Garuda - Garba Rujukan Digital

Refleksi Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Pelayanan Kedokteran Gigi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kota Tangerang Tahun 2017 Indra Rachmad Dharmawan
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 6, No 4 (2017)
Publisher : Center for Health Policy and Management

This study aims to find out how the reflection of the implementation of national health insurance (JKN) in dentistry services at first-rate health facilities (FKTP) Tangerang City in 2017. The condition of awareness of Indonesian people for oral health is still not good, thus requiring process improvement, and The concept of better service. Such improvements can be implemented in the form of dental services in FKTP. This research uses qualitative method that aims to know the implementation of dental services in health insurance, in accordance with the rules, conditions and regulations that apply. The research was conducted in FKTP of Tangerang City Health Office, 15 Puskesmas and 15 pratama clinics in collaboration with BPJS health. The results showed the presence of dentists in each FKTP has been fulfilled as well as the condition of dental infrastructure facilities is sufficient. In terms of utilization of dentistry services, JKN participants in Puskesmas are very low. There are still differences in the number of JKN participants in each FKTP. Dentistry services in JKN are still many kinds of service in serving JKN participants, the highest number of dental disease cases in the community in JKN not all can be served in primary service so there are still many references.

Kajian Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional Lintas Provinsi (Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat) Tahun 2014 Alimin Maidin; Sukri Palutturi
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 5, No 3 (2016)
Publisher : Center for Health Policy and Management

ABSTRACTBackground: Changes in health financing towards Universal Health Coverage (UHC) is to provide benefits, but on the other hand have a negative impact and the risks. Implementation of the National Health Insurance should be monitored in order to achieve the level of satisfaction of 80% against BPJS of health facilities.Aims: Monitoring and evaluating the implementation and the barriers to formulate policy recommendations on the improvement of the National Health Insurance program (JKN) in the province of South Sulawesi, Southeast Sulawesi and West Sulawesi in 2014; explained various aspects of the progress and challenges on political and institutional transformation program, advocacy and socialization, participation, service infrastructure at health facilities, referral system, Human Resources and Capacity Building; explained various aspects of the progress and challenges of financing, the risk of fraud, and the impact on utilization, satisfaction of participants and providers.Methods: This study used a qualitative approach. This research was conducted in the Province of South Sulawesi (Makassar City and Jeneponto), South East Sulawesi (Kendari and Konawe) and W est Sulawesi (Mamuju and Majene regency). The selection of respondents was done by using purposive sampling technique. Informants were from different elements: Hospitals, BPJS, Health Center, Health Department, Bappeda, Family Doctor and patient. Data were collected by using indepth interviews and review documents. Analysis of the data was using triangulation techniques either method and source triangulations.Results: There are still many problems, especially at the initial stage of implementation JKN. Problems related to aspects of political and institutional transformation program, advocacy and socialization of program JKN, membership, service infrastructure at health facilities, referral system and Human Resources and capacity building, aspects of financing, the risk of fraud in the implementation of JKN, and the impact JKN against utilization, satisfaction of participants and providers. Conclusion:Guarantee to quality of service by providers and patients will increase if policies and institutional transformation program, advocacy and socialization of program JKN, JKN membership, service infrastructure at health facilities, referral system and Human Resources and capacity building are strengthened and improved. It also covers aspects offinancing, the risk of fraud in the implementation of JKN and JKN impact on utilization, satisfaction of participants and providers. Keywords: JKN, South Sulawesi, Southeast Sulawesi, West Sulawesi ABSTRAKLatar belakang: Perubahan pembiayaan kesehatan menuju Universal Health Coverage ( UHC) merupakan hal yang menjanjikan namun pada sisi lain mempunyai dampak dan risiko. Pelaksanaan JKN perlu dipantau agar dapat tercapai tingkat kepuasan 80% terhadap BPJS dari fasilitas kesehatan.Tujuan: Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan dan hambatan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan perbaikan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat pada tahun 2014; memaparkan berbagai kemajuan dan tantangan pada aspek kebijakan dan kelembagaan, transformasi program, advokasi dan sosialisasi, kepesertaan, infrastruktur pelayanan pada fasilitas kesehatan, sistem rujukan, SDM dan Capacity Building; memaparkan berbagai kemajuan dan tantangan dari aspek pembiayaan, risiko terjadinya Fraud, dan dampak terhadap utilisasi, kepuasan peserta dan provider.Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan (Kota Makassar dan Kabupaten Jeneponto), Provinsi Sulawesi Tenggara (Kota Kendari dan Kabupaten Konawe) dan Provinsi Sulawesi Barat (Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene). Pemilihan responden dilakukan dengan menggunakan teknik Purposive Sampling. Informan berasal dari berbagai unsur: Rumah Sakit, BPJS, Puskesmas, Dinas Kesehatan, Bappeda, Dokter Keluarga, dan pasien. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan indepth interview dan telaah dokumen. Analisis data menggunakan teknik triangulasi baik triangulasi metode maupun triangulasi sumber.Hasil: Masih banyak ditemukan berbagai masalah dalam pelaksanaan JKN terutama pada tahap awal pelaksanaannya. Masalah yang berkaitan dengan aspek kebijakan dan kelembagaan, transformasi program, advokasi dan sosialisasi program JKN, kepesertaan, infrastruktur pelayanan pada fasilitas kesehatan, system rujukan dan Sumber Daya Manusia dan Capacity Building, aspek pembiayaan, risiko terjadinyaFraud pada pelaksanaan JKN, dan dampak JKN terhadap utilisasi, kepuasan peserta dan provider.Kesimpulan: Jaminan kualitas pelayanan oleh provider dan pasien akan meningkat jika asapek aspek kebijakan dan kelembagaan, transformasi program, advokasi dan sosialisasi program JKN, kepesertaan JKN, infrastruktur pelayanan pada fasilitas kesehatan, system rujukan dan Sumber Daya Manusia dan Capacity Building diperkuat dan ditingkatkan. Selain itu juga mencakup aspek pembiayaan, risiko terjadinya Fraud pada pelaksanaan JKN, dan dampak JKN terhadap utilisasi, kepuasan peserta dan provider. Kata Kunci: JKN, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat

DAPATKAH KITA BERPERAN SERTA MENJAWAB TANTANGAN KEBUTUHAN KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI? Shita Listya Dewi
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 2, No 3 (2013)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Para pembuat kebijakan perlu mempertimbangkanbanyak faktor untuk membuat kebijakan sistemkesehatan (misalnya, hambatan kelembagaan, konflikkepentintangn para pemangku kepentingankepentinganyang dipengaruhi oleh suatu kebijakan,dan nilai-nilai serta preferensi publik), namun hasilpenelitian empiris juga dapat membantu. Hasil penelitianempiris dapat menyediakan dukungan buktiatas apa yang efisien dan efektif dan apa yang tidakefisien dan tidak efektif serta strategi apa yang direkomendasikanuntuk mengatasinya. Dengan katalain, hasil penelitian empiris akan memberitahu merekauntuk memperkuat atau memperbaiki secaraterus menerus upaya reformasi sistem kesehatanagar mencapati efektivitas dan efisiensi program,layanan, dan obat-obatan secara optimal untuk masyarakattarget yang membutuhkan. Harapannya,kebijakan yang dihasilkan dengan mendapatmasukan dari penelitian empiris akan merupakankebijakan berbasis bukti.Oleh karena itu, para pembuat kebijakan danpara stakeholder memerlukan akses langsung keberbagai jenis penelitian empiris untuk mengambilkeputusan berdasarkan informasi yang lengkap tentangberbagai pertanyaan dan masalah yang merekamiliki mengenai sistem kesehatan, tata kelola danstrategi implementasi. Di lain pihak, para penelitikebijakan dan lembaga penelitian perlu mendukungdan mengupayakan penggunaan hasil penelitianempiris pada tingkat masyarakat, penyedia, organisasi,dan pembuat kebijakan. Namun, adanya hasilpenelitian empiris dan adanya akses terhadap hasilpenelitian empiris tidak serta merta menjawab kebutuhanpara pengambil kebijakan. Ketepatan waktudari hasil penelitian adalah salah satu dari dua faktoryang penting. Para peneliti dan lembaga penelitianperlu secara sistematis mengidentifikasi gap didalam pengetahuan dan literature tentang sistemkesehatan kemudian melakukan serta menghasilkanmasukan penelitian baru sesuai dengan konteksnyadan tepat waktu.Faktor kedua yang juga penting adalah: parapembuat kebijakan akan menilai seberapa banyakkepercayaan dapat mereka tempatkan terhadapkualitas dari penelitian tersebut, local applicabilitynya,serta nilai tambah (value added) dari hasil penelitiantersebut dibanding penelitian-penelitian sejenislain atau sebelumnya.Dengan demikian, upaya lebih besar harus diarahkanpada beberapa prioritas untuk meningkatkankegunaan dari penelitian tentang sistem kesehatandan dukungan yang diperlukan oleh para pembuatkebijakan dan para pemangku kepentingan. Pertama,ada kebutuhan untuk mendukung upaya-upayasistematis untuk melakukan penelitian kontekstualyang tepat waktu secara teratur. Kedua, perlunyaupaya advokasi hasil penelitian empiris untukmemastikan bahwa para pembuat kebijakan dan parastakeholder memiliki akses ke terbaru terhadap hasilpenelitian empiris. Ketiga, ada kebutuhan untuk meningkatkankualitas dari penelitian itu sendiri. Terakhir,ada kebutuhan untuk ketersediaan serangkaianberbagai topik-topik yang berhubungan dengantata kelola, keuangan dan pelayanan di dalam sistemkesehatan termasuk topik-topik yang selama ini masihkurang ‘disentuh’ misalnya pelayanan long termcare, geriatric, dsb, serta strategi implementasi yangdapat mendukung perubahan dalam sistemkesehatan.Sepanjang tahun 2012-2013 ini, Pusat Kebijakandan Manajemen Kesehatan telah melangsungkanpelatihan berbasis web bagi para peneliti kebijakankesehatan. Penelitian telah berlangsung untuk beberapaangkatan. Pelatihan mencakup pengenalanterhadap konsep penelitian kebijakan, perspektif penelitiankebijakan, serta advokasi hasil penelitiankebijakan. Dari setiap angkatan yang mengikuti pelatihanini, telah dipilih lima peserta yang mendapatkandukungan dana untuk melakukan penelitiankebijakan sesuai proposal yang disusunnya. Parapemenang kemudian disaring lagi untuk menentukansiapa yang memperoleh beasiswa untuk mempresentasikanhasil penelitiannya di Forum NasionalIV Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia di Kupangpada bulan September 2013. Namun, bagi yangbelum terpilih untuk melakukan presentasi, tetap diberisarana untuk mendiseminasikan hasil penelitianmereka yaitu melalui edisi JKKI kali ini dan edisiberikutnya.Walau pun masih jauh dari sempurna, namunini merupakan sebagian kecil dari sumbangsih untukmenjawab empat tantangan yang telah diuraikan sebelumnya, dengan cara (1) mendukung dilakukannyapenelitian kontekstual yang tepat waktu, (2) menyediakansarana untuk diseminasi dan advokasihasil penelitian kebijakan, (3) berupaya meningkatkankualitas penelitian kebijakan, dan (4) memastikantersedianya berbagai ragam topik penelitiankebijakan. Semoga terselenggaranya kegiatan inimendorong dan memotivasi para peneliti kebijakandan lembaga penelitian kesehatan untuk terus memperjuangkanupaya perbaikan sistem kesehatan.Selamat membaca.

Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Indonesia Analisa Data SUSENAS – Modul Kesehatan dan Perumahan Triwulan IV Tahun 2013 Wan Aisyiah Baros
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 4, No 2 (2015)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Utilization of health services is a demand for consumption based on the needs of the illness, discomfort, and desire to prevent diseases. Utilization of health services will certainly have an impact on health care costs, sources of funding, as well as access to health facilities. The purpose of the research is to see an overview of health care utilization of patients experience in outpatient, inpatient and health expenditure, sources of funding, health care expenditures in the use of outpatient and inpatient care and access to health facilities. The method is descriptive analysis to see a picture of health service utilization of the characteristics of the respondents, access, the source of funds and health expenditure from Susenas module of health and housing. Most respondents utilize health facilities for outpatient at the health center/auxiliary health center and hospitalization in government hospitals. The average cost for outpatient is Rp27.219,00, while hospitalization costs an average of Rp122.777,00. Sources of funds are their own expenditure (OOP) for outpatient and inpatient. It is the largest percentage compared to other sources of funding. Health centers and polyclinics are health facilities that have the shortest distance from the house. Pemanfaatan pelayanan kesehatan menjadi suatu permintaan bagi konsumen berdasarkan kebutuhan dari rasa sakit, ketidak- nyamanan maupun keinginan untuk pencegahan akan suatu penyakit. Pemanfaatan pelayanan kesehatan tentunya akan berdampak pada biaya pelayanan kesehatan, sumber dana biaya kesehatan serta akses ke fasilitas kesehatan. Tujuan penelitian untuk melihat gambaran pemanfaatan pelayanan kesehatan dari pengalaman pasien berobat jalan, rawat inap serta pengeluaran biaya kesehatan, sumber dana biaya kese- hatan pada kontak layanan di rawat jalan dan rawat inap maupun akses ke fasilitas kesehatan. Metode yang digunakan analisa deskriptif melihat gambaran pemanfaatan pelayanan kesehatan dari sisi karakteristik responden, akses, sumber dana maupun biaya kesehatan dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional Modul Kesehatan dan Perumahan Triwulan IV Tahun 2013 dengan total responden sebanyak 274.839 anggota rumah tangga dan 71.454 rumah tangga. Sebagian besar responden memanfaat- kan fasilitas kesehatan untuk berobat jalan di Puskesmas/Pus- kesmas pembantu dan rawat inap di RS Pemerintah. Rata-rata biaya kesehatan untuk berobat jalan sebesar Rp27.219,00, sedangkan biaya rawat inap rata-rata sebesar Rp122.777,00. Sumber dana dengan biaya sendiri untuk berobat jalan dan rawat inap memiliki persentase yang terbesar dibandingkan dengan sumber dana yang lain dan fasilitas kesehatan di Puskesmas dan Poliklinik merupakan fasilitas kesehatan yang memiliki jarak terdekat dari rumah.

KEBIJAKAN UNTUK DAERAH DENGAN JUMLAH TENAGA KESEHATAN RENDAH Shita Listya Dewi
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 2, No 1 (2013)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Ketidakmerataan distribusi tenaga kesehatan(khususnya, namun tidak terbatas pada dokter dandokter spesialis) di Indonesia merupakan salah satuhambatan dalam upaya peningkatan akses terhadaplayanan kesehatan. Tenaga kesehatan menumpukdi daerah urban sementara Daerah Terpencil, Perbatasandan Kepulauan (DTPK) mengalami resesi tenaga.Pemerintah Indonesia telah mencoba mengatasihal ini dengan berbagai kebijakan. Situasi ini sebenarnyatidak hanya terjadi di Indonesia. Di Negaramaju seperti Prancis pun, fenomena ini terjadi.Menteri Kesehatan Perancis menyebut beberapadaerah di region-region pedalaman Perancismengalami “les déserts médicaux” (gurun pasir tenagakesehatan). Secara keseluruhan jumlah dokterdi Perancis memang bertambah 30% dalam 20 tahunterakhir, ratio saat ini adalah 337 dokter per 100,000penduduk. Perancis memiliki sistem gatekeepingyang ketat dan sistem kesehatan difokuskan padaakses terhadap dokter umum. Rata-rata jarak yangditempuh untuk menemukan dokter umum adalah 5km (8 menit dengan kendaraan). Hanya di regionpedalaman tertentu saja (biasanya di daerah pegunungan)dibutuhkan waktu tempuh 15 menit berkendarauntuk menemukan dokter umum, misalnya diregion Alps atau Pyrenees.Namun tidak berarti Perancis bebas dari isudistribusi tenaga medis. Densitas tertinggi ada diregion urban Île-de-France (367 dokter per 100,000penduduk), sementara terendah ada di pedalaman,misalnya di region Eure (118 dokter per 100,000 penduduk).Perbandingannya rata-rata adalah 1:2 untukdokter umum (1 dokter di daerah pedalaman, 2dokter di daerah urban), dan 1:8 untuk dokterspesialis (1 dokter spesialis di daerah pedalaman,8 dokter spesialis di daerah urban). Akibatnya adalahtingginya antrian untuk konsultasi di daerah yangtermasuk dalam les déserts médicaux, dibutuhkanwaktu tunggu 18 hari untuk konsultasi dengan dokteranak, 40 hari untuk konsultasi dengan dokter obsgyn,dan 133 hari untuk dokter mata.Hal ini diperparah dengan dua fakta, bahwa: 1)25% dari jumlah dokter saat ini akan pensiun dalam5 tahun ke depan, dan 2) hasil riset di kalangan mahasiswakedokteran menunjukkan 63% mahasiswakedokteran tidak berniat untuk bekerja di daerahpedalaman. Pada bulan Desember 2012 lalu, MenteriKesehatan Perancis mengumumkan bahwa pemerintahsedang membuat beberapa kebijakan baru untukmengatasi hal ini. Pengumuman ini disampaikan dihadapanasosiasi walikota Perancis (AMF). Beberapakebijakan lama yang bersifat binding dikoreksidan akan diganti oleh kebijakan baru yang bersifatmemberi insentif. Misalnya: 1) Tersedia alokasi untuk200 dokter pemula yang akan ditempatkan didaerah pedalaman dengan gaji bersih €55,000/tahununtuk kontrak dua tahun (bandingkan dengan gajibersih dokter pemula di rumah sakit yang adalah€40,645/tahun), 2) Pengunaan véhicules santé pluriprofessionnelsyaitu tim multiprofesi (dokter umum,ophthalmologists, cardiologists, perawat, physiotherapists)yang akan melayani daerah-daerah denganakses terbatas, 3) Menciptakan profesi baru: AgentManagement And Interface (AGI) sebagai tenagaadministrative/kesekretariatan yang mengambil alihbeban administrasi dari dokter di pedalaman. TenagaAGI ini akan dibiayai sebagian oleh sécurité socialedan sebagian oleh dokter, dan 4) Pembentukan komitenasional telemedicine untuk mendukung pelayanandi daerah pedalaman.Pengumuman ini mendapat sambutan baik dariAMF. Sambutan baik juga datang dari berbagai asosiasiprofesi dan asosiasi mahasiswa kedokteran,yang disampaikan melalui media social termasukakun twitter milik Menteri Kesehatan. Beberapaminggu setelah itu, Menteri Kesehatan mengundangberbagai asosiasi profesi dan asosiasi mahasiswakedokteran untuk melakukan dialog dan brainstormingmengenai rumusan kebijakan tersebut. Dialogtersebut, telah terkumpul beberapa usulan, antaralain: 1) Usulan untuk disediakannya insentif bagi doktersenior yang tertarik untuk pensiun di daerah pedalaman.Beberapa dokter senior telah mengemukakankeinginan mereka untuk memiliki kualitas hidup lebihbaik di pedalaman, karena mereka ingin mengurangibeban kerja dan sudah tidak ingin lagi melayani 60-70 pasien per hari, 2) Usulan untuk mendelegasikanwewenang tindakan ke profesi tenaga kesehatan lain;hal ini mengantisipasi kesulitan menempatkan 1dokter di setiap desa, dan 3) Usulan perbaikan kondisi perumahan untuk dokter di daerah pedalaman,dan fasilitas di rumah sakit daerah yang perluditingkatkan (diusulkan untuk setara dengan rumahsakit pendidikan).AMF juga menekankan keinginan mereka untukdilibatkan dalam rencana implementasinya untuklebih me’lokal’kan beberapa pendekatan yang terdapatdalam kebijakan nasional. AMF mengakui perlunyaperan mereka dalam meningkatkan perekonomianlokal untuk lebih meluaskan lapangan kerja sehinggasuami/istri dokter bisa memperoleh pekerjaandi daerah. Di sisi lain, AMF juga mengusulkan untuklebih membatasi kebebasan dokter di daerah perkotaanuntuk memilih skema dua (tariff di luar ambangreimbursement oleh sécurité sociale) untuk mengurangikesenjangan pendapatan dokter di perkotaandan dokter di pedalaman.Sebagai catatan, tarif yang dikenakan dokterdan rumah sakit di Perancis untuk pelayanan apapun terdiri dari tiga pilihan: 1) skema 1, yaitu tarifyang ditetapkan oleh sécurité sociale, artinya, pasienakan menerima full reimbursement dari biaya yangdikeluarkannya, 2) skema 2, yaitu tarif di atas ambangyang ditetapkan oleh sécurité sociale, artinya,pasien harus ditanggung sebagian oleh sécuritésociale dan sebagian lagi oleh asuransi pribadi, dan3) skema 3, yaitu tarif private, artinya, pasien tidakmenerima reimbursement apa pun dari sécuritésociale. Kebebasan dokter untuk memilih skema 2dibatasi oleh beberapa persyaratan yang telah ditetapkanpada tahun 1998, tidak semua dokter diperbolehkanmengenakan skema 2. Sebagai gambaran,92.3% dari dokter umum berada di skema 1, 6,8%berada di skema 2, dan hanya kurang dari 1% yangberada di skema 3 (di luar sistem sécurité sociale).Pada sisi lain, pemerintah juga akan mengambilbeberapa kebijakan pada tingkat Nasional untukmemperbaiki sistem sécurité sociale di tahun 2013ini. Sebagai contoh, harga obat dan pemeriksaanlab akan turun sekitar 7%. Sécurité sociale juga mendorongdokter dan rumah sakit untuk lebih banyakmenggunakan obat generik, dan one-day surgery.Peningkatan anggaran untuk Sécurité Sociale akandiambil dari kenaikan pajak tembakau dan pajakmiras. Pada awal bulan Februari 2013, muncul rekomendasipokja yang dibentuk di Senat untuk membahaskebijakan mengatasi les déserts médicaux.Rekomendasi tersebut bertolakbelakang denganusulan yang disampaikan oleh Menteri Kesehatanpada bulan Desember 2012 lalu. Rekomendasi pokjalebih mengambil pendekatan ‘coercive’, yaitu: 1)Membatasi praktek pribadi dokter yang telah melebihijumlah tertentu di suatu daerah. Hal ini telahditerapkan untuk profesi medis lain (perawat, farmasi,fisioterapis, bidan, dll) dan telah terbukti meningkatkanpenempatan perawat di daerah sebanyak 30%dalam 3 tahun terakhir, 2) Menetapkan wajib kerjadi daerah selama minimal 2 tahun untuk dokter spesialisyang baru lulus, dan 3) Mulai mensosialisasikepada mahasiswa kedokteran bahwa mereka akanmenjalani wajib kerja di daerah apabila masalah lesdéserts médicaux tidak teratasi.Pada Minggu lalu, Perdana Menteri Perancistelah menegaskan kembali komitmennya untukmengambil kebijakan mengatasi masalah les désertsmédicaux ini. Dari sudut pandang analisis kebijakan,dinamika dan dialog kebijakan yang terjadi di Perancisdalam hal ini cukup menarik untuk diikuti. Kitamelihat berbagai aktor yang terlibat dalam mencobamengatasi masalah les déserts médicaux di daerahpedalaman. Menarik pula untuk melihat spectrumkebijakan yang diambil dan saran yang diberikanoleh para aktor kebijakan ini.Pada edisi Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia(JKKI) kali ini, beberapa artikel membahaskebijakan untuk penempatan tenaga kesehatan didaerah terpencil. Topik ini pula menjadi salah satutopik yang diangkat dalam Annual Scientific Meeting(ASM) di Fakultas Kedokteran Universitas GadjahMada. Jelaslah bahwa kita semua menyadari pentingnyamengambil langkah strategis untuk mengatasimasalah ini.*) Semua data diolah dari situs Kementrian Sosialdan Kesehatan Perancis, dan dari Direction de larecherche, des études, de l’évaluation et desstatistiques (DREES).

Strategi Peningkatan Daya Saing Industri Obat Tradisional (IOT) di Jawa Tengah Tahun 2017 Isnaeni Diniarti; Sandi Iljanto
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 6, No 4 (2017)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Background: The growth of Indonesian traditional medicine exports during 2009-2013 period increased by 6.49% per year. In Indonesia, the Traditional Medicine Industry (IOT) is one of the means that play a role in producing and developing traditional medicines are safe, quality and useful. IOT as an industry is driving the national economy. Objective: Analyze the description of the factors that affect the competitiveness of IOT, providing an alternative strategy in improving the competitiveness of IOT. Method: This research is a descriptive study with qualitative analysis method to conduct in-depth interviews, Focus Group Discussion (FGD), tracking documents. Results: factor conditions; demand conditions; related and supporting industries; firm and strategy rivalry, government roles and opportunity factors are linked and mutually supportive. SWOT identification to develop alternative strategies to enhance IOT competitiveness. Conclusion: The competitiveness of IOT is still lacking, lack of support of factor conditions (capital), related and supporting industries, government roles, firm and strategy rivalry. The role of government affects all components. Enhanced coordination of academia, entrepreneurs, government, and society is needed.

Efisiensi Pelayanan Kesehatan Dasar di Kabupaten Pemalang Menggunakan Data Envelopment Analysis Wahyudi Wahyudi; Lutfan Lazuardi; Mubasysyir Hasanbasri
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 4, No 1 (2015)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Background. Limited availability of health resources has in- fluenced the health care performance at the health centers. In addition, the health office and health centers are required to be able to manage the available resources to provide optimally healthcare by putting priority on the efficiency in every opera- tional of health centers. The objective of the study is to ana- lyze relative efficiency of primary health care, to find out the efforts for efficiency increase on the inefficient health cen- ters, and to estimate the influence of environmental/ contex- tual factors on the efficiency of primary health care in the health centers.Methods. A descriptive quantitative study was conducted using two-stage data envelopment analysis (DEA). The first stage was to measure efficiency of primary health care, and the second stage was to determine the influence of environ- mental/ contextual factors on the efficiency of primary health care. This study using secondary data of the outpatient per- formance reports in 2013 on 22 health centers in Pemalang regency. Results: Efficiency measurement using DEA-VRS model with output orientation obtained 50% of health centers technically efficient and 50% of health centers technically inefficient. From the efforts of increasing efficiency on the inefficient Health Centers obtained targets of reducing input of workforce re- sources as much as 49 personnels and targets of increasing output of primary health care as much as 154.911 outpatient visits. In the tobit regression analysis showed the population was statistically significant with positive sign, while the popu- lation density, the proportion of visits the poor society and the other primary health facilities are not significant with positive sign. Conclusion. Inefficiencies of health centers was caused by the excessive number of health workforce and low utilization of primary health care by the society. DEA method can be used as a tool to measure the level of efficiency of primary health care in health centers , to provide information on the cause of inefficiency, and to determine the target of efficiency increas- ing on the inefficient health centers. Latar Belakang: Ketersediaan sumber daya kesehatan yang terbatas mempengaruhi kinerja pelayanan puskesmas. Di sisi lain dinas kesehatan dan puskesmas dituntut mampu mengelola sumber daya kesehatan yang tersedia untuk menyelenggara- kan pelayanan kesehatan secara optimal dengan mengedepan- kan efisiensi dalam setiap operasional puskesmas. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat efisiensi relatif pelayanan kesehatan dasar puskesmas, mengetahui upaya peningkatan efisiensi bagi puskesmas inefisien dan memperkira- kan pengaruh faktor-faktor lingkungan/ kontekstual terhadap efisiensi pelayanan kesehatan dasar puskesmas. Metode: Jenis penelitian deskriptif kuantitatif menggunakan metode data envelopment analysis (DEA) dua tahap. Tahap pertama untuk mengukur efisiensi pelayanan kesehatan dasar. Tahap kedua untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor lingku- ngan/ kontekstual terhadap efisiensi pelayanan kesehatan dasar. Penelitian ini menggunakan data sekunder laporan kinerja pelayanan rawat jalan 22 puskesmas di Kabupaten Pemalang tahun 2013. Hasil: Pengukuran efisiensi menggunakan model DEA VRS orientasi output diperoleh 50% puskesmas efisien teknis dan 50% puskesmas inefisien teknis. Dari upaya peningkataan efi- siensi pada puskesmas inefisien diperoleh target pengurangan input sumber daya ketenagaan puskesmas ssebanyak 49 personil dan target peningkatan output pelayanan kesehatan dasar sebanyak 154.911 kunjungan rawat jalan. Hasil analisis regresi tobit menunjukkan populasi penduduk signifikan dengan arah hubungan positif terhadap efisiensi teknis pelayanan kese- hatan dasar puskesmas. Sedangkan kepadatan penduduk, pro- porsi kunjungan masyarakat miskin dan sarana kesehatan dasar lain tidak signifikan dengan arah hubungan positif. Kesimpulan: Ketidakefisienan puskesmas disebabkan oleh penggunaan sumber daya ketenagaan puskesmas yang berle- bih dan rendahnya pemanfaatan pelayanan kesehatan dasar oleh masyarakat. Metode DEA dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat efisiensi pelayanan kesehatan dasar puskesmas, memberikan informasi penyebab puskesmas inefisien dan menentukan target peningkatan efisiensi pada puskesmas inefisien.

Analisis Pola Pemanfaatan Jaminan Pembiayaan Kesehatan Era Jaminan Kesehatan Nasional Pada Peserta Non PBI Mandiri Di Wilayah Perdesaan Kabupaten Banyumas Arih Diyaning Intiasari; Julita Hendrartini; Laksono Trisnantoro
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 5, No 3 (2016)
Publisher : Center for Health Policy and Management

ABSTRACTBackground : There is a suspected tendency of adverse selection during the implementation of JKN typically among Non PBI members (voluntary member) impact on the high rate of claims for services, especially in the outpatient claims level in hospital. It is necessary to study the patterns of utilization of health financing among Non PBI participants to describe determinants that influence it. Policy recommendations for the improvement of public health financing for non-poor informal sector are expected to support the efforts toward the expansion of the universal health coverageMethod: This study design was cross-sectional in the period from June to December 2015. Data collection is using qualitative approach with in-depth interview guide. Informants are some 24 people comprising 12 Non PBI informant participants, 3 the registrar at the health center, 2 nurses in health centers, 3 the registrar at the private hospital and 4 people registrar in General HospitalResult: There are four patterns of usage by the participants of the Non PBI (Mandiri). The utilization pattern consists of: Utilization of health services appropriate tiered referral system, utilization of health insurance by their own preference of referral system, utilization of health insurance only for health care outpatient and inpatient hospital and utilization of health insurance only for inpatient health services in hospital Conclusion : There is a tendency for adverse selection and moral hazard on utilization of health financing by Non PBI members. Some referral practices are not in accordance with the procedure of tiered referral system due to several identified reasons either from the demand side and the supply side. Keyword : social health insurance, Adverse Selection ABSTRAKLatar Belakang: Adanya kecenderungan terhadap fenomena adverse selection pada skema Non PBI Mandiri berdampak kepada tingginya rasio klaim pelayanan terutama pada klaim rawat jalan tingkat lanjutan di FKTL. Perlu dilakukan kajian terhadap pola pemanfaatan jaminan pembiayaan kesehatan era JKN pada peserta Non PBI Mandiri untuk mengetahui gambaran determinan yang mempengaruhinya. Rekomendasi terhadap perbaikan kebijakan pembiayaan kesehatan masyarakat sektor informal non miskin diharapkan dapat mendukung upaya perluasan kepesertaan menuju kesehatan masyarakat semestaMetode: Penelitian ini menggunakan rancangan potong lintang pada periode Bulan Juni-Desember 2015. Pengambilan data menggunakan pendekatan kualitatif dengan panduan wawancara mendalam. Informan yang terlibat sejumlah 24 orang yang terdiri dari 12 informan peserta Non PBI Mandiri, 3 orang petugas pendaftaran di Puskesmas, 2 orang perawat di Puskesmas, 3 orang petugas pendaftaran di RS Swasta dan 4 orang petugas pendaftaran di RS UmumHasil : Identifikasi pada informan menemukan adanya 4 pola penggunaan jaminan pembiayaan kesehatan oleh peserta Non PBI Mandiri. Pola pemanfaatan tersebut terdiri dari : Pemanfaatan pelayanan kesehatan sesuai sistem rujukan berjenjang, Pemanfaatan jaminan kesehatan dengan sistem rujukan APS, Pemanfaatan jaminan kesehatan hanya untuk pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap di FKTL dan pemanfaatan jaminan kesehatan hanya untuk pelayanan kesehatan rawat inap di FKTLKesimpulan: Adanya kecenderungan adverse selection dan moral hazard teridentifikasi pada peserta skema Non PBI Mandiri. Pola pemanfaatan jaminan pembiayaan kesehatan yang tidak sesuai dengan prosedur sistem rujukan berjenjang disebabkan adanya beberapa hal yang dapat teridentifikasi baik dari sisi demand maupun sisi supply. Keyword : BPJS Non PBI Mandiri, Adverse Selection

Kebijakan atau Implementasi Kebijakan? Shita Dewi
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 6, No 4 (2017)
Publisher : Center for Health Policy and Management

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESEHATAN “LIBAS 2+” SEBAGAI UPAYA MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI DI KABUPATEN SAMPANG Ali Imron
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 2, No 3 (2013)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Introduction: The issue of MDGs 4 and 5 that targets reducingthe AKI and AKB by three-quarters between 1990 and 2015seems difficult to achieve if there are no immediate concretesteps. Areas with the highest AKI and AKB are SampangRegency. Looking at the empirical conditions, it is necessary toidentify the factors that led to the high AKI and AKB in SampangRegency. There is an existing health policy in Sampang districtthrough LIBAS (Lima Bebas) 2+, but it needs to be monitoredand evaluated to ensure policy implementation went well. Thisstudy aims to assess the implementation of the Libas programsand identify socio-cultural factors that influence health policyimplementation.Methods: This study used qualitative methods that took placeat the Puskesmas Camplong, Sampang Regency. Informantswere selected purposively. The research data was collectedby participating observation, in-depth interviews, and focusgroup discussions. The finding was analyzed using descriptiveanalysis.Results: Sociologically, the implementation of policy to reduceAKI and AKB in Sampang Regency is one of which is influencedby the shaman midwife partnerships, especially in the deliveryprocess. Increasing public confidence in midwives indicatesstrengthening social relations. 5T programs (weigh, tension,tablet Fe, weigh abdominal size, and height) is helpful to controlthe development of maternal pregnancy. “Healthy Babies 24Hours” SMS number serves as a control and monitoring indelivery care. Nonetheless, culturally, traditional culturalconstruction of Madura, particularly the coastal communities,still entrenched so that the construction of knowledge aboutreproductive health is still weak. Shaman massage, herbalmedicine, pregnancy myths, and charismatic central figureare prominent. Social relation between local actors is still weak,so is the local actors support.Conclusion: Strong local culture values and weak socialrelationship and support of local actors as a result of programimplementation LIBAS2+ reduce AKI and AKB efforts inSampang Regency had not been effective.Keywords: health policy, LIBAS 2+, social relationship, localculture

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Shita Dewi

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
jkki.fk@ugm.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Shita Dewi

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official jkki.fk@ugm.ac.id

Editorial Address -

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Shita Dewi

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
jkki.fk@ugm.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA