Articles
3,446 Documents
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PENGEMBANG YANG MENGALIH FUNGSIKAN FASILITAS UMUM DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SURABAYA ]]>
<![CDATA[Prestiana, Yuan Okta]]>
<![CDATA[ CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol 2, No 1 (2013): CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab pengembang yang mengalihfungsikan fasilitas umum ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa tindakan pengembang yang mengalihfungsikan fasilitas umum tersebut dapat dikatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi sekaligus perbuatan melanggar hukum. Tindakan tersebut berakibat hukum dengan kewajiban untuk membayar ganti kerugian berupa penggantian biaya, rugi dan bunga sebagaimana pasal 1246 KUH Perdata.Masyarakat sebagai pembeli rumah fasum, gugatannya adalah pembabatalan perikatan dan ganti rugi, sedangkan pembeli rumah lainnya gugatannya adalah pemenuhan perikatan dan ganti rugi.]]>
<![CDATA[SENGKETA WILAYAH PERBATASAN GUNUNG KELUD ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR DENGAN KABUPATEN KEDIRI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH ]]>
<![CDATA[Laurens, Ade]]>
<![CDATA[ CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol 2, No 1 (2013): CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa perbatasan wilayah Gunung Kelud antara Pemerintah Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri ditinjau berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa Pemerintah Kabupaten Blitar dalam menyelesaikan sengketa perbatasan dengan Pemerintah Kabupaten Kediri melalui cara meminta agar Peradilan Tata Usaha Negara membatalkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur yang menyatakan perbatasan wilayah Gunung Kelud yang disengketakan masuk dalam wilayah Kabupaten Kediri. Langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tersebut tidak tepat. Karena seharusnya mengajukan keberatan administratif pada Menteri Dalam Negeri dan putusan Menteri Dalam Negeri tersebut bersifat final. Apabila keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut memberatkan Kabupaten Blitar, maka langkah yang ditempuh yaitu mengajukan gugatan pembatalan keputusan tersebut kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena keputusan Menteri Dalam Negeri bersifat final.]]>
<![CDATA[PERANCANGAN ALAT BANTU LATIHAN BELADIRI UNTUK PERKEMBANGAN MOTORIK ANAK USIA 4-11 TAHUN ]]>
<![CDATA[Harjono, Patrick]]>
<![CDATA[ CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol 2, No 1 (2013): CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Beladiri adalah metode apapun yang digunakan manusia untuk membeladirinya, baik bersenjata maupun tidak. Beladiri dapat membantu perkembanganpikiran dan tubuh terutama pada anak usia 2-7 tahun. Pembangunan fisik untuk anakanakterjadi pada saat seorang anak menerima latihan yang benar-benar teratur dansecara berulang-ulang. Sulit fokusnya anak-anak dalam berlatih karena kebosananmelakukan kegiatan yang berulang-ulang seperti menendang dan memukul, sulitnyaseorang pelatih dalam melatih anak-anak tanpa ada peraga atau sebuah alat bantu danbelum adanya juga sebuah alat bantu bermain dalam beladiri yang dapat menarikminat dan dapat melatih sistem motorik anak yang mendukung pertumbuhan padaanak usia 4-11 tahun. Oleh sebab itu desainer menciptakan sebuah produk yang dapatmelatih sistem motorik anak-anak dan memiliki sistem gabungan antara tembak airdan bantalan tendangan pada umumnya, sehingga nantinya anak-anak tidak hanyafokus pada pukulan dan tendangan, tetapi juga pada hindaran dan lompatan yangsangat diperlukan untuk perkembangan motorik. Selain memiliki beberapa fungsi,produk ini memiliki bentuk dan warna yang menarik bagi anak-anak. Penelitiandimulai dengan observasi di beberapa beladiri yang sering diikuti anak-anak seperti:Karate, Taekwondo dan Silat. Setalah observasi untuk mengetahui sifat anak-anaksaat latihan setelah itu dilakukan interview terhadap pelatih agar dapat mengetahuikurikulum latihan pada anak-anak, setelah terkumpul data serta melalui proses desainterciptalah produk baru bernama ENTRAINUR.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERTIBAN PERTAMBANGAN DIKAWASAN TAMAN NASIONAL NANI WARTABONE DITINJAU DARI HUKUM LINGKUNGAN ]]>
<![CDATA[Maryani, Novi]]>
<![CDATA[ CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol 2, No 1 (2013): CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Mengingat kompleksnya pengelolaan lingkungan hidup dan permasalahan usahapertambangan yang semarak di lakukan oleh pelaku usaha pertambangan emas tanpa izin,berdampak pada kerusakan sumber daya alam dan sumber daya mineral dikawasan WartaBone, hal ini lebih membawa kerugian dibandingkan dengan manfaat bagi masyarakat sekitarwilayah daerah. Sehingga dengan adanya Peraturan Perundang‐undangan Nomor 32 Tahun2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, Pemerintah Daerah dapatmelaksanakan Kewenangan serta Kebijakan untuk penanggulangan dan pencegahan akibatpenambangan emas tanpa izin dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Upaya hukum yangditempuh untuk menyelesaikan permasalahan pengelolaan serta penegakan hukum danpenerapan sanksi secara tegas di sektor pertambangan emas tanpa izin dengan melaksanakankoordinasi pencegahan dan penanggulangan akibat penambangan emas tanpa izin di perlukanpada tingkat pusat dan tingkat daerah.]]>
<![CDATA[NOTARIS SEBAGAI SAKSI DALAM PENYIDIKAN OTENTISITAS AKTA ]]>
<![CDATA[Febiana, Lidya]]>
<![CDATA[ CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol 2, No 1 (2013): CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Notaris sebagai saksi dalam penyidikan otentisitas akta. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang kedudukan hukum dan perlindungan hukum Notaris sebagai saksi dalam penyidikan otentisitas akta sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku. Notaris sebagai saksi memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan saksi sebagai alat bukti dalam penyidikan otentisitas akta. Kedudukan hukum Notaris sebagai saksi dalam penyidikan otentisitas akta, apakah Notaris yang terikat dengan kewajiban sumpah rahasia jabatan Notaris untuk menjaga kerahasiaan segala keterangan isi akta yang diperoleh untuk pembuatan akta, dan memiliki kewajiban ingkar Notaris untuk menolak memberi segala keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris, dapat mernbuka rahasia jabatannya dalam memberikan keterangan isi akta yang diperlukan sebagai alat bukti dalam penyidikan otentisitas akta, ataukah tidak serta apakah Notaris sebagai saksi dalam penyidikan otentisitas akta tetap dapat menjalankan tugas dan jabatannya sebagai Notaris dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap alat bukti akta otentik, ataukah tidak. Perlindungan hukum Notaris sebagai saksi dalam penyidikan otentisitas akta, apakah Notaris yang membuka rahasia jabatannya dalam memberikan keterangan isi akta yang diperlukan dalam penyidikan otentisitas akta, tetap dikenakan sanksi karena membuka rahasia jabatan Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku, ataukah tidak. ]]>
<![CDATA[EKSEKUSI YANG DIDASARKAN PADA SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN ]]>
<![CDATA[Savitri, Pralina Ratih]]>
<![CDATA[ CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol 2, No 1 (2013): CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisiskekuatan eksekutorial Sertipikat Hak Tanggungan manakala terjadi perselisihanjumlah utang jika debitur wanprestasi, dan pelaksanaan eksekusi Sertipikat HakTanggungan. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa Akta SertipikatHak Tanggungan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial manakala terjadiperselisihan jumlah utang jika debitur wanprestasi, juga tidak dapat digunakansebagai dasar untuk mengambil tindakan dengan parate eksekusi. BadanPertanahan Nasional bukanlah suatu lembaga yang ada dalam lingkup peradilan,sehingga tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan grosse akta, sekalipunundang-undang mengatur demikian. Kesimpulan dan implikasinya adalah banyakkendala dalam pelaksanaan eksekusi Sertipikat Hak Tanggungan, untuk itu perluadanya suatu petunjuk pelaksana dan adanya suatu kesepakatan bersama antaraMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan MahkamahAgung sebagai lembaga peradilan tertinggi untuk menerbitkan Surat Edaran yangditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional dan Bank mengenai kekuatansertipikat hak tanggungan sebagai dasar ekselrusi hak tanggungan.]]>
<![CDATA[TERAPI KOGNITIF DAN RELAKSASI UNTUK MENINGKATKAN OPTIMISME PADA PENSIUNAN UNIVERSITAS X ]]>
<![CDATA[Limono, Sendy]]>
<![CDATA[ CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol 2, No 1 (2013): CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian adalah mengetahui apakah optimisme dapat ditingkatkan dengan menggunakan terapi kognitif dan relaksasi dengan mengendalikan distorsi kognitif pada subjek pensiunan Universitas X. Desain penelitian adalah quasi-experiment (N=2), subjek penelitian dipilih menggunakan purposive non-random sampling. Data diperoleh dari observasi dan wawancara, modifikasi angket optimisme LOT-R (Revised Life Orientation Test), dan catatan harian. Data dianalisis secara kualitatif dari perubahan skor pre test dan post test aspek optimisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa subjek mampu meningkatkan optimisme dengan mengendalikan distorsi kognitif.]]>
<![CDATA[PENGARUH SOCIAL STORIES TERHADAP KETERAMPILAN KOMUNIKASI PRAGMATIS ANAK DENGAN GANGGUAN ASPERGER ]]>
<![CDATA[Tanriady, Shella]]>;
<![CDATA[Hartanti, .]]>;
<![CDATA[Kartika, Aniva]]>
<![CDATA[ CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol 2, No 1 (2013): CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Anak dengan gangguan asperger mengalami defisit dalam komunikasi pragmatis sehingga mengakibatkan kesalahpaham dan keterkucilan dari lingkungan sekitar. Tujuan dari penelitian ini (1) memperoleh gambaran keterampilan komunikasi pragmatis anak dengan gangguan asperger, (2) mengetahui keefektifan Social Stories terhadap keterampilan komunikasi pragmatis anak dengan gangguan asperger. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Analisis data yaitu (1) secara Kuantitatif melalui Trend Analysis, (2) Kualitatif pencatatan hasil deskripsi observasi pada masa baseline, treatment dan setelah pemberian treatment. Hasil penelitian asesmen menunjukkan bahwa terdapat peningkatan keterampilan komunikasi pragmatis pada anak dengan gangguan asperger, sebelum, dan setelah diberikan Social stories dengan masa treatmen 2 minggu. Terdapat faktor yang mempengaruhi keefektivan intervensi : (1) Faktor Internal; kemampuan sosial, watak, danmotivasi, serta (2) Faktor Eksternal; pola asuh dalam keluarga dan dukungan dari lingkungan pendidikan yang menunjang perubahan perilaku.]]>
<![CDATA[MODEL PENGEMBANGAN SUBJECTIVE WLL-BEING PADA MASA PENSIUN ]]>
<![CDATA[Indrayani, Putu Aris]]>
<![CDATA[ CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol 2, No 1 (2013): CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi subjective well-being pada masa pensiun yang kemudian disusun menjadi sebuah modul persiapan menghadapi masa pensiun dan selanjutnya mengetahui manfaat dari modul ini bagi partisipan penelitian. Partisipan penelitian ini terdiri atas tiga orang partisipan yang akan pensiun dan tiga orang partisipan yang sudah pensiun. Penelitian ini menggunakan metode dengan desain research and development. Pengambilan data asesmen dilakukan dengan observasi dan wawancara, pemberian angket subjective well-being, pemeriksaan psikologis berupa pemeriksaan kecerdasan dan kepribadian, serta pengisian kuesioner ranking dari faktor-faktor yang memengaruhi subjective well-being. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan seseorang dalam menyesuaikan diri pada aspek kehidupan di masa pensiun memengaruhi subjective well-being. Aspek kehidupan yang dominan memengaruhi subjective well-being adalah agama, pendidikan, yaitu pada penelitian ini adalah pendidikan anak-anaknya, pendapatan, kondisi kesehatan fisik, dan harga diri.]]>
<![CDATA[KARAKTERISTIK HUKUM PERSERIKATAN PERDATA NOTARIS ]]>
<![CDATA[Marinie, Lily]]>
<![CDATA[ CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol 2, No 1 (2013): CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisiskarakteristik persekutuan perdata notaris dan tanggung jawab perserikatanperdata notaris atas akta yang dibuatnya. Hasil yang didapat dari penelitian iniadalah bahwa tidak ada karakteristik yang mendasar antara persekutuan perdatadengan perserikatan perdata notaris, dua-duanya dibuat atas dasar perjanjian dankesepakatan bersama. Notaris sebagai pejabat umum berkewajiban menjagakerahasiaan jabatannya, yaitu kerahasiaan akta-akta yang dibuatnya. Tanggungjawab perserikatan perdata notaris atas akta yang dibuatnya tidak dibebankankepada anggota perserikatan, melainkan menjadi tanggung jawab sendiri notarisyang membuat akta tersebut. lmplikasinya adalah semua pekerjaan notaris adalahpribadi yang melekat pada jabatan notaris yang bersangkutan sehingga tanggungjawab atas akta yang dibuat oleh notaris merupakan tanggung jawab pribadi darinotaris yang bersangkutan.]]>
