Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis Pelaksanaan Rujukan Berjenjang Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kasus Kegawatdaruratan Maternal Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di 3 Puskesmas Perawatan Kota Bengkulu Putri Hidayati; Mohammad Hakimi; Mora Claramita
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 6, No 2 (2017)
Publisher : Center for Health Policy and Management

ABSTRACTBackground: Indonesia National Health Insurance also regulates referral system, which is intended to increase effectiveness and efficiency of resources. There is a need to optimize tiered referral system: primary, secondary, and tertiary so that it runs effectively and efficiently. Tiered referral for maternal cases are still frequently done in Bengkulu City, especially on emergency cases that cannot be handled by primary health center, a lot of expectant mother are aged <20 and >35 which become risk factor in pregnancy, and patients’ wish to undergo USG exam which is unavailable at PHC. The high frequency of referral among National Health Insurance participants will cause an increase on referral facility utilization, which in turn will increase cost in referral health facility.Objective: To analyze implementation of tiered referral system on maternal cases in National Health Insurance participants in 3 PHC of Bengkulu City.Methods: This study use quantitative design using case studies. Study use primary and secondary data. Primary data collected from observation and in depth interview with medical staff in PHC and patients.Results: From observation and direct interview with medical staffs, patients, and management or doctors from 3 PHC used as sample, 4 aspects among other are found, including staffs perception about health workers availability, drugs availability, medical instrument availability, and availability of health facility are often become obstacle, proven by observation of medicines and instruments that available in PHC. Meanwhile no obstacle found in severity level and access to hospital.Conclusion: Perception of medical staffs in terms of understanding of diagnosis and severity level and also access to hospital is not the main factors. On the contrary, staffs’ perception about human resources, drug, instruments, and health facilities still need support from involved parties in addressing these obstacles found in primary health center. Keywords: Tiered referral, maternal emergency, National Health Insurance ABSTRAKLatar Belakang: Didalam BPJS diatur juga system rujukan kesehatan, yang merupakan manajemen utilisasi pelayanan kesehatan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi sumber daya, dapat ditinjau dari penyedia kesehatan maupun penerima kesehatan. Perlunya optimalisasi kepatuhan pelaksanaan sistem rujukan berjenjang: primer, sekunder dan tersier agar efektifitas dan efisiensi berjalan optimal. Proses rujukan berjenjang pada pasien maternal di kota Bengkulu masih tinggi, terutama kasus kegawatdaruratan maternal hal ini tidak dapat ditangani oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama dan masih adanya ibu hamil yang berusia < 20 tahun dan ibu-ibu hamil usia> 35 tahun yag menjadi resiko tinggi dari kehamilan tersebut dan juga keinginan dari pasien untuk melakukan USG yang tidak tersedia di puskesmas. Tingginya rujukan pasien BPJS akan berdampak pada peningkatan pemanfaatan fasilitas pelayanan tingkat lanjutan, maka akibatnya akan terjadi pembengkakan biaya pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan lanjutan. Tujuan: Menganalisis pelaksanaan rujukan berjenjang FKTP kasus kegawatdaruratan maternal peserta BPJS Kesehatan pada 3 Puskesmas perawatan di Kota Bengkulu.Metode: Rancangan penelitian yang digunakan adalah kualitatif bersifat case studies. Penelitian ini menggunakan data primer dan data skunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam (in-depth interview) kepada petugas medis di puskesmas dan pasien. Aspek yang dikaji pada penelitian ini yaitu Severity level, ketersediaan sumber daya manusia kesehatan, ketersediaan obat-obatan, ketersediaan alat-alat medis, ketersediaan fasilitas kesehatan dan akses menuju rumah sakit.Hasil: Dari hasil observasi dan wawancara langsung dengan petugas medis, pasien dan pihak manajemen atau dokter dari 3 puskesmas menjadi tempat penelitian di peroleh informasi bahwa dari ke 6 (enam) aspek tersebut ada 4 aspek antara lain persepsi petugas tentang ketersediaan sumber daya manusia kesehatan, ketersediaan obat-obatan, ketersediaan alat-alat medis, ketersediaan fasilitas kesehatan menjadi kendala yang sering dan di buktikan oleh hasil observasi obat-obatan dan alat-alat yang tersedia di puskesmas. Sedang kan pada aspek severity level dan Akses menuju RS tidak ditemukannya kendala.Kesimpulan: Persepsi petugas medis dilihat dari pemahaman diagnosa dan severity level dan akses menuju RS tidak mengalami kendala. Sedangkan pada persepsi petugas mengenai SDM, Ketersediaan obat-obatan, ketersediaan alat- alat kesehatan dan Fasilitas kesehatan masih diperlukan adanya bantuan dari berbagai pihak yang terkait dalam memperbaiki untuk melengkapi kendala dihadapi di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kata Kunci : Rujukan berjenjang, Kegawatdaruratan maternal, BPJS

Pelaksanaan Kebijakan Akreditasi Puskesmas Di Kabupaten Kubu Raya Molyadi Molyadi; Laksono Trisnantoro
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 7, No 1 (2018)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Background: Public health care accreditation is one of Ministry of Health’s strategic plans in 2015-2019 to improve equity of access and service quality in public health center. Although many efforts have been done in order to implement accreditation policy including in 4 PHCs of Kubu Raya District, many constraints and variation are found in the process. The purpose of this study is to identify important factors that influencing the effectiveness of policy implementation in the 4 PHCs and observing its results. Methods: This research is a qualitative research with single embedded case study design. Subjects of the study are 36 respondents including accreditation program manager of District’s Health Office and accreditation team from 4 PHCs interviewed about their experience in preparing for accreditation. Consolidated framework for implementation research (CFIR) used to guide data collection and qualitative analysis process. Construction with greatest effect towards accreditation effectively identified with cross case study and ranked accordingly. Results: Among 25 CFIR constructions, data analysis result shows that accreditation effectiveness in PHC A, B, C, and D are influenced factors such as network and communication, aims and feedback, involvement of leader and resources availability (strongly differentiate), also organization culture and planning (weakly differentiate). While still facing challenges, all respondents report positive acceptance of accreditation policy because of the benefits it give and standard accreditation structure fit to be guidance for work performance especially to develop quality control system and improving quality control in public health center. Conclusion: Public health center accreditation policy in Kubu Raya District generally are well implemented, especially in PHC A and C, on the contrary are still weak in PHC B and D. Therefore, improvement on the performance is needed.AbstrakLatar Belakang: Akreditasi Puskesmas merupakan salah satu strategi kebijakan Kementerian Kesehatan pada tahun 2015-2019 yang bertujuan meningkatkan pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas. Berbagai upaya untuk menerapkan kebijakan akreditasi telah dilakukan termasuk di empat Puskesmas Kabupaten Kubu Raya, banyak variasi dan hambatan yang dirasakan oleh setiap Puskesmas dalam proses pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penting yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan akreditasi di empat Puskesmas Kabupaten Kubu Raya dan mengetahui hasil pelaksanaannya. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan rancangan studi kasus tunggal terjalin (embeded). Subyek penelitian sebanyak tiga puluh enam orang terdiri dari pengelola program akreditasi di Dinas Kesehatan Kabupaten dan tim akreditasi di empat Puskesmas diwawancarai tentang pengalaman mereka mempersiapkan akreditasi. Kerangka Konsolidasi Riset Implementasi (CFIR) di gunakan untuk memandu pengumpulan dan analisis data kualitatif. Konstruksi yang paling kuat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan akreditasi Puskesmas diidentifikasi melalui perbandingan lintas kasus dan diberi peringkat. Hasil: Dari dua puluh lima konstruksi CFIR yang dinilai, hasil analisis data menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pelaksanaan kebijakan akreditasi di Puskesmas A, B, C, dan D di pengaruhi oleh jaringan dan komunikasi, tujuan dan umpan balik, keterlibatan kepemimpinan dan sumberdaya yang tersedia (kuat sangat membedakan) serta budaya organisasi dan perencanaan (lemah membedakan). Meskipun menghadapi beberapa tantangan, seluruh responden melaporkan penerimaan secara positif adanya kebijakan akreditasi karena banyak memberikan manfaat dan keuntungan serta isi struktur standar akreditasi cocok dijadikan pedoman kerja terutama untuk pengembangan sistem manajemen mutu dan upaya perbaikan kinerja pelayanan di Puskesmas. Kesimpulan: Pelaksanaan kebijakan akreditasi Puskesmas di Kabupaten Kubu Raya berjalan cukup baik pada Puskesmas A dan C dan sebaliknya pada Puskesmas B dan D perlu upaya perbaikan kinerja pelaksanaannya di masa mendatang.

Analisis Efisiensi Teknis Dana Kapitasi Puskesmas di Kabupaten Sleman Menggunakan Data Envelopment Analysis Mas’ud Mas’ud; Laksono Trisnantoro; Julita Hendrartini
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 5, No 3 (2016)
Publisher : Center for Health Policy and Management

ABSTRACTBackground. Presidential Decree No. 12/2013 states that BPJS Health in carrying out health insurance, using a capitation financing system in health care first level (primary). According to Minister Regulation No.19 / 2014, that the allocation of capitation funds used for the payment of health care services for health workers and non-health workers who perform services on health care first level. While the operational services allocated for drugs, medical devices, and medical consumable material and other health care operations. Necessary to study the use of the funds in question so that the operational and health services can run effectively, efficiently in order to determine the appropriate policies by local government and center.Methods. This type of study is a mixed analytic methods. In the quantitative data analysis method Data Envelopment Analysis (DEA) and qualitative data to explain the quantitative data. The study population includes all government-owned health centers in Sleman (25 health centers. This study will look at the efficiency of technical management puskesmas capitation funds for the implementation of individual health efforts in Sleman district PHC in 2014.Results. Based on the analysis with DEA method, only 3 of the 25 health centers health centers (12%) which has been technically cost efficiency and 13 health centers (52%) were technically efficient system. Tobit regression analysis shows that there are four variables that significantly, variable utilization figure (positive direction), reference number (positive direction), the ratio of non-medical personnel (negative direction), and capitation funds (negative direction).Conclusion and Suggestions. In general, health centers in Sleman yet technically efficient in the management of capitation funds. Policy-oriented technical efficiency costs will affect the value of the technical efficiency of the system. Expected DHO monitoring, evaluation and improvement of the efficiency of the management of Puskesmas capitation funds intensively and comprehensively on the quality of the performance of health centers as an indicator.Keywords. Capitation Funding, Primary Health Care, Technical Efficiency, Data Envelopment Analysis (DEA).ABSTRAKLatar Belakang. Perpres No. 12/2013 menyebutkan bahwa BPJS Kesehatan dalam menyelenggarakan jaminan kesehatan, menggunakan sistem pembiayaan kapitasi di faskes tingkat pertama (primer). Menurut Permenkes No.19/2014, bahwa alokasi dana kapitasi dipergunakan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP (60%). Sedangkan layanan operasional dialokasikan untuk obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dan kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya. Diperlukan kajian penggunaan dana yang dimaksud sehingga operasional dan layanan kesehatan dapat berjalan efektif, efisien guna menentukan kebijakan yang tepat oleh pemdah dan pusat.Metode. Jenis Penelitian ini merupakan analitik dengan pendekatan mixed methods. Pada data kuantitatif menggunakan metode analisis Data Envelopment Analysis (DEA) dan data kualitatif menjelaskan data kuantitatif. Populasi penelitian meliputi seluruh puskesmas milik pemerintah di Kabupaten Sleman (25 puskesmas). Penelitian ini akan melihat efisiensi secara teknis pengelolaan dana kapitasi puskesmas terhadap penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan di puskesmas Kabupaten Sleman tahun 2014.Hasil. Berdasarkan hasil analisis dengan metode DEA, dari 25 puskesmas hanya 3 puskesmas (12%) yang telah efisiensi secara teknis biaya dan 13 puskesmas (52%) yang efisien secara teknis sistem. Hasil analisis regresi tobit menunjukkan terdapat 4 variabel yang berpengaruh secara signifikan, yaitu variabel angka utilisasi (arah positif), angka rujukan (arah positif), rasio tenaga non kesehatan(arah negatif), dan dana kapitasi (arah negatif).Kesimpulan dan Saran. Secara umum puskesmas di Kabupaten Sleman belum efisien secara teknis dalam pengelolaan dana kapitasi. Kebijakan yang berorientasi kepada efisiensi teknis biaya akan berpengaruh terhadap nilai efisiensi teknis sistem. Diharapkan Dinkes melakukan monitoring, evaluasi serta peningkatan efisiensi pengelolaan dana kapitasi puskesmas secara intensif dan komprehensif terhadap mutu kinerja puskesmas sebagai indikatornya.Kata Kunci. Dana Kapitasi, Puskesmas, Efisiensi Teknis, Data Envelopment Analysis (DEA).

Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok: Peluang dan Hambatan Juanita Juanita
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 1, No 2 (2012)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Background: Currently, there are 1.2 billion smokers in the world, 80 percent of whom live in low-income countries and medium. Without prevention efforts in reducing cigarette con- sumption, the WHO predicts in 2025 the number of smokers will rise to 1.6 billion. Indonesia is the fifth in the world in the consumption of cigarettes, and a third in the number of smokers has a number of cigarette factories in the world. Objec- tive: This paper aims to analyze the Smoking Free Area Policy currently how the opportunities and threath in implementation. Methods: The study on the article of smoking free area policy in America and Indonesia Results: Although the smoking problem in Indonesia is quite alarming, but the commitment of relevant government regula- tions cigarette still weak and ambiguous. It can be seen from the lack of regulations or laws that expressly and strictly regu- lates the cigarette. Regulatory control of cigarettes in various countries managed to protecting non-smokers, increase smok- ing cessation and reduce tobacco consumption.In Health Law No. 36/2009 expressly stated that the local government shall establish Smoking Free Area Policy KTR) in the region. KTR is a room or arena are otherwise prohibited for production, sales, advertising, promotions, or the use of cigarettes. However, at present, of 497 districts / cities in Indonesia, only a minority (22 regencies / cities) which has implemented the relevant regula- tions KTR . Conclusion: There is a variety of constraints at the national level in implementing the No Smoking Zone Policy to respond by local governments to implement local policies such as local regulations, it is mainly for areas that are not producing to- bacco, clove and tobacco industry has, since the only areas will be impacted negative effects of smoking behavior of its citizens. Latar belakang: Saat ini terdapat 1,2 miliar perokok di dunia, 80 persen di antaranya tinggal di negara-negara berpendapatan rendah dan sedang. Tanpa adanya upaya pencegahan dalam pengurangan konsumsi rokok, maka WHO memprediksi pada tahun 2025 jumlah perokok akan meningkat menjadi 1.6 miliar. Indonesia berada pada posisi kelima di dunia dalam konsumsi rokok, ketiga dalam jumlah perokok dan memiliki jumlah pabrik rokok terbanyak di dunia. Tujuannya adalah untuk menganalisis Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok yang ada saat ini bagaimana peluang dan hambatan penerapannya. Metode: Kajian terhadap artikel kebijakan kawasan tanpa rokok yang ada di Amerika dan di Indonesia Hasil: Walaupun permasalahan merokok di Indonesia cukup mengkhawatirkan, namun komitmen pemerintah terkait regulasi rokok masih lemah dan bersifat mendua. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya peraturan ataupun undang-undang yang tegas dan ketat mengatur soal rokok. Regulasi pengendalian rokok di berbagai negara berhasil melindungi mereka yang bukan perokok, meningkatkan penghentian merokok dan mengurangi konsumsi rokok. Dalam UU Kesehatan Nomor 36/2009 secara tegas dinyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di wilayahnya. KTR adalah ruangan atau arena yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi, ataupun penggunaan rokok. Namun, saat ini, dari 497 kabupaten/kota yang ada di Indonesia, hanya sebagian kecil (22 kabupaten/kota) yang telah menerapkan perda terkait KTR. Kesimpulan: Adanya berbagai kendala di tingkat pusat dalam menerapkan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dapat direspon oleh pemerintah daerah dengan menerapkan kebijakan lokal berupa peraturan daerah, hal ini terutama bagi daerah yang bukan penghasil tembakau, cengkeh dan tidak mempunyai industri rokok, karena daerah hanya akan mendapat dampak negatif dari perilaku merokok warganya.

Evaluasi Implementasi Kebijakan Persalinan bagi Masyarakat Miskin oleh Bidan Praktik Swasta di Kota Tanjungpinang Elfrida Tambun; Mubasysyir Hasanbasri
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 2, No 2 (2013)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Latar belakang: Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang menghambat akses masyarakat dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan. Dalam upaya menjamin akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan pemerintah menyelenggarakan jaminan kesehatan masyarakat. Adanya keterbatasan jam kerja puskesmas mengakibatkan jam pelayanan terbatas. Mengatasi hal ini pemerintah menetapkan praktek bidan swasta salah satu pelayanan kesehatan yang dapat digunakan masyarakat miskin dengan biaya pelayanan ditanggung oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah ini belum berhasil meningkatkan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan. Untuk itu perlu dilakukan suatu evaluasi untuk mengetahui fenomena yang terjadi di masyarakat agar dapat dicarikan pemecahan masalah dalam upaya perbaikan pelayanan kesehatan di masa mendatang.Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui gambaran implementasi kebijakan pertolongan persalinan bagi masyarakat miskin oleh bidan swasta di Kota Tanjungpinang.Metode: Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Subjek penelitian adalah bidan PNS yang melakukan praktek kebidanan, Kepala Puskesmas, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bidang Kesehatan Keluarga, dan ibu bersalin pengguna kartu askeskin. Pemilihan responden untuk bidan dan ibu bersalin digunakan tehnik purposive sampling. Jenis data yang dikumpulkan meliputi data primer yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan menggunakan panduan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dengan telaah dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil: Kebijakan persalinan masyarakat miskin di Kota Tanjungpinang belum mendapat dukungan secara optimal dari pemerintah daerah. Plafon biaya yang kecil membuat tidak semua bidan bersedia menolong pasien askeskin dengan klaim biaya ke puskesmas. Bidan praktek swasta melakukan iur biaya dari pasien askeskin. Tidak ada perbedaan jenis pertolongan yang diberikan bidan praktek swasta antara pasien askeskin dan masyarakat umum. Pasien askeskin merasa puas dengan pelayanan yang diberikan bidan praktek swasta.Kesimpulan: Bidan praktek swasta tidak semuanya bersedia memberikan pelayanan pertolongan persalinan bagi masyarakat miskin dengan mengajukan klaim ke puskesmas. Dukungan Pemerintah Kota Tanjungpinang terhadap implementasi askeskin diwujudnyatakan dengan pengembangan dua unit puskesmas menjadi puskesmas perawatan. Pelayanan pertolongan persalinan bagi masyarakat miskin yang diberikan bidan praktek swasta tidak berbeda dengan pasien umum. Plafon klaim biaya jasa persalinan bagi masyarakat miskin dinilai para bidan praktek swasta terlalu minim dan mengakibatkan adanya iur biaya dari pasien. Pengajuan klaim biaya jasa pertolongan persalinan oleh bidan praktek swasta cepat dan mudah. ABSTRACT: BIrth delivery practices for the poor in Tanjung Pinang Indonesia: evaluation of private midwife practitionersBackground: Economy factor is one of the factors that could hampered community’s access in the utilization of health service. In the guarantee effort of poor community access toward health service, the government was conducted managed program. The limitation of working hours in primary health care was causing limited service hours. Therefore, in order to solve the problem, the government stated that private midwife practice as one of the health services could be utilized by poor community with budget that was covered by government. The government’s policy has not yet able to improve the coverage of delivery attendant by health care provider. Hence, an evaluation to find out the phenomenon occurred in the community is necessary to solve this problem in order to improve the health service in the future.Objective: This research was aimed to find out the description of delivery assistance policy implementation for poor community by private midwife in Tanjungpinang Municipality.Method: This was a descriptive research that used qualitative approach with case study design. The research subject was civil servant midwife who had midwifery practice, head of primary health care, head of health office, head of family health division, and mothers who delivered and had askeskin (health insurance for poor community) card. The selection for midwife and mothers who delivered was using purposive sampling technique. Furthermore, the data was collected by using primary data that was obtained from indepth interview result that used interview guidance, while the secondary data was obtained from document observation, and the data will be analysed qualitatively.Result: The policy of delivery for poor community in Tanjungpinang Municipality has not yet obtained optimal support.The small bugdet availability affected not all of the midwives were willing to assist askeskin patient with cost claim to primary health care. Private practice midwife asked for fee from askeskin patient. There was no difference the treatment given between askeskin patient and common people. However, askeskin patient was satisfied with the service given by private practice midwife.Conclusion: The implementation of delivery policy for poor community by private practice midwife has not yet optimal as there was a lack of support from municipality government, administratively or financially.

Analisis Ketersediaan Fasilitas Kesehatan dan Pemerataan Pelayanan pada Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Bengkulu, Kebupaten Selumadan Kabupaten Kaur Yandrizal Yandrizal; Desri Suryani; Betri Anita; Henni Febriawati
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 3, No 2 (2014)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Background: National health insurance is starting in 2014 to gradually move towards Universal Health Coverage. The program should make access health services easier for the community. However limited number of health care givers, a vast population and difficult geographical access mean that there is limited provision of services by the Government and other parties. It appears that the difficulty of access to health facilities remains. The provision of health services is dependent on infrastructure in the community. Without any infrastructure improvements, equitable health service becomes difficult and health coverage for the community is not real. The problem is that whether the national health insurance policy administered by the health-BPJS can improve access to medical services and quality health services to all citizens of Indonesia based on fundamental justice. Objective: To assess the availability and equitable health services as well as the policies for equitable distribution of health facilities within the national health insurance program in the city of Bengkulu, District Seluma and District Kaur. Method: This research is using a formative evaluation method, designed to assess how program policy was implemented and how to modify and to develop new policies so as to bring improvement.The kind of data collected are qualitative and quantitative data. Quantitative data is used to see availability and coverage health, while qualitative data is used to get perception of service provider and program manager of the national health insurance, as well as the challenge and barrier found in implementation process. Data qualitative is obtained using open questionnaire. Quantitative data is derived from a contract between District/municipality health office by health- BPJS and health facility data. Data analysis is compared between District/municipal data, standards according to the regulation and health system according to the WHO and scenario planning. Results: The ratio of the available primary care facilityin Kaur is 17,13 per 100.00o or one per 5.837 inhabitants; while in Bengkulu city it is 13,16 per 100.000 or one for 7.598 inhabitants; and in District Seluma it is one for 7.770 inhabitants. Percentage of contracts for primary services in Bengkulu city is 87,62 %, in District Seluma is 80.41 %, and in District Kaur is 80.73 %. The distance to access primary care facility in District Seluma and District Kaur is 2 hours away if using ‘ojek’ (motorcycle taxi), and the is fare IDR200.000,- (one-way). In Bengkulu, the most distant is 20 minutes and the fare is IDR10.000,-. The ratio of available referral care services in Bengkulu City is 1,88 per 100.000 inhabitants, while in District Seluma is 0,56 per 100.000 inhabitants, and in District Kaur is 0,90 per 100.000 inhabitants. Therefore we need additional primary health facilities supported by the agency of the social security (BPJS), District/City government/Provincial government and the Ministry of Health. While the ratio of beds in the Bengkulu City is 629, in District Seluma is 3.574, and in district Kaur is 2.778. District Seluma needs as many as 129 more beds while District Kaur needs another 60 beds to meet the requirement. The Regional Public hospital in District Kaur and District Seluma are still class D. To increase the capacity at these two hospitals to become class C within 5 (five) years is possible. However, these efforts require special policy from city/district government, Provinces and the Ministry of Health as well as the social security agency (BPJS) considering the limited capacity of the local governments. Conclusion: The availability of primary health facilities in Bengkulu city, Seluma districy and Kaur district are not enough according to Road Map to JKN 2019. Referral health facilities in Seluma district and Kaur district are much lower than the target, whereas in Bengkulu city the number is on target. Utilization of primary health facilities in Bengkulu city, Seluma district and Kaur district are still lower than national average. Utilization of referral helth facilities in the province of Bengkulu is still lower than national average. Latar Belakang: Jaminan Kesehatan Nasional dimulai pada tahun 2014 secara bertahap menuju ke Universal Health Coverage, secara umum yaitu mempermudah masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu. Pemberi pelayanan kesehatan yang terbatas, penyebaran penduduk yang luas dan akses yang terbatas, menyebabkan kurang supply (penyediaan layanan) oleh pemerintah dan pihak lain, sehingga akan muncul kesulitan terhadap akses ke fasilitas kesehatan. Penyediaan pelayanan kesehatan tergantung pada infrastruktur di masyarakat, tanpa ada perbaikan infrastruktur pemerataan pelayanan kesehatan menjadi sulit dan jaminan kesehatan bagi masyarakat merupakan hal yang tidak riil. Permasalahan yang muncul apakah kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan ini dapat meningkatkan akses pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan yang bermutu kepada seluruh warga Indonesia dengan asas keadilan. Tujuan: Mengetahui ketersediaan dan pemerataan pelayanan kesehatan serta upaya kebijakan pemerataan fasilitas kesehatan pada program Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Bengkulu, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur. Metode: Penelitian ini menggunakan rancangan metode analisis evaluasi formatif yang dirancang untuk menilai bagaimana program/kebijakan sedang diimplementasikan dan bagaimana pemikiran untuk memodifikasi serta mengembangkan sehingga membawa perbaikan. Jenis data yang dikumpulkan kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif digunakan untuk melihat ketersediaan dan cakupan layanan kesehatan, sedangkan data kualitatif untuk mendapatkan persepsi dari penyedia layanan dan manajer program terhadap Jaminan Kesehatan Nasional serta tantangan dan hambatan yang ditemukan pada proses implementasinya. Data Kualitatif diperoleh dengan mengunakan kuesioner terbuka, data kuantitatif berasal dari Kontrak Dinas Kesehatan Kaupaten/kota dengan BPJS dan data fasilitas kesehatan. Analisis data dibandingkan antar kabupaten/kota, standar yang ditetapkan berdasarkan peraturan, sistem kesehatan menurut WHO dan perencanaan berdasar skenario (scenario planning) Hasil: Rasio ketersediaan fasilitas pelayaan primer di Kabupaten Kaur 17,13 per 100.000 atau satu banding 5.837 penduduk, sedangkan di Kota Bengkulu lebih kecil 13,16 per 100.000 ribu atau satu banding 7.598 penduduk dan Kabupaten Seluma satu banding 7.770 penduduk. Persentase nilai kontrak untuk pelayanan primer di Puskesmas Kota Bengkulu sebesar 87,62%, Kabupaten Seluma sebesar 80.41%, Kabupaten Kaur sebesar 80.73% Jarak tempuh ke pelayanan primer di Kabu- paten Seluma dan Kabupaten Kaur paling jauh kira 2 jam perjalanan dengan mengunakan Ojek dan ongkos sekali jalan Rp. 200.000,- dibandingkan Kota Bengkulu paling jauh 20 menit dengan ongkos ojek Rp. 10.000,-, Rasio ketersediaan fasilitas pelayaan rujukan di Kota Bengkulu 1,88 per 100.000, Kabupa- ten Seluma 0,56 per 100.000 dan Kabupaten Kaur 0,90 per 100.000 penduduk, sehingga perlu penambahan fasilitas kese- hatan tingkat pertama oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial, Pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan Kementerian Kesehatan. Sedangkan Rasio tempat tidur untuk Kota Bengkulu 629, Kabupaten Seluma 3574 dan Kabupaten Kaur 2778. Kebutuhan Kabupaten Seluma sebanyak 129 Tempat Tidur dan Kabupaten Kaur sebanyak 60 Tempat Tidur untuk memenuhi target, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten seluma dan Kabu- paten Kaur masih kelas D. Peningkatan kelas rumah sakit men- jadi kelas C dalam kurun waktu 5(lima) tahun kedepan sangat memungkinkan, upaya ini memerlukan kebijakan khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten, Provinsi dan BPJS serta Kemen- terian Kesehatan mengingat keterbatasan pemerintah daerah. Kesimpulan: Ketersediaan fasilitas kesehatan tingkat pertama saat ini di Kota Bengkulu, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur belum mencukupi target yang ingikan menurut Peta Jalan Menuju JKN 2019. Fasilitas kesehatan rujukan di Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur masih rendah dibandingkan tar- get, sedangkan Kota Bengkulu telah mencapai target. Pemanfaatan fasilitas kesehatan tingkat pertama di Kota Bengkulu, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur masih rendah dari Provinsi Daerah istimewa Yogjakarta. Pemanfaat fasilitas kesehatan rujukan di Provisinsi Bengkulu masih rendah dari pada dari Provinsi Daerah istimewa Yogjakarta.

Perancangan Sistem Penilaian Kinerja 360º Berdasarkan Metode Kompetensi Spencer Bagian Medis di Rasyidamedan Arfah Mardiana Lubis; Umi Salmah; Isyatun Mardhiyah Syahri
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 5, No 4 (2016)
Publisher : Center for Health Policy and Management

ABSTRACTBackground: The main product of Rasyida Medan is haemodialysis treatment that is being responsible of Medical Department, which are Medical Manager, HD room head, HD vice room head, Doctor, Nurse, CAPD, CIMINO, Rontgen and USG, so it must be carried out supervision and performance appraisal well. But there are concern over non-objective supervisor assessments and the performance appraisal document is not based competency. While the competencies necessary to describe the knowledge, abilities, skills and other characteristics needed to do the job. Therefore, we need Spencer competency-based 360º Performance Appraisal System design on Medical Department Rasyida Medan.Objective: To identify competencies of Medical department, so that it has accurate competency mapping, increasing the effectiveness and efficiency of recruitment, education, training and promotion.Methods: This qualitative research is done on March - September 2013. The 21 person participants are chosen based on theory, employee that have Superior and Average performance (2:1.5) and their supervisor. The data collecting by group interview with thematic analysis.Results: Each of Medical Department parts has a level of medical competence and weights vary according to the level of interest in the job. The resulting competence poured into Behavioral codebook and the competency- based 360º Performance Appraisal Sheets.Conclusion: Core competencies are the impact and influence, interpersonal understanding, self-confidence, self-control, organizational commitment, expertise, customer service orientation, teamwork, analytical thinking, conceptual thinking, initiative, flexibility, and directive. Keywords: 360º Performance appraisal, doctor, nurse, haemodialysis, Spencer competency ABSTRAKLatar Belakang: Produk utama klinik Rasyida Medan adalah pelayanan Hemodialisa yang ditanggung jawabi bagian Medis, yaitu Manager Medis, Kepala Ruang HD, Wakil Kepala Ruang HD, Dokter, Perawat, CAPD, CIMINO, Rontgen dan USG, se- hingga harus dilakukan pengawasan dan penilaian kinerja dengan baik. Tetapi muncul kekhawatiran ketidak-objektifan penilaian atasan dan dokumen penilaian tidak berdasarkan kom- petensi. Sedangkan kompetensi perlu untuk menggambarkan pengetahuan, kemampuan, keahlian dan karakteristik lain yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan. Oleh karena itu perlu dirancang Sistem Penilaian Kinerja 360º Bagian Medis Ber-dasarkan Metode Kompetensi Spencer.Tujuan: Mengidentifikasi kompetensi bagian Medis, sehingga memiliki pemetaan akurat kompetensi bagian Medis, peningkatan keefektifan dan keefisienan rekrutmen, pendidikan, pelatihan dan promosi.Metode: Penelitian kualitatif dengan studi kasus intrinsik ini dilakukan pada bulan Maret - September 2013. Partisipan 21 orang dipilih berdasarkan teori, karyawan superior dan average performance (2 : 1,5) dan atasannya. Pengumpulan data wawancara berkelompok dengan analisis tematik.Hasil : Masing-masing bagian medis memiliki tingkat kompetensi dan bobot yang berbeda-beda sesuai tingkat kepentingan dalam jabatan. Kompetensi yang dihasilkan dituangkan ke dalam Behavioral Codebook dan Lembar Penilaian Kinerja 360º Berdasarkan Metode Kompetensi Spencer.Kesimpulan: Kompetensi inti Bagian Medis adalah Dampak dan pengaruh, Empati, Percaya diri, Pengendalian diri, Komitmen terhadap organisasi, Keahlian teknikal, Berorientasi kepada pelanggan, Kerja sama kelompok, Berfikir analitis, Berfikir konseptual, Inisiatif, Fleksibilitas, dan Kemampuan mengarahkan/ memberikan perintah. Kata Kunci: Penilaian Kinerja 360º, dokter, perawat, hemodialisa, kompetensi Spencer

Beberapa Titik Kritis Kebijakan Obat dalam Sistem Jaminan Sosial Shita Dewi
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 3, No 1 (2014)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Seiring dengan berjalannya sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), terjadi beberapa perubahan dalam sistem kesehatan Indonesia, salah satunya dalam sistem penyediaan obat dan pembayarannya. Seperti kita ketahui, penggunaan obat dalam JKN mengacu pada penggunaan Formularium Nasional (Fornas) yang digunakan pada sistem Ina-CBGs di rumah sakit. Saat ini Kementerian Kesehatan masih dalam proses penyusunan e-katalog sebagai pandu- an jenis dan harga obat dalam pelayanan JKN, se- hingga untuk sementara waktu BPJS menggunakan Daftar Plafon Harga Obat (DPHO) sebagai panduan. Mengingat obat adalah salah satu komponen yang dibiayai dalam sistem JKN, kita dapat berasumsi bahwa permintaan obat generik tentu akan mening- kat pesat seiring diberlakukannya JKN. Namun, ada beberapa hal yang dapat menjadi titik kritis dalam situasi ini.Pertama, dari sisi demand, perlu edukasi bagi pasien mengenai obat generik. Kepercayaan masya- rakat terhadap obat generik masih beragam dan sa- lah satu faktor penyebabnya adalah persepsi tentang kualitas obat generik yang lebih rendah dibanding obat bermerek. Persepsi ini muncul dipengaruhi ba- nyak faktor tetapi terutama karena harga obat generik yang jauh lebih murah, kemasannya kurang menarik dan juga tidak memiliki ‘nama dagang’ yang dikenal masyarakat dari iklan. Oleh karena itu, faktor eduka- si kepada pasien (masyarakat) menjadi mutlak agar masyarakat dapat lebih menerima obat generik. Mes- ki harganya jauh lebih murah, sebenarnya tidak ada perbedaan antara kualitas obat generik jika diban- dingkan dengan obat bermerek. karena obat generik dan obat bermerek sebenarnya merupakan obat copy dari obat paten (originator), sehingga tidak berbeda dalam hal zat aktif, indikasi, dan bentuk sediaan. Sebelum dipasarkan, setiap obat generik, baik yang berlogo maupun bermerek, harus melalui uji bioekivalensi. Dengan uji tersebut, zat aktif obat dan khasiatnya dapat dipastikan sama dengan origi- natornya. Apabila kepercayaan masyarakat terhadap obat generik rendah, besar kemungkinan masyarakat menolak resep obat generik dan menghendaki peresepan obat bermerek yang lebih mahal dan akan membebani biaya kesehatan.Kedua, dari sisi supply, terdapat dugaan bahwa penerapan JKN diperkirakan akan membuat target pasar obat meningkat beberapa kali lipat untuk me- menuhi kebutuhan 240 juta penduduk Indonesia. Artinya, peningkatan produksi obat khususnya obat generik juga perlu dilakukan oleh industri farmasi di Indonesia. Sejauh ini, belum ada instruksi khusus kepada Gabungan Perusahaan Farmasi mengenai peningkatan kapasitas produksi obat generik untuk menghadapi JKN. Karena itu, keputusan untuk me- ningkatkan produksi bergantung pada masing-masing industri farmasi. Selain itu, ada pula kemungkin- an timbulnya hambatan, khususnya jika ada permin- taan mendadakterhadap produk tertentu.Artinya, ham- batan bukan karena kapasitas, melainkan masalah penjadwalan produksi dan ketersediaan bahan baku. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai penyelenggara JKN menyatakan bahwa BPJS tidak ikut serta dalam tata laksana penyediaan obat untuk peserta JKN. Hal ini sangat berbeda dengan pelaksanaan asuransi ASKES, misalnya, yang menempatkan PT. ASKES sebagai penyedia dan penanggung jawab obat. BPJS dalam era JKN hanya bertanggung jawab pada pemenuhan klaim yang diajukan fasilitas kesehatan. Klaim diajukan berdasarkan ketersediaan dalam fornas, dengan harga berdasarkan e-katalog dan DPHO 2013. De- ngan kondisi ini, maka kondisi internal rumah sakit menentukan ketersediaan obat. Artinya, rumah sakit harus memiliki manajemen keuangan yang baik se- hingga memiliki cashflow yang baik. Cash flow inilah yang menentukan ketersediaan obat. Puskesmas dan layanan kesehatan primer lain, ketersediaan obat sangat bergantung pada instalasi farmasi yang ada di kabupaten/kota, sehingga sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah (baca: alokasi APBD dan DAK) untuk pengadaan obat.Negara Perancis, Pemerintah juga berupaya mensubstitusi obat bermerk dengan obat generik sebagai salah satu alat kendali biaya. Di Perancis, hampir 90% dari total drug expenditures merupakan reimbursable drugs (obat yang nantinya di-gantibayar oleh pemerintah) karena berada di dalam formularium nasional1. Perlu diketahui bahwa sistem jaminan sosial di Perancis menggunakan mekanisme ganti bayar (reimbursement). Jadi, pasien membayar terlebih dahulu, kemudian menagihkan ke penyelengga- ra jaminan sosial. Jaminan sosial akan mengganti sesuai ketentuan - untuk obat sekitar 65% akan diganti bayar - kecuali bagi peserta CMU-C dimana mereka menikmati fasilitas free-of-charge at the point of service termasuk obat2. Bagi peserta jaminan sosial non CMU-C, co-payment biasanya akan ditagihkan ke asuransi swasta yang mereka ikuti.Namun, di Perancis, obat generik ternyata juga memiliki tingkat kepercayaan yang relatif rendah. Sebuah rapid survey3 memperlihatkan bahwa sekitar 40% responden merasa tidak yakin terhadap obat generik dan hanya 57% secara konsisten menerima obat generik walau pun 81% menyadari keuntungan menggunakan obat generik karena lebih murah. Sampai tahun 2012 lalu, pangsa pasar obat generik di Perancis hanya sekitar 14% dari total penjualan obat4. Ini mengindikasikan bahwa pengetahuan mengenai harga yang lebih murah tidak mengubah kepercayaan masyarakat terhadap obat generik dan juga tidak mengubah pola perilaku konsumsi mereka. Biaya belanja kesehatan di Perancis diawasi oleh badan pengawasan obat dan produk kesehatan yang disebut Agence Nationale de Sécurité du Médi- cament et des Produits de Santé (ANSM) dan oleh penyelenggara jaminan sosial yaitu La Caisse Natio- nale d’Assurance Maladie (CNAM). Di Perancis ter- dapat beberapa kebijakan untuk menekan biaya be- lanja kesehatan khususnya belanja obat5. Pertama, sejak 2002, CNAM mewajibkan setidaknya seper- empat dari resep yang ditulis dokter merupakan ba- han kimia dari molekul aktif (jadi, bukan merek da- gang), selain itu dokter diberi insentif tambahan apa- bila meresepkan obat generik. Di sisi lain, CNAM memiliki kesepakatan dengan apotik tentang target penjualan obat generik. Selain itu, harga obat generik di dalam formularium nasional diregulasi, terdapat diskon/margin yang lebih besar untuk obat generik dibanding obat bermerek sehingga apotik memiliki insentif untuk mensubstitusi obat bermerek di dalam resep dengan obat generik, pengenaan PPn yang lebih rendah untuk obat yang berada di dalam for- mularium nasional, besaran gantibayar untuk obat generik, de-listing beberapa obat bermerek dari daftar reimbursable drugs, dan sebagainya. Pemerintah juga membatasi jumlah maksimal kunjungan yang boleh dilakukan oleh detailer perusahaan farmasi ke dokter. Hasilnya, antara tahun 2003 – 2010 sempat terjadi kenaikan pangsa pasar obat generik dari 11% menjadi 24%, dan consumer price (harga yang diba- yar masyarakat) hanya naik sekitar 0.6% per tahun6. Sementara itu obat-obat di luar formularium nasional Perancis mengalami kenaikan harga rata-rata 3.2 % per tahun dalam periode yang sama7. Hal ini dise- babkan karena kebanyakan obat bermerek di-delisting (dikeluarkan dari fomularium nasional) oleh pemerintah. Dengan dikeluarkannya obat tertentu dari formularium nasional, obat tersebut tidak lagi diregu- lasi harganya, dan dikenai PPn hampir dua kali lipat dibanding obat di dalam formularium nasional.Pada tahun 2010 lalu, biaya untuk kesehatan (di luar rawat inap) mencapai sekitar 10% dari kon- sumsi rumahtangga, dan obat merupakan 35.5% dari keseluruhan biaya kesehatan rumahtangga di Peran- cis8, sehingga wajar apabila masyarakat sangat memperhatikan fluktuasi harga obat dan kebijakan pemerintah terhadap obat. Pemerintah telah meng- umumkan kembali komitmennya untuk menurunkan belanja kesehatan untuk obat. Hal ini memiliki dua kemungkinan: semakin gencarnya kebijakan yang mendorong konsumsi obat generik dan/atau de-list- ing obat dari formularium nasional.Jelas bahwa di bawah sistem jaminan sosial nasional, kebijakan obat merupakan salah satu alat penting yang dipakai pemerintah untuk mengendali- kan belanja kesehatan. Oleh karena itu, identifikasi dan solusi terhadap beberapa titik kritis di Indone- sia perlu dikaji sejak awal.Pada edisi kali ini, seperti biasa JKKI juga meng- hadirkan beberapa topik kajian kebijakan yang menarik, kebanyakan merupakan analysis of policy dan lebih bersifat monitoring dan/atau evaluasi dalam im- plementasinya. Kami berharap riset-riset mendatang akan lebih banyak lagi mengkaji pilihan kebijakan dan opsi-opsi solusi untuk masalah kebijakan. Selamat membaca.

KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PROGRAM KESEHATAN IBU DAN ANAK DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2011 Lalu Najmul Erpan, Laksono Trisnantoro, Tudiono
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 1, No 1 (2012)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Background: Health financing provided by the governmentgreatly helps the implementation of health system in the decentralizedera. General Allocation Fund and Local Revenueand Expenditure Budget are apparently inadequate to financehealth service. Some efforts have been made to finance healthservice such as Community Health Insurance (Jamkesmas),Childbirth Insurance (Jampersal), and Health Operational Fund(Bantuan Operasional Kesehatan/BOK). These are meant toachieve Millennium Development Goals in 2015. The practiceof coordination from planning to implementation and stakeholders’commitment can affect the process of maternal and childhealth service. Coordination is definitely needed to run theprogram policy and prevent the overlapping financing in orderthat the objective of the program can be achieved.Objective: To evaluate coordination of planning, implementationand stakeholders’ commitment in relation to maternal andchild health (MCH) service in Lombok Tengah District.Method: This was a descriptive-analytical study with a qualitativeapproach and a case-study design. Samples were takenpurposively. The data were obtained through in-depth interview,observation and documentation analysis.Result: The planning coordination of MCH health financinghad not been optimal, even despite the involvement of crosssector and program. However, the organizations of healthprofessionals were not involved in program planning. The coordinationof health financing implementation had not been optimalas well. Even though there was no overlapping financingfrom some different sources, in the policy implementation therewas cost sharing for referral and drugs. Private sectors werenot involved in the implementation of Jampersal. Stakeholders’commitment was relatively optimum as reflected from the policyand action in health development acceleration particularly MCH.The process of MCH service at both primary and secondarylevel could run well.Conclusion: Coordination of MCH financing implementation inLombok Tengah District through BOK, Jampersal, Jamkesmas,Community Empowerment National Program of Healthy andSmart Generation and Local Revenue and Expenditure Budgethad not been optimal; therefore, it needed to be improved toeliminate cost sharing. Professional organizations and privatehealth providers were not yet involved in the program planningand implementation.Keywords: coordination, stakeholders’ commitment, healthfinancing, maternal and child health, program evaluation

Reformasi Tiada Henti Shita Dewi
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 3, No 3 (2014)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Reformasi kebijakan seringkali bukanlah se- suatu yang statis. Reformasi dalam salah satu aspek bidang kesehatan akan berdampak pada bidang- bidang yang lain sehingga terjadi pula reformasi di bidang-bidang lain. Reformasi system pembiayaan kesehatan, misalnya, seyogyanya diikuti pula oleh reformasi di bidang pelayanan kesehatan, yang ke- mudian diikuti oleh reformasi di bidang sumberdaya kesehatan, dan seterusnya. Reformasi juga hampir tidak pernah berjalan sempurna. Dalam pelaksa- naannya, berbagai hal yang bersifat internal dan eksternal mempengaruhi kinerja pencapaian hasil yang diinginkan sehingga dibutuhkan penyesuaian dan ‘reformasi’ selanjutnya. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di Negara-negara lain.Di Perancis, bulan September ini memiliki arti penting di sektor kesehatan karena pada bulan inilah strategi dan anggaran kesehatan untuk tahun berikut- nya dibahas di Council of Ministers, sebelum akhir- nya dibawa ke National Assembly di awal 2015. Kali ini yang menjadi fokus perhatian pemerintah adalah reformasi di bidang kesehatan untuk menghemat anggaran sebanyak 10milyar Euro selama kurun wak- tu 2015-2017. Ini adalah bagian dari kebijakan “aus- terity” yang dilakukan pemerintah terkait krisis ekonomi yang berkepanjangan di Perancis.Menteri Kesehatan Perancis, Marisol Touraine, menjabarkan rencana reformasi di empat bidang: preventif, pelayanan kesehatan territorial, inovasi dan tatakelola. Di bidang preventif, ada beberapa hal baru yang akan dilakukan. Pertama, program nasional untuk berhenti merokok. Berbagai aturan mengenai kenaikan cukai rokok, pembatasan penjualan dan pembatasan ruang merokok diperketat termasuk untuk rokok elektronik. Ke-dua, aturan baru tentang logo nutrisi makanan kemasan. Kini logo nutrisi dise- derhanakan dengan kode warna (hijau, kuning, merah, dst) di bagian depan kemasan makanan untuk mengindikasikan proporsi kandungan nutrisinya di- bandingkan dengan ‘recommended daily value’. Ke- tiga, uji coba balai suntik higienis bagi pemakai narkoba, untuk mengurangi resiko penularan penya- kit melalui jarum suntik. Ke-empat, penyediaan pil KBB darurat di sekolah menengah. Dalam hal per- baikan pelayanan kesehatan territorial, akan ada nomor darurat di setiap regional untuk dihubungi di luar jam kerja dokter, dan nomor-nomor ini khusus disediakan untuk layanan kesehatan dasar, layanan kesehatan berkelanjutan, layanan preventif, layanan kesehatan jiwa dan layanan kesehatan untuk kelom- pok difabel. Dengan cara ini, selalu ada tenaga medis yang dapat diakses 24 jam. Dalam bidang tatakelola, juga ada beberapa hal baru yang akandilakukan. Pertama, layanan terintegrasi untuk penanganan pasien pelayanan kesehatan yang merasa dirugikan dan diperbolehkannya ‘class action’. Ke-dua, aturan baru tentang third-party payment bagi para peserta asuransi kesehatan tambahan (sebagai tambahan/ top-up dari jaminan sosial). Ke-tiga, koordinasi dalam layanan rujukan yang ditunjang dengan layanan rekam medis online. Ke-empat, re-negosiasi untuk insentif bagi tim yang melayani kasus (case man- agement team). Dalam hal inovasi, rumah sakit khu- susnya akan direhabilitasi dan melakukan program rasionalisasi dan kerjasama pembelian. Rumah sakit juga akan melakukan berbagai inovasi untuk mem- perpendek length-of-stay, mengurangi penggunaan MRI, memperbaiki hubungan kontrak dengan dokter dan kerjasama antar beberapa fakultas kedokteran. Salah satu hal yang paling dicermati masya- rakat adalah mengenai kebijakan third-party pay- ment. Selama ini, hampir 77% biaya kesehatan di Perancis ditanggung oleh jaminan sosial, sementara sisanya dibiayai oleh third-party (asuransi tambahan lain atau OOP). Namun prosentase reimbursement jaminan sosial khususnya untuk kelompok menengah dan kelompok atas, semakin lama semakin berkurang (catatan: untuk kelompok miskin; jaminan sosial menutup 100% biaya) sehingga mendorong kelompok menengah untuk memilih self-medication. Saatini, self-medication di Perancis masih relative rendah (15.7%, dibanding rata-rata 25.7% di Eropa). Selain itu, harga obat bebas (tanpa resep) di Peran- cis lebih murah rata-rata sekitar 1.5 euro dibanding Negara lain di Eropa. Pemerintah melihat potensi penghematan dengan mendorong self-medication pada taraf tertentu dengan cara mengeluarkan bebe- rapa jenis obat dari daftar obat dari DON. Masya- rakat juga terpaksa mengurangi konsumsi pembelian kacamata karena adanya pembatasan reimbur sement kacamata maksima l470 euro (untuk single lense) dan 850 euro (untuk lensa kompleks). Reimbure sementini hanyalah 36% dari total biaya kacamata, sehingga mayoritas (68%) harus ditang- gung oleh asuransi tambahan dan OOP. Pemerintah terus mendorong masyarakat untukmemiliki ‘respon- sible contract’ dengan third-party untuk menghindari biaya kesehatan yang terlalu tinggi.Paket reformasi ini bukanlah satu-satunya yang akan diperjuangkan Menteri Kesehatan bulan Sep- tember ini. Isu fraud juga akan menjadi pokok bahas- an karena disinyalir tingginya imigran gelap di Pe- rancis telah mengakibatkan membengkaknya ang- garan AME (Aide médicaled’Etat) dari 588juta Euro menjadi 744juta Euro. Dapat dipastikan pemerintah akan menindaklanjuti dengan berbagai pengetatan kebijakan terkait akses untuk mendapatkan AME.Di Indonesia, upaya pemantauan kebijakan kesehatan telah dilakukan berbagai pihak. Berbagai penelitian mengungkapkan berbagai kendala dan keterbatasan dalam implementasi, dan biasanya penanganannya membutuhkan penambahan biaya atau anggaran. Edisi kali ini menyoroti berbagai hal dalam implementasi kebijakan jaminan kesehatan, kesehatan balita, layanan farmasi dan BLUD di ber- bagai daerah. Namun, belum banyak yang memba- has sejauhmana inefisiensi dalam system kesehatan dapat diatasi dengan reformasi pelayanan dan dam- paknya terhadap penghematan anggaran, sehingga dapat direalokasi untuk hal-hal lain yang lebih men- desak. Di dalam era jaminan kesehatan semesta, efisiensi sistem kesehatan dan kontrol anggaran akan menjadi area baru yang perlu kita cermati ber- sama. Semoga kita dapat berkontribusi dalam hal ini. Selamat membaca. Shita Listya DewiPusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Shita Dewi

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
jkki.fk@ugm.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Shita Dewi

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official jkki.fk@ugm.ac.id

Editorial Address -

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Shita Dewi

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
jkki.fk@ugm.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA