cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of Public Policy and Management Review
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Jurnal Ilmu Administrasi Publik diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Arjuna Subject : -
Articles 1,722 Documents
POLICY IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT AFFAIRS DIVISION OF HIGH SCHOOL/VOCATIONAL HIGH SCHOOL SECONDARY EDUCATION IN BEKASI CITY WEST JAVA PROVINCE Ridwan Maulana; Tri Yuniningsih
Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 1 Tahun 2020
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (329.392 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v9i1.26380

Abstract

ABSTRACT The authority of secondary education of High School/Vocational High School in the Regency/city today has turned into the authority of the provincial government. The aims of this research was to analyze the policy implementation of government affairs division of high school/vocational high school secondary education In Bekasi City, West Java Province. This research also identifying and analyzing the determining factors of the success of this policy. The theory used in this research is Merille's. S. Grindle implementation theory consist of Content of policy and Context of policy. The data collection techniques used in this research was observation, interviews, and documentation. The Informant selection of this research was using purposive sampling technique. The results showed that the policy implementation of the government affairs division secondary education has not run optimally. The availability of resources used is limited and the absence of a breakthrough education program that is in accordance with the expectations of society makes this policy has not been able to produce meaningful benefits for the school, teachers, students, nor for the parents of students. The determining factor of the success of this policy implementation are: the type of benefits, degrees of change, location, decision making, resources used, and as well as the strategy of the actors involved. The advice provided is governor need to make a local regulations or rules of the governor that concern about the allocation of budgets for education, the welfare of honorary teachers, as well as the limitation of tuition fees for parents of students.
ANALISIS KONTEKS KEBIJAKAN PENGGUNAAN ALAT TANGKAP RAMAH LINGKUNGAN (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT NELAYAN TAMBAKLOROK KELURAHAN TANJUNGMAS KOTA SEMARANG) Dien Riski Ghaisani; Retno Sunu Astuti
Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 1 Tahun 2020
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (267.635 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v9i1.26348

Abstract

Abstrak Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2012 tentang perikanan mengatur bahwa, setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan/pembudidayaan ikan dengan alat yang dapat merusak ekosistem laut, namun 72,5% dari nelayan di Desa Tambaklorok masih mnggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana konteks kebijakan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan di Desa Tambaklorok yang akan dilihat dari kinerja implementasinya dan faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan subyek penelitian (1) Kelompok Jabatan Fungsional I Dinas Perikanan Kota Semarang, (2) Kelompok Jabatan Fungsional II Dinas Perikanan Kota Semarang, (3) Ketua forum KUB Tambaklorok, (4) Koordinator lapangan Tambaklorok, (5)Ketua koperasi Tambaklorok, dan (6) Masyarakat nelayan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi partisipasn,wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasilnya, implementasi kebijakan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan di Desa Tambaklorok masih kurang maksimal, adapun factor yang mempengaruhinya adalah karakter lembaga dan penguasa juga kepatuhan dan daya tanggap yang sudah baik, namun dari faktor kondisi sosial dan ekonomi masih kurang.
SURVEI KUALITAS LAYANAN APLIKASI SISTEM ADMINISTRASI KENDARAAN PAJAK ONLINE (SAKPOLE) JAWA TENGAH DI KOTA SEMARANG Lintang Febi Usmani; Amni Zarkasyi Rahman
Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 2 Tahun 2020
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (476.232 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v9i2.27361

Abstract

Salah satu cara pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam bidang pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuat sebuah aplikasi berbasis android. Aplikasi tersebut bernama Sakpole atau singkatan dari Sistem Administrasi Kendaraan Pajak Online. Tujuan diciptakannya aplikasi Sakpole untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan di Jawa Tengah serta terhindar dari denda keterlambatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui nilai kualitas layanan aplikasi Sakpole di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan teori D&M Information Succes Model milik DeLone & McLean yang terdiri dari kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, kepuasan, penggunaan dan manfaat. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Populasi penelitian ini adalah seluruh pengguna aplikasi Sakpole di Kota Semarang dengan 93 responden menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan kualitas sistem mendapat nilai 82.53 dengan kategori baik, kualitas informasi 80.24 mendapat nilai dengan kategori baik, kualitas layanan mendapat nilai 83.47 dengan kategori baik, kepuasan 80.78 mendapat nilai dengan kategori baik, manfaat mendapat nilai 80.31 dengan kategori baik. Hasil keseluruhan menunjukkan bahwa kualitas aplikasi SAKPOLE mendapat nilai 81.3. Nilai tersebut menunjukkan bahwa aplikasi Sakpole berkualitas Baik. Kata Kunci : Aplikasi, Sakpole, Kualitas, Layanan Abstract
THE IMPLEMENTATION OF BILLBOARD ARRANGEMENT POLICY AT SEMARANG CITY Gutami, Gabrela Dhina; Lituhayu, Dyah
Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 1 Tahun 2020
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (104.625 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v9i1.26144

Abstract

ABSTRACT The rapid growth of population in Semarang City is the main target of entrepreneurs to promote goods and services by using billboard as a promotional media. The problem of organizing billboards in Semarang City is the number of billboards installed illegally, thus damaging the visual quality of the city. One of the efforts is the implementation of supervision in billboard arrangement conduct by the Departement of Spatial Planning (Distaru) Semarang City. The purpose of this research is to describe how the implementation of supervision carried out by the implementers based on the regulations, then to identifying the factors that affect the implementation of supervision policies in billboards arrangement. This research uses descriptive qualitative research method with data collecting technique through interview, observation, and documentation. The results showed that Dinas Spatial Planning Semarang City had tried to implement the policy, even supervision of the implementation of the billboards as an effort to arrangement the billboards had been carried out according to the procedure, but the criteria for the location of the billboard placement stipulating that the billboards could only be posted on private land were considered difficult for the billboard organizers. In this implementation of arrangement billboard policy, there are still many obstacles, such as: 1) Lack of human and financial resources; 2) Lack of public awareness; 3)Lack of coordinating between the implementing agencies with the target group; and 4) Lack of socialization. Suggestions that can be given are to increase the amount of human and financial resources, improve coordinating between implementing agencies and the target group, and reinforce sanctions against violators in organizing billboards.
EVALUASI PROGRAM KESELAMATAN IBU DAN ANAK DALAM ANTINATAL CARE DAN NIFAS DI PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN KOTA SEMARANG Barus, Dena Arianti Br; Widowati, Nina
Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 2 Tahun 2020
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (472.203 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v9i2.27352

Abstract

Program Antinatal Care dan Nifas adalah Program Nasional yang berfokus dalam melayani ibu hamil dan ibu yang baru melahirkan, agar mampu menjalani kehamilan dengan sehat dan bersalin dengan selamat. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis hasil dari keberhasilan pelaksanaan program Antinatal Care (ANC) dan Nifas di Puskesmas Tlogosari Wetan. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriftif, melalui wawancara kepada informan yang dipilih berdasarkan teknik Purposive. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa program Antinatal Care dan Nifas belum dapat dikatakan berhasil. Hal tersebut dibuktikan dengan kurang efektifnya pemberian konseling pada ibu hamil dan ibu nifas, kurang efektifnya penulisan simpus sehingga belum terwujudnya pelaksanaan program Antenatal Care dan Nifas yang komperhensif dan berkualitas, belum cukup mampu menghilangkan Missed Opportunity hal ini terjadi karena kurang cukupnya fasilitas dan waktu pemeriksaan sehingga masih adanya Missed Opportunity, belum meratanya pengetahuan ibu terhadap program Antinatal Care dan Nifas dan kurangnya sosialisasi program kepada setiap daerah di Tlogosari Wetan, adapun saran dari peneliti yaitu meningkatkan efektifitas dengan cara pemaksimalan kualitas sumber daya manusia yang ada, memaksimalkan tenaga magang dan melaksanakan pelatihan penanganan ibu dalam masa Antintal Care dan Nifas, meningkatakan kecukupan dengan pemaksimalan sarana dan prasarana, serta mengadakan sosialisasi dan membuat poster pentingnya program Antinatal Care dan Nifa di ruang publik.
ANALISIS KESESUAIAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN SUKOHARJO Pri Agustinah; Retno Sunu Astuti
Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 1 Tahun 2020
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (196.297 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v9i1.26410

Abstract

Abstract Health insurance program for people with disabilities is a solution to solve problems faced by people with disabilities. Because they are vulnerable to disease and health costs are quite high with their low income. In the implementation, it was seen that there was a discrepancy in the recipient of the program, which should have been all covered, but in reality there were still persons with disabilities who had not received health insurance. The purpose of this study is to analyze the suitability of the program for disability in terms of benefits, and to know the obstacles in implementing the program. The research method uses descriptive qualitative methods and data collection techniques using informants taken purposively. Data analysis using the Triangulation Method. The results showed that the suitability of the program with the target group showed positive results in accordance with the needs of persons with disabilities, while the suitability of the program with the implementing organization showed less than optimal due to incomplete data collection and the suitability of the target group with the implementing organization showed the same thing, the conditions set still unclear. Constraints for implementing the program are still lacking in human resources and clarity of administrative procedures. The advice given by researchers is that the Social Service needs to improve the quality and quantity of human resources and evaluate the health insurance program for people with disabilities.
IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION NUMBER 3 OF 2016 CONCERNING WASTE MANAGEMENT IN BATANG REGENCY (CASE STUDY OF THE FINAL RANDU KUNING TEGALSARI REGENCY IN BATANG REGENCY) Aditya Bryan Darmasaputra; Dyah Hariani
Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 1 Tahun 2020
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (326.324 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v9i1.26372

Abstract

ABSTRACT Waste in Tegalsari's Randu Kuning TPA is increasing every year. The more problems there are, the more garbage problems that continue to grow. The purpose of this research is to study and analyze the implementation of Regional Regulation No. 3 of 2016 in waste management in the Randu Kuning TPA, Tegalsari Batang Regency and the supporting and inhibiting factors that apply waste management in the Rals Kuning Tegal Tegalsari Batang Regency. The method used in this study uses a qualitative descriptive type. The analysis technique used is qualitative analysis. The results of the study stating the approval of Perda policy No. 3 of 2016 related to waste management in Tegalsari Randu Kuning TPA Batang Regency viewed from S. Grindle implementation theory, namely the contents of the policy of group interests, types of benefits, gender, choices to be sought, according to needs, Policy implementation, and resources used) and the policy environment (authority, interests and strategies of the actors involved, priority institutions and authorities, and the level of difficulty and response of implementers) of the phenomenon concluded as the implementation of Perda policy No. 3 Year 2016 concerning Waste Management in Tegalari Randu Kuning TPA Batang District cannot be approved with the aim and benefits of the local regulation not yet being approved by the community and implementing the policy. Constraints in the implementation of Perda policy No. 3 of 2016 concerning Waste Management in Tegalsari Randu Kuning TPA Batang Regency include socialization by related institutions or offices, improving facilities and infrastructure, staff supporting offer solutions in improving waste in TPA, hoping the community cares, officers TPA has difficulty finding garbage buyers, and the lack of strict punishment for violators of local regulations
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN DESA WISATA MENARI DUSUN TANON DESA NGRAWAN KECAMATAN GETASAN KABUPATEN SEMARANG Octaviana, Rica; Warsono, Hardi
Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 1 Tahun 2020
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (137.644 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v9i1.26199

Abstract

Abstract The existence of community empowerment in the Menari Tourism Village was an initiation by the local community and there is no support from the government and even Pokdarwis was an independent formation of the community. This is not suitable with Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government article 12 paragraph 2 which states that one of the mandatory non-basic government affairs is the implementation of community empowerment. This study aims to analyze the efforts of community empowerment conducted by Menari Village’s Pokdarwis and the factors that influence it. The method used is a qualitative method with data collection techniques, namely interviews and literature study, data validity using triangulation techniques. The results showed that the effort to empower the community was not only carried out by Pokdarwis but there were also other parties involved. The parties involved included: Ngrawan Village Government, Tourism Office, Astra Company, and Sultan Agung University. Community empowerment efforts undertaken by these parties include the development of human resources; the development of the Dancing Village through marketing and partnership relations; and management of the physical environment. Supporting factors: a massive initiator's invitation, people's enthusiasm for change, the concept of local wisdom, and a willingness to explore. Inhibiting factors: quality of human resources, lack of government support, and jealousy of other hamlets. The recommendation that can be given in this study is that the government can legalize the Menari Village’s Pokdarwis so that its tasks and functions can be maximized properly
IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG BUDAYA PEMERINTAHAN “SATRIYA” DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Nurhadi, Ilham Muktiaji; Suryaningsih, Margaretha
Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 2 Tahun 2020
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (523.853 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v9i2.27357

Abstract

Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal sebagai wilayah yang berbudaya dengan jargon "Jogja Kota Budaya". Budaya yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta hendaknya dapat pula diterapkan dalam ruang birokrasi, lebih tepatnya di diri masing-masing ASN. Terdapat kebijakan mengenai budaya pemerintahan yang mengatur tentang perilaku ASN di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini meneliti tentang Kebijakan di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Budaya Pemerintahan “Satriya”, yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui proses implementasi serta menganalisis faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan budaya "Satriya di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Teori yang digunakan adalah teori implementasi Merille. S. Grindle dengan Content of policy dan Context of policy . Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan teknik Purposive Sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan budaya Satriya belum berjalan secara optimal. Inti dari implementasi kebijakan tersebut yang menyasar ASN agar memiliki perilaku Satriya belum dapat terwujudkan secara maksimal. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan budaya Satriya ini adalah jenis manfaat, derajat perubahan yang dinginkan, letak, pengambilan keputusan, dan serta tingkat kepatuhan dari pelaksana kebijakan. Saran yang diberikan yaitu perlunya mengoptimalkan implementasi kebijakan agar sasaran kebijakan yakni ASN dapat memiliki budaya Satriya guna meningkatkan kinerja dan berujung pada terwujudnya Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG INISIASI MENYUSU DINI DAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF (Studi Kasus Puskesmas Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang) Juwitaningrum, Nanda Kartika; Hariani, Dyah
Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 2 Tahun 2020
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (232.596 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v9i2.26929

Abstract

Pemerintah Kabupaten Semarang menerbitkan peraturan daerah Kabupaten Semarang nomor 5 tahun 2014 tentang inisiasi menyusu dini dan pemberian air susu ibu eksklusif untuk yakni memberikan perlindungan secara hukum dan kesempatan bagi bayi untuk mendapatkan hak dasar berupa ASI Eksklusif dan memberikan perlindungan secara hukum dan kesempatan bagi ibu untuk memberikan ASI kepada bayinya dimanapun berada, namun berdasarkan temuan peneliti, diketahui bahwa implementasi kebijakan tersebut belum berjalan efektif dan optimal.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi serta faktor pendukung sekaligus faktor penghambat dari peraturan daerah Kabupaten Semarang nomor 5 tahun 2014 tentang inisiasi menyusu dini dan pemberian air susu ibu eksklusif di Puskesmas Leyangan kecamatan ungaran timur. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitan, menunjukkan implementasi yang telah dilaksanakan belum optimal, disebabkan semua faktor yang ada seperti ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, hubungan antar organisasi, sikap pelaksana (disposisi implementor), dan kondisi sosial, ekonomi, politik menjadi penghambat bagi pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Semarang nomor 5 tahun 2014 tentang inisiasi menyusu dini dan pemberian air susu ibu eksklusif di Puskesmas Leyangan kecamatan ungaran timur.

Page 5 of 173 | Total Record : 1722


Filter by Year

2012 2025


Filter By Issues
All Issue Vol 1, No 1: Januari 2025 Vol 13, No 4: Oktober 2024 Vol 13, No 4: Oktober, AP Rembang 2024 Vol 13, No 3: Juli, Administrasi Pubik Rembang 2024 Vol 13, No 3: Juli 2024 Vol 13, No 2: April 2024 Vol 13, No 1: Januari 2024 Vol 12, No 4: Oktober 2023 Vol 12, No 3: Juli 2023 Vol 12, No 2: April 2023 Vol 12, No 1: Januari 2023 Vol 11, No 4: Oktober 2022 Vol 11, No 3: Juli 2022 Vol 11, No 2: April 2022 Vol 10, No 4: Oktober 2021 Vol 10, No 3: Juli 2021 Vol 10, No 2: April 2021 Vol 10, No 1 (2021): Januari Volume 9 Nomer 4 Tahun 2020 Volume 9 Nomer 3 Tahun 2020 Volume 9 Nomer 2 Tahun 2020 Volume 9 Nomer 1 Tahun 2020 Volume 8 Nomer 4 Tahun 2019 Volume 8, Nomer 3, Tahun 2019 Volume 8, Nomer 2, Tahun 2019 Volume 8, Nomer 1, Tahun 2019 Volume 7, Nomer 4, Tahun 2018 Volume 7, Nomer 3, Tahun 2018 Volume 7, Nomer 2, Tahun 2018 Volume 7, Nomer 1, Tahun 2018 Volume 6, Nomer 4, Tahun 2017 Volume 6, Nomer 3, Tahun 2017 Volume 6, Nomer 2, Tahun 2017 Volume 6, Nomer 1, Tahun 2017 Volume 5, Nomer 4, Tahun 2016 Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Volume 4, Nomor 3, Tahun 2015 Volume 4, Nomor 2, Tahun 2015 Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Volume 3, Nomor 4, Tahun 2014 Volume 3, Nomor 3, Tahun 2014 Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Volume 3, Nomor 1, Tahun 2014 Volume 2, Nomor 4, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013 Volume 1, Nomor 3, Tahun 2012 Volume 1, Nomor 2, Tahun 2012 Volume 1, Nomor 1, tahun 2012 Vol 11, No 1: Januari More Issue