Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia

jkki
Website

Published by Universitas Gadjah Mada

ISSN : 2089 2624 EISSN : 2620 4703 DOI : -

Core Subject : Health,

Public Health

Arjuna Subject : -

Articles 436 Documents

21 22 23 24 25

Dampak Program Jaminan Kesehatan Nasional Terhadap Utilisasi Layanan Kesehatan Pasien Kanker Serviks Hilmi Sulaiman Rathomi; Fajar Awalia Yulianto; Nurul Romadhona
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 7, No 3 (2018)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, termasuk masyarakat dengan penyakit katastropik seperti kanker serviks. Pasien kanker serviks seringkali gagal mendapatkan layanan yang optimal dan terdiagnosis pada stadium yang lebih lanjut sehingga menimbulkan beban ekonomi dan kesehatan yang amat berat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dampak keberadaan JKN terhadap utilisasi layanan kesehatan pasien kanker serviks. Penelitian ini adalah studi cross sectional yang dilakukan di 2 Rumah Sakit di Kota dan Kabupaten Bandung pada periode 2013 – 2017. Pengambilan data dilakukan pada bulan Mei – Agustus 2018 dengan mengambil seluruh data rekam medis yang tercatat secara lengkap (total sampling). Data dianalisis dengan software STATA versi 13 dengan uji fisher exact. Dari 85 rekam medis yang tercatat secara lengkap didapatkan nilai tengah usia pasien adalah 49 (28 – 80), mengalami paritas 3 kali (0-9), 85% berstatus menikah, 88% merupakan ibu rumah tangga, 68% menggunakan jaminan kesehatan, dan 51% terdiagnosis pada stadium lanjut. Setelah penerapan JKN, terlihat adanya peningkatan utilisasi layanan kesehatan untuk kasus kanker serviks, terutama setelah tahun ketiga. Usia pasien yang terdiagnosis cenderung semakin muda, hampir seluruh pasien menggunakan BPJS untuk pembiayaan, dan stadium saat awal terdiagnosis cenderung semakin dini. Dari uji statistik didapatkan perbedaan bermakna antara periode sebelum dan setelah JKN dari aspek cara pembiayaan (p= 0.00), namun tidak didapatkan perbedaan bermakna pada stadium saat awal terdiagnosis (p> 0.05). Dapat disimpulkan bahwa JKN memiliki dampak terhadap utilisasi dan pola berobat pasien kanker serviks.

KEBIJAKAN SUBSIDI DI RSUD PROF. DR. H.M. CHATIB QUZWAIN SETELAH MENJADI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) KABUPATEN SAROLANGUN Budi Andiyanto; Laksono Trinantoro; Muhammad Faozi Kurniawan
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 7, No 4 (2018)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Latar belakang : Penyelenggaraan pelayananan kesehatan RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun masih jauh dari harapan, salah satunya penyebabnya masih minimnya anggaran yang diberikan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan dalam menjalankan tugasnya sebagai pusat rujukan pelayanan kesehatan. Perubahan status RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) secara penuh melalalui Keputusan Bupati Sarolangun No.367/RSUD/2013, memberikan kemudahan berupa fleksibilatas pengelolaan keuangan. Disisi lain ada pendapat yang over estimate dari pemerintah daerah terhadap keberadaan BLUD, Pemerintah daerah beranggapan dengan adanya perubahan menjadi BLUD, rumah sakit akan benar-benar mandiri dan lepas dari beban pembiayaan pemerintah daerah, termasuk belanja modal bahkan pembayaran gaji pegawai. Menurut Trisnantoro (2009) Perubahan menjadi BLU bersifat public good, bukan private good, Rumah sakit BLU mempunyai pelayanan yang menjadi tanggung jawab negara Sehingga diperlukan subsidi yang berkelanjutan.Tujuan:Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kebijakan Subsidi di RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain setelah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun 2015.Metode: Penelitian ini merupakan riset kebijakan secara kualitatif dengan rancangan studi kasus untuk menganalisis kebijakan, yang difokuskan pada aktor kebijakan, konteks, isi, dan proses kebijakan.Hasil: Subsidi yang diterima di RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain setelah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), berupa biaya opersasional dan belanja pegawai;Stakeholder di Kabupaten Sarolangun yang berperan aktif dalam proses kebijakan Subsidi di RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya masing-masing; Faktor konteks kebijakan yang mempengaruhi adalah perubahan status RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain menjadi BLUD dengan status Penuhdan faktor ekonomi yang dipengaruhi oleh kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sarolangun; Konten/isi kebijakan Subsidi di RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain hingga saat ini belum ada.Proses kebijakan kebijakan Subsidi di RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain dilakukan secara top down dari Pemerintah Daerah.Kesimpulan: kebijakan Subsidi di RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain setelah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebaiknya diberikan berkelanjutan karena rumah sakit merupakan pelayanan publik yang sifatnya public goods.Kata Kunci : Analisis Kebijakan, Subsidi, Rumah Sakit

Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kunjungan Lansia ke Posbindu Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Kelurahan Bintara Kota Bekasi Tahun 2017 Melita Manihuruk; Mardiati Nadjib
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 7, No 4 (2018)
Publisher : Center for Health Policy and Management

ABSTRACTPosbindu elderly is an integrated post for old age service at the kelurahan level within the working area of the puskesmas. Based on the data of puskesmas bintara in 2016, the coverage of elderly visit only 34% is still below the target of 70% SPM. The purpose of this research is to know factors related to elderly visit to posbindu elderly in work area of Puskesmas of Kelurahan Bintara Kota Bekasi year 2017 with variable of a g e, gender, education, occupation, knowledge, family su p port , health officer support, access and need. Quantitative research with cross sectional study with a sample size of 70 elderly people aged 45-69 years, data were collected through interviews with questionnaires and qualitative approaches t o eld e rly visiting and never visiting respondents. The results of the study known 85.2% of elderly who know the benefits of visiting the posbindu elderly. Related factors are knowledge, family support, health care support and need factors. Results of interviews with visiting informants already know the benefits of visiting Posbindu Elderly. Based on these results should be puskesmas m ake e fforts to improve counseling related to elderly health so understand about health problem and want to visit posb i ndu e lderly.ABSTRAKPosbindu lansia merupakan pos pembinaan terpadu lanjut usia di tingkat kelurahan dalam wilayah kerja puskesmas. Berdasarkan data puskesmas Bintara tahun 2016 cakupan kunjungan lansia hanya 34% masih dibawah target SPM 70%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kunjungan lansia ke posbindu lanjut usia di wilayah kerja Puskesmas Bintara Kota Bekasi tahun 2017 dengan variabel umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, pengetahuan, dukungan keluarga, dukungan petugas kesehatan, akses dan kebutuhan. Penelitian kuantitatif dengan studi potong lintang dengan jumlah sampel 70 orang lansia yang berusia 45-69 tahun, data dikumpulkan melalui wawancara dengan kuesioner dan pendekatan kualitatif kepada responden lanjut usia yang berkunjung dan tidak pernah berkunjung. Hasil penelitian diketahui 85,2% lanjut usia yang mengetahui manfaat berkunjung ke posbindu lanjut usia. Faktor-faktor yang berhubungan adalah pengetahuan, dukungan keluarga, dukungan petugas kesehatan dan faktor kebutuhan. Hasil wawancara dengan informan yang berkunjung sudah mengetahui manfaat berkunjung ke Posbindu Lansia. Berdasarkan hasil tersebut hendaknya puskesmas melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan penyuluhan yang berkaitan dengan kesehatan lansia sehingga lansia mengerti masalah kesehatan dan mau berkunjung ke posbindu lansia.

Evaluasi Perencanaan dan Pengadaan Obat di Instalasi Farmasi RSUD Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara Gregorius Nesi; Erna Kristin
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 7, No 4 (2018)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Latar Belakang : Kekurangan obat pada setiap unit pelayanan kesehatan merupakan suatu komponen masalah yang kompleks. Oleh kerena itu diperlukan manajemen pengelolaan obat yang efektif dan efisien. Salah satu proses pengelolaan obat yang efektif adalah dengan menjamin ketersediaan obat baik dalam hal jenis dan jumlah yang tepat sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat menghindari adanya kekurangan dan kelebihan obat. TUJUAN: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi proses perencanaan dan pengadaan obat di Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu. METODE: Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan Jenis penelitian studi kasus dengan rancangan kasus tunggal holistik. Yang menjadi subjek penelitian adalah Kepala IFRS , Ketua Komite Farmasi Terapi, Kasie Perencanaan, Pejabat Pembuat Komitmen, Ketua Panitia Pengadaan, Kasubag Keuangan, Direktur RS, Kabid Penunjang Pelayanan, Kepala Gudang Farmasi dengan menggunakan purposive sampling yaitu pengambilan sampel yang didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat sendiri oleh peneliti, berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Hasil : Perencanaan obat pada RSUD Kefamenanu dilakukan dengan metode konsumsi dan kemudian ditambah 10-20%. Pemilihan obat yang dilakukan juga sudah mengacu pada formularium nasional. Berdasarkan hasil analisis ABC tahun 2017 diperoleh obat kategori A sebanyak 48 item (20,17%) dengan biaya pembelian sebesar 69,69%, obat kategori B sebanyak 60 item (25,21%) dengan biaya pembelian sebesar 20,14% dan obat kategori C sebanyak 130 item (54,62) dengan biaya pembelian sebesar 10,17%. Adapun Evaluasi terhadap Perencanaan dan Pengadaan obat untuk kelompok A yang telah dilakukan di RSUD Kefamenanu belum berjalan dengan baik. hal ini dilihat perhitungan jumlah pengadaan dan waktu pengadaan yang hanya berdasarkan perkiraan saja serta masih terjadinya beberapa item obat yang mengalami kekosongan persediaan obat selama periode 2017. Kesimpulan : Pemilihan obat mengacu pada formularium nasional namun masih ada item obat yang direncanakan di luar formularium nasional. Masih terjadi kekosongan obat pada RSUD Kefamenanu. RSUD Kefamenanu perlu menetapkan prioritas terhadap perencanaan dan pengadaan obat sehingga lebih efektif dan efisien dengan tujuan agar tidak terjadi lagi kekosongan persediaan obat.

Implementasi Aspek Promotif Upaya Kesehatan Jiwa di Malang Zuhrotun Ulya
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 7, No 4 (2018)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Mental disorders require holistic management that involves families and communities to make mental health communities. Education about mental disorders and emergency psychiatry is expected to be able to direct and foster participant activities to better recognize the importance of mental health. This research was conducted through the education as a promotive aspect of mental health involving 45 participants from various component of community which were evaluated for implementation through educational processes and results. The implementation of education on mental disorders as a promotive aspect of mental health make mindset and attitudes of society that mental disorders can be treated appropriately and as an alternative of empowering mental health communities in Malang.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN JAMINAN KESEHATAN PEMERINTAH KOTA PALU DI ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL Rifki Rismawan
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 7, No 4 (2018)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Latar Belakang: Pemerintah Kota Palu telah melaksanakan program Jamkesda dengan skema Jaminan Asuransi sosial yang diserahkan pengelolaannya ke PT. ASKES sejak tahun 2009. Di era JKN, pada Tahun 2016 terdapat 20,82% penduduk Kota Palu yang belum menjadi peserta JKN dan sebanyak 296.167 jiwa (79,18%) yang telah menjadi peserta JKN. 107.530 jiwa PBI (APBN= 83.178 jiwadan APBD= 24.352 jiwa) dan peserta Non PBI berjumlah 188.637 Jiwa (BPS, Kota Palu dalam Angka 2017). Berdasarkan data BPJS Kota Palu tahun 2017 terdapat 128.275 peserta (54,33%) yang menunggak atau bermasalah kepesertaannya. Baik yang berasal dari peserta PBI APBN dan PBPU. Kajian peran serta pemerintah daerah dalam implementassi kebijakan pembiayaan jaminan kesehatan di era JKN diharapkan dapat memberikan jalan keluar bagi permasalahan tersebut.Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konten dan konteks implementasi kebijakan Pembiyaan Jaminan Kesehatan Pemerintah Kota Palu di era JKN, sehingga dapat menemukan faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan dan menggali bahan masukan bagi pengembangan Jaminan Kesehatan dan Program Kesehatan lainnya menuju cakupan pelayanan kesehatan semesta atau UHC di Kota Palu.Metode: Jenis penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif dengan analisa deskriptif, lokasi penelitian di Kota Palu dengan subyek penelitian adalah Walikota, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu, Anggota DPRD Kota Palu, Kepala Dinas Sosial Kota Palu, Direktur RS di Kota Palu, Kepala Puskesmas. Instrumen penelitian adalah pedoman wawancara mendalam. Variabel penelitian adalah Isi, Konteks dan Implementasi Kebijakan Pembiayaan Jaminan Kesehatan Pemerintah Kota Palu.Hasil: Implementasi Kebijakan Pembiayaan Jaminan Kesehatan Pemerintah Kota Palu di era JKN sudah dijalankan dengan cukup baik dilihat dari konten dan konteks implementasi kebijakan. Namun implementasi kebijakan tersebut memerlukan kajian dari aspek pemuktahiran data mandiri BDT di tingkat kelurahan untuk peningkatan capaian yang lebih optimal sehingga tidak ada lagi masyarakat rentan yang tidak memiliki jaminan kesehatan di masa mendatang. Hal ini terjadi karena masih terdapatnya beberapa masyarakat yang bermasalah dalam regristrasi penduduk khususnya yang terjadi pada masyarakat menengah ke bawah, sehingga mengakibatkan belum optimalnya pemuktahiran data BDT yang dilakukan di tingkat kelurahanKesimpulan: Pemahaman terhadap konten dan konteks implementasi kebijakan Pembiayaan Jaminan Kesehatan Pemerintah Kota Palu di era JKN adalah upaya untuk mengarahkan kepedulian Pemerintah Kota Palu dalam mengakomodir hak-hak dasar masyarakatnya atas pelayanan kesehatan. Dan pemuktahiran data BDT merupakan faktor yang sangat penting diperhatikan untuk menentukan ketepatan sasaran dari implementasi kebijakan tersebut. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pembiayaan Jaminan Kesehatan, Pemerintah daerah, JKN

Menuju Indonesia Bebas Rabies 2020: Problem Institusi dalam Implementasi Kebijakan Kesehatan Publik di Bali Nike Maya Manro; Nadia Yovani
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 7, No 4 (2018)
Publisher : Center for Health Policy and Management

ABSTRACT This study analyzes the implementation of rabies-free program in Indonesia which is not effective yet, although the number of rabies cases has been decreasing significantly, but it is not completely commensurate with the high percentage of reported bites in 2016. Rabies control management which is focussed only on public health aspect, has been widely discussed in earlier studies, while this research raises the institution problem of animal health at three levels of institutional framework. The lack of empowerment programs involving society and social organizations on rabies eradication policy in Bali (as a learning model), indicates that the animal health aspect has not been optimally applied. The state regulations are considered weak to raise the issue which leads to the lack of multi-party collaboration and cross-sectoral coordination at meso and micro-level. The contradiction over the negotiation process between formal and informal elements such as custom and belief (Nee, 2003), reinforces the political will that influences those collective actions of meso-level actors at macro-level. This qualitative research using case study method involved Bali Provincial and Denpasar City Livestock and Animal Health Departments as well as their relations with academic institutions (Udayana University), professional organizations (PDHI Bali), and animal care NGOs (BAWA Foundation).ABSTRAKStudi ini menganalisis implementasi Program Indonesia Bebas Rabies yang belum efektif meskipun angka kasus positif rabies mengalami penurunan cukup signifikan, namun tidak sepenuhnya berbanding lurus dengan masih tingginya persentase laporan kasus gigitan hewan penular rabies (GHPR) di tahun 2016. Banyak kajian terdahulu membahas manajemen pengendalian rabies terkonsentrasi hanya pada aspek kesehatan publik, sementara studi ini mengangkat problem institusi pada isu kesehatan hewan di tiga tingkat kerangka kelembagaan. Minimnya program pemberdayaan masyarakat dan organisasi sosial pada kebijakan pengentasan rabies di Bali (sebagai model pembelajaran), mengindikasikan aspek kesehatan hewan belum diterapkan dengan optimal. Lemahnya regulasi pemerintah mengedepankan isu tersebut turut memengaruhi kurangnya kolaborasi multipihak dan koordinasi lintas sektor di tatanan meso dan mikro. Proses negosiasi antara elemen formal dan elemen informal, misalnya kebiasaan dan kepercayaan masyarakat tidak menghasilkan kesepakatan (Nee, 2003), sehingga memperkuat keinginan berpolitik yang ternyata memengaruhi tindakan kolektif dari para aktor di tatanan meso pada tingkat makro. Riset kualitatif ini menggunakan metode studi kasus yang melibatkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali serta Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kota Denpasar terkait relasinya dengan institusi akademik (Universitas Udayana), organisasi profesi independen (PDHI Bali) dan NGO peduli satwa (Yayasan BAWA).

Sudahkah Jaminan Kesehatan Nasional Digunakan oleh Ibu di Indonesia ? Heny Suryani Wira
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 7, No 4 (2018)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan salah satu program pemerintah sejak tahun 2014 guna menyejahterakan masyarakat adalah dengan memberikan pelayanan kesehatan yang memadai. Kepemilikan JKN oleh para ibu di Indonesia semakin bertambah berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, angka kematian ibu di Indonesia masih tergolong tinggi berdasarkan hasil Survei Demokrasi Kesehatan Indonesia (SDKI). Maka penting untuk mengetahui gambaran penggunaan JKN bagi para ibu di Indonesia. Penelitian ini menggambarkan pemakaian JKN bagi para ibu di Indonesia. Penelitian ini menggambarkan pemakaian JKN bagi ibu di Indonesia yang dibagi menjadi tiga wilayah yaitu Wilayah Barat, Tengah dan Timur Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dan menggunakan data sekunder tahun 2016 -2018. Hasil dari penilitian ini selama 3 tahun terakhir menunjukkan bahwa kebanyakan kaum ibu yang berada di Wilayah Barat Indonesia jarang memanfaatkan JKN, karena lebih memilih berobat sendiri dibandingkan dengan pergi ke fasilitas kesehatan untuk berobat jalan. Hal sebaliknya terjadi pada Wilayah Timur Indonesia. Sedangkan Wilayah Tengah Indonesia merupakan wilayah transisi, namun hampir sama dengan wilayah Timur Indonesia. Karena keterbatasan data, penelitian ini hanya bisa menggambarkan dan selanjutnya diperlukan penelitian lebih lanjut tentang kepuasan ibu terhadap penggunaan JKN.

DETERMINAN PERILAKU MEROKOK WANITA USIA SUBUR : ANALISIS FAKTOR SOSIODEMOGRAFIS (ANALISIS DATA INDONESIAN FAMILY LIFE SURVEI (IFLS) 2014) Rahmah, Miftahul Jannati
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 7, No 2 (2018)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.17620

Latar Belakang: Indonesia merupakan negara penyumbang perokok terbesar diantara Negara-Negara di ASEAN, 53 % dari seluruh perokok di ASEAN ada di Indononesia, dengan 67,4% adalah perokok laki-laki dan 4.5% adalah perokok wanita. Dari berbagai penelitian, perokok wanita memiliki risiko kesehatan lebih banyak dari pada perokok laki-laki, terutama pada wanita yang memiliki usia subur. Karena, bahaya yang ditimbulkan tidak hanya untuk dirinya namun untuk anak yang akan dilahirkannya juga. Banyak determinan yang mempengaruhi perilaku merokok pada wanita di Indonesia, salah satunya adalah faktor predisposisi yang didalamnya berisi tentang faktor sosiodemografis dan faktor enabling salah satunya adalah kepuasan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan sosiodemografis pada perilaku merokok wanita usia suburMetode: Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan analisis data sekunder Indonesian Family Life Survey (IFLS) 2014 dengan unit kebiasaan merokok pada wanita dan desain cross sectional. Data IFLS 2014 diambil dari 13 provinsi.Hasil: Wanita yang tidak menikah memiliki peluang lebih tinggi menjadi perokok (OR=2,3;95%CI=1,52-3,35). Wanita yang berada di Desa lebih rentan menjadi perokok (OR=1,41; 95%CI=1,12-1,73). Wanita bekerja memiliki peluang lebih rendah menjadi perokok (OR=0,65; 95%CI=0,52-0,82). Dan wanita yang merasa puas terhadap hidupnya memiliki peluang lebih tinggi menjadi perokok (OR=2,3 ;95% CI=1,77-2,97)Kesimpulan: Penelitian ini menemukan adanya hubungan yang kuat antara status marital, status pekerjaan, domisili dan kepuasan hidup dengan perilaku merokok pada wanita usia subur.

Implementasi Kebijakan Pengembangan Industri Alat Kesehatan Dalam Negeri Nazmi Usman
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 7, No 1 (2018)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Indonesia dengan wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang terus berkembang menyebabkan kebutuhan akan kesehatan, termasuk perbekalan kesehatan, juga meningkat, ditambah dengan adanya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Salah satu kebutuhan perbekalan kesehatan yang kebutuhannya meningkat adalah alat kesehatan. Akan tetapi, saat ini alat kesehatan yang beredar di Indonesia 90% merupakan alat kesehatan impor. Terus meningkatnya kebutuhan dan besarnya pasar alat kesehatan serta program Pemerintah dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, maka Pemerintah menetapkan industri alat kesehatan sebagai salah satu industri prioritas untuk dikembangkanPenelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dimana informasi didapatkan dengan cara wawancara mendalam dan pengumpulan data. Informan yang diwawancara berasal dari kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, ASPAKI, FKUI dan PERSI.Implementasi kebijakan pengembangan industri alat kesehatan dalam negeri ini sudah berjalan cukup baik, antara lain dalam hal komunikasi dan koordinasi serta komitmen pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Akan tetapi, implementasi ini juga belum optimal karena dalam implementasi kebijakan tersebut masih banyak kekurangan atau hambatan dalam pelaksanaannya antara lain dari segi SDM dan kepercayaan masyarakat terhadap produk alat kesehatan dalam negeri.

Page 23 of 44 | Total Record : 436

21 22 23 24 25

Filter by Year

2012 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 14, No 4 (2025): December Vol 14, No 3 (2025): September Vol 14, No 2 (2025): June Vol 14, No 1 (2025): March Vol 13, No 4 (2024): December Vol 13, No 3 (2024): September Vol 13, No 2 (2024): June Vol 13, No 1 (2024): March Vol 12, No 4 (2023): December Vol 12, No 3 (2023) Vol 12, No 2 (2023): June Vol 12, No 1 (2023) Vol 11, No 4 (2022) Vol 11, No 3 (2022) Vol 11, No 3 (2022): September Vol 11, No 2 (2022): June Vol 11, No 1 (2022): March Vol 10, No 4 (2021) Vol 10, No 3 (2021) Vol 10, No 3 (2021): Special Issues Vol 10, No 2 (2021) Vol 10, No 1 (2021) Vol 9, No 4 (2020) Vol 9, No 3 (2020) Vol 9, No 2 (2020) Vol 9, No 1 (2020) Vol 8, No 4 (2019) Vol 8, No 3 (2019) Vol 8, No 2 (2019) Vol 8, No 1 (2019) Vol 7, No 4 (2018) Vol 7, No 3 (2018) Vol 7, No 2 (2018) Vol 7, No 1 (2018) Vol 6, No 4 (2017) Vol 6, No 3 (2017) Vol 6, No 2 (2017) Vol 6, No 1 (2017) Vol 5, No 4 (2016) Vol 5, No 3 (2016) Vol 5, No 2 (2016) Vol 5, No 1 (2016) Vol 4, No 4 (2015) Vol 4, No 4 (2015) Vol 4, No 3 (2015) Vol 4, No 2 (2015) Vol 4, No 1 (2015) Vol 3, No 4 (2014) Vol 3, No 3 (2014) Vol 3, No 2 (2014) Vol 3, No 1 (2014) Vol 2, No 04 (2013) Vol 2, No 03 (2013) Vol 2, No 02 (2013) Vol 2, No 01 (2013) Vol 2, No 4 (2013): December Vol 2, No 4 (2013) Vol 2, No 3 (2013) Vol 2, No 2 (2013) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 01 (2012) Vol 1, No 4 (2012) Vol 1, No 3 (2012) Vol 1, No 2 (2012) Vol 1, No 1 (2012) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Shita Dewi

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
jkki.fk@ugm.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Shita Dewi

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official jkki.fk@ugm.ac.id

Editorial Address -

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Shita Dewi

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
jkki.fk@ugm.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA