Garuda - Garba Rujukan Digital

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tidak Terlaksananya Manajemen Terpadu Balita Sakit di Puskesmas Sentani Kota Kabupaten Jayapura Tahun 2013 Agus Zainuri
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 3, No 3 (2014)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Background: According to Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) year 2010, the infant mortality rate per 1,000 live births was 36-41 and under five mortality rate per 1,000 live births was amounted at 62-64 . Based on the profile of Jayapura District Health Office in 2009 , the infant mortality rate per 1,000 live births was 12.99 and the maternal mortality rate per 1,000 live births was 6 and the prevalence of malnutrition among children under five years was 3.20 % . Based on the data collected from the regular reports done by Provincial Health Offices throughout Indonesia in the National Summit of Child Health Programs in 2010 , the number of health centers implementing integrated management of childhood illness (IMCI) until the end of 2009 was amounted to 51.55 % , but not all health centers were able to implement IMCI approach for various reasons , among others : lack of health personnel having trained IMCI; the health personnel has been trained but the infrastructure was not yet ready; lack of commitment or policy of the leadership of the health center , and others. Objective: The objectives of the research were to analyze further the factors affecting the implementation failure of Integrated Management of Childhood Illness ( IMCI ) in Sentani Health Center, Jayapura. Method: The research was qualitative method. The research population were the DHO officers and health center staff who have been involved in IMCI service, while the samples taken were 5 informants . The sampling technique was non- random purposive sampling. Result: The results showed that IMCI was not implemented in Sentani health centers due to the unbalance number of officers who deal with infants / toddlers; due to double jobs done by IMCI-trained personnel, the trained personnel were moved to different health centers; or the trained personnel continued their education. IMCI failed to be implemented in the health center was also due to the termination of procuring IMCI supporting facilities at Sentani health center by Jayapura District Health Office, and lack of quality of the facilities for handling infants / toddlers provided by Jayapura District Health Office . IMCI was failed to be implemented in the health center which is also caused by the absence of Sentani policy (implementation guidance and technical advice) regarding the implementation of IMCI in health centers . Others factor for IMCI not being implemented in Sentani health center was due to the limited funds from the local budget which could not support all activities of the organization of IMCI such as training , supervision and evaluation to the officers . Conclusion: IMCI in health centers Sentani is not implemented due to the factors of human resources, infrastructure , policies , budgets , officers’ habits, patient satisfaction towards the conventional methods (non IMCI), as well as the lack of supervision by District Health Office on the IMCI implementation in the health center. Latar belakang: Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2010, angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup adalah sebesar 36-41 dan angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup adalah sebesar 62-64. Berdasar profil Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura tahun 2009, angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup adalah sebesar 12,99 dan angka kematian ibu per 1000 kelahiran hidup adalah sebesar 6 serta prevalensi gizi kurang pada anak balita adalah 3,20%. Menurut data laporan rutin yang dihimpun dari Dinas Kesehatan Propinsi seluruh Indonesia melalui pertemuan nasional program kesehatan anak tahun 2010, jumlah Puskesmas yang melaksanakan MTBS hingga akhir tahun 2009 sebesar 51,55%, namun belum seluruh Puskesmas mampu menerapkan pendekatan MTBS karena berbagai sebab, antara lain : belum adanya tenaga kesehatan yang sudah terlatih MTBS, sudah ada tenaga kesehatan terlatih tetapi sarana dan prasarana belum siap, belum adanya komitmen atau kebijakan dari pimpinan Puskesmas, dan lain-lain. Tujuan: untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) di Puskesmas Sentani Kabupaten Jayapura Metode: adalah metode kualitatif. Populasi dalam penelitian adalah petugas Dinas Kesehatan Kabupaten dan petugas Puskesmas yang pernah terlibat dalam pelayanan MTBS, sedangkan sampel yang diambil adalah sebanyak 5 orang informan. Cara pengambilan sampel yang digunakan adalah Non random sampling dengan teknik purposive sample. Hasil: penelitian menunjukkan bahwa tidak terlaksananya MTBS di Puskesmas Sentani dikarenakan tidak seimbangnya jumlah petugas yang menangani bayi/balita sakit dikarenakan petugas terlatih MTBS melaksanakan tugas rangkap, petugas terlatih pindah tugas dan atau petugas terlatih melanjutkan pendidikan. Tidak terlaksananya MTBS di Puskesmas Sentani dikarenakan terhentinya pengadaan sarana penunjang pelaksanaan MTBS dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura kepada Puskesmas Sentani dan tidak berkualitasnya sarana/fasilitas penanganan bayi/balita yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura. Tidak terlaksananya MTBS di Puskesmas Sentani dikarenakan tidak adanya kebijakan (petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis) mengenai pelaksanaan MTBS di Puskesmas. Tidak terlaksananya MTBS di Puskesmas Sentani dikarenakan dana yang bersumber dari dana APBD tidak dapat menunjang seluruh kegiatan MTBS berupa penyelenggaraan pelatihan, supervisi hingga evaluasi terhadap petugas. Kesimpulan: MTBS di Puskesmas Sentani tidak terlaksana dikarenakan faktor SDM, sarana prasarana, kebijakan, anggaran, kebiasaan petugas, kepuasan pasien terhadap metode konvensional, serta terhentinya supervisi dari Dinas Kesehatan Kabupaten terhadap pelaksanaan MTBS di Puskesmas.

Analisis Pembiayaan Kesehatan Bersumber Pemerintah di Kota Serang Tahun 2014 – 2016 Estherlina Sitorus; Atik Nurwahyuni
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 6, No 3 (2017)
Publisher : Center for Health Policy and Management

ABSTRACTBackground:This study aims to obtain information about health financing based on sources and utilization of funds derived from the government in Serang City year 2014-2016, as well as commitment from the local government of Serang City towards health financing by using approach District Health Account (DHA. The results showed that the total budget for health financing funded by the government in Serang City from 2014-2016 has increased in 2014 amounting to Rp 61,759,128,963, in year 2015 it was amounting to Rp 77,302,110,763 and in year 2016 of Rp 88,278,652,111. The proportion of APBD Serang City in the Year 2014 was 6.02%, Year 2015 was 6.99% and Year 2016 was 7.79%. This shows the commitment of Serang City government to funding the health sector. From the perspective of Health financing by function, the largest percentage is health system governance functions and for curative services. From the perspective of the program, many is allocated for health system strengthening program 59,55% -67,43%. While from the perspective of budget, most is allocated for the operational expense (83.68% -93.57%). With limited resources while increasing health needs, it will require the efficient use of existing resources as well as the selection of effective health program activities, and the need to make health budgeting policy as the basis or reference of health budget planning in Serang City. Keywords: Health Financing, DHA, Health Expenditure ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang pembiayaan kesehatan berdasarkan sumber dan pemanfaatan dana yang berasal dari pemerintah di Kota Serang Tahun 2014- 2016, serta komitmen dari pemerintah Daerah Kota Serang terhadap pembiayaan kesehatannya dengan menggunakan pendekatan District Health Account (DHA). Hasil penelitian menunjukan bahwa total anggaran untuk pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah di Kota Serang dari Tahun 2014-2016 mengalami peningkatan yaitu pada Tahun 2014 sebesar Rp 61.759.128.963, Tahun 2015 sebesar Rp 77.302.110.763dan Tahun 2016 sebesar Rp 88.278.652.111. Jika dilihat dari persentase APBD Kota Serang pada Tahun 2014 sebesar 6,02%, Tahun 2015 sebesar 6,99% dan Tahun 2016 sebesar 7,79%. Hal ini menunjukan komitmen pemerintah Kota Serang terhadap pendanaan sektor kesehatannya. Pembiayaan kesehatan berdasarkan fungsi, persentase terbesar untuk fungsi tata kelola sistem kesehatan dan untuk pelayanankuratif. Berdasarkan program, banyak terealisasi untuk program penguatan Sistem kesehatan 59,55%-67,43%, berdasarkan mata anggaran, paling besar untuk belanja operasional (83,68%- 93,57%). Dengan sumber daya yang terbatas sedangkan kebutuhan kesehatan yang terus meningkat, maka diperlukan efisensi penggunaan sumber daya yang ada serta pemilihan program kegiatan kesehatan yang efektif, serta perlunya dibuat kebijakan penganggaran kesehatan sebagai dasar atau acuan perencanaan anggaran kesehatan di Kota Serang. Kata Kunci: Pembiayaan Kesehatan, DHA, Belanja Kesehatan

Implementasi Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) di Puskesmas Poasia Kota Kendari Ulfayani Ramsar; Laksono Trisnantoro; Likke Prawidya Putri
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 6, No 4 (2017)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Background: The Chronic Disease Management Program (Prolanis) is a system of health services and proactive approach, implemented in an integrated manner involving participants, health facilities and BPJS Health in order to maintain health for BPJS Health participants who suffer from chronic diseases to achieve optimal quality of life With the cost of effective and efficient health services. Prolanis program is to improve the quality of life of BPJS participants who suffer from chronic diseases, especially diabetes mellitus (DM) type II and hypertension. This prolanis is implemented by a government-owned first-level health facility (FKTP). Aims: to describe the influence of external factors, internal and individual character to the scope of implementation of prolanis program in kendari city. Method: The research type is descriptive research with qualitative method by using single case study design. Informants in this study are stakeholders who play a role in the Implementation of Chronic Disease Management Program (Prolanis) at Poasia Health Center of Kendari City which consists of 12 informants. The way data collection is done is by observation, in-depth interviews, and document review. This research was conducted in April-May 2017. It was analyzed with qualitative abalisa. Result: From the result of the research, it is obtained from the external influences in this case the health service fully supports the prolanis activity. On the internal factors obtained puskesmas poasia is good enough to carry out prolanis. And on the character factor of the invidu still the lack of knowledge and understanding of the health personnel involved in the implementation of prolanis. Conclusion: improving the knowledge and understanding of health personnel involved in the prolanis program.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepemilikan Jaminan Kesehatan Analisa Data SUSENAS 2013 Wan Aisyiah Baros
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 4, No 1 (2015)
Publisher : Center for Health Policy and Management

People need an assurance of the availability of health services and medical payments. Most of the people are aware of the occurrence of disease risk in the future, therefore, some of the people have insurance or social security either mandatory or voluntary. The purpose of this study to analyze the factors that affect the ownership of health insurance and the insurance scheme that are used, as well as the ability to pay for health insurance, using univariate analysis method and bivariate analysis. The data source is Susenas 2013. The results showed the factors that affect the ownership of health insurance such as age, gender, marital status, education and health complaints. Jamkesmas is the dominant health insurance scheme, followed by Jamkesda and JPK PNS/Veteran/ Retirement. Respondents who experienced health problems and accessed outpatient and inpatient care are respondents who have Jamkesmas health insurance. Ability to pay for health is Rp 37.391,- or Rp 119.264,- or Rp 20.401,- depending on the method of calculating health cost. These various types of calculation need further expert judgment. Masyarakat membutuhkan suatu kepastian akan tersedianya pelayanan kesehatan dan pembayaran kesehatan. Sebagian besar masyarakat sadar akan terjadinya risiko sakit dikemudian hari, oleh karenanya beberapa masyarakat mengikuti asuransi atau jaminan sosial baik bersifat wajib maupun sukarela. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa faktor-faktor yang mempenga- ruhi kepemilikan jaminan kesehatan dengan dan melihat gambaran tentang masyarakat yang belum terjamin asuransi, masyarakat Indonesia yang mengalami masalah kesehatan dan jaminan atau asuransi apa saja yang dimiliki untuk mengobati serta kemampuan membayar jaminan kesehatan dengan metode analisa univariat dan bivariat menggunakan data Susenas Tahun 2013. Hasil penelitian menunjukan faktor-faktor yang mempengaruhi kepemilikan jaminan kesehatan yaitu umur, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan dan keluhan kesehatan. Kepemilikan jaminan kesehatan Jamkesmas lebih mendominasi diikuti dengan Jamkesda dan JPK PNS/Veteran/ Pensiun. Responden yang mengalami keluhan kesehatan yang melakukan rawat jalan dan rawat inap adalah responden yang memiliki jaminan kesehatan Jamkesmas. Kemampuan membayar kesehatan adalah Rp37.391,00 atau Rp119.264,00 atau Rp20.401,00 dari berbagai macam jenis perhitungan tersebut dalam penetapannya perlu pertimbangan pakar.

Efektifitas Pembangunan Dua Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Seruyan Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Bahrun Abbas; Laksono Trisnantoro
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 3, No 1 (2014)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Background: In the current era of regional autonomy, local goverments have wider scope of authority in making their policies according to their capacities and their needs. To improve access to health care and equitable health service, the Goverment of Seruyan District made a policy to build two District Hospitals. This policy was made due to the area of Seruyan District that is very widespread. In its implementation, this policy has been confronted with many obstacles, among other is limited human resources and funding, and low utilization of health facilities and services by community. Objective: To determine the extent of utilization of the two hospitals and to determine the factors corresponding to the utilization of the two District Hospitals in Seruyan Districy. Metodhs: This study is a descriptive study with a qualitive approach supported by a quantitive approach. Hospital utilization data are obtained by examining the available data in both District Hospitals in Seruyan District and two other hospitals in the neighboring district, and also by interviewing some people in Seruyan District. Samples are determined using two stage cluster sampling. To further investigate the issue of hospital utilization, in-depth interviews are conducted both with people using the hospitals and with people not using the hospitals in Seruyan District. The data will be quantitatively analyzed and further explore qualitatively. Results: The result findings show that there is a correlation between the distances of home and hospital and seeking treatment at the hospital, there is a correlation between the means of transportation to the hospital and seeking treatment at the hospital, there is a correlation between travel time to the hospital and seeking treatment at the hospital, there is a correlation between the ease of transportation to the hospital and seeking treatment at the hospital, there is a correlation between cost of transportation to the hospital and seeking treatment at the hospital, there is no correlation between the expenses and seeking treatment at the hospital, and there is a correlation between people’s knowledge and seeking treatment at the hospital. Conclusion: In terms of its utilization and manpower, the construction of two hospitals in Seruyan District is ineffective. However, factors correlating with hospital utilization are distance, transportation, travel time, ease of transportation, transportation cost dan knowledge, and government should pay attention to these factors to improve utilization. Latar belakang: Dalam era otonomi daerah saat ini Pemerintah Daerah memiliki kewengan lebih luas dalam mengambil kebijakan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah. Untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan, pemerataan pelayanan kesehatan maka Pemerintah Kabupaten Seruyan membuat kebijakan pembangunan 2 RSUD. Kebijakan ini diambil mengingat sangat luasnya wilayah Kabupaten Seruyan. Dalam pelaksanaannya kebijakan ini menghadapi berbagai kendala diantaranya, keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan pembiayaan, serta masih rendahnya pemanfaatan sarana pelayanan kesehatan oleh masyarakat. Tujuan penelitian: Untuk mengetahui sejauh mana pemanfaatan 2 RSUD tersebut dan untuk mengetahui faktor- faktor yang berhubungan terhadap pemanfaatan 2 RSUD di Kabupaten Seruyan. Metode: Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif didukung kualitatif. Data pemanfaatan rumah sakit dilakukan dengan menelaah data yang ada di kedua rumah sakit di Kabupaten Seruyan dan 2 rumah sakit Kabupaten tetangga, serta melakukan wawancara terhadap masyarakat Kabupaten Seruyan. Sampel ditentukan dengan metode two stage cluster sampling. Untuk lebih mengetahui permasalahan pemanfaatan rumah sakit dilakukan wawancara mendalam kepada masyarakat yang memanfaatkan rumah sakit umum daerah di Kabupaten Seruyan dan yang tidak memanfaatkan. Data akan dianalisis secara kuantitatif dan diperdalam dengan kualitatif. Hasil: Ada hubungan antara jarak rumah dengan berobat ke rumah sakit, ada hubungan antara sarana transportasi dengan berobat ke rumah sakit, ada hubungan antara waktu tempuh dengan berobat ke rumah sakit, ada hubungan antara kemudahan transportasi dengan berobat ke rumah sakit, ada hubungan antara biaya transportasi dengan berobat ke rumah sakit, tidak ada hubungan antara biaya pengeluaran dengan berobat ke rumah sakit dan ada hubungan antara pengetahuan masyarakat dengan berobat ke rumah sakit. Kesimpulan: Pembangunan 2 RSUD di Kabupaten Seruyan tidak efektif apabila dilihat dari segi pemanfaatan dan ketenagaan. Faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan RSUD adalah jarak, sarana transportasi,waktu tempuh,kemudahan transportasi, biaya transportasi dan pengetahuan. Pemerintah perlu mengupayakan perbaikan dalam hal-hal di atas untuk meningkatkan utilisasi rumahsakit.

Evaluasi Pengelolaan Sampah di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan Fadhilah Rahman; Sarto Sarto; Susi Iravati
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 6, No 1 (2017)
Publisher : Center for Health Policy and Management

ABSTRACTBackground: The hospital was a health-care facility for public services, a gathering place for sick people or healthy people who allowed environmental pollution, health problems or may be spread of disease transmissions. The existence of health care facilities also can have negative impacts on the environment and surrounding communities, especially when the waste/garbage service facilities was not maintained properly. According to the annual report of the General Hospital of Hadji Boejasin Pelaihari in 2010, the number of patients has increased significantly which will also affect the amount of waste generated either medical waste or waste nonmedical.Objectives: To evaluate the existing waste management activities at the General Hospital of Hadji Boejasin Pelaihari.Methods: Descriptive research on qualitative and quantitative approach with the main objective to create an objective overview of waste management situation objectively. Data analysis was done by using annotations, all data/sources examined and evaluated together so that all of the findings in this study was combination of a different variety of information. Data analysis was performed by analysis of transcript questionnaires, followed by analysis of the observation checklist.Results: Waste management activities in the operational techniques were that phase segregation still existed on where medical waste contents mixed with a kind of other trash, garbage collected to inpatient, transporting medical waste and garbage nonmedical combined with three-wheel motorcycle to the polls, medical waste that was collected on the spot temporary shelter while nonmedical trash dumped into landfills. Cleaners who has not been trained about hospital waste management, as well as fixed procedures (SOP), did not exist in a guideline for the janitor on waste management.Conclusion:The waste management and disposal in General Hospital Hadji Boejasin has been in accordance with applicable regulations, so it required reformation to make better. Keywords: Pengelolaan sampah, RSUD ABSTRAKLatar Belakang: Rumah sakit merupakan sarana pelayanan kesehatan untuk pelayanan umum, tempat berkumpulnya orang sakit maupun orang sehat yang memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan atau dapat menjadi tempat penyebaran penularan penyakit. Adanya saranalayanan kesehatan juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar, terutama bila limbah/ sampah sarana layanan tersebut tidak dikelola dengan benar. Peningkatan jumlah pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari akan mempengaruhi jumlah timbulan sampah yang dihasilkan baik itu sampah medis maupun sampah nonmedis.Tujuan:Untuk mengevaluasi kegiatan pengelolaan sampah yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari.Metode: Jenis penelitian deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Analisa data dilakukan dengan teknik penjelasan. Data dievaluasi disajikan dengan narasi maupun dalam bentuk tabel. Selanjutnya dianalisa untuk mengetahui sejauhmana kesesuaian antara keadaan seharusnya dengan kenyataan yang didapat pada pengelolaan sampah yang ada di RSUD Hadji Boejasin.Hasil Penelitian: Kegiatan pengelolaan sampah pada teknik operasional yaitu tahap pemilahan masih ada tempat sampah medis yang isinya bercampur dengan jenis sampah lain, sampah dikumpulkan diantara ruang rawat inap, pengangkutan sampah medis dan sampah nonmedis digabung dengan menggunakan kendaraan roda tiga ke TPS, sampah medis dikumpulkan pada tempat penampungan sementara sedangkan sampah nonmedis dibuang ke tempat pembuangan akhir. Tenaga kebersihan yang ada belum pernah dilatih tentang pengelolaan sampah rumah sakit,begitu juga dengan prosedur tetap (SOP) yang merupakan pedoman bagi petugas kebersihan dalam pengelolaan sampah belum ada.Kesimpulan: Pengelolaan dan penanganan sampah yang ada di RSUD. Hadji Booejasin secara umum masih belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga masih perlu pembenahan yang lebih baik lagi. Kata kunci: Pengelolaan sampah, RSUD

Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Tingkat Partisipasi Ibu Balita untuk Menimbang Balita ke Posyandu di Wilayah Kerja Puskesmas Panjang Bandar Lampung Tahun 2010 Reihana Reihana; Artha Budi Susila Duarsa
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 5, No 2 (2016)
Publisher : Center for Health Policy and Management

ABSTRACTBackground: It’s very difficult to find malnourished children in the community because not all mothers are willing to bring their children to integrated service center (Posyandu). Posyandu is one of public facilities in the community to monitor the under five’nutritional status and prevent early nutritional problems. The coverage of under five weighted (D/S) and under five gained weight (N/D) in Bandar Lampung city by 2009 are 79% and 84.90% respectively. Since 2006 until 2009, at Panjang health center, the coverage of D/S show declined trend from 89.2% to 82.6% and still find 2 cases of malnourished children. The pupose of this research is to know the factors associated with the mothers’ participation rate to weigh their under five in Posyandu at Panjang Health Centers by 2010.Methods: This is a quantitative research using cross-sectional study design. The population in this research are all mothers having under five children who live in the area of Panjang Health Centers. The number of sample are 407. The research variables are mothers’ participation to bring their under five to Posyandu, mothers’ age, mother’s education, mother’s occupation, mother’s knowledge, the number of under five in the family, parity, age of under five, husbands’ education, motivation, family support, immunization status, home distance to Posyandu, service provider’s attendance. Data were analyzed by Multiple Logistic Regression prediction model, consisting of univariate, bivariate, and multivariate analysis. Results: The results of this research show that 54.8% mother participate actively to bring their under five in Posyandu. Results of statistical tests reveal that the most dominant factor to encourage mothers’ participation is the interaction among mothers’ knowledge and education OR 4.614 (CI: 3.249-6.551) after controlled variables, mothers’ education OR 0.340 (CI: 0.185-0.625), under five age OR 1.851 (CI: 1.053-3.255),motivation OR 1.037 (CI: 1037-2.780) and family support OR 2.542 (CI: 3.249-4.680).Suggestion: Based on the above research, researcher suggest comprehensive approach to increase Posyandu visit through engaging the team work in Posyandu, promotion and couselling to the mothers who lack of knowledge and education, lack of family support, having under five children and have low motivation. Key words: Integrated Service Center (Posyandu), Participation, Weighing, Under five years. ABSTRAKLatar Belakang: Kasus kurang gizi dan gizi buruk sulit ditemukan di masyarakat karena tidak semua ibu menimbang balitanya ke Posyandu. Posyandu merupakan sarana pelayanan kesehatan di masyarakat untuk memantau keadaan gizi balita dan membantu pencegahan secara dini masalah gizi. Di Kota Bandar Lampung tahun 2009 cakupan D/S dan Cakupan N/D pada balita baru mencapair 79% dan 84,90%. Data cakupan D/S di puskesmas Panjang tahun 2006 – 2009 menunjukkan trend yang menurun dari 89,2% menjadi 82,6% dan masih ditemukan 2 kasus gizi buruk. Tujuan Penelitian diketahuinya faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat partisipasi ibu balita untuk menimbang Balita ke Posyandu di wilayah kerja Puskesmas Panjang tahun 2010.Metodologi: Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain studi cross sectional. Populasi adalah ibu yang memiliki balita dan tinggal di wilayah kerja Puskesmas Panjang. Besar sampel sebanyak 407. Variabel penelitian adalah partisipasi ibu yang membawa balita ke Posyandu, umur ibu, pendidikan ibu, pekerjaan ibu, pengetahuan ibu, jumlah balita dalam keluarga, paritas, umur anak balita, pendidikan suami, motivasi, dukungan keluarga, status imunisasi, jarak rumah ke Posyandu, kehadiran Petugas. Data dianalisis dengan metode Regresi Logistik Ganda model prediksi, terdiri dari analisis univariat, bivariat, dan multivariate.Hasil: Hasil penelitian mendapatkan 54,8% ibu balita mempunyai partisipasi aktif menimbang balitanya. Hasil uji statistik menunjukkan faktor paling dominan pengaruhnya terhadap partisipasi ibu menimbang balita ke Posyandu adalah interaksi antara pengetahuan ibu dengan pendidikan ibu OR 4,614 (CI : 3,249 – 6,551) setelah dikontrol variabel, Pendidikan ibu OR 0,340 (CI : 0,185 - 0,625), umur balita OR 1,851 (CI : 1,053-3,255), motivasi OR 1,037 (CI : 1.037 - 2,780) dan dukungankeluarga OR 2,542 (CI : 3,249 - 4,680).Saran: Berdasarkan hasil tersebut, Peneliti menyarankan untuk dilakukan pendekatan konfrehensif dalam meningkatkan kunjungan Posyandu, melalui pengaktifan pokjanal, penyuluhan dan konseling pada ibu balita yang memiliki pengetahuan dan pendidikan rendah, tidak ada atau kurang dukungan keluarga, memiliki anak balita dan memiliki motivasi yang rendah. Kata Kunci: Posyandu, Partisipasi, Menimbang, Balita.

Kepuasan Pengguna Shita Dewi
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 5, No 1 (2016)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Selamat berjumpa kembali.Tahun 2016 telah tiba. Berbagai rencana ke depan telah kita persiapkan bersama. Tantangan belum usai, masih banyak yang harus dilakukan untuk membenahi sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Ini pekerjaan yang tidak akan pernah usai dan membutuhkan komitmen jangka panjang dari semua pihak. Semoga kita semua diberi kekuatan dan kebijaksanaan untuk menjalani hari-hari ke depan seraya kita berkontribusi terhadap pembangunan sistem kesehatan di Indonesia.Edisi JKKI kali ini masih merupakah edisi khusus kelanjutan dari seri-seri sebelumnya mengenai Jaminan Kesehatan Nasional. Edisi kali ini khususnya memuat hasil-hasil penelitian yang menyoroti mengenai kepuasan pengguna terhadap pelayanan di era JKN.Sebuah penelitian menyimpulkan bahwa tidak terjadi diskriminasi pelayanan terhadap pasien JKN terbukti dari tidak adanya perbedaan yang signifikan antara tingkat kepuasan pasien JKN dan pasien non JKN di sebuah rumahsakit. Ini adalah sesuatu hal yang positif dan perlu dipertahankan. Sebagaimana kita ketahui, di awal-awal pelaksanaan program jaminan kesehatan sosial serupa banyak penelitian mengindikasikan bahwa pasien merasa bahwa pela- yanan terhadap peserta jaminan kesehatan sosial mendapat perlakuan yang berbeda dari pasien lain (pasien yang membayar secara OOP atau asuransi lain). Jadi, tidak adanya diskriminasi pelayanan terhadap pasien JKN kali ini merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Namun, apakah ini berarti bahwa pasien JKN telah puas dengan pelayanan yang diterima? Penelitian di tiga provinsi di Sulawesi menyingkapkan bahwa kebanyakan pasien JKN ternyata belum puas dengan pelayanan yang diterimanya. Sebaliknya, sebuah penelitian di rumahsakit swasta di provinsi lain, juga di Sulawesi, menemukan bahwa kepuasan pasien JKN sangat tinggi, serta tidak ada perbedaan signifikan antara kepuasan pasien JKN dan pasien non JKN. Apa yang dapat kita simpulkan dari penelitian-penelitian ini?Kepuasan merupakan hasil dari proses evaluasi kognitif dan emosional secara individual pada satu periode waktu tertentu terhadap pelayanan yang diterimanya. Kepuasan pasien sangat bergantung pada banyak hal. Dalam konteks penelitian, kepuasan pasien biasanya diukur dari persepsi mereka terhadap mutu pelayanan, atau sering disebut ‘per- ceived quality’, yang biasanya dilihat dari berbagai dimensi mutu pelayanan. Jadi, apabila diperlukan, perbaikan pelayanan juga harus terjadi di berbagai dimensi ini secara simultan.Namun, dilihat dari gambaran besarnya, kita juga dapat menelusuri berbagai hal yang kemungkinan merupakan sumber dari ketidakpuasan. Sebuah penelitian mengenai pelaksanaan JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama di Jawa Tengah menunjuk- kan bahwa ada perbedaan ketersediaan pelayanan antara yang dijanjikan oleh kebijakan pemerintah dengan yang dapat disediakan oleh fasilitas kesehatan. Berarti ada masalah pada sisi ‘supply’. Apabila hal seperti ini dapat terjadi di sebuah provinsi besar di pulau Jawa, dapat kita bayangkan bahwa situasinya juga demikian di wilayah-wilayah lain di Indone- sia, bahkan mungkih lebih buruk khususnya di dae- rah-daerah yang lebih terpencil. Penelitian ini juga menyingkapkan belum memadainya informasi yang diterima oleh pasien sehingga sering menimbulkan kesalahpahaman. Berarti ada masalah pada sosiali- sasi pelayanan. Penelitian lain menyingkapkan bahwa kesulitan juga dapat muncul karena pasien sulit mengakses pelayanan rujukan yang jauh sementara biayanya tidak ditanggung.Selain masalah dengan kepuasan itu sendiri, penelitian lain menyoroti bahwa penanganan terha- dap keluhan juga belum optimal. Sebuah penelitian di puskesmas di Kalimantan menunjukkan bahwa pasien hanya memiliki saluran komunikasi satu arah untuk menyampaikan keluhan, namun tidak tersedia saluran komunikasi timbal balik. Artinya, manajemen pelayanan kesehatan tidak dapat memberikan um- pan balik kepada pasien tentang bagaimana keluhan tersebut ditanggapi, ditinjaklanjuti dan diselesaikan. Sudah waktunya setiap fasilitas kesehatan memiliki komunikasi dua arah dengan pasien dalam hal penanganan keluhan.Satu hal penting lain perlu pula diangkat. Mengukur kepuasan seharusnya tidak terbatas pada pengukuran kepuasan pasien. Sistem JKN memiliki konsumen internal yaitu para penyedia pelayanan. Menariknya, penelitian di tiga provinsi di Sulawesi juga menunjukkan bahwa ada ketidakpuasan dari para penyedia pelayanan di era JKN ini terkait kompensasi yang tidak sesuai dengan beban peker- jaan yang meningkat di era JKN serta beban ganda akibat kurangnya SDM.Masih ada PR besar untuk seluruh jajaran pelayanan kesehatan di tingkat pusat sampai di tingkat fasilitas kesehatan, di semua institusi terkait sampai ke level individu, untuk meningkatkan upaya dalam implementasi kebijakan jaminan kesehatan nasional, dan khususnya dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Dan kita juga tidak boleh melupakan kepuasan dari para penyedia pelayanan karena merekalah ujung tombak dari sistem JKN yang menentukan keberhasilan atau kejatuhannya.Selamat membaca. Shita DewiPusat Kebijakan dan Manajemen PelayananKesehatan FK UGM

EVALUASI KEBIJAKAN JAMINAN PERSALINAN DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012 Ummul Khair
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 2, No 3 (2013)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Background: The Ministry of Health made a breakthroughthrough delivery care scheme as one solution to reducing theMMR and IMR called Jampersal. This policy is a deliveryassurance scheme intended for all pregnant women and newmothers in Indonesia who are not covered by any insuranceyet. Delivery care assurance scheme consist prenatal care,postnatal care including family planning postpartum andnewborn care. This program also applied in the special regionof Yogyakarta as one of the program in improving the health ofmothers and children. During the implementation in Yogyakarta,the program still has some obstacles.Objective: This study aimed to evaluate the delivery careassurance policy in the province of Yogyakarta.Methods: The research design used case study design. Theresearch was conducted in the province of Yogyakarta. whichThe sampling technique used was stratified sampling. The unitof analysis in this study is the health districts / municipalities,general hospitals, health centers and private practice midwiveswho administer Jampersal. Data collected by in-depthinterviews.Results: The result of this research shows that there aremany problems in terms of input, process and output. In termsof input, the problems are related to human resources, financial,means and policy. In terms of process, the problems are relatedto socialization, regulations of patient, process of claiming,referral system and funding. In terms of output, the problem isrelated to overcrowding, patient refusal, and complains fromthe consumer.Conclusion: This program is a good program for reduction ofinfant and maternal mortality rates, but still needs someimprovement. Improvements are needed in terms ofstrengthening cross-sector coordination, socialization of theprogram should be optimized, stregthening the electronic-basedreferral system, strengthening the commitment and motivationof personnel and improvement of health infrastructures.Keywords: Delivery Care Assurance Policy, Policy Evaluation.

Benarkah puskesmas poned efektif? Christina Pernatun Kismoyo; Mubasysyir Hasanbasri; Mohammad Hakimi
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 1, No 2 (2012)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Basic emergency maternal care at public health center: are they effective Background: Every pregnancy and birth is a risky event; therefore, every pregnant woman and maternity must be located as close as possible to the basic emergency obstetric care. As a health care unit, near and reachable health centers are expected to provide basic emergency neonatal and obstetric care (PONED or EmOC in primary health level). In Bantul District, there are six PONED health centers. Health centers in their implementation need an evaluation to improve or maintain a mechanism to measure whether they are good or not good. This study aimed to determine the implementation of PONED in the health centers of Bantul District.Method: This was a qualitative descriptive study. The analysis unit was service providers such as doctors, midwives, nurses, laboratory and driver as well as the head of Bantul District Health Office. The research instrument was the researcher and the tools used were cameras, tape recorders, checklists and interview guides.Results: PONED health centers were viewed more as a routine work because the service provider had not been able to understand the purpose of a good service. Emergency obstetric and neonatal care had not been fully able to be served at six health centers. Sewon I Health Center was the only PONED health center with available support system, but the availability of the service such as tools, medicine and infrastructure had not yet fully available. This was because of the rare cases of obstetric and neonatal complications handled so that the drugs and equipment available were expired and damaged. Management of emergency obstetric and neonatal referral had not been going well according to the case; thus, early referral was frequently preferable.Conclusion: The management of PONED health center’s services was more on the bureaucracy not based on the setting of emergency obstetric and neonatal care, so that the orientation of service providers was seen as a routine job. Support from the government and incentives were still very influential on service providers’ work motivation. Keywords: evaluation, PONED health center, maternal mortality rateLatar belakang: Setiap kehamilan dan persalinan merupakan kejadian berisiko, oleh karena itu setiap ibu hamil dan bersalin harus berada sedekat mungkin dengan pelayanan obstetrik emergensi dasar. Unit pelayanan kesehatan yang dekat dan mampu terjangkau oleh masyarakat puskesmas diharapkan mampu memberikan pelayanan obstetrik neonatal emergensi dasar. Di Kabupaten Bantul ada 6 puskesmas mampu PONED. Puskesmas dalam pelaksanaannya perlu adanya suatu langkah evaluasi guna meningkatkan ataupun mempertahankan suatu mekanisme yang sudah baik atau kurang baik.Tujuannya adalah untuk melihat implementasi pelayanan puskesmas mampu kegawatdaruratan Obstetrik dan Neonatal Dasar (PONED) di Kabupaten Bantul.Metode: Penelitian diskriptif kualitatif dengan unit analisis adalah petugas (dokter, bidan, perawat, laboran dan sopir) serta kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri, alat yang digunakan kamera, tape recorder, daftar tilik, dan pedoman wawancara.Hasil: Puskesmas PONED lebih dipandang sebagai pekerjaan rutinitas karena provider pelayanan belum mampu memahami tujuan pelayanan dengan baik. Pelayanan kegawatdaruratan obstetrik dan neonatal belum seluruhnya dapat dilayani di 6 puskesmas hanya Sewon I. Sistem pendukung pelayanan PONED tersedia, namun ketersediaan pelayanan belum seluruhnya tersedia yakni; alat, obat dan infrastruktur. Hal ini karena jarangnya kasus komplikasi obstetri dan neonatus yang ditangani sehingga obat dan alat yang tersedia kadaluarsa serta rusak. Pengelolaan rujukan kasus kegawatdaruratan obstetri dan neonatal belum berjalan dengan baik sesuai dengan kasus, cenderung melakukan rujukan dini. Kesimpulan: Manajemen pelayanan puskesmas PONED lebih pada birokrasi belum berdasarkan pada setting pelayanan kegawatdaruratan obstetrik dan neonatal, sehingga orientasi petugas pelayanan dipandang sebagai pekerjaan rutinitas. Dukungan pemerintah dalam support insentif sangat berpengaruh pada motivasi kerja petugas pelayanan.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Shita Dewi

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
jkki.fk@ugm.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Shita Dewi

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official jkki.fk@ugm.ac.id

Editorial Address -

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Shita Dewi

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
jkki.fk@ugm.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA