Articles
620 Documents
<![CDATA[Peran Crisis Management Intitiative (CMI) Melalui ‘Proyek Tindak Lanjut Proses Perdamaian Aceh’ Dalam Proses Bina Damai di Aceh (2009-2012) ]]>
<![CDATA[Oktaviani, Jusmalia]]>;
<![CDATA[Pramadya, Teguh Puja]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 12, No 1 (2017): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v12i1.7840
<![CDATA[CMI (Crisis Management Inititative) merupakan organisasi pihak ketiga dalam konflik antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. CMI tidak hanya membantu dalam proses perundingan antara RI-GAM, namun juga dalam proses bina damai (peace-building) pasca konflik. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan peran CMI dalam bina damai di Aceh tersebut melalui Proyek Tindak Lanjut Proses Perdamaian Aceh pada tahun 2009-2012. Posisi CMI ini menarik untuk diteliti karena CMI adalah organisasi nirlaba yang berasal dari Finlandia dan bergerak dalam bidang resolusi konflik di berbagai negara di dunia. Penelitian berfokus pada upaya penyelesaian masalah separatis yakni GAM di Aceh terutamamelalui pelibatan pihak ketiga seperti organisasi non-pemerintah dalam hal ini CMI. Melalui kerangka konseptualproses intervensi yang dilaksanakan dalam konteks bina damai, penelitian ini menggambarkan peran CMI sebagai mediator untuk menjaga proses perdamaian Aceh. CMI (Crisis Management Inititative) is a third party organization in the conflict between the Government of Indonesia and the Free Aceh Movement. CMI not only helps in the negotiation process between RI-GAM, but also in the post-conflict peace-building process. This study aims to analyse the role of CMI in peace building in Aceh through the Aceh Peace Process Follow-Up Project in 2009-2012. This CMI position is interesting to study because CMI is a non-profit organization originating in Finland and is engaged in conflict resolution in various countries around the world. This research focuses on efforts to solve the separatist problem of GAM in Aceh particularly through the involvement of third parties such as non-governmental organizations in this case CMI. Through the conceptual framework of the intervention process undertaken in a peaceful context, this study illustrates the role of CMI as a mediator to safeguard the Aceh peace process.]]>
<![CDATA[Peran Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Jual Beli Tanah ]]>
<![CDATA[Santi Dewi, Iga Gangga]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 5, No 2 (2010) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v5i2.2294
<![CDATA[Camat selaku PPAT dan sebagai kepala wilayah banyak berperan untuk menanggulangi jual beli tanah di bawah tangan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mengerti tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan peran Camat selaku PPAT dalam jual beli tanah  dan dalam menanggulangi terjadinya jual beli tanah yang dilakukan atau secara dibawah tangan di Kabupaten Jepara. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu dengan melakukan penelitian secara timbal balik antara hukum dengan lembaga non doktinal yang bersifat empiris dalam menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melakukan transaksi tanah menghadirkan kepala desa untuk menjadi saksi, karena tanah-tanah yang belum bersertifikat/masih Petuk D atau berupa Buku C harus dibuktikan oleh kepala desa dengan dengan pengecekan data di kelurahan. Sementara itu, dalam membuat akta jual beli yaitu dengan memproses semua data dengan mengolah peralihan hak atas tanah, kemudian mendaftarkan ke kantor pertanahan dalam waktu 7 hari sejak akta jual beli ditandatangani. Apabila ada warga yang melaporkan bahwa tanahnya sudah dijual tanpa lewat PPAT, Camat akan menyarankan agar segera di balik nama lewat PPATCamat as PPAT has much a role as head of the region to tackle the sale and purchase of land in the hands. The study was conducted to determine and understand the problems associated with the role as Head PPAT in the sale and purchase of land and in preventing the sale and purchase of land taken or are under arms in the district of Jepara. The method used is a juridical approach to empirical, that is by doing research on a reciprocal basis between the law of the non-empirical doktinal in the review of the rules of law in society. The results shows that in the land transaction brings the village to witness, because the lands have not been certified / still Petuk D or a C book must be proved by the village head with a data-checking in kelurahan; makes deed of sale is to process all the data by processing the transfer of land rights, then register the land office within 7 days of the deed of sale is signed. If there are residents who reported that the land had been sold without passing PPAT, the subdistrict would suggest that immediately behind the name by PPAT]]>
<![CDATA[Pengaruh Media Massa terhadap Proses Peradilan Pidana dalam Kasus Pencurian Kakao oleh Minah ]]>
<![CDATA[Akbar, Kurniawan]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 6, No 2 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v6i2.2333
<![CDATA[Di dalam upaya penegakan hukum, media massa memiliki pengaruh yang cukup penting melalui pemberitaannya kepada masyarakat terhadap suatu perkara. Media massa mampu menciptakan suatu opini publik dalam masyarakat terhadap suatu perkara hukum dengan informasi dan berita yang disampaikannya. Melalui opini publik yang dibangun dalam masyarakat, media massa melakukan fungsi kontrol terhadap proses peradilan atas suatu perkara hukum, tidak terkecuali dalam perkara pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh media massa pada proses peradilan pidana dalam kasus pencurian kakao oleh Minah. Data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Adapun analisis yang digunakan menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa opini publik terhadap perkara pencurian 3 (tiga) kilogram kakao merupakan salah satu contoh dari fungsi kontrol yang dijalankan oleh media massa, dalam hal ini media massa menyoroti proses peradilan pidana yang tidak berkeadilan bagi Minah. Pengaruh media massa tersebut tampak di dalam proses persidangan terhadap terdakwa Minah oleh majelis hakim pada acara sidang III, yaitu dalam hal pertimbangan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap terdakwa.In law enforcement, the media has a significant impact to the community through the preaching of a case. The mass media are able to create a public opinion on a matter of law with which it conveys information and news. Through public opinion in society, mass media perform the control functions of the judicial process of a lawsuit, not the exception in criminal cases. This study aims to analyze the influence of mass media on criminal justice processes in cases of theft of cocoa by Minah. The data used are the primary and secondary. The analysis used juridical-empirical approach. These results indicate that public opinion against theft case 3 (three) pounds of cocoa is one example of a control function that is run by the mass media. Mass media in this case highlights the criminal justice process is not fair for Minah. The influence of mass media appear in the proceedings against the defendant Minah by the panel of judges at the trial III, namely in terms of consideration of the verdict handed down by the judge against the defendant.]]>
<![CDATA[Problematika Pengamanan Narapidana dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Tarakan ]]>
<![CDATA[A.Z., Yahya]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 6, No 1 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v6i1.2324
<![CDATA[Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan menjadi fokus pembicaraan di dalam masyarakat karena pemberontakkan, perkelahian, pelarian, pembunuhan di dalam Lembaga tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pola pengamanan terhadap narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan Tarakan serta bagaimana problematika dalam pengamanan terhadap narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan Tarakan terutama dalam hal Pemenuhan Hak-hak Dasar Narapidana. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Tarakan dilakukan secara berjenjang dengan pola pengamanan yakni: Maximum Security, Medium Security, Minimum Security. Sedangkan dua problem pokok yang menjadi kendala petugas pengamanan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tarakan, yaitu kurangnya aparat/petugas pengamanan baik dari segi kwalitas maupun kwantitas dan berkaitan dengan sarana dan prasarana dimana terjadi over kapasitas isi Lembaga Pemasyarakatan Tarakan sehingga sangat sulit terkait dengan pemenuhan Hak-hak dasar Narapidana tersebut.Security at the prison became the focus of discussion in the community because of rebellion, fight, escape, murder in the Institute. The purpose of this study was to determine how the pattern of protection of prisoners and detainees in prisons Tarakan and how problems in the security of prisoners and detainees in prisons Tarakan especially in terms of fulfillment of Fundamental Rights Prisoners. This research is empirical juridical. The results of this study indicate that the pattern of security in prison Tarakan conducted in phases with the security pattern: Maximum Security, Medium Security, Minimum Security. While the two main problem is a constraint guards prisoners in Penitentiary II Class A Tarakan, namely the lack of police / security officers in terms of both quality and quantity, and related infrastructure where there is over-capacity prison Tarakan content so it is hard linked to the fulfillment the basic rights of the inmates.]]>
<![CDATA[Aspek Hukum Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum ]]>
<![CDATA[Djanggih, Hardianto]]>;
<![CDATA[Salle, Salle]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 12, No 2 (2017): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v12i2.11677
<![CDATA[Tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi rakyat, bangsa dan Negara Indonesia, yang harus diusahakan, dimanfaatkan, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artikel ini menganalisis tentang pengadaan tanah yang berorientasi pada terciptanya kepastian hukum pengadaan tanah bagi pemerintah daerah. Metode Penelitian digunakan Metode penelitian normatif dengan Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan Pendekatan analisis/konsep (analytical or conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintahan daerah berhak serta berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerahnya menurut prinsip-prinsip otonomi daerah, terutama dalam hal pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Namun kewenangan yang diberikan kepada setiap pemerintah daerah, aplikasinya harus bersinergi dengan program pemerintah pusat. Jika eksistensi pemerintah daerah tidak dapat dilepaskan dari pemerintah pusat.Land is a gift of God Almighty for the people, the nation and the State of Indonesia, which must be cultivated, utilized, and used for the greatest prosperity of the people. This article examines the land procurement oriented to the creation of legal certainty of land procurement for local government. Methods Research used normative research methods with statutory approach and analytical or conceptual approach. The results of research indicate that local government has the right and authority to arrange and manage its own regional government affairs according to the principles of regional autonomy, especially in terms of land acquisition for the implementation of development for the public interest. However, the authority given to each local government, the application must be in synergy with the central government program. If the existence of local government can not be separated from the central government.]]>
<![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia ]]>
<![CDATA[Adhi, Yuli Prasetyo]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 5, No 2 (2010) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v5i2.2304
<![CDATA[Masyarakat Kelurahan Sekaran memenfaatkan tanah yang dimilikinya tidak lagi untuk pertanian melainkan dimanfaatkan dengan cara menyewakan tanah tersebut kepada orang lain untuk digunakan sebagai tempat usaha. Hal tersebut dilakukan dengan alasan penting yaitu hadirnya Universitas Negeri Semarang di tengah-tengah Kelurahan sekaran mengakibatkan perubahan besar terjadi pada masyarakat Kelurahan Sekaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perjanjian sewa tanah untuk usaha di kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang; Hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam pelakasanaan perjanjian sewa tanah untuk usaha di Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang; Penyelesaian terhadap hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian sewa tanah untuk usaha di kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Perjanjian sewa tanah antara pemilik tanah dan penyewa tanah tidak luput dari berbagai permasalahan yang timbul baik dalam pelaksanaannya maupun untuk keberlangsungan perjanjian tersebut. Pemilik tanah sebagian besar menggunakan perjanjian secara lisan dan sebagian lagi menggunakan perjanjian secara tertulis. Perjanjian dilakukan pada umumnya dengan tiga tahap yaitu tahap sebelum perjanjian, tahap pembuatan perjanjian, dan tahap sesudah perjanjian. Hambatan-hambatan yang ditemui lebih banyak karena faktor dari kedua belah pihak, diantaranya adalah tidak adanya perjanjian tertulis sehingga masing-masing pihak tidak jelas hak dan kewajibannya masing-maisng, selain itu hambatan lain karena adanya wanprestasi dari salah satu pihak. Cara yang ditempuh dalam penyelesaian masalah dengan cara di luar pengadilan (non litigasi).Village Community Sekaran utilize its land is no longer used for agriculture but by renting the land to others to use as a place of business. This is done with the important reasons is the presence of Semarang State University in the middle of the Village have now resulted in major changes occurred in the Village Sekaran. This study aims to analyze the execution of a lease agreement for the land in the village business district Sekaran Gunungpati Semarang City; (any obstacles that arise in exercising lease land to businesses in the Village District Sekaran Gunungpati Semarang City; Settlement against the obstacles that occur in execution of a lease agreement for the land in the village business district Sekaran Gunungpati Semarang. lease agreement between the landowner and the land the tenant does not escape from the problems arising both in practice and for the sustainability of the agreement. landowner mostly using oral agreement and partly using a written agreement. agreement done in general with three stages before the agreement stage, the stage of making the agreement, and after the agreement stage. obstacles encountered more as a factor of both parties, including the absence of a written agreement that each unclear the rights and obligations each of these, besides other obstacles due to the default of either party. way to be taken in resolving problems with the way out of court (non-litigation).]]>
<![CDATA[Sociological Approach to Eradication Corruption In Indonesia (Alternative to Imprisonment) ]]>
<![CDATA[Zaidan, Muhamad Ali]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 12, No 1 (2017): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v12i1.12536
<![CDATA[Hukuman penjara bagi kejahatan korupsi dalam konteks penegakan hukum kurang cukup memberikan pengaruh terhadap pelakunya. Pemberantasan korupsi sendri tidak cukup hanya dengan menggunakan pendekatan hukum, tetapi membutuhkan juga pendekatan sosial budaya, sehingga bisa dilakukan dengan lebih efektif. Sanksi pencabutan hak politik merupakan alternatif sanksi yang jauh lebih efektif dibandingkan dengan hukuman penjara. Dalam konteks ini, pendekatan sosial lebih efektif digunakan untuk memberantas korupsi.Punishment of corruption not quite put in the context of law enforcement, leading to sanctions of imprisonment. Eradication of corruption by itself no longer able to do with legal approach only, but also must use a socio-cultural approach so that corruption can be tackled effectively. Sanctioning the disenfranchisement of political rights for a time after undergoing convict prison, is a powerful tool and a non penal nature to combat corruption. Revocation of political rights to complete the imprisonment is one way to be taken by the courts to deter criminals and prevent others from doing so. The sosiological approach is one of effective method use to combat the corruption in Indonesia.]]>
<![CDATA[Peluang dan Tantangan ASEAN Dalam Penyelesaian Sengketa Kuil Preah Vihear di Perbatasan Kamboja dan Thailand ]]>
<![CDATA[Sudika Mangku, Dewa Gede]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 6, No 2 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v6i2.2329
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peluang dan tantangan yang akan dihadapi oleh ASEAN di dalam penyelesaian sengketa antara Kamboja dan Thailand mengenai Kuil Preah Vihear. Cara pengumpulan data adalah melalui studi pustaka dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa peluang ASEAN di dalam penyelesaian sengketa Kuil Preah Vihear dapat terlaksana dengan menentang segala penggunaan kekerasan dan mengutamakan solusi damai di dalam menghadapi sengketa Kuil Preah Vihear dengan berpedoman pada the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC) serta Piagam ASEAN serta mendorong kedua negara untuk menyelesaikan sengketa Kuil Preah Vihear melalui mekanisme regional ASEAN dengan cara menempuh jalur diplomasi yang telah dituangkan dalam Piagam ASEAN. Tantangan yang dihadapi oleh ASEAN di dalam penyelesaian sengketa kuil tersebut, ialah larangan mencampuri urusan internal negara anggota lain sehingga membuat ASEAN harus berhati-hati bertindak di dalam sengketa itu. Diharapkan kepada negara anggota ASEAN bersikap lebih fleksibel dalam menerapkan prinsip non-intervensi, agar lebih terbuka atas saran-saran yang diberikan oleh negara sesama anggota ASEAN.This research attempts to analyze the opportunities and challenges of ASEAN to solve the Preah Vihear Temple dispute between Combodia and Thailand. The data was collected through library and literature studies. The result of this research reveals that ASEAN opportunity to solve the temple dispute among parties is accommodated widely by the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC) and other ASEAN charters. Through the regional mechanism, ASEAN could encourage both parties to solve the dispute peacefully. On the one hand, the ASEAN challenge to solve the dispute is the existence of non interverence principle to domestic problems. To this situation it is expected that ASEAN members more comfortable to receive the ASEAN principles in solving the dispute as they have had agreed.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Jual Beli Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan ]]>
<![CDATA[Husodo, Bima Satrio]]>;
<![CDATA[Sihabudin, Sihabudin]]>;
<![CDATA[Harjati, Eny]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 12, No 2 (2017): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v12i2.9950
<![CDATA[Penelitian ini mengnalisis pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi jual beli hak atas tanah dan/atau bangunan di Kota Malang yang tergantung hasil verifikasi lapangan pajak BPHTB dan mengetahui dasar hukum verifikasi lapangan dalam menentukan besaran tarif pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi jual beli hak atas tanah dan/atau bangunan di Kota Malang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tarif pemungutan pajak penghasilan (pph) atas transaksi jual beli hak atas tanah dan/atau bangunan ditentukan oleh hasil verifikasi lapangan PPh BPHTB tetap pada besaran yang telah ditetapkan dalam PP Nomor 34 Tahun 2016 yaitu hanya sebesar 2,5% tanpa harus dihitung kemudian dengan hasil verifikasi lapangan seperti yang terjadi di Kota Malang. Dasar hukum dalam melakukan verifikasi lapangan dalam menentukan besaran tarif pemungutan pajak penghasilan (pph) atas transaksi jual beli hak atas tanah dan/atau bangunan di Kota Malang tidak ada sama sekali, baik di dalam Perda maupun Perwal sehingga kegiatan verifikasi lapangan yang selama ini dijadikan dasar untuk menentukan besaran PPh BPHTB tidak memiliki kepastian hukumThis study analyzes the collection of Income Tax (PPh) on the sale and purchase transactions of land and / or building rights in Malang which depend on the verification result of BPHTB tax field and to know the legal basis of field verification in determining the tariff rate of Income Tax (PPh) on sale and purchase transactions rights to land and / or buildings in Malang. The research method used is empirical juridical with sociological juridical approach. The results of this study indicate that the tariff of income tax (pph) on the sale and purchase transactions of land and / or building rights is determined by the verification result of the field of fixed income tax on the amount specified in Government Regulation Number 34 Year 2016 which is only 2.5% must be calculated later with the results of field verification as happened in Malang. The legal basis for conducting field verification in determining the amount of income tax collection tariff (PPh) on the sale and purchase transaction of land and / or building in Malang is not present at all, either in Perda or Perwal so that field verification activity which has been used as the basis to determine the amount of PPh BPHTB does not have legal certainty.]]>
<![CDATA[Perspektif Hukum dan HAM terhadap Eksistensi Aliran Keagamaan di Indonesia ]]>
<![CDATA[-, Rohidin]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 6, No 1 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v6i1.2320
<![CDATA[Penelitian bertujuan untuk menganalisis eksistensi aliran keagamaan di Indonesia yang difatwa sesat oleh MUI, ditinjau dari perspektif Hukum dan HAM. Penelitian ini menggunakan dua jenis data yakni primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melaui wawancara dengan sejumlah informan dari MUI, Ahmadiyah, dan Ahli-ahli agama Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aliran-aliran keagamaan yang difatwa sesat oleh MUI tersebut, dalam perspektif MUI tidak dianggap sebagai kelompok agama yang resmi diakui oleh negara maupun menurut ajaran agama Islam yang sudah establish. Hal ini didasarkan pada ketentuan al-Qur’an dan Hadist, serta ketentuan hukum positif Indonesia. Kontroversi terhadap fatwa MUI ini dipicu oleh beberapa faktor. Pertama, adanya perbedaan antara pandangan MUI dengan para aktivis HAM dalam memaknai kebebasan beragama. MUI mendasarkan pandangannya pada norma-norma agama dan hukum positif, sementara para aktivis HAM mendasarkan pada norma-norma HAM Universal.This research attempt to analyze the existence of the religious sectes in Indonesia from perspective of the international human rights law. This research use the primary and secondary data. The primary data was collected through interview with the some informant such as MUI, Ahmadiyah, and Human rights activist. The result of this research show, that the existence of the religious sectes in Indonesian law system are normatively not be considered as a religious group. They are perceived by MUI as the religious deviate. In the normative paradigm MUI use it argument through some Al-Qur’an verses and also hadist in determining weather one religion group learned saying deviate or not. And the MUI positive paradigm is using its argument through some criminal law articel in determining one religion group deviate or not. Some factors which is made the fatwa controversion are there two causes. First, because of different perspective between MUI with democracy and human rights activist in viewing the case. MUI views that the case as religion shame, but the democracy and human rights views as a a religious liberty. And second is that MUI’s opinion of Indonesia system is religion state according to the first article of Pancasila. But according to the domocracy and human rights views that Indonesia system is a democracy state not a religion state. According to the human right law perspective, the fatwa is contradiction with the covenan of ICCPR. Because the covenan is guarantee the religion liberty.]]>
