 Volume 1, Nomor 1, tahun 2012 Vol 11, No 1: Januari More Issue