cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Shita Dewi
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
jkki.fk@ugm.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia
Published by Universitas Gadjah Mada
ISSN : 2089 2624     EISSN : 2620 4703     DOI : -
Core Subject : Health,
Public Health
Arjuna Subject : -
Articles 436 Documents
 20   21   22   23   24 
Analisis Implementasi Integrasi Layanan PPIA HIV ke Layanan Antenatal di Kota Depok 2017 Mira Miranti Puspitasari; Purnawan Junadi
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 7, No 2 (2018)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (834.377 KB) | DOI: 10.22146/jkki.36396

Abstract

Pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak (PPIA) pada ibu hamil merupakan kegiatan essensial  pada layanan antenatal, sehingga adanya integrasi akan lebih efektif untuk meningkatkan jangkauan ibu hamil melakukan skrining HIV yang bertujuan mencegah penularan secara vertikal dari ibu ke anak. Analisis Implementasi ditujukan untuk melihat pelaksanaan skrining HIV pada ibu hamil terintegrasi dalam layanan antenatal terpadu di Kota Depok 2017. Metode pada penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pegambilan data WM, FGD dan telaah dokumen.Hasil dari penelitian didapatkan aspek komunikasi berupa sosialisasi pedoman pelaksanaan kebijakan belum optimal terutama untuk layanan swasta. Dari sisi dana tidak dilakukannya  alokasi  anggaran spesifik program PPIA mempengaruhi implementasi, kewenangan petugas pelaksana sudah optimal,  belum tersedianya struktur birokrasi yaitu SOP dan fragmentasi untuk layanan terintegrasi, lingkungan sosial berupa dukungan masyarakat, layanan kesehatan swasta yang belum optimal dan masih adanya stigma negatif. Kesimpulan didapatkan bahwa implementasi integrasi layanan PPIA ke layanan antenatal belum optimal hal ini didukung konseling pra-tes dan pasca tes belum efektif, cakupan skrining HIV bumil masih rendah, mekanisme rujukan yang belum berjalan dengan baik dan proses pencatatan dan pelaporan serta monitoring evaluasi yang belum terintegrasi. Direkomendasikan melakukan pemetaan kegiatan yang  sudah dilakukan, membuat regulasi dan roadmap perencanaan kegiatan yang bertujuan untuk perluasan layanan dan dapat menggandeng sektor swasta.  Prevention of HIV transmission from mother to child (PMTCT) in pregnant women is an activity on antenatal services, the existence of integration would be more effective to increase coverage of pregnant women do HIV screening aimed at preventing contagion vertically from mother to child. Analysis of Implementation aimed to see the implementation of HIV screening of pregnant women integrated to antenatal care in Depok, 2017. Method is qualitative data develop techniques with WM, FGD and review documents. The result is socialization program policies especially for private service not optimal. A special budget allocation of PMTCT has not been made thus affecting the implementation, the Authority managing officers are already optimally, bureaucratic structure which consists of SOP and fragmentation of policy not available, the social environment in the form of community support, private health services that has not been optimized and still the existence of negative stigma. The conclusions obtained that the implementation of the Integration PMTCT to antenatal care has not been optimal this is supported counselling pre-test and post test has not been effective, HIV screening coverage bumil is still low, the referral mechanism has not been going well and the process of recording and reporting as well as monitoring evaluations that have not been integrated. Recommended doing mapping activities already done, making regulation and roadmap planning activities aimed at the expansion of the services and may be working with the private sector.
Analisis Persiapan Implementasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Indikator 8: Kesehatan Jiwa) di Kota Depok tahun 2018 Ernawati Roeslie
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 7, No 2 (2018)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (875.876 KB) | DOI: 10.22146/jkki.36222

Abstract

Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) adalah program prioritas Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas. Indikator 8: Kesehatan Jiwa belum mendapat perhatian khusus di Kota Depok, kasus Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mengalami peningkatan dari 3986 kasus pada tahun 2016 menjadi 5768 kasus pada tahun 2017, dimana kasus skizofrenia dan gangguan psikotik kronik lainnya mengalami kenaikan dari 1687 kasus pada 2016 menjadi 2342 kasus pada 2017. Analisis kesiapan implementasi PIS-PK (Indikator 8: Kesehatan Jiwa) di Kota Depok tahun 2018 merupakan tahapan penting sebagai penentu keberhasilan kinerja Pemerintah Daerah dalam bidang kesehatan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan implementasi program PIS-PK (Indikator 8: Kesehatan Jiwa)  di Kota Depok Tahun 2018 dilihat dari variabel komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi menggunakan Teori Edward III. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, Focus Grup Discussion (FGD) dan telaah dokumen. Hasil penelitian didapatkan kesiapan implementasi PIS-PK (Indikator 8: Kesehatan Jiwa) di Kota Depok berdasarkan 4 (empat) variabel implementasi menurut teori Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dinilai belum siap untuk dilaksanakan. Rekomendasi pada penelitian ini yaitu keberhasilan implementasi akan dicapai bila dilakukan perbaikan dari kekurangan, baik dari sisi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Di samping itu hambatan program yang ada bisa diatasi dengan tersedianya pendanaan yang cukup. Saran dari penelitian ini adalah agar meningkatkan pemberdayaan peran keluarga dan potensi masyarakat dengan metode pelatihan untuk peningkatan kesehatan jiwa dan mengurangi stigma di masyarakat.
Analisis Implementasi Program Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di PUSKESMAS Mampu PONED Kota Depok Tahun 2017 Dyan Handayani; Anhari Achadi
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 7, No 2 (2018)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (778.59 KB) | DOI: 10.22146/jkki.36405

Abstract

Pemanfaatan fasilitas kesehatan untuk pertolongan persalinan melalui Puskesmas Mampu PONED masih rendah dan menyebabkan keterlambatan penanganan kegawatdaruratan yang berdampak pada peningkatan AKI dan AKB. Kota Depok memiliki 7 Puskesmas Mampu PONED namun cakupan persalinan di PONED hanya 3,9% dari jumlah persalinan oleh tenaga kesehatan pada tahun 2016 dan berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan Kota Depok tahun 2016 -2021 akan menambah 4 Puskesmas Mampu PONED. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana langkah-langkah program PONED sudah dilaksanakan serta diketahuinya apa yang menjadi hambatan dalam implementasi program. Penelitian kualitatif dilakukan pada 7 Puskesmas mampu PONED Kota Depok  bulan Desember 2017 sampai Januari 2018. Informan berjumlah 38 orang terdiri dari pemangku kebijakan di level Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas PONED, bidan koordinator PONED serta bidan pelaksana PONED. Untuk mendapatkan hasil yang valid, peneliti melakukan triangulasi data dengan teknik WM FGD dan telaah dokumen yang berkaitan implementasi PONED.Hasil penelitian didapatkan unsur input sudah berjalan namun belum optimal, sumber daya manusia belum dipersiapkan dengan baik kuantitas maupun kualitasnya, belum tersedianya SOP diseluruh Puskesmas PONED. Unsur proses belum optimal, komunikasi belum efektif tentang tujuan kebijakan dari penentu kebijakan kepada pelaksana, pada aspek disposisi belum semua pemangku kebijakan memberikan sikap yang positif terhadap implementasi PONED, aspek birokrasi belum semua PONED memiliki struktur organisasi dan aspek lingkungan sosial belum berperannya lintas program dan lintas sektor dalam mendukung kegiatan. Unsur output belum optimal, belum dilakukan pengolahan dan analisa data hasil pelayanan dan belum adanya kegiatan monitoring dan evaluasi secara simultan. Kesimpulan didapatkan 2 Puskesmas mampu PONED sudah memenuhi 9 dari 10 indikator yang ditetapkan dalam analisis implementasi PONED, sedangkan 5 Puskesmas mampu PONED lainnya belum optimal. Rekomendasi perlu adanya alokasi dana untuk peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, refreshing program PONED kepada pelaksana dan lintas sektor, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelaksana kebijakan tentang implementasi PONED melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala agar menguatkan disposisi. 
Faktor-Faktor yang berhubungan dengan Pemanfaatan POSBINDU Penyakit Tidak Menular (PTM) di Wilayah Kerja PUSKESMAS Kecamatan Setia Budi Kota Jakarta Selatan Tahun 2018 Dwi Wigati Ratna Sari; Mieke Savitri
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 7, No 2 (2018)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (867.754 KB) | DOI: 10.22146/jkki.36849

Abstract

Masuknya Penyakit Tidak Menular sebagai salah satu target dalam Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, mengisyaratkan bahwa PTM secara global telah mendapatkan perhatian khusus yang menjadi prioritas nasional. Salah satu cara dalam program pengendalian PTM adalah melalui kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM. Puskesmas Kecamatan Setiabudi dalam menjalankan skrining melalui Posbindu PTM menerapkan Permenkes No.43 tahun 2016 tentang standar pelayanan minimal bidang kesehatan yaitu setiap warga usia 15-59 tahun mendapatkan skrining sesuai standar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan Posbindu PTM di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Setiabudi Tahun 2018. Desain penelitian ini adalah cross sectional dengan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini yaitu warga usia 15-59 tahun dengan sampel 145 orang. Analisis data penelitian ini menggunakan uji Chi Square dan uji Regresi Logistik Sederhana. Hasil penelitian adalah warga yang memanfaatkan Posbindu PTM sebanyak 57,9%. Variabel yang berhubungan dengan pemanfaatan Posbindu PTM adalah jenis kelamin (p=0,026) OR=2,856, pekerjaan (p=0,024) OR=2,382, pengetahuan (p=0,010) OR=2,553, akses ke Posbindu PTM (p=0,013) OR=2,748, ketersediaan sarana Posbindu PTM (p=0,012) OR=2,567, dukungan keluarga (p=0,037) OR=2,153, dukungan petugas kesehatan (p=0,004) OR=2,825, dukungan kader (p=0,000) OR=6,970, kebutuhan akan Posbindu PTM (p=0,035) OR=2,397. Variabel yang paling dominan adalah dukungan kader OR= 4,680 (95% CI 2,2-10,8). Kesimpulan penelitian ini adalah dukungan kader menjadi faktor yang paling dominan dalam pemanfaatan Posbindu PTM.
Analisis Kebijakan Pembiayaan TB di Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah Era JKN di Kota Samarinda Erwin Purwaningsih
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 7, No 2 (2018)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (844.247 KB) | DOI: 10.22146/jkki.35037

Abstract

Tuberkulosis adalah penyakit menular dengan jumlah kasus tertinggi di Samarinda pada tahun 2016. Segi pembiayaan terdapat gap antara anggaran kesehatan dinas kesehatan kota Samarinda yang berasal dari APBD kota Samarinda dengan jumlah dana program pemberantasan TB. Tujuan: Mengidentifikasi kebijakan pembiayaan TB di fasilitas kesehatan milik pemerintah di Kota Samarinda. Metode Penelitian: Studi kasus dengan wawancara mendalam dan review dokumen. Subjek penelitian berjumlah 16 orang berasal dari pihak legislatif, pihak eksekutif, penyedia pelayanan kesehatan dan pihak lintas sektoral. Hasil: Terdapat koordinasi antara dinas kesehatan dan BPJS kesehatan untuk penetapan standar fasilitas kesehatan primer dan fasilitas kesehatan rujukan yang dapat bekerjasama dengan BPJS Kesehatan tetapi tidak untuk pertukaran data pasien dan transparansi penggunaan dana klaim pasien TB. Dana JKN merupakan sumber dana terbesar yaitu 94,48% dan diperuntukkan untuk pembiayaan rawat jalan tingkat lanjut (RJTL) dan rawat inap tingkat lanjut (RITL) pada tahun 2015. Tingginya RJTL disebabkan karena kurang maksimalnya pelaksanaan rujukan parsial dan rujuk balik pasien TB antara fasilitas kesehatan primer dan rujukan. Kesimpulan: Pembiayaan TB di Kota Samarinda masih lebih banyak di fasilitas kesehatan rujukan dibandingkan fasilitas kesehatan primer.
EVALUASI PEMANFAATAN JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN ROTE NDAOPROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR MARIA ISABELA
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 7, No 3 (2018)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (170.606 KB) | DOI: 10.22146/jkki.6760

Abstract

Latar belakang: Jaminan pembiayaan persalinan disediakan bagi ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. Di Kabupaten Rote Ndao masih ada 492(28%) ibu yang melahirkan ditolong oleh non Nakes dan 598(27%) ibu melahirkan di rumah, ini mengakibatkan Jaminan Persalinan yang disediakan oleh pemerintah tidak digunakan/dimanfaatkan. Aksesibilitas pelayanan kesehatan merupakan faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan jaminan persalinan tersebut, seperti yang terjadi di Ghana bahwa ibu yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan membutuhkan lebih banyak waktu dan upaya untuk mencapai fasilitas kesehatan.Tujuan Penelitian: Tujuan Umum dalam penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pemanfaatan Jampersal di Kabupaten Rote Ndao. Sedangkan Tujuan khususnya adalah mengetahui hubungan antara aksesibilitas pelayanan kesehatan dengan pemanfaatan Jampersal dan faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi hubungan tersebut.Metode: Penelitian observasional analitik dengan rancangan cross sectional dan metode kuantitatif didukung dengan kualitatif. Sampel penelitian adalah ibu bersalin tahun 2013 di 6 wilayah Puskesmas di Kabupaten Rote Ndao. Penentuan sampel merupakan perpaduan dari rancangan proportional stratified random sampling dan simple random sampling. Analisis Data: Analisis kuantitatif yaitu univariat, bivariat dengan uji chi-square, serta multivariat dengan uji regresi logistik berganda dengan tingkat kemaknaan p<0,05 dan CI95%.  Analisis kualitatif untuk mendukung hasil kuantatif.Hasil : Analisis menunjukkan bahwa ada hubungan antara aksesibilitas pemanfaatan Jampersal dengan pemanfaatan Jampersal. Ibu yang memiliki aksesibilitas mudah berpeluang memanfaatkan Jampersal sebesar 8,45 kali dibandingkan dengan ibu yang memiliki aksesibilitas sulit setelah mengontrol tingkat pendidikan ibu dan status ANC.Kesimpulan    : Ibu yang memiliki aksesibilitas mudah berpeluang untuk memanfaatkan Jampersal dibandingkan ibu yang aksesibilitasnya sulit. Faktor lain yang turut berhubungan yaitu pendidikan ibu, status ANC, tingkat sosek dan pengetahuan ibu tetang Jampersal sedangkan kepemilikan askes/jamkes tidak berhubungan dengan pemanfaatan Jampersal. Kata Kunci: Evaluasi Jaminan Persalinan, Pemanfaatan Jampersal, AksesibilitasPelayanan Kesehatan. 
Dampak Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Terhadap Kinerja Keuangan Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan Rina Wahyu Wijayani
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 7, No 3 (2018)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.12090

Abstract

Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memberikan kemudahan masyarakat  dalam menikmati layanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah dan bertujuan mewujudkan Universal Health Coverage bagi seluruh rakyat Indonesia. JKN membawa perubahan sistem pembiayaan kesehatan dari Fee For Service Payment (FFS) menjadi Prospective Payment System (PPS) dengan sistem paket INA CBG’s. Ketakutan bahwa JKN merugikan Rumah Sakit tidak berlaku untuk  31 Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan. setelah implementasi JKN terjadi kenaikan pada pendapatan khususnya pendapatan layanan secara rata-rata pada 31 Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan. Terjadi penurunan yang drastis juga pada masa penagihan piutang. Likuiditas Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan sangat tinggi terlebih setelah JKN diimplementasikan. Likuiditas tinggi belum tentu baik karena dapat diartikan lemahnya manajemen kas.
Efektivitas Puskesmas Duren Sawit Sebagai Gatekeeper Penanganan Pasien Hipertensi Peserta JKN 2016 Ngabila Salama Rahman
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 7, No 3 (2018)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (163.983 KB) | DOI: 10.22146/jkki.18051

Abstract

Puskesmas Duren Sawit mengalami peningkatan kunjungan pasien hipertensi peserta JKN yang kemudian dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Tujuan penelitian untuk mengevaluasi efektivitas Puskesmas Duren Sawit sebagai gatekeeper dalam penanganan pasien hipertensi peserta JKN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam kepada petugas terkait dan FGD kepada pasien hipertensi. Kerangka pikir dasar penelitian dengan menganalisis unsur fasilitas kesehatan dan unsur pasien. Hasil penelitian menunjukkan puskesmas belum melakukan penanganan pasien JKN penderita hipertensi secara komprehensif. Hal ini ditunjukkan dengan belum adanya poliklinik khusus PTM, SOP khusus penanganan hipertensi, kurangnya promosi kesehatan terkait hipertensi di luar dan di dalam gedung, serta belum memanfaatkan sistem informasi manajemen dalam penanganannya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keputusan merujuk pasien didasari adanya komplikasi pasien, kurangnya ketersediaan obat, sarana pendukung yang kurang optimal, dan kurangnya promosi kesehatan. Diharapkan puskesmas dapat mengembangkan skema penanganan pasien hipertensi lebih komprehensif, BPJS kesehatan dapat memberikan reward kepada puskesmas bila melakukan penanganan penderita hipertensi secara kontinu, dan dinas kesehatan mampu berkomitmen untuk mengembangkan program KPLDH.
Kebijakan Kesehatan Berbasis Gugus Pulau (Studi kasus Kebijakan Rumah Tunggu di Kecamatan Selaru Tahun 2008/2009) Willy Jambor
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 7, No 3 (2018)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (182.663 KB) | DOI: 10.22146/jkki.38079

Abstract

Salah satu persoalan kesehatan masyarakat di wilayah kepulauan Maluku Tenggara Barat adalah tingginya angka kematian ibu dan bayi. Beberapa faktor penyebabnya antara lain letak geografis pulau-pulau, keterbatasan sarana transportasi, keterbatasan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan. Sejak dimekarkan tahun 1999 angka kematian tertinggi tercatat di tahun 2007 yakni 670 dari 100.000 kelahiran hidup sehingga belum dapat memenuhi target Indonesia Sehat tahun 2010 yaitu 150 dari 100.000 kelahiran hidup. Sementara angka kematian bayi adalah 74 kematian bayi per 2837 kelahiran hidup dimana belum dapat memenuhi target Indonesia Sehat yaitu 40 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup. Kebijakan kesehatan berbasis gugus pulau merupakan salah satu solusi untuk mengatasi persoalan kematian ibu hamil dan bayi yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan konsep kebijakan kesehatan berbasis gugus pulau dan penerapan kebijakan rumah tunggu bersalin sebagai pilot project konsep gugus pulau tahun 2008/2009 di Selaru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian adalah Kecamatan Selaru kabupaten Maluku Tenggara Barat yang merupakan pilot project kebijakan kesehatan berbasis gugus pulau tahun 2008/2009. Kebijakan kesehatan berbasis gugus pulau adalah pola pengelompokan pulau-pulau yang berdekatan menjadi satu wilayah/gugus yang saling terhubung dalam pelayanan kesehatan yang memadai menurut kemudahan transportasi maupun kecenderungan ekonomi. Kebijakan kesehatan berbasis gugus pulau berorientasi kepada kedekatan geografis, kedekatan sosial budaya serta kemandirian. Rumah tunggu bersalin adalah pilot project kebijakan kesehatan berbasis gugus pulau yang telah dilaksanakan tahun 2008/2009 di kecamatan Selaru dan dianggap berhasil.     
Analisis Impak Kebijakan Dokter Layanan Primer Mimi Sumiarsih; Wiku Adisamito
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 7, No 3 (2018)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (393.03 KB) | DOI: 10.22146/jkki.38210

Abstract

Belum optimalnya pengelolaan masalah kesehatan di pelayanan kesehatan tingkat primer menyebabkan tingginya angka rujukan ke rumah sakit. Hal ini berimplikasi terhadap pembengkakan biaya kesehatan yang harus ditanggung pemerintah melalui program JKN. Kehadiran kebijakan Dokter Layanan Primer yang ditetapkan pemerintah sebagai solusi  justru menyimpan  persoalan. Sejumlah pihak menolak dengan alasan tidak mengurai akar permasalahan, memboroskan anggaran, dan mengacaukan peran interprofesi kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis  penyusunan kebijakan DLP dan potensi impak yang ditimbulkan dari sisi politik, sosial, lingkungan, dan ekonomi. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk mengembangkan strategi kebijakan atau tindakan koreksi yang tepat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan proses penyusunan kebijakan yang  prematur dan penuh dinamika politik. Titik risiko kebijakan meliputi perbedaan dalam  identifikasi masalah, komunikasi tujuan kebijakan yang tidak baik,  persaingan  dalam pengembangan opsi kebijakan, alur penetapan kebijakan yang terbalik,  serta penyusunan strategi kebijakan dan konsultasi publik  yang tidak efektif  menghimpun dukungan penuh kebijakan. Penilaian analisis impak kebijakan memperlihatkan implikasi positif dan negatif yang berimbang diikaji dari sejumlah aspek.  Potensi manfaat kebijakan antara lain dari sisi perbaikan pendekatan pelayanan kesehatan, pencegahan keparahan penyakit, penghematan biaya kesehatan, kesejajaran kedudukan FKTP dalam sistem kesehatan, kepuasan masyarakat, dan efisiensi waktu kunjungan. Di sisi lain, DLP dapat memunculkan sejumlah kerugian seperti pertentangan legal, kecemburuan sosial, konflik horizontal antar tenaga, peningkatan biaya pemerintah maupun publik,  opportunity loss akibat  tambahan masa studi, dan peningkatan beban kerja dokter.  Oleh karena itu dinilai perlu untuk segera dilakukan evaluasi kebijakan DLP dengan mempertimbangkan opsi reformulasi, reorganisasi, dan terminasi kebijakan. Selain itu disarankan penguatan peran analis kebijakan dan peneliti  dalam mengkaji proses pengembangan kebijakan kesehatan di masa mendatang.  

Page 22 of 44 | Total Record : 436

 20   21   22   23   24 

Filter by Year

2012 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 4 (2025): December Vol 14, No 3 (2025): September Vol 14, No 2 (2025): June Vol 14, No 1 (2025): March Vol 13, No 4 (2024): December Vol 13, No 3 (2024): September Vol 13, No 2 (2024): June Vol 13, No 1 (2024): March Vol 12, No 4 (2023): December Vol 12, No 3 (2023) Vol 12, No 2 (2023): June Vol 12, No 1 (2023) Vol 11, No 4 (2022) Vol 11, No 3 (2022): September Vol 11, No 3 (2022) Vol 11, No 2 (2022): June Vol 11, No 1 (2022): March Vol 10, No 4 (2021) Vol 10, No 3 (2021): Special Issues Vol 10, No 3 (2021) Vol 10, No 2 (2021) Vol 10, No 1 (2021) Vol 9, No 4 (2020) Vol 9, No 3 (2020) Vol 9, No 2 (2020) Vol 9, No 1 (2020) Vol 8, No 4 (2019) Vol 8, No 3 (2019) Vol 8, No 2 (2019) Vol 8, No 1 (2019) Vol 7, No 4 (2018) Vol 7, No 3 (2018) Vol 7, No 2 (2018) Vol 7, No 1 (2018) Vol 6, No 4 (2017) Vol 6, No 3 (2017) Vol 6, No 2 (2017) Vol 6, No 1 (2017) Vol 5, No 4 (2016) Vol 5, No 3 (2016) Vol 5, No 2 (2016) Vol 5, No 1 (2016) Vol 4, No 4 (2015) Vol 4, No 4 (2015) Vol 4, No 3 (2015) Vol 4, No 2 (2015) Vol 4, No 1 (2015) Vol 3, No 4 (2014) Vol 3, No 3 (2014) Vol 3, No 2 (2014) Vol 3, No 1 (2014) Vol 2, No 04 (2013) Vol 2, No 03 (2013) Vol 2, No 02 (2013) Vol 2, No 01 (2013) Vol 2, No 4 (2013) Vol 2, No 4 (2013): December Vol 2, No 3 (2013) Vol 2, No 2 (2013) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 01 (2012) Vol 1, No 4 (2012) Vol 1, No 3 (2012) Vol 1, No 2 (2012) Vol 1, No 1 (2012) More Issue