cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota tegal,
Jawa tengah
INDONESIA
CERMIN
Published by Universitas Pancasakti Tegal
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 99 Documents
 1   2   3   4   5 
POLITIK KEKERASAN Harto, Unggul Sugi
CERMIN No 047 (2010): September
Publisher : CERMIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (410.322 KB)

Abstract

Kejadian – kejadian dalam konteks hubungan Negara dan rakyat terkadang memiliki sisi yangrelatif sangat deksriptif. Dalam hal ini terkadang antara negara dan rakyat memunculkan satuhubungan yang sangat diametral, ”head to head” ataupun menindas. Dimana dengan posisitersebut individu, kelompok, masyarakat dan rakyat lebih banyak berposisi sub ordinasi.Dengan gejala tersebut sebenarnya apakah secara generatif memiliki kecenderungan –kecenderungan kekerasan ataukah memang negara ditakdirkan berlaku atau bertidak kerasterhadap, individu, kelompok, masyarakat, rakyat. Hal hal inilah yang kemudian menjadipertanyaan besar dan merupakan gugatan sunbstansil dalam menelaah hubungan antara negaradan rakyatnya.
SPEAK UP USING CARD GAMES Prihatin, Yoga
CERMIN No 047 (2010): September
Publisher : CERMIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (205.521 KB)

Abstract

Abstract: This article discusses the use of card games in speaking class ofspoken descriptive text (describing thing, place, and person). There aretwo kinds of card games, twenty question game, and Stick a Card-WordGuessing Game. The techniques used are role-play, and discussion. Cardgames are one of useful techniques that are encouraging and motivatingstudents in learning and developing speaking skill. It creates meaningfulcontext of learning English in natural ways.
Model Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Waduk Cacaban dengan Pendekatan Sistem Dinamik M.Pi., Ir. Suyono,
CERMIN No 047 (2010): September
Publisher : CERMIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (246.399 KB)

Abstract

Penurunan kualitas sumberdaya waduk Cacaban di Kabupaten Tegal, baik dariaspek ekologis perairan maupun daya dukungnya untuk menopang pemanfaatanwaduk bagi peningkatan keejahteraan masyarakat di sekitar waduk pada saat inisemakin dirasakan. Kerusakan Daerah Aliran ungai (DAS) Waduk CacabanKabupaten Tegal cukup mengkhawatirkan, pemanfaatan kawasan waduk olehpenduduk sekitar yang belum memperhatikan kesimbangan lingkungan menjadipenyebab utama penurunan fungsi waduk, tingkat sedimentasi yang tinggi danpenyusutan volume air waduk pada saat musim kemarau juga menjadi salah satupendorong penurunan kualitas waduk. Penanganan pengelolaan oleh Pemerintahdaerah yang belum melibatkan masyarakat pengguna kawasan waduk menyebabkanhasil yang dicapai belum optimal.Penelitian dimulai dari exploratory yang digunakan untuk mengetahui lebihjauh tentang lokasi/wilayah Waduk Cacaban Kabupaten Tegal, disamping kebutuhanmasyarakat di tingkat basis (komunitas). topical, digunakan untuk menggali informasitertentu secara lebih mendalam untuk penyusunan model . Project and Management,digunakan untuk merencanakan dan menjalankan program bersama denganmasyarakat. Evaluation and Monitoring, digunakan untuk mengevaluasi danmemonitor perkembangan program..Parameter fisika,kimia dan biologi perairan Waduk Cacaban masuk dalamkisaran layak untuk kegiatan budidaya perikanan air tawar. Parameter Biologi TingkatKesuburan/ Pencemaran IS = +1,60 dan ITS = + 0,70 ; Beta Meso – OligoSaprobik yang berarti dalam kondisi tidak tercemar sampai tercemar ringan - sedang). Untuk memperoleh produksi budidaya lestari dengan mengedepankan kearifan lokalagar aktivitas perikanan tangkap terus bertahan dan meningkat maka produksibudidaya perikanan karamba jaring apung di Waduk Cacaban diharapkan tidakmelebihi 90 ton per musim tanam atau 180 ton/tahun.Pemanfaatan ruang waduk secara optimal dan berkelanjutan memerlukanperencanaan, kebijakan, zonasi yang jelas dan proporsional dengan memperhatikankeseluruhan kebutuhan pemangku kepentingan terkait serta menjaga sumberdayaalam penyangganya
PERAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN DAN PENGUATAN FUNGSI LEGISLASI DPRD Asmarudin, SH, Imam
CERMIN No 047 (2010): September
Publisher : CERMIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (173.145 KB)

Abstract

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi danefektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikanhubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah,potensi dan keanekaragaman daerah, Daerah memiliki kewenanganmembuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatanperanserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan padapeningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan perubahan konstitusidan kematangan otonomi daerah, mulai dilakukan penguatan fungsi dankinerja dewan melalui perubahan regulasi, pembenahan strukturkelembagaan (mis. adanya penambahan alat kelengkapan dewan yangberupa Badan Legislasi, Badan Kehormatan, dll), penguatankelembagaan (optimalisasi fungsi alat-alat kelengkapan dewan),penguatan penganggaran, peningkatan daya dukung Dewan (saranaprasaranadan staf) dan penentuan Program Legislasi Daerah sebagaiinstrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah yang disusunsecara berencana, terpadu dan sistematis antara Dewan dan PemerintahDaerah.
ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM KAITANNYA DENGAN PERJANJIAN BAKU SH.,MH., MUKHIDIN,
CERMIN No 047 (2010): September
Publisher : CERMIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (89.726 KB)

Abstract

Perjanjian Adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang ataulebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih (pasal 1313 KUHPerdata). Defenisi perjanjian yang terdapat dalam ketentuan tersebutadalah tidak lengkap, dan terlalu luas. Tidak lengkap oleh karena yangdirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. perjanjianmemberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untukmengadakan perjanjian yang berisi apa saja asalkan tidak melanggarketertiban umum dan kesusilaan. hukum perjanjian di Indonesia menganutasas kebebasan dalam hal membuat perjanjian (beginsel der contractsvrijheid), dalam praktek dewasa ini, perjanjian seringkali dilakukan dalambentuk perjanjian baku (standard contract), dimana sifatnya membatasiasas kebebasan berkontrak. Adanya kebebasan ini sangat berkaitandengan kepentingan umum agar perjanjian baku itu diatur dalam undangundangatau setidak-tidaknya diawasi pemerintah
Analisis Diskriminan dalam Penelitian Ekonomi Susongko, Purwo; Sari, Inayah Adi
CERMIN No 047 (2010): September
Publisher : CERMIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (194.12 KB)

Abstract

Banyak dari objek studi ekonomi adalah mengamati adanya perbedaankemudian mencari perbedaan yang jelas antar grup pada variabeldependen(variabel amatan), dan setelah ada perbedaan, variabel independen(variabel prediktor) manakah yang dominan memberikan perbedaan tersebut.Masalah-masalah tersebut sering ditemui terutama dalam bidang riset pemasaran,manajemen , sistem keuangan , pendidikan ekonomi dan bidang riset yang lain.Objek studi yang pertama dapat dianalisis dengan analisis klaster sedangkan untukmenjawab objek studi yang kedua dan ketiga dilaksanakan dengan analisisdiskriminan. Oleh karenanya analisis diskriminan merupakan kelanjutan darianalisis klaster.
ANTI DUMPING DALAM KONSEP HUKUM di INDONESIA Hartati, SH, M.Hum, Suci
CERMIN No 047 (2010): September
Publisher : CERMIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (218.406 KB)

Abstract

Anti dumping yang ada di Indonesia diatur dalam GATT (General Agreement on Tariff and Trade) dimana sebagai awal dari pada falsafahnya di ilhami dengan landasan perekonomian nasional di Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945, dimanaseringkali harus berhadapan dengan kekuatan global yang memiliki latar belakang falsafah yang berbeda. Sistem dan struktur nasioanl juga harus mencerminkan ideologi dan konstitusi negara.Sebagai tindak lanjut dari ratifikasi Persetujuan pembentukan WTO melalui UU Nomor 7 Tahun 1994 ternyata belum terdapat pengaturannya. Sehingga dalam hukum nasional di Indonesia diatur dalam :1. UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan2. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumpingdan Bea Masuk Imbalan3.Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor :430/MPP/Kep/9/1999Pemungutan Bea Masuk Anti dumping/Sementara.Praktek dumping merupakan praktek dagang yang tidak fair, karena baginegara pengimpor, praktek dumping akan menimbulkan kerugian bagi dunia usahaatau industri barang sejenis dalam negeri, dengan terjadinya banjir barang-barang daripengekspor yang harganya jauh lebih murah daripada barang dalam negeri akanmengakibatkan barang sejenis kalah bersaing, sehingga pada akhirnya akanmematikan pasar barang sejenis dalam negeri, yang diikuti munculnya dampakikutannya seperti pemutusan hubungan kerja massal, pengganguran dan bangkrutnyaindustri barang sejenis dalam negeri.Praktek anti-dumping adalah salah satu isu penting dalam menjalankanperdagangan internasional agar terciptanya fair trade. Mengenai hal ini telah diaturdalam Persetujuan Anti-Dumping (Anti-Dumping Agreement atau Agreement on theImplementation of Article VI of GATT 1994). Tarif yang diikat (binding tariff) danpemberlakuannya secara sama kepada semua mitra dagang anggota WTO merupakankunci pokok kelancaran arus perdagangan barang.
ANALISIS POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Murdiati, M.Si., Dra. Sri
CERMIN No 047 (2010): September
Publisher : CERMIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (20.734 KB)

Abstract

Penyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab diperlukan kewenangandan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuanganantara pusat dan daerah. Dalam hal ini, kewenangan keuangan yang melekat pada setiapkewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam menjamin terselenggaranyaotonomi daerah yang semakin mantap, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkankemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan penerimaan Pendapatan AsliDdaerah (PAD), baik dengan meningkatkan sumber PAD yang sudah ada maupun denganpenggalian sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisidan potensi ekonomi masyarakat. Dalam melaksanakan upaya peningkatkan Pendapatn Asli daerah(PAD), perlu diadakan analisis potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
ANALISIS PENGARUH BOOK VALUE PER SHARE TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN DI BURSA EFEK JAKARTA (STUDI KASUS PERUSAHAAN KELOMPOK LQ-45) ,, Sumarno; Gunistiyo, M.Si., Drs.
CERMIN No 045 (2009): Oktober
Publisher : CERMIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (98.961 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Book Value per Share (BV/S) terhadap harga saham perusahaan kelompok LQ-45 di Bursa Efek Indonesia.Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana dapat diketahui ini terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel book value per share terhadap harga saham, hal ini menunjukkan peningkatan book value per share akan berpengaruh terhadap peningkatan harga saham.
Human Development Index ( HDI ) Salah Satu Indikator Yang Populer Untuk Mengukur Kinerja Pembangunan Manusia Faqihudin, M.
CERMIN No 047 (2010): September
Publisher : CERMIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (147.508 KB)

Abstract

Tujuan pembangunan selama ini mengedepankan laju pertumbuhan ekonomi.Sedangkan pembangunan memilikii dimensi yang luas dimana manusia merupakanhakekat dari tujuan pembangunan itu. Oleh karena itu diperlukan konseppembangunan manusia yang elemen-elemennya secara tegas menggaris bawahisasaran yang ingin dicapai, yaitu hidup sehat dan panjang umur, berpendidikan dandapat menikmati hidup layak. Elemen – elemen ini yang kemudian menjadi indikatorkeberhasilan pembangunan manusia yang diukur dengan menggunakan HumanDevelopmen Index ( HDI ) atau Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ). HDI atauIPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunanmanusia yang dianggap sangat mendasar, yang digunakan sebagai indikator yaitu(i) bidang kesehatan : usia hidup (logetivity) ; (ii) bidang pendidikan : pengetahuan(knowledge) ; dan (iii) bidang ekonomi : standar hidup layak (decent living).

Page 2 of 10 | Total Record : 99

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2001 2011


Reset
Filter By Issues
All Issue No 049 (2011): Oktober No 049 (2011): Oktober No 048 (2011): April No 048 (2011): April No 047 (2010): September Vol 47 (2010): Oktober No 047 (2010): September Vol 47 (2010): Oktober No 46 (2010): Maret No 46 (2010): Maret No 45 (2010): Maret No 45 (2010): Maret No 045 (2009): Oktober No 045 (2009): Oktober No 044 (2009): Mei No 044 (2009): Mei No 043 (2009): Januari No 043 (2009): Januari No 042 (2008): Oktober No 042 (2008): Oktober No 41 (2007): Maret No 41 (2007): Maret No 040 (2006): September No 040 (2006): September No 039 (2006): Maret No 039 (2006): Maret No 037 (2005): Maret No 037 (2005): Maret No 036 (2004): September No 036 (2004): September No 034 (2003): Agustus No 034 (2003): Agustus No 030 (2001): November No 030 (2001): November More Issue