cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Shita Dewi
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
jkki.fk@ugm.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia
Published by Universitas Gadjah Mada
ISSN : 2089 2624     EISSN : 2620 4703     DOI : -
Core Subject : Health,
Public Health
Arjuna Subject : -
Articles 436 Documents
 40   41   42   43   44 
Ageing Population Policy in Indonesia: A Narrative Review Mangunsong, Farma; Jirapramukpitak, Tawanchai; Hastuti, Sari
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 14, No 3 (2025): September
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.106962

Abstract

The percentage of elderly people in Indonesia has surpassed 10%, drawing attention to the specific needs of this demographic. While physical decline is a natural part of ageing, additional needs often emerge as individuals grow older. Ageing is associated with increased demand for healthcare services, financial instability, and a rising elderly dependency ratio. This study analyses elderly care policies in Indonesia, evaluates existing healthcare systems and social support, and compares them with models from several other countries. A narrative review approach was used, incorporating thematic analysis of literature, policy documents, research reports, and statistical reports. The study finds that although various initiatives have been implemented, their execution remains fragmented. Challenges are compounded by unintegrated healthcare services, limited infrastructure in remote areas, insufficient financial assistance, and the absence of a long-term care system. Compared to other countries with more integrated elderly healthcare services, Indonesia needs to improve support for this vulnerable group. The study recommends the development of an integrated national policy, improved access to financial assistance, strengthened community-based healthcare services, and long-term funding for elderly care. Further research is needed to assess the effectiveness of existing policies, the role of informal caregivers, and sustainable financing mechanisms to enhance elderly care systems in Indonesia.
Scheme of Government Policy in Accelerating COVID-19 Vaccination for Elderly Groups in Indonesia Vayed, Dodi Al; Suswanta, Suswanta; Istiqoh, Akhdiva Elfi
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 14, No 2 (2025): June
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.80184

Abstract

COVID-19 vaccination must be given to the elderly group (> 60 years) because it is at high risk of being infected with COVID-19 with a high mortality rate. This study aims to analyze the implementation of government policies in reducing the spread of COVID-19 through accelerating vaccines for the elderly ( elderly) in Indonesia, and this study used a qualitative research method. The data sources for this research were online news media and the Nvivo 12 plus application as software for data analysis. The results of the study showed that the factors causing the slow process of vaccination for the elderly were lack of socialization regarding COVID-19 vaccination, hoax news related to vaccination, limited access to vaccine services, and comorbidities or comorbidities for the elderly. Vaccination for the elderly group was carried out by classification. Tasks through the central Government were then handed over to the provincial Governor and district and city governments, according to the bureaucratic structure such as the UPTD puskesmas in every region in Indonesia.
Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Masalah Stunting di Kota Tangerang Aswara, Irwan Kurba; Nurlukman, Adie Dwiyanto; Sutisna, Agus; Hakim, Nurhakim
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 14, No 2 (2025): June
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.85691

Abstract

Stunting masih menjadi masalah serius di indonesia termasuk kota tangerang. Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi masalah stunting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah stunting di Kota Tangerang. Dalam penelitian ini, saya melakukan analisis terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan oleh pemerintah Kota Tangerang dalam upaya mengatasi masalah stunting. Metode penelitian yang digunakan meliputi studi dokumentasi dan analisis kebijakan, dengan mengumpulkan data dari dokumen kebijakan, laporan terkait, dan sumber informasi lainnya yang relevan. Sumber data saya dapatkan dari beberapa jurnal nasional dan juga wawancara di dinas kesehatan kota tangerang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Kota Tangerang dalam mengatasi masalah stunting telah memberikan langkah-langkah yang penting dalam upaya penanggulangan stunting. Namun, masih diperlukan upaya yang lebih besar untuk mengatasi tantangan yang ada dan memastikan keberlanjutan program-program penanggulangan stunting di masa depan.
Literature Review : Evaluasi Kebijakan Penurunan Kasus Stunting Permatasari, Rahmalia; Andarini, Desheila; Idris, Haerawati; Anggraini, Rini
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 14, No 2 (2025): June
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.90847

Abstract

Tingginya prevalensi kasus stunting di Indonesia yang berada pada urutan kedua menjadi suatu hal permasalahan yang harus ditemukan solusi untuk mengatasinya dengan membutuhkan banyak peran lintas sektor termasuk pemerintah untuk mengeluarkan suatu kebijakan guna menurunkan angka prevalensi stunting. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan pustaka dengan melakukan telaah terhadap beberapa jurnal terindeks nasional maupun internasional seperti Google Scholar, NCBI, dan Science Direct dengan rentang terbit jurnal pada tahun 2018-2023. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu dalam beberapa jurnal yang telah ditelaah sebagian besar adanya kekurangan dalam implementasi kegiatan pencegahan dan penanggulangan stunting, rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat mengenai pencegahan stunting, dan tidak adanya perubahan perilaku yang signifikan oleh masyaraka sehingga dapat disimpulkan bahwa evaluasi dalam suatu kebijakan Penurunan kasus gizi buruk stunting meliputi penilaian terhadap target yang telah dicapai seperti target penurunan tingkat kasus stunting, tingkat asupan gizi yang dikonsumsi dan target peningkatan akses pelayanan kesehatan. Dengan demikian, perlu adanya kehancuran dalam kebijakan penerapan demi terwujudnya penurunan kasus stunting.
Pengaruh Mandatory Spending Terhadap Jasa Pelayanan Kesehatan: Literature Review Khairunnisa, Nyayu Maharani; Andarini, Desheila; Idris, Haerawati; Anggraini, Rini
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 14, No 2 (2025): June
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.91049

Abstract

Kesehatan merupakan hak dasar bagi semua warga yang harus dijamin oleh negara, sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi, khususnya UUD RI 1945 Pasal 28H ayat (1). Pasal ini dengan tegas menyatakan bahwa setiap individu berhak untuk hidup sejahtera secara fisik dan mental, memiliki tempat tinggal, lingkungan hidup yang sehat, serta menerima layanan kesehatan yang memadai. Oleh karena itu terdapat Undang-undang Dasar yang Menyusun dan membahas tentang pembelanjaan wajib untuk Kesehatan. Metode yang digunakan dalam literatura review ini adalah menelaah beberapa jurnal yang telah terindeks nasional maupun internasional yang terpublish secara luas di Google Scholar, PubMed dan Science Direct dengan jangka umur jurnal dari 2016-2022. Hasil yang telah didapat dari literatur review ini ialah pembelanjaan anggaran kesehatan yang diatur pemerintah sangatlah berpengaruh dalam jasa pelayanan kesehatan, dari pembelanjaan obat, logistik, pembayaran tenaga kesehatan serta aspek pembelanjaan yang lainnya. Dengan ini UU Kesehatan no 17 tentang penghapusan mandatory spending di Indonesia bisa berdampak yang tidak orang ketahui kedepannya.
Factors Related to Community Participation in Independent JKN in Galang Subdistrict Deli Serdang District Harahap, Dwi Djulhid Ashari
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 14, No 4 (2025): December
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.109384

Abstract

The coverage of participation in the Jamiman Kesehatan Indonesia (JKN) indicates that 90.98% of the population in Galang has enrolled in the JKN program. However, there remains a gap of 7.02% to achieve the Universal Health Coverage (UHC) target of 98%. Preliminary surveys of the community not participating in JKN revealed several reasons for non-participation, including lack of information, economic constraints, a perception of being healthy, and dissatisfaction with services. This study aims to identify the factors associated with community participation in independent JKN in Galang District, Deli Serdang Regency. The research employs a quantitative method with a cross-sectional design. The study population includes all residents of Galang District, involving 101 respondents obtained through purposive sampling techniques. Keramat Gajah Village was purposively selected as the research location due to its lowest independent JKN participation rate (30.62%) among other villages. Bivariate analysis results indicate significant relationships between education (p<0.001), occupation (p=0.001), income (p<0.001), number of family members (p=0.004), knowledge (p<0.001), attitude (p<0.001), perception (p=0.008), and satisfaction with services (p=0.001). It is recommended that local governments, in collaboration with BPJS Kesehatan, formulate a subsidy program for near poor groups who do not fall into the PBI category but lack adequate financial capacity. This can be achieved through assistance with partial premium costs or flexible payment schemes to prevent the community from being trapped in a situation without national health insurance protection.

Page 44 of 44 | Total Record : 436

 40   41   42   43   44 

Filter by Year

2012 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 4 (2025): December Vol 14, No 3 (2025): September Vol 14, No 2 (2025): June Vol 14, No 1 (2025): March Vol 13, No 4 (2024): December Vol 13, No 3 (2024): September Vol 13, No 2 (2024): June Vol 13, No 1 (2024): March Vol 12, No 4 (2023): December Vol 12, No 3 (2023) Vol 12, No 2 (2023): June Vol 12, No 1 (2023) Vol 11, No 4 (2022) Vol 11, No 3 (2022): September Vol 11, No 3 (2022) Vol 11, No 2 (2022): June Vol 11, No 1 (2022): March Vol 10, No 4 (2021) Vol 10, No 3 (2021) Vol 10, No 3 (2021): Special Issues Vol 10, No 2 (2021) Vol 10, No 1 (2021) Vol 9, No 4 (2020) Vol 9, No 3 (2020) Vol 9, No 2 (2020) Vol 9, No 1 (2020) Vol 8, No 4 (2019) Vol 8, No 3 (2019) Vol 8, No 2 (2019) Vol 8, No 1 (2019) Vol 7, No 4 (2018) Vol 7, No 3 (2018) Vol 7, No 2 (2018) Vol 7, No 1 (2018) Vol 6, No 4 (2017) Vol 6, No 3 (2017) Vol 6, No 2 (2017) Vol 6, No 1 (2017) Vol 5, No 4 (2016) Vol 5, No 3 (2016) Vol 5, No 2 (2016) Vol 5, No 1 (2016) Vol 4, No 4 (2015) Vol 4, No 4 (2015) Vol 4, No 3 (2015) Vol 4, No 2 (2015) Vol 4, No 1 (2015) Vol 3, No 4 (2014) Vol 3, No 3 (2014) Vol 3, No 2 (2014) Vol 3, No 1 (2014) Vol 2, No 04 (2013) Vol 2, No 03 (2013) Vol 2, No 02 (2013) Vol 2, No 01 (2013) Vol 2, No 4 (2013): December Vol 2, No 4 (2013) Vol 2, No 3 (2013) Vol 2, No 2 (2013) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 01 (2012) Vol 1, No 4 (2012) Vol 1, No 3 (2012) Vol 1, No 2 (2012) Vol 1, No 1 (2012) More Issue