Articles
30 Documents
Search results for
, issue
"Volume 9 Nomer 1 Tahun 2020"
:
30 Documents
clear
<![CDATA[INOVASI PELAYANAN PUBLIK AJI ARUM (AKTA JADI ANTAR RUMAH) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SEMARANG DI KECAMATAN KALIWUNGU ]]>
<![CDATA[Siti Arofah]]>;
<![CDATA[Dyah Lituhayu]]>
<![CDATA[ Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 1 Tahun 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (174.623 KB)
|
DOI: 10.14710/jppmr.v9i1.26381
<![CDATA[ABSTRACT Various ways are carried out by government agencies so that an effective and efficient service system can be achieved, one of them is by creating innovation. The Semarang Regency Population and Civil Registry Office created an innovative House-to-House Certificate to make it easier for the community to obtain a birth certificate, whose application can now be done in the District. In AJI ARUM's innovation, the Semarang Regency Population and Civil Registry Office collaborated with PT Pos Indonesia to deliver the birth certificate to the applicant's address, the documents obtained were Birth Certificate, new KK and KIA. This study aims to determine the implementation of AJI ARUM's innovation at the Population and Civil Registry Office of Semarang Regency and Kaliwungu District, as well as the factors that are inhibiting the implementation of these innovations. This study uses the theory of innovation characteristics according to M. Rogers which includes relative advantages, compability, complexity, triability and observability. The obstacles faced in the implementation of AJI ARUM's innovations are the lack of enthusiasm of the community in arranging birth certificates and the lack of public understanding of the importance of population administration.]]>
<![CDATA[ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU INDONESIA SEHAT DI KECAMATAN BANJARSARI KOTA SURAKARTA ]]>
<![CDATA[Yulia Karunianingsih]]>;
<![CDATA[Margaretha Suryaningsih]]>
<![CDATA[ Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 1 Tahun 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (252.002 KB)
|
DOI: 10.14710/jppmr.v9i1.26349
<![CDATA[ABSTRAK Pemerintah kota Surakarta berupaya untuk membantu masyarakat miskin dalam mengakses pelayanan publik salah satunya bantuan di bidang pelayanan kesehatan. Kartu Indonesia Sehat merupakan salah satu program Jaminan Kesehatan yang di kelola oleh BPJS Kesehatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi program Kartu Indonesia Sehat di Kota Surakarta serta menganalisis faktor yang mempengaruhi keberjalanan program KIS tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Lokus penelitian bertempat di Kecamatan Banjarsari dengan teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan teknik domain serta menggunakan teknik triangulasi. Hasil Penelitian menunjukan bahwa implementasi program KIS sudah berjalan dengan baik, adapun faktor pendukung dari implementasi program ini adalah: standard an tujuan kebijakan yang sudah sesuai, karakteristik agen pelaksana yang sudah baik, dan disposisi implementor yang berjalan baik. Sedangkan faktor yang dapat menghambat program ini adalah Keterbatasan sumberdaya manusia dan komunikasi yang kurang antara mplemnetor dengan masyarakat. Saran yang dapat diberikan adalah: menambah jumlah sumberdaya manusia, penyuluhan door to door, dan disertai penjelasan yang lengkap.]]>
<![CDATA[THE IMPLEMENTATION OF CANTRANG FISHING GEAR PROHIBITION POLICY IN PATI REGENCY ]]>
<![CDATA[Handayani, Zulaikha Sari]]>;
<![CDATA[Lituhayu, Dyah]]>
<![CDATA[ Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 1 Tahun 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (289.518 KB)
|
DOI: 10.14710/jppmr.v9i1.26145
<![CDATA[ABSTRACT Pati Regency is included in the Java Sea fisheries management area which is currently in an over-exploited condition. The cantrang fishing gear prohibition policy is important to be implemented as an effort to maintain the sustainability of fish resources and ensure the survival of fishermen in Pati Regency. The cantrang fishing gear prohibition policy nowadays is facing implementation delay in Pati Regency. This research aims to analyse the delay implementation of cantrang fishing gear prohibition policy and identify the inhibiting factors of the policy implementation. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. The results showed that the implementation of cantrang ban policy in Pati district had been delayed several times, the form of the postponement of the policy are re-verify the size of the cantrang vessel and the issuance of a sailing permit for Cantrang fisherman. The factors that inhibit the policy implememtation are the scope of target group behavior change is difficult to reach, the limited social and economic conditions of target group, low level of apparatus commitmentand the low support from target group. Suggestions that can be given from the results of this research are optimizing the role of the Working Group replacement of tools fishing gear are prohibited to operate, increase the commitment and integrity of the competent personnel by acting strictly on the policy renewal time, granting remission of ship bussiness credit for cantrang fisherman and optimizing the role of POKMASWAS (supervisor community).]]>
<![CDATA[STRATEGI PENGELOLAAN TERMINAL TERBOYO OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG ]]>
<![CDATA[Muhammad Ajie Wibowo]]>;
<![CDATA[Ida Hayu Dwimawanti]]>
<![CDATA[ Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 1 Tahun 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (598.975 KB)
|
DOI: 10.14710/jppmr.v9i1.26425
<![CDATA[Abstrak Terminal Terboyo mengalami penurunan penumpang pada beberapa tahun terakhir menyebabkan status terminal tipe A diganti menjadi terminal tipe C. Terminal Terboyo masih belum optimal dalam pengelolaannya. Karena masih banyak kekurangan-kekurangan sarana dan prasarana baik untuk para penumpang dan kendaraan umum itu sendiri. Banjir Rob yang terjadi juga menambah masalah karena membawa sampah dimana-mana dan membuat rusak sarana prasarana yang ada sehingga semakin membuat terminal menjadi tidak nyaman untuk digunakan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana nilai-nilai strategis yang terdapat dalam terminal Terboyo? dan bagaimana strategi pengelolaan yang harus diprioritaskan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang untuk mengelola Terminal Terboyo?. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deksriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. lokus yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah di Dinas Perhubungan,Informasi dan Komunikasi dan Pengelolaan Terminal dan juga Terminal Terboyo di Kota Semarang. Instrumen yang digunakan adalah wawancara dengan analisis SWOT dan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menyatakan dalam hal manajemen terminal sudah cukup baik, namun pelaksanaan perencanaan belum cukup baik karena masih ada pelaksanaan yang tidak sesuai dengan perencanaan hal tersebut dikarenakan kurangnya pengawasan serta kurangnya kepatuhan dari para petugas. Visi dan misi Dishubkominfo Semarang sudah dengan baik, kemampuan SDM sudah baik, dan anggaran sudah cukup. Strategi pengelola Terminal Terboyo oleh Dinas Perhubungan, Informasi, dan Komunikasi adalah memanfaatkan masyarakat dan pegawai dalam merencanakan pengelolaan terminal, memanfaatkan faktor politik dalam memperlancar pengelolaan Terminal Terboyo, dan meningkatkan pengawasan pada sarana dan prasarana agar tetap terawat.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS ORGANISASI BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH SURAKARTA (BPPDS) ]]>
<![CDATA[Adi Nur Fatah]]>;
<![CDATA[Tri Yuniningsih]]>
<![CDATA[ Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 1 Tahun 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (270.176 KB)
|
DOI: 10.14710/jppmr.v9i1.26373
<![CDATA[ABSTRAK Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang memiliki potensi dalam pengembangan pariwisatanya. Namun jumlah kunjungan wisatawan di Surakarta cenderung tidak stabil dan keberadaan Badan Promosi Pariwisata Daerah Surakarta (BPPDS) juga belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kinerja Badan Promosi Pariwisata Daerah Surakarta (BPPDS) dan mengidentifikasi faktor yang menghambat efektivitas organisasi BPPDS. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Metode pengujian kualitas data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Badan Promosi Pariwisata Daerah Surakarta (BPPDS) dalam melakukan pengembangan pariwisata Kota Surakarta belum efektif, adapun faktor yang menjadi penghambatm yaitu: tidak ada pendelegasian wewenang yang spesifik, spesialisasi tidak dimaksimalkan dengan baik, tidak adanya peraturan tentang pendanaan dan riset BPPDS, secara organisasi BPPDS masih dalam tahap berkembang dan fokusnya masih pada peningkatan kunjungan wisatawan domestik saja, jumlah sumber daya manusia yang terbatas, tingkat kekompleksan yang tinggi, keaktifan yang masih kurang dari anggota organisasi, dan belum adanya fasilitas pencatatan wisatawan mancanegara yang datang ke Kota Surakarta juga rekomendasi yang belum dijalankan dengan baik. Oleh karena itu, saran yang dapat diberikan adalah: (1) Perlu adanya peningkatan eksistensi BPPDS, (2) Memperjelas regulasi tentang tugas dan fungsi BPPDS, (3) Memperbarui roadmap untuk BPPDS, dan (4) Perlu adanya kajian juga pembaharuan terkait peraturan tentang BPPDS, serta (5) Meningkatkan dukungan pada BPPDS.]]>
<![CDATA[ANALISIS PENANGANAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT DI DESA DOPLANG, KECAMATAN TERAS, KABUPATEN BOYOLALI ]]>
<![CDATA[Puspitasari, Lifia]]>;
<![CDATA[Warsono, Hardi]]>
<![CDATA[ Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 1 Tahun 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (139.846 KB)
|
DOI: 10.14710/jppmr.v9i1.26200
<![CDATA[Abstract Doplang village is included as one of the areas in Boyolali which is identified as slums and the criteria for waste management are considered inadequate. The implementation of waste management in Doplang Village is done by involving participation of the community, but it’s still not optimal. CBSWM implementation is seen through legal, institutional, operational technical, financial, and community participation aspects. The purpose of this study is to describe and analyze the implementation of CBSWM in Doplang Village and identify the constraints on CBSWM in Doplang Village. In public management it’s necessary to manage external relations. The research method used is descriptive qualitative. The results showed that the CBSWM in Doplang Village was carried out with a persuasive approach by the KSM Kampung Asri as a waste management party in Doplang 3R TPST. Constraints experienced are include lack of operational costs, understanding of environmental cleanliness isn’t yet good, the lack of coordination between TPST 3R Doplang managers with parties from the TPA and related agencies. Suggestions that can be given are expansion of CBSWM area coverage by KSM Kampung Asri, as well as the need for technical assistance in developing CBSWM activities in Doplang Village and budgeting priorities by related agencies.]]>
<![CDATA[MANAJEMEN RISIKO BENCANA DALAM DESA TANGGUH BENCANA DI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO ]]>
<![CDATA[Dwi Ratna Sari]]>;
<![CDATA[Tri Yuniningsih]]>
<![CDATA[ Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 1 Tahun 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (187.683 KB)
|
DOI: 10.14710/jppmr.v9i1.26139
<![CDATA[Kabupaten Purworejo berada pada peringkat ke 2 se Jawa Tengah dibawah Kabupaten Cilacap dalam indeks rawan adanya bencana dengan kelas tinggi. Masalah terkait kebencanaan merupakan sesuatu yang memerlukan penanganan khusus dan harus segera ditangani. Salah satu upaya yang dilakukan dalam pengurangan risiko bencana yaitu dengan membentuk Desa Tangguh Bencana (Destana) yang didalamnya masyarakat diberi pelatihanmengenai kebencanaan termasuk apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana sebelum BPBD datang. Kabupaten Purworejo membentuk Destana yang difokuskan pada penanggulangan bencana tsunami. Tjuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pelaksanaan manajemen risiko bencana dalam Desa Tangguh Bencana yang dilakukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo dan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor penghambat pada manajemen risiko bencana dalam desa tangguh bencana. Penelitian ini menggunakan tipe desktiptif melalui pendekatan kualitatif.hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen risiko bencana yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Purworejo belum maksimalkarena masih ditemukan kendala dalam beberapa kegiatannya seperti pada perencanaan penanggulangan bencana, pengurangan risiko bencana, pencegahan, analisis risiko bencana, serta pelatihan dan pendidikan. Sedangkan faktor yang menghambat terdiri dari kurangnya pelatihan serta pendidikan dan sistem komunikasi dan peringatan dini yang tidak memadai.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DI KABUPATEN SEMARANG ]]>
<![CDATA[Adelina Manullang]]>;
<![CDATA[Maesaroh Maesaroh]]>
<![CDATA[ Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 1 Tahun 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (270.802 KB)
|
DOI: 10.14710/jppmr.v9i1.26407
<![CDATA[ABSTRAK Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah saat ini masih kurang dalam penanggulangan bencana. Hal ini ditunjukkan dengan hasil dilapangan belum tercapainya tujuan dari BPBD, kurangnya sarana dan prasarana, sumber daya manusia, kapasitas kelembagaan yang belum memadai dimana Kepala BPBD masih dijabat oleh Eselon III yang mengakibatkan adanya hambatan dalam mengkoordinasikan kegiatan dengan perangkat daerah terkait. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Menganalisis Efektivitas Badan Penanggulangan Ben cana Daerah (BPBD) di Kabupaten Semarang dan Mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Hasil penelitian yang sudah dilakukan efektivitas Badan Penanggulangn Bencana Daerah Di Kabupaten Semarang belum efektif dilihat dari ukuran efektivitas yang dijadikan tolak ukur masih belum tercapai dan adanya faktor penghambat dalam penanggulangan bencana. BPBD perlu membuat prioritas anggaran terutama peralatan yang sangat dibutuhkan dalam penanggulangan bencana. Faktor penghambat keefektifan BPBD antara lain adalah dari karakteristik organisasi, karakteristik lingkungan, dan kebijakan dan praktek manajemen. Rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas BPBD adalah membuat prioritas anggaran untuk sarana dan prasarana dan melakukan pencerdasan kepada masyarakat.]]>
<![CDATA[EVALUASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DI KOTA SEMARANG ]]>
<![CDATA[Mustikasari, Nadia Ayu]]>;
<![CDATA[Rostyaningsih, Dewi]]>
<![CDATA[ Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 1 Tahun 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (405.606 KB)
|
DOI: 10.14710/jppmr.v9i1.26350
<![CDATA[ABSTRAK Kota Semarang merupakan salah satu kota dengan jumlah kasus kekerasan pada anak yang cukup banyak, untuk menanggulangi hal tersebut maka pemerintah Kota Semarang menjalanan kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan. Tujuan dari Penelitian ini adalah mengevaluasi dan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut dan kendala yang dihadapi dengan memperhatikan aspek-aspek: kelembagaan, pembiayaan, penyelenggaraan perlindungan, kerjasama dan kemitraan, pembinaan dan pengawasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Teknik penentuan informan yang digunakan adalah teknik purposive sampling dan snowball sampling dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dan interpretasi data menggunakan teknik analisis data penelitian kualitatif dengan teknik validitas data triangulasi sumber. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Kota Semarang sudah dilakukan dengan baik namun masih kurang optimal karena adanya beberapa kendala diantaranya kurangnya sumberdaya manusia, keterbatasan anggaran, partisipasi masyarkat yang masih kurang, stigma negatif dari masyarakat, sulitnya mendapatkan sekolah bagi korban kekerasan, dan pengawasan yang tidak periodik. Saran yang dapat diberikan adalah: penambahan jumlah anggota lembaga, pemerintah harus lebih tegas terhadap perusahaan untuk melakukan CSR, perlu adanya kegiatan pencegahan diluar pendidikan formal, perlu adanya peningkatan kegiatan pemantauan, perlu adanya tindakan kooperatif dari pihak sekolah, dan peningkatan kegiatan sosialisasi.]]>
<![CDATA[KUALITAS PELAYANAN TRANSPORTASI TRANS SEMARANG KORIDOR VI RUTE UNDIP-UNNES DI KOTA SEMARANG ]]>
<![CDATA[Anita Rahayu]]>;
<![CDATA[Nina Widowati]]>
<![CDATA[ Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 1 Tahun 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (359.991 KB)
|
DOI: 10.14710/jppmr.v9i1.26193
<![CDATA[ABSTRACT Semarang City is a metropolitan city which is the capital of Central Java Province. The metropolitan city is synonymous with high vehicle volumes which results in a high level of traffic congestion at several points, to overcome the congestion problem, public transportation is needed, one of which is the Trans Semarang Bus Rapid Transit (BRT). This study shows the quality of Trans Semarang BRT services in corridor IV, because the corridor is a corridor that is specialized in passing two universities and also a corridor that passes through an extreme route. Data analysis method used in this study is to use qualitative methods by incidental sampling and purposive sampling. Data collection techniques used were observation, interviews and documentation. The location of the research is in Corridor VI. In this study, using 9 characteristics of L.A. Schumer to describe the quality of transportation services. These characteristics are Speed, Safety, Capacity, Frequency, Regularity, Comprehensiveness, Responsibility, Cost Acceptable, Comfort, and inhibiting and driving factors of service quality. Based on the research results, there are 4 characteristics that have not been fulfilled. Characteristics that have not been fulfilled are Speed, Capacity Frequency, and Comfort. The inhibiting factor that needs attention is the lack of service facilities in corridor VI.]]>
