Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Journal of Public Policy and Management Review

jppmr
Website

Published by Universitas Diponegoro

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Humanities, Art,

Arts Humanities

Jurnal Ilmu Administrasi Publik diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Arjuna Subject : -

Articles 1,722 Documents

2 3 4 5 6

SISTEM MANAJEMEN PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI LAPOR! KEMENDAGRI Jessica Valentina Satria; Budi Puspo Priyadi
Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 2 Tahun 2020
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Manajemen pengaduan berbasis teknologi menjadi jawaban dalam mewujudkan penanganan pengaduan yang lebih baik. LAPOR! Kemendagri hadir sebagai kanal aspirasi dan pengaduan berbasis online bagi masyarakat yang memiliki keluhan mengenai pelayanan publik di lingkungan Kemendagri yang terintegrasi dengan SP4N-LAPOR!.Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan pengaduan masyarakat melalui LAPOR! Kemendagri yang berada pada Pusat Penerangan, Kementerian Dalam Negeri. Upaya menjawab permasalahan dan tujuan penelitian dilakukan dengan menggunakan teori sistem dan dimensi manajemen komplain yang lebih mendalam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek input dalam pengelolaan pengaduan LAPOR! Kemendagri masih mengalami kekurangan pada aspek sumber daya manusia. Aspek proses dilaksanakan tidak secara individual melainkan hasil kerjasama pegawai dan seluruh komponen Kementerian Dalam Negeri dengan menjaga komunikasi sebagai kunci kesuksesan.Sosialisasi kejelasan LAPOR! Kemendagri belum dilaksanakan secara maksimal. Pada aspek output, program evaluasi dan monitoring penanganan pengaduan telah dilaksanakan secara rutin. Feedback yang didapatkan berasal dai fitur rating yang disediakan dalam sistem sedangkan dari pihak masyarakat telah merasakan perkembangan akan pelayanan pengaduan. Saran yang dapat diberikan adalah penambahan jumlah sumber daya manusia pada Sub Bidang Fasilitasi Pengaduan, sosialisasi secara lebih menyeluruh agar masyarakat mengetahui adanya LAPOR! Kemendagri, dan penempatan Admin LAPOR! Kemendagri oleh pegawai yang berkompeten dan teliti.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 19 TAHUN 2011 BAB VIII TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR TERKAIT DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BANYUMAS Bayu Irawan; Aufarul Marom
Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 1 Tahun 2020
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Pembangunan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mencapai keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan adanya prinsip otonomi daerah, daerah memiliki kewenangan untuk memanfaatkan potensi-potensi guna mening-katkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Retribusi pelayanan pasar menjadi salah satu sumber potensial yang dimanfaatkan daerah untuk menyumbang PAD. Didalam pemanfaatan potensi sudah pada tentu ada masalah dipelaksanaan kebijakan. Masalah kompleks yang terjadi di dalam pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan pasar antara lain : tidak patuhnya pelaksana terhadap aturan, realisasi pendapatan yang masih naik turun (fluktuatif), fasilitas yang masih kurang, dan pengelolaan pasar yang belum optimal. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 Bab VIII Ten-tang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Banyumas dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan retribusi pela-yanan pasar di Kabupaten Banyumas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode dekskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori untuk menganalisis data menggunakan Teori Im-plementasi Kebijakan Menurut Marilee S. Grindle. Hasil Penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar belum berjalan dengan baik karena pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan pasar masih ada beberapa poin yang belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 Bab VIII Tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Banyumas dinilai belum sesuai dengan teori Marilee S. Grindle karena ada beberapa indikator yang masih belum sesuai dengan dilapangan.

ANALISIS PERAN STAKEHOLDERS DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN ANGKA KEMATIAN IBU STUDI KASUS KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG Setiawan, Beny; Nurcahyanto, Herbasuki
Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 2 Tahun 2020
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Angka Kematian Ibu menjadi indikator keberhasilan pembangunan di sektor kesehatan. Tahun 2017 Kecamatan Pedurungan memiliki kasus kematian ibu tertinggi di Kota Semarang yakni enam kasus dan empat kasus pada tahun 2018. Melalui Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2015 tentang keselamatan ibu dan anak, Pemerintah Kota Semarang berupaya untuk menekan angka kematian ibu yang melibatkan berbagai stakeholders. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis peran stakeholders dalam implementasi kebijakan penanggulangan angka kematian ibu di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Metode Penilitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan stakeholder Kunci adalah Dinas Kesehatan Kota Semarang mempunyai peran sebagai policy creator, fasilitator, akselerator, dan koordinator. Stakeholders primer adalah Tenaga Kesehatan (Bidan) memiliki peran sebagai fasilitator, implementer, dan koordinator, IBI Kota Semarang, PKK Kecamatan Pedurungan dan FKK berperan sebagai fasilitator, implementator dan koordinator. Stakeholders Skunder terdiri dari Kecamatan, Kelurahan, RT, RW, keluarga, Institusi pendidikan dan Dunia Usaha yang masing-masing berperan sebagai fasilitator. Rekomendasi yang dapat diberikan yakni Dinas Kesehatan dapat menjadi pemimpin utama dan memastikan optimalnya peran untuk mensinergiskan seluruh stakeholders. Koordinasi dan komunikasi harus selalu diupayakan dan pelibatan stakeholders terutama petugas lapangan dalam setiap proses kegiatan termasuk penumbuhan komitmen disetiap pertemuan rutin. Kerjasama dengan pihak swasta atau organisasi peduli kesehatan juga perlu dilakukan untuk membantu mempercepat penanggulangan angka kematian ibu di sektor bantuan pendanaan atau tenaga.

THE PROCESS OF COMMUNITY EMPOWERMENT IN INTEGRATED WASTE MANAGEMENT IN THE PEDURUNGAN KIDUL VILLAGE SEMARANG CITY Anggraini, Fitri Febrina; Djumiarti, Titik
Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 1 Tahun 2020
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

ABSTRACT Integrated waste management in Pedurungan Kidul Village is an activity of community empowerment process in an effort to make waste management run optimally. This study aims to identify and analyze the process of community empowerment in integrated waste management in the Pedurungan Kidul Village, Semarang City. The research method used is a qualitative approach with technical taxonomic analysis. The data collection techniques are by observation, interview and documentation. The results showed that the process of community empowerment in integrated waste management in the Pedurungan Kidul Kelurahan of Semarang City through 3 processes that must be carried out include Awareness, Capacitance and Empowerment. Awareness Stage is by doing motivation. Where motivation activities in awareness activities are carried out by way of socializing, deliberation and coaching the importance of managing waste that can be of sale value. Then the capacity building step is done through mentoring. Guidance activities are carried out through training in utilization of organic and inorganic waste processing. Then the final process in empowerment is done by Enrichment, where the empowerment is done through a facilitator by providing resource assistance to actively participate in making handicrafts processed inorganic and organic waste. However, in the process of community empowerment in integrated waste management in the Semarang City Pedurungan Kidul Village there are still obstacles encountered in the process of awareness and capacity building, where the constraint in the awareness process is the lack of socialization regarding awareness of clean and healthy living. Then the obstacle in the capacity building stage is the lack of role of the Department of the Environment in providing training in waste management. The advice that can be given is to increase awareness about clean and healthy living awareness in waste disposal behavior and waste management and the local government is expected to further enhance its role and coordinate with other stakeholders.

COMMUNICATION OF PUBLIC POLICY IN IMPLEMENTING KAMPUNG TEMATIK PROGRAM IN REJOMULYO SUB-DISTRICT OF SEMARANG Reina Hapsari Ayuningtyas; Amni Zarkasyi Rahman
Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 1 Tahun 2020
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

ABSTRACT Regulation of Thematic Village program was formed to deal with poverty in the city of Semarang, but there are some problems related to communication interwoven among stakeholders in this implementation. This research aims to analyze the communication between stakeholders in implementing the policy of thematic village program in the Rejomulyo Semarang, This research will focused on Stakeholders Communication and implementation of the thematic village program in Rejomulyo Semarang. The method of research used is a qualitative descriptive approach with purposive sampling informant determination technique. The results of the study showed, communication conducted by the Government of Semarang in the form of socialization of thematic village planning followed by representatives of all kelurahan and sub-districts in Semarang, workshops and FGD, while PT PLN did direct communication by discussion on the CSR that will be implemented in Kampung Batik Rejomulyo village. Then the Polines academics is to offer assistance to the Chairman RW 002 by means of door to door and coordination meeting attended by some residents and local community figures. But in the implementation there are some obstacles include: the uncertainty of communication done by one of stakeholders in communicating the assistance that will be given to residents of Batik village that raises mis-interpretation, Then there was inconnection between the government and academics. Advice that can be given by researchers is: it is necessary to increase awareness between stakeholders in the cooperation of intensive communication between stakeholders in order to minimize understanding of the communication Performed by the stakeholders.

EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG Rafika Yolanita; Tri Yuniningsih
Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 2 Tahun 2020
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

The government has established a prospect family program as one of the poor handling efforts. However, the implementation of prospect family program in Gayamsari Sub-district of Semarang is still not able to run effectively because it is still found the area that has many receivers outside the household is very poor, high graduations capable, and high Percentage of funds that have not been extended. The purpose of this research is to analyse the effectiveness of the prospect family program in Gayamsari Sub-district of Semarang. The method used is a qualitative-descriptive approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. This study uses the theories of Makmur, Campbell, and Nugroho about the criteria of program effectiveness, that is the accuracy of the goals, the accuracy of the objectives, satisfaction with the program, and the accuracy of the implementer. The results of this study indicate that the effectiveness of the family expectation program in terms of targeting accuracy, goal accuracy, and program satisfaction has not been effective, because there are still obstacles in its implementation, while the accuracy of the implementers has been able to run well. This is influenced by inhibiting factors such as the absence of an MoU, the emergence of social jealousy, KPM behavior that does not carry out its obligations, excessive co-worker workload, and poor quality system. The recommendation is to improve the socialization of the program, create a memorandum of understanding that governs cooperation between stakeholders, increased employment of KPM obligations, the addition of escort personnel, and improve the system PKH reports. Keywords : effectiveness, prospect family program, pov

POLICY EVALUATION OF SEMARANG MAYOR REGULATION NUMBER 2 OF 2012 ARTICLE 3 AND ARTICLE 4 CONCERNING SEMARANG CITY TOURISM PROMOTION BOARD Fathya Mahesratri Maharani; Tri Yuniningsih
Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 1 Tahun 2020
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

ABSTRACT Tourism is a priority sector in Indonesia's development. In 2016, the city of Semarang was became city with the highest tourism index. Even so, tourism promotion in Semarang City isn’t optimal. In 2012 the Semarang City Government established the Semarang City Tourism Promotion Board (BP2KS) which is a government mandate in Mayor Regulation No. 2 of 2012 concerning the Tourism Promotion Board. The purpose of this study is to evaluate the policy of Mayor Regulation Number 2 of 2012 articles 3 and 4 concerning BP2KS through the evaluation criteria of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. This study uses a qualitative-descriptive approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that Semarang Mayor Regulation Number 2 of 2012 articles 3 and 4 concerning the main tasks and functions of BP2KS are not optimal. Based on the results of the evaluation, of the five tasks, BP2KS has not carried out efforts to increase foreign tourists, conduct research, as well as fundraising outside of government funding which although it has been done but has not been sustainable. BP2KS also has not yet carried out its functions as an optimal government partner. This is influenced by several inhibiting factors such as limited resources and the intensity of communication between BP2KS and the government that have not been carried out optimally. In this study, the authors suggest regular coordination between the government and BP2KS, increased involvement of BP2KS in tourism promotion, adequate comparative studies to see the effectiveness and efficiency of the ideal budget.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI KELURAHAN MANGUNHARJO KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG Rachma, Ika Nur; Widowati, Nina
Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 2 Tahun 2020
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) adalah program nasional di 271 kabupaten/kota di 34 propinsi yang menjadi â€œplatform kolaborasiâ€ atau basis penanganan permukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Program Kotaku bertujuan untuk membangun sistem yang terpadu dalammenangani permukiman kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah tentang program Kotaku di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tugu dan untuk mengetahui faktor pendorong maupun faktor penghambat yang terjadi dalam pelaksanaan program tersebut. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dilakukan dengan wawancara kepada informan yang dipilih berdasarkan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan Program Kotaku di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tugu sudah sesuai dengan Surat Edaran DJCK Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Kota Tanpa Kumuh tersebut dibuktikan dengan telah terlaksananya program mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, hingga keberlanjutan. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan program ini yaitu adanya kendala teknis ketika pelaksanaan program serta kurangnya kesadaran masyarakat terkait permasalahan sampah. Adapun saran dari peneliti yaitu meningkatan pembangunan jalan yang sempit, meningkatkan komunikasi kepada masyarakat, serta meningkatan sistem persampahan yang baik di Kelurahan Mangunharjo.

ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM TENAGA KERJA MANDIRI (TKM) DI KABUPATEN PURWAKARTA (Studi Kasus : Desa Taringgullandeuh Kecamatan Kiarapedes) Nurfauziah, Nisa Maulida; Nurcahyanto, Herbasuki
Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 2 Tahun 2020
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Tenaga Kerja Mandiri (TKM) program is a program to empower unemployed citizens by giving them entrepreneurship preparation, business fund, and regular assistance done by guidance staff. The method used in this paper is a descriptive qualitative method by using interviews, observation, and documentation to collect the data. The indicators to measure the effectiveness of this program are object accuracy, program socialization, goal completion, and educative monitor and control systems. The research result using those four factors shows the implementation of the Tenaga Kerja Mandiri (TKM) program has not been fully effective yet since there are still some obstacles during the process. Several factors support the effectiveness of this program, such as the high interest of Taringgullandeuh residents and also the excellent performance of the trainers. However, several factors also hamper the effectiveness of this program, such as the location of the village that is quite distant from the town center and the conservative residents, limited funding and infrastructure, lack of participation from the government in promoting the products, and the ineffectiveness role of the guidance staff. Therefore, the researcher offers several suggestions for the implementation of this program, such as the government need to be wiser in selecting the target of this program, be more active in promoting this program through various media, and promoting the products produced by the fostered community regularly. The government also needs to give a clear penalty to the guidance staff who do not provide effective assistance.

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENGATASI KENAKALAN REMAJA DI KABUPATEN TEGAL Elok Prihatin; Ida Hayu Dwimawanti
Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 2 Tahun 2020
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Fenomena Kenakalan remaja di Kabupaten Tegal yang terus meningkat setiap tahunnya merupakan masalah yang serius bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, karena berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia dan berdampak terhadap kondisi keamanan lingkungan di Kabupaten Tegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana proses kolaborasi yang dibangun dalam mengatasi masalah kenakalan remaja di Kabupaten Tegal serta mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kolaborasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan enam informan sebagai subjek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaboratif berjalan dengan cukup baik dengan melihat aspek dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil sementara. Namun, proses kolaboratif ini masih terdapat kendala dalam partisipasi masyarakat dan swasta yang kurang aktif dalam kolaborasi. Faktor pendukung dalam kolaborasi adalah kualitas SDM, ketersediaan infratruktur, insentif untuk berpartisipasi, sejarah kerjasama, dan ransparansi dalam kolaborasi. Sedangkan faktor penghambat yang ditemui adalah keterbatasan anggaran, kurangnya keterbukaan informasi publik, kurang intensifnya kegiatan sosialisasi, dan ketidaktersediaannya LPKS. Penulis menyarankan untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap aktivitas remaja serta mengoptimalkan peran keluarga dan sekolah dalam upaya pencegahan kenakalan remaja.

Page 4 of 173 | Total Record : 1722

2 3 4 5 6

Filter by Year

2012 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 1, No 1: Januari 2025 Vol 13, No 4: Oktober, AP Rembang 2024 Vol 13, No 4: Oktober 2024 Vol 13, No 3: Juli, Administrasi Pubik Rembang 2024 Vol 13, No 3: Juli 2024 Vol 13, No 2: April 2024 Vol 13, No 1: Januari 2024 Vol 12, No 4: Oktober 2023 Vol 12, No 3: Juli 2023 Vol 12, No 2: April 2023 Vol 12, No 1: Januari 2023 Vol 11, No 4: Oktober 2022 Vol 11, No 3: Juli 2022 Vol 11, No 2: April 2022 Vol 10, No 4: Oktober 2021 Vol 10, No 3: Juli 2021 Vol 10, No 2: April 2021 Vol 10, No 1 (2021): Januari Volume 9 Nomer 4 Tahun 2020 Volume 9 Nomer 3 Tahun 2020 Volume 9 Nomer 2 Tahun 2020 Volume 9 Nomer 1 Tahun 2020 Volume 8 Nomer 4 Tahun 2019 Volume 8, Nomer 3, Tahun 2019 Volume 8, Nomer 2, Tahun 2019 Volume 8, Nomer 1, Tahun 2019 Volume 7, Nomer 4, Tahun 2018 Volume 7, Nomer 3, Tahun 2018 Volume 7, Nomer 2, Tahun 2018 Volume 7, Nomer 1, Tahun 2018 Volume 6, Nomer 4, Tahun 2017 Volume 6, Nomer 3, Tahun 2017 Volume 6, Nomer 2, Tahun 2017 Volume 6, Nomer 1, Tahun 2017 Volume 5, Nomer 4, Tahun 2016 Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Volume 4, Nomor 3, Tahun 2015 Volume 4, Nomor 2, Tahun 2015 Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Volume 3, Nomor 4, Tahun 2014 Volume 3, Nomor 3, Tahun 2014 Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Volume 3, Nomor 1, Tahun 2014 Volume 2, Nomor 4, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013 Volume 1, Nomor 3, Tahun 2012 Volume 1, Nomor 2, Tahun 2012 Volume 1, Nomor 1, tahun 2012 Vol 11, No 1: Januari More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA