cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Legal Opinion
Published by Universitas Tadulako
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue " Vol 4, No 5 (2016)" : 10 Documents clear
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENUTUPAN JALAN TANPA IZIN Faisal, Mohamad
Legal Opinion Vol 4, No 5 (2016)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan pelengkapnya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya. Sering kita jumpai penutupan jalan diwilayah kota Palu yang dilakukan oleh masyarakat, untuk kepentingan masyarakat itu sendiri, contoh seperti pelaksanaan Road Race dan pesta kawin, hal ini tentu saja mengganggu kepentingan umum dan tidak sesuai dengan tujuan jalan yang di atur dalam pasal 3 UU No 38 Tahun 2004, dengan demikian timbul masalah dalam hal pelaksanaan penegakan hukum karena dalam pelaksanaannya sulit diterapkan sebagai akibat terdapatnya budaya hukum masyarakat, hal ini memerlukan waktu yang cukup panjang sampai penegakan tersebut dapat langsung ditegakkan Kata Kunci :  Penggunaan Jalan tanpa izin
PRINSIP HUKUM PEMBIAYAAN SYARIAH PADA LEMBAGA PERBANKAN Supriadi, Supriadi
Legal Opinion Vol 4, No 5 (2016)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa bank syariah dengan bank konvensional, letak perbedaannya hanyalah pada persoalan istilah bunga dan bagi hasil/margin.Secara prinsip mereka menganggap sama saja karena meminta imbalan dalam transaksi pembiayaannya yang berupa tambahan atau semacam funds transfer price. Padahal dalam ekonomi Islam tidak dikenal adanya time value of money, yang berarti bahwa nilai uang saat ini dengan nilai pada masa yang akan datang tidaklah berubah. Uang hanya dipahami sebagai sekedar alat pembayaran/alat tukar terhadap suatu barang yang dibeli.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dengan mengusung isu sebagai berikut : Bagaimanakan prinsip hukum dalam proses pemberian pembiayaan syariah ?  Kata kunci : prinsip hukum pembiayaan syariah
KONTRAK PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN AKTA JAMINAN FIDUSIA Risqi, Mohammad
Legal Opinion Vol 4, No 5 (2016)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kita mengenal berbagai macam jaminan kebendaan, seperti gadai dan hipotik dalam KUH Perdata dan fidusia yang diatur oleh Undang-undang nomor 42 tahun 1999. Fidusia timbul karena kekurangan dari gadai yang dalam praktek menunjukkan kelemahan. Dengan Fidusia, kepentingan debitur untuk meneruskan usahanya tetap diperhatikan dengan membiarkan barang jaminan tetap berada dalam penguasaannya. Meskipun secara teoritis fidusia mempunyai kekurangan-kekurangan, akan tetapi secara praktis ia telah mendapatkan tempat yang utama dalam dunia perkreditan di Indonesia. Dan sejalan dengan program pemerintahan untuk ”menggalakkan” pemberian kredit dalam hal ini kontrak pembiayaan konsumen kepada golongan ekonomi lemah dan pengusaha kecil, yang merupakan bagian terbesar dari rakyat Indonesia, fidusia dapat menjalankan peranan yang membantu baik pemberi kredit maupun penerima kredit. Akhirnya, dalam rangka menciptakan hak-hak jaminan yang menjamin kepastian hukum, yang memperhatikan kepentingan usaha penerima kredit, dan yang prosedurnya sederhana, dan fidusia telah memenuhi semua unsur-unsur yang penting tersebut, sehingga sangat membantu bagi pihak kreditur dan pihak debitur untuk melakukan kontrak pembiayaan konsumen. Kata kunci: Kontak, Pembiayaan Konsumen, Fidusia.
KEDUDUKAN ANAK YANG BERBEDA AGAMA DENGAN ORANG TUANYA TEHADAP HARTA WARISAN BERDASRAKAN KHI DAN KUH PERDATA Abdi, Usman
Legal Opinion Vol 4, No 5 (2016)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Melihat kondisi bangsa Indonesia yang begitu banyak memiliki kebudayaan, ras, adat, bahakan agama. Hal ini menibulakan bebagai macam perbedaan pandangan hukum, terutama dalam hal pengaturan kewarisan. Pandangan perbedaan agama sering kali menimbulkan suatu permasalahan hukum bagi setiap insan dalam menerima harta orang tuanya. Dalam hukum Islam perbedaan agama sangat jelas disebutkan bahwa anak yang berbeda agama dengan orang tuanya akan terhijab untuk menerima harta orang tuanya ketika orang tuanya meninggal dunia, hal ini tidak sejalan dengan hukum perdata yang tidak menyebutkan salah satu penghalang untuk menerima warisan adalah perbedaan agama. Kemudian jika terjadi pembagian warisan seperti apa upaya penyelesaiannya dalam hukum Islam. Adapun metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif, di mana penulisan ini mengkaji data-data yang diperoleh baik  yang dari bahan hukum hukum primer dan sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa kedudukan anak yang berbeda agama dengan orang tuanya terhadap harta warisan dan guna mengetahui upaya yang ditawarkan hukum Islam dalam pembagian harta warisan. kedudukan seorang anak terhadap harta warisan ini sangatlah penting, di mana anak merupakan keturunan dan penerus orang tuanya, namun ketiaka perbedaan agama mmbuat kedudukan anak terebut menjadi terhalang dalam menrima harta warisan orang tunya hal ini sangat jelas disebutkan dalam hukum Islam. Meski demikian, tidak serta merta anak tersebut kehilangan begitu saja kemungkinan untuk menerima harta orang tuanya, anak akan mendapat harta orang tuanya dengan jalan hibah atau biasa disebut hadiah ataupun pemberian kepada seseorang ketika masih hidup, kemudian dengan cara berwasiat yaitu pernyataan pemilik harta untuk memberiakn sebagian hartana kepada seseorang yang dikehendakinya. hal ini sesuai drngan fitman Allah SWT yang artinya diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara maruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.Kata Kunci: Kedudukan Anak Beda Agama, KHI, KUH Perdata
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN ALAT TAKAR DAN TIMBANGAN PADA PASAR TRADISIONAL DI KOTA PALU Boroallo, Muslimin
Legal Opinion Vol 4, No 5 (2016)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas penyalahgunaan alat takar dan timbangan pada pasar tradisional di Kota Palu yang berindikasi merugikan kondumen. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini 1. Bagaimanakah pengaturan terhadap penyalahgunaan alat takar dan timbangan pada pasar tradisional 2. Bagaimanakah penerapan terhadap penyalahgunaan alat takar dan timbangan pasar tradisional di Kota Palu. Meode penelitian  hukum normatif-sosiologis.Kesimpulan, Pengaturan sanksi terhadap penyalahgunaan alat takar dan timbangan merupakan tindak pidana yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap konsumen dari perbuatan curang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan KUHP dan penyalahgunaan alat takar dan timbangan pasar tradisional di Pasar Inpres lebih menekankan sanksi perdata untuk mengejar PAD, sedangkan konsumen yang merasa dirugikan tidak melaporkan kepada Kepolisian sebagai penyidik. Kepolisian tidak pernah melakukan penertiban terhadap penyalahgunaan alat takar dan timbangan. Hal ini dapat dibuktikan dengan sedikitnya alat takar dan timbangan yang digunakan sejumlah pelaku usaha terutama pedagang pasar tradisional di Pasar Inpres sudah ditera. Disarankan Sebaiknya penegak hukum seperti petugas tera, pengawas pasar dan Kepolisian melakukan koodinasi dalam penegakan hukum penyalahgunaan alat takar dan timbangan dapat diterapkan. Kata Kunci: Penyalahgunaan, Alat Takar dan Timbangan
PELAYANAN IZINREKLAME PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA PALU Novianti, Novianti
Legal Opinion Vol 4, No 5 (2016)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Judul penelitian ini adalah “ Pelayanan Izin Reklame Pada Badan Pelayanan PerizinanTerpadu Kota Palu “ Sedangkan yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian  ini adalah: (1) bagaimana prosedur pelayanan izin reklame di kota palu ( 2 ) bagaimana pengawasan reklame di kota palu.Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2012 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame, pengawasan penyelenggara reklame dilakukan terhadap aspek masa berlakunya izin, perpajakan, estetika dan keindahan, konstruksi bangunan reklame dan tata ruang. Jenis pajak yang menarik dari semua pajak yang dikelola oleh Pemerintah Kota Palu tersebut adalah pajak reklame. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. Kata kunci: Prosedur,Izin, dan Pengawasan.
TINJAUAN ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO : 100/PUU-XIII/2015 TENTANG CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Syafei, Mohammad
Legal Opinion Vol 4, No 5 (2016)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah bisa dilaksanakan sedikitnya dengan dua pasangan calon "Ketentuan ini jelas tidak memberi ruang apabila ada daerah yang terdapat satu pasangan calon (calon tunggal). Sehingga Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah belum mengatur secara jelas tentang calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah 2015. Berdasarkan hal tersebut di atas dan untuk mengisi kekosongan hukum maka Mahkamah mahkamah konstitusi mengeluarkan putusan No 100/PUU/XIII/2015 Penelitian ini dilaksanakan melalui pendekatan normatif. Metode pengumpulan data dilakukan melalui penelitian data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan permasalahan apa saja yang dihadapi oleh masyarakat dalam menghadapi persoalan calon tunggal.  Dalam hal ini penulis akan mengkaji berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata putusan Mahkamah Konstitusi terkait calon tunggal belum bisa menjawab secara tuntas tentang masalah calon tunggal tersebut.perlu adanya revisi undang-undang secara menyeluruh terkait sistem pencalonan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah selanjutnya..Kata kunci : Calon Tunggal, Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah,Putusan Mahkamah Konstitusi
FUNGSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL YANG DI ATUR OLEH UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 DALAM MEMBERIKAN JAMINAN KESEHATAN SERTA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KETENAGKERJAAN Suharsin, Suharsin
Legal Opinion Vol 4, No 5 (2016)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Judul dari penelitian ini adalah ” Fungsi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang di Atur Oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dalam Memberikan Jaminan Kesehatan serta Perlindungan Hukum Terhadap Ketenagkerjaan ". Sedangkan yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian  ini adalah: (1) Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Jaminan Kesehatan Terhadap tenaga kerja di Indonesia setelah lahirnya BPJS Ketenagakerjaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan. (2) Bagaimana Fungsi BPJS Ketenaga kerjaan dalam mengatur pemberian jaminan kesehatan dan Perlindungan Hukum terhadap Ketenagakerjaan di Indonesia. Pada Tahun 2011, ditetapkanlah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Pada tahun 2014 pemerintah menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai program jaminan sosial bagi masyarakat sesuai Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011, Pemerintah mengganti nama Askes yang dikelola PT. Askes Indonesia (Persero) menjadi BPJS Kesehatan dan mengubah Jamsostek yang dikelola PT. Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan.Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Terhadap Tenaga Kerja setelah adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan dilaksanakan setelah melalui dua tahap yaitu Tahap pertama adalah masa peralihan PT JAMSOSTEK (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan berlangsung selama 2 tahun, mulai 25 November 2011 sampai dengan 31 Desember 2013. Tahap kedua, adalah tahap penyiapan operasionalisasi BPJS Ketenagakerjaan untuk penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan UU SJSN. Fungsi BPJS Ketenagakerjaan dalam pemberian jaminan sosial dan perlindungan hukum tenaga kerja yaitu berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT), jaminan pensiun (JP), dan jaminan kematian (JKM) bagi para pekerja. Kata Kunci : BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan Jaminan Sosial 
TINJAUAN YURIDIS AHLI AHLI WARIS AB INTESTATO MENURUT HUKUM PERDATA Hasanah, Uswatun
Legal Opinion Vol 4, No 5 (2016)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menurut pasal 832 KUH Perdata yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang – undang maupun diluar perkawinan, dan suami istri yang hidup terlama. Undang – undang telah menentukan bahwa untuk melanjutkan kedudukan hukum seseorang yang meninggal, sedapat mungkin disesuaikan dengan kehendak dari orang yang meninggal itu. Undang – undang berprinsip bahwa seseorang bebas untuk menentukan kehendaknya tentang harta kekayaan setelah ia meninggal dunia, akan tetapi apabila ternyata seseorang tidak menentukan sendiri ketika ia hidup tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaannya maka dalam hal demikian undang – undang kembali akan menentukan perihal pengaturan harta yang ditinggalkan seseorang tersebut.Kata kunci : penggolongan pewarisan ab intestato, pewarisan langsung dan tidak langsung.
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE Studi Kasus SENGKETA JEMBATAN PONULELE PALU Utomo, Moh Akbar
Legal Opinion Vol 4, No 5 (2016)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Putusan Arbitrase Studi Kasus Sengketa Jembatan Panulele”. Penelitian ini dilakukan di kantor Pemerintah Kota Palu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam kasus sengketa jembatan Ponulele dan kekuatan eksekutorial putusan arbitrase.Penilitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data yang digunakan penelitian adalah data primer dan data data tersier. Data primer adalah data yang diperoleh penulis secara langsung dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Data tersier adalah dsumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, buku-buku ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.Kata Kunci : Putusan Arbitrase dan Kekuatan Eksekutorial Putusan Arbitrase

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 3 (2019) Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 6 (2018) Vol 6, No 5 (2018) Vol 6, No 4 (2018) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 6 (2017) Vol 5, No 5 (2017) Vol 5, No 4 (2017) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue