cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota banda aceh,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Hukum dan Keadilan Mediasi
Published by Universitas Muhammadiyah Aceh
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mediasi : Jurnal Hukum dan Keadilan - Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3, No 1 (2016)" : 6 Documents clear
TEKNIK PEMUNGUNGATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA BANDA ACEH Aminah Tanjung
Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 3, No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jm.v6i16.569

Abstract

Setiap daerah dalam pengertian provinsi, kabupaten/kota di Indonesia melalui Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA)-nya mempunyai kewenangan untuk memungut pajak atas semua objek pajak yang ada di daerahnya. Hal tersebut juga berlaku untuk Kota Banda Aceh yang pembangunannya tampak semakin berkembang secara pesat seiring dengan berlakunya otonomi daerah.Jenis penelitian yang dipakai di dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dimana peneliti menguraikan data dengan cara memberikan pengertian, penjelasan dan penaksiran pada data yang dianalisis dan kemudian kemudian hasilnya akan dipaparkan secara deskriptif untuk menganalisis pelayanan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).Hasil penelitian menunjukkan bahwa studi tentang Teknik Pemungungatan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Banda Aceh sudah berjalan dengan baik, dengan diberikan sanksi administrasi berupa denda kepada masyarakat yang terlambat membayar, meskipun masih ada tunggakan-tunggakan tiap tahunnya namun realisasi penerimaan pajak PBB selalu meningkat tiap tahunnya sesuai data yang disampaikan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Banda Aceh. Sedangkan faktor penghambat dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kota Banda Aceh adalah adanya penerbitan SPPT ganda, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayarkan pajak PBB dan masih menganggap bahwa membayar pajak bukan suatu kewajiban. Kata kunci : Pemungutan Pajak, Pajak Bumi, Pajak Bangunan
HAK ANAK YANG MENGIKUTI ORANG TUA YANG SEDANG MENJALANI PEMIDANAAN PADA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) DI LHOKNGA Aidi Hermansyah
Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 3, No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jm.v6i16.478

Abstract

Tulisan ini dimaksudkan untuk menjelaskan faktor penyebab anak terpaksa harus mengikuti orang tuanya menjalani pemidanaan, hak-hak apa saja yang diberikan pada anak yang mengikuti orang tua yang sedang menjalani pemidanann dan faktor yang mempengaruhi terhambatnya pemenuhan hak anak yang mengikuti orang tua yang sedang menjalani pemidanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab anak harus mengikuti orang tuanya karena faktor kebutuhan ibu, faktor tidak adanya keluarga yang mau mengasuh dan faktor kekhawatiran jika ditinggalkan. Sementara Hak-hak yang harus dipenuhi untuk anak yang mengikuti orang tua yang menjalani pemidanaan adalah hak makan dan makanan pendamping, hak imunisasi, hak pelayanan kesehatan, perlengkapan bayi dan juga kebebasan bermain. Hambatan dalam upaya pemenuhan hak anak antara lain, prasarana yang belum memadai, seperti ruang khusus bayi, tidak ada petugas pendamping khusus anak, tidak ada arena bermain, anggaran yang terbatas dan tidak adanya terlibat pihak eksternal dalam upaya pemenuhan hak anak tersebut. Padahal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Syarat Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 20 ayat (3) bahwa “Anak dari Narapidana wanita yang dibawa ke dalam Lapas ataupun yang lahir di Lapas dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun” dan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-14.02.02 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan. Walaupun telah ada payung hukum untuk memberikan pelayanan terhadap anak yang mengikuti orang tua menjalani pemidanaan, akan tetapi dalam realitanya pemenuhan hak-hak anak tersebut belumlah memadai.Kata Kunci : hak Anak, mengikuti orang tua, menjalani pemidanaan.
PENEMPATAN NARAPIDANA ANAK DENGAN NARAPIDANA DEWASA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN LHOKNGA Riza Chatias
Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 3, No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jm.v6i16.480

Abstract

Anak adalah seorang yang belum cukup umur atau seorang yang belum dewasa dan perlu perhatian khusus dari setiap tindakan hukum, guna terjaminnya hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan tersebut juga berlaku pada anak yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan yang digunakan untuk membina anak yang berstatus Narapidana dipisahkan dengan lembaga pemasyarakatan untuk membina Narapidana dewasa. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam Pasal 18 ayat (1) disebutkan: “Anak pidana ditempatkan di LAPAS anak”. Hasil penelitian menyatakan saat ini banyak anak yang ditempatkan di LAPAS dengan narapidana dewasa. diharapkan Narapidana anak tidak lagi ditempatkan dengan orang Narapidana dewasa, sehingga pemenuhan hak-hak Narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan dapat terpenuhi hak-hak anak secara efektif, sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Untuk dapat terpenuhinya hak-hak Narapidanadi Lembaga Pemasyarakatan anak harus dipisahkan dari Narapidana dewasa, karena hak-hak anak harus diutamakan daripada hak-hak orang dewasa. Kata Kunci: Anak, Narapidana, Tahanan Dewasa, Penjara.
PENERAPAN PIDANA DENDA SEBAGAI ALTERNATIF PIDANA PENJARA DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN (Suatu Penelitian di Pengadilan Negeri Banda Aceh) Nurhafifah Nurhafifah
Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 3, No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jm.v6i16.476

Abstract

Pasal penganiayaan ringan,yaitu pasal 352 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa Penganiayaan ringan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500. namun dalam kenyataannya selama ini hakim sering memutuskan pidana penjara saja terhadap pelaku penganiayaan ringan, padahal pasal tersebut bersifat alternative yaitu dapat dipilih salah satu jenis hukumankarena memuat kata “atau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim lebih memilih pidana penjara dari pada pidana denda terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan ringan karena lebih berefek jera daripada pidana denda, sebab pidana denda biaya dendanya terlalu sedikit dan sangat bertentangan dengan tujuan pemidanaan.Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Hambatan, Pelaksanaan Sanksi.
KEDUDUKAN HUKUM ADAT ACEH DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL Airi Safrijal
Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 3, No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jm.v6i16.477

Abstract

Negara Indonesia adalah negara hukum. Penegasan negara Indonesia sebagai hukumini sangat jelas dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 ayat (3) UUD1945 menyebutkan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”, dengan landasanpandangan hidup berdasarkan Pancasila sebagai Falsafah Negara dan bangsa. UUD 1945dengan tegas mengakui keberadan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnyasebagaimana disebutkan pada Pasal 18B (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Negaramengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hakhaktradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat danprinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Hukumadat adalah hokum tidak tertulis, dia hidup, tumbuh dan berkembang dalam setiap kelompok masyarakat sebagai aturan hidup masyarakat yang dipelihara dan ditaati setiap kelompok masyarakat. Kedudukan hokum adat dalam masyarakat adat Aceh sangat jelas terlihat sampaisaat ini, dimana eksistensi hukum adat selalu dipertahankan oleh masyarakatnya.Kata Kunci: Kedudukan Hukum Adat, Dalam Sistem Hukum Nasional, dan di Aceh.
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH ACEH TERHADAP PRA PENEMPATAN TENAGA KERJA DI LUAR NEGERI Rusnin Rusnin
Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 3, No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jm.v6i16.481

Abstract

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, tenagakerja ialah tenagakerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan (TKI) setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Tujuan penelitian ini mencari alternatif pemecahan masalah yang dihadapi. Berdasarkan Objek masalah terdapat 2 (dua) penelitian yang digunakan dalam tesis ini, penelitian hukum yuridis dan penelitian hukum empiris. tanggung jawab pemerintah aceh terhadap pra penempatan tenaga kerja di luar negeri, masih banyak permasalahan hukum yang dijumpai dalam melakukan pengawasan pra penempatan TKI seperti tumpang tindih kewenagan atara instansi, serta aturan hukum yang lebih mengatur prosedural, dan hanya sedikit mengatur hak TKI, dan perlindungan hukum. Disarankan kepada pihak Pemerintah Aceh akan perlunya analisis dan pengkajian penyelarasan antara peraturan perundang-undangan tentang TKI agar tidak ada tumpangtindih dan saling berbenturan antara regulasi. Dan memberikan penegasan terhadap izin usaha PPTKIS. Kata kunci: Tanggung Jawab Pemerintah Aceh Pra Penempatan Tenaga Kerja

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No.3 (2021) Vol 8, No 2 (2021) Vol 8, No 1 (2021) Vol 5, No 2 (2018) Vol 5, No 1 (2018) Vol 3, No 1 (2016) Vol 1, No 3 (2011) Vol 1, No 2 (2011) Vol 1, No 1 (2011)