Articles
620 Documents
Hambatan dalam Menerapkan Pasal 6 Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik sebagai Dasar Penghapusan Pidana Mati di Indonesia
Wicaksono, Setiawan
Pandecta: Research Law Journal Vol 11, No 1 (2016): Pandecta : Research Law Journal
Publisher : Semarang State University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v11i1.6682
Tujuan tulisan ini berupaya menjelaskan apakah hukuman mati sejalan dengan Pasal 6 Kovenan Sipol sebagai salah satu perjanjian internasional di bidang hak asasi manusia. Hal ini penting untuk memberikan pemahaman tentang pelaksanaan pidana mati dilihat dari Kovenan Sipol sehingga dapat mengetahui apakah pidana mati di Indonesia sesuai dengan Kovenan ini atau tidak. Tujuan kedua jurnal ini untuk menganalisa dan mengetahui mengapa Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (Kovenan Sipol) sampai saat ini masih belum dapat digunakan sebagai dasar hukum penghapusan pidana mati di Indonesia. Metodepenelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hasil yang didapat dalam meneliti permasalahan di atas adalah Pasal 6 Kovenan Sipol tidak dapat digunakan sebagai dasar penghapusan pidana mati di Indonesia karena berdasarkan teori dalam perjanjian internasional, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik, masih berupa Undang-undang dalam arti formil. Akibat dari Undang-undang yang bersifat formil ini adalah ketentuan dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi belum dapat dilaksanakan karena yang disahkan hanya perjanjian internasionalnya saja bukan materi dari perjanjian internasional tersebut. Pasal 6 Kovenan Sipol walaupun tidak secara tegas melarang adanya pidana mati, kecuali untuk kejahatan genosida, secara konsep dan keseluruhan pasal ini dan Kovenan Sipol bertujuan untuk menghapuskan pidana mati di dunia sehingga menganggap pidana mati tidak sejalan dengan pasal ini.This journal goal is to explain dead penalty is in the same path with Article 6 ICCPR as one of the international agreement in human right. This is important to give understanding about the legal status of dead penalty in Indonesia. Is it in one frame with the ICCPR or not, in order to know if there are obstacle to implement Article 6 ICCPR in Indonesia. Other goal of this journal is to analyze and understand why Article 6 International Covenant on Civil and Politic Rights (ICCPR) until now still canât be used as a law to vanish dead penalty in Indonesia. Method use in this journal normative legal studies. The result, from Human Rights Declaration 1948, ICCPR, and Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty. These three instrument have close related each other. The results found are Article 6 ICCPR canât be use to erase dead penalty in Indonesia because in international agreement and based on Indonesia legal system, Act Number 12 Year 2005 about Pengesahan Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik, still in formal. Consequences from this kind of act is article in international agreement canât be executed because the article and the material in ICCPR havenât transformed into Indonesia national law.Other results from this journal is, whether Article 6 ICCPR didnât strictly mention and forbidden dead penalty but conseptually, this Covenan made in purpose to erase dead penalty in the world.
Perlindungan Hukum Indikasi Geografis terhadap Kerajinan Tradisional untuk Penguatan Ekonomi Wilayah
Purnamawati, I Gusti Ayu
Pandecta: Research Law Journal Vol 11, No 1 (2016): Pandecta : Research Law Journal
Publisher : Semarang State University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v11i1.5035
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambata-hambatan yang dihadapi pengerajin tenun Gringsing dalam melakukan pengurusan indikasi geografis terhadap produk tenun Gringsing yang dihasilkan, serta menganalisis metode penentuan desa Tenganan sebagai wilayah perlindungan geografis kerajinan tenun tradisional Gringsing dalam kaitannya dengan penguatan ekonomi wilayah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan pengrajin tenun Gringsing dalam melakukan pengurusan indikasi geografis terhadap produk tenun yang dihasilkan karena belum ada kesepakatan untuk menunjuk salah seorang untuk dijadikan pemegang Hak Cipta atau mencari alternatif hukum dalam melakukan permohonan pendaftaran perlindungan hukum indikasi geografis. Adapun metode penentuan Desa Tenganan sebagai wilayah indikasi geografis tenun Gringsing adalah bahwa tenun Grinsing memiliki sejumlah indikasi kekhasan daerah seperti faktor lingkungan geografis yang menunjukkan bahwa Desa Gringsing memiliki sejumlah ciri indikasi geografis seperti faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut yang memberikan ciri dan kualitas tertentu pada tenun Gringsing yang dihasilkan. This study aimed to analyze the obstacles faced craftsmen Gringsing in performing the maintenance of geographical indications to Gringsing weaving products, as well as analyzing the method of determining the Tenganan village as the protection of geographical regions of Gringsing traditional weaving craft in relation to strengthening the regionâs economy. This research is a socio-juridical approach. The results of this study indicate that barriers weaving Gringsing in performing the maintenance of geographical indications against woven products generated because there is no agreement to appoint one to serve as holders of Copyright or seek legal alternatives to make application for registration of the legal protection of geographical indications. The method of determining Tenganan as an area of geographical indications weaving Gringsing is that weaving Grinsing has a number of indications of regional specialties such as geographical environment factors which indicate that the village Gringsing has a number of characteristics of geographical indications such as natural factors, human factors, or a combination of both factors which characterizes and certain qualities in woven Gringsing produced.Â
Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia Berkaitan dengan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia
Kusumaningtyas, Rindia Fanny
Pandecta: Research Law Journal Vol 11, No 1 (2016): Pandecta : Research Law Journal
Publisher : Semarang State University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v11i1.6465
Completion of the arrangement concerning copyright provides many benefits for the creator as the owner of copyright or copyright holders. This study is aimed to determine the legal arrangements fiduciary whose object is the copyrighted work that would more clearly the basic laws that govern them and what is the basis of a work can be made the object of fiduciary guarantee and proof of collateral in the form of what is and to know clearly the registration procedure fiduciary object of copyright works /creation.The method used in this research is qualitative method with normative juridical approach with greater emphasis on the analysis of a legislation in force. The result of this research reveals that the latest development is currently in the Act Number 28 of 2014 in addition to the offense becomes a crime on complaint, to a copyright work / creation of an object can be used as fiduciary. This means that a creature can as collateral for the repayment of debt due in a work related to economic rights.
Isu Hak Asasi Manusia dalam Penerapan Deportasi terhadap Tenaga Kerja Asing di Bali
Arsika, I Made Budi;
Satyawati, Ni Gusti Ayu Dyah;
Purwani, Sagung Putri M E
Pandecta: Research Law Journal Vol 11, No 1 (2016): Pandecta : Research Law Journal
Publisher : Semarang State University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v11i1.5961
Artikel ini bermaksud untuk menganalisis penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pengaturan hukum keimigrasian mengenai tindakan deportasi terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk menganalisis aspek-aspek yang perlu diperhatikan untuk menjamin bahwa tindakan deportasi yang dilakukan oleh pejabat keimigrasian tidak melanggar HAM yang dimiliki oleh TKA yang bekerja di Bali. Artikel ini didesain sebagai suatu penelitian hukum normatif yang meneliti bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan isu deportasi dan TKA yang dipadukan dengan suatu metode penelitian HAM. This article intends to analyze the respect, the protection, and the fulfillment of human rights in the regulation of immigration law on of deportation measures imposed to foreign workers in Indonesia. In addition, it aims to analyze the aspects that need to be considered to ensure that the deportation measures taken by immigration officials would not violate human rights of the foreign workers who work in Bali. This article is designed as a normative legal research that examines the legal materials relating to the issue of deportation and foreign workers, combined with a human rights research method.Â
Formulasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Berbasis Isu Sara dalam Pemilihan Umum
Sumardiana, Benny
Pandecta: Research Law Journal Vol 11, No 1 (2016): Pandecta : Research Law Journal
Publisher : Semarang State University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v11i1.5254
Persoalan mengenai isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) memang seringkali menimbulkan gejolak sosial dalam masyarakat, khususnya saat dilaksanakan pemilihan umum baik pemilu eksekutif maupun legislatif. Demokrasi yang mengedepankan penghormatan atas hak asasi manusia menjadi kabur ketika Isu SARA dijadikan alat kampanye penarik suara masyarakat. Penelitian dimaksudkan untuk menganalisis bagaimana dampak penggunaan Isu SARA dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah; bagaimana efektifitas pelaksanaan harmonisasi demokrasi, hak asasi manusia dan hukum terkait penggunaan Isu SARA dalam Pilkadadan bagaimana formulasi kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah terhadap tindak pidana yang dimunculkan akibat penggunaan Isu SARA dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah.The issue regarding the issue of Ethnicity, Religion, Race, and intergroup (SARA) is often cause social unrest in society, especially when general elections held executive and legislative elections. Democracy that emphasizes respect for human rights becomes blurred when the issue of SARA used as a campaign tool towing peoples voices. The study is intended to analyze how the impact of the use of racial issues in the General Election of Regional Head; how the effectiveness of the implementation of the harmonization of democracy, human rights and legal issues related to the use of racial intolerance in regional head election and  how policy formulation that can be taken by the government against criminal acts that appear as a result of the use of racial issues in the General Election of Regional Head.
Integrasi The Living Law dalam Pertimbangan Putusan Hakim pada Kasus Tindak Pidana Korupsi
Maskur, Muhammad Azil
Pandecta: Research Law Journal Vol 11, No 1 (2016): Pandecta : Research Law Journal
Publisher : Semarang State University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v11i1.4068
Persoalan hukum yang semakin hari menunjukkan ketimpangan dan ketidakadilan merupakan cerminan penegakan hukum yang jauh dari tujuan hukum itu sendiri. Hukum yang seharusnya dimaknai sebagai jalan memperleh keadilan, kenyataannya hanya mengutamakan kepastian. Gerbang terakhir putusan hukum ada pada hakim sebagai pemegang otoritas terakhir keadilan dalam sistem peradilan pidana indonesia, di tangan hakimlah hukum dapat dikatakan adil dan tidak adil. Besarnya tanggungjawab hakim tidak diimbangi dengan sumber daya hakim itu sendiri, sehingga putusan seringkali tidak adil versi masyarakat. Salah satu yang menjadi sorotan masyarakat adalah hakim pengadilan tindak pidana korupsi. Keadilan yang diharapkan masyarakat dalam perkara tindak pidana korupsi sebenarnya akan terjawab jika hakim tidak hanya melulu menjadi corong undang-undang (la bouche de la loi) akan tetapi juga menggali hukum dalam masyarakat (living law).Permasalahan yang diangkat dalam artikel ilmiah hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) bagaimana landasan yuridis-filosofis tentang penggalian hukum yang hidup di masyarakat (living law) dalam pengambilan keputusan?; dan (2) bagaimana penggalian hukum yang hidup di masyarakat (living law) dalam memutus perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang?Pengalian hukum yang hidup di masyarakat identik dengan istilah konservasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Tipikor Semarang selalu melakukan upaya konservasi hukum yang hidup dalam setiap mengambil keputusan. Akan tetapi dikarenakan hakim juga harus tunduk pada asas legalitas maka penggalian tersebut hanya digunakan sebagai hal yang meringankan bagi terdakwa. Hakim mempunyai kewenangan menjatuhkan pidana dalam rentang waktu yang ditentukan undang-undang, rentang waktu inilah yang dipakai oleh hakim dalam memasukkan hukum yang hidup di masyarakat sebagai hal yang meringankan. Hakim tidak dapat membebaskan terdakwa walaupun dimungkinkan secara nurani hakim tahu bahwa terdaka tidak bersalah secara materiil, akan tetapi dikarenakan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terpenuhi maka hakim tetap menjatuhkan putusan pidana
Kewajiban Partai Politik Berideologi Pancasila Ditinjau dari Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesia
Saifulloh, Putra Perdana Ahmad
Pandecta: Research Law Journal Vol 11, No 2 (2016): Research Law Journal
Publisher : Semarang State University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v11i2.9276
Kewajiban Partai Politik Berideologi Pancasila telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 Tentang Partai Politik, dan Golongan Karya. UU tersebut mewajibkan parpol menggunakan asas Pancasila sebagai asas tunggal dan sampai sekarang dalam UU No. 2 Tahun 2008, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik masih berlaku. Paper ini bertujuan untuk menganalisis undang-undang partai politik yang mewajibkan setiap parpol di Indonesia berideologi Pancasila dan kesesuannya dengan prinsip-prinsip Negara Hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 28 UUD 1945 kewajiban Partai politik berideologikan Pancasila merupakan pembatasan hak dan kebebasan sesuai dengan prinsip negara hukum yang berlaku di Indonesia. Ideologi Pancasila pertama kali ditegaskan sebagai satu-satunya asas bagi parpol dalam Ketetapan Nomor II/MPR/1983 dan UU Parpol, dan Golkar Tahun 1985. The obligation of Political Parties with the Ideology of Pancasila has been regulated in Law Number 3 Year 1985 on Political Parties, and the Working Group (Golongan Karya). The law requires political parties to use the principle of Pancasila as a single principle and until now in Law number 2 of 2008, and Law number 2 Year 2011 on Political Parties still apply. This paper aims to analyze the laws of political parties that require every political party in Indonesia to ideology Pancasila and its loyalty to the principles of Indonesian Law State. The research method used is juridical-normative research method. The results of this study indicate that based on Article 28 of the 1945 Constitution, the obligation of political parties to ideology of Pancasila is a restriction of rights and freedoms in accordance with the principles of the applicable law state in Indonesia. The ideology of Pancasila was first emphasized as the only principle for political parties in Decree Number II / MPR / 1983 and Political Parties Law, and Golkar Year 1985.
Ideologi Etis Penyingkap Korupsi Birokrasi
Awaludin, Arif
Pandecta: Research Law Journal Vol 11, No 2 (2016): Research Law Journal
Publisher : Semarang State University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v11i2.7852
Birokrasi dan korupsi ibarat dua sisi mata uang. Dimana ada birokrasi disitu ada korupsi. Menyingkap korupsi di lingkungan birokrasi bukanlah perkara mudah, hal itu butuh âorang dalamâ untuk menyingkap korupsi tersebut, mereka adalah aparatur sipil negara. Oleh sebab itu, tindakan whistleblowing sangat dibutuhkan untuk menyingkap kasus korupsi birokrasi. Keputusan seorang aparatur sipil Negara untuk menyingkap korupsi adalah keputusan yang didasarkan ideologi etis. Keputusan ideologi etis menjadi modal utama bagi seorang penyingkap korupsi (whistleblower). Penelitian bertujuan untuk mengungkap alasan para aparatur sipil Negara tersebut dalam menyingkap korupsi yang terjadi di lingkungan kerja mereka, serta mendeskripsikan tindakan mereka dalam menyingkap korupsi birokkrasi. Penelitian dilakukan dengan pendekatan socio legal research, informan penelitian ini adalah para aparatur sipil negara yang menyingkap korupsi birokrasi di Jawa Tengah. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa alasan pribadi dan lingkungan merupakan alasan para aparatur sipil negara dalam menyingkap korupsi. Ideologi etis sangat berperan dalam mengungkap terjadinya penyimpangan di tempat kerja, termasuk korupsi birokrasi. Idealisme menjadi pertimbangan etis bagi para penyinngkap korupsi birokrasi. Tipologi ideologi etis yang dimiliki para penyingkap korupsi birokrasi ini adalah Idealisme Absolutists. Idealism absolutis yang dimiliki para whistleblower menjadikan mereka sebagai pihak yang dimusuhi dan disingkirkan di lingkungan birokrasi. Sangat disayangkan, tindakan mereka menyingkap korupsi birokrasi belum mendapat perlindungan hukum. Bureaucracy and corruption are like two sides of a coin. Where no bureaucracy there is no corruption. Exposing corruption within the bureaucracy is not easy. Need an âinsiderâ to expose corruption, they are civilian state apparatus. Whistleblowing action is needed to expose the corruption of the bureaucracy. The decision of a civilian state apparatus to expose the corruption is unethical decision based ideology. Decision ethical ideology is the main basis for a personally-corruption (whistleblowers). The research aims to uncover the reasons the civilian apparatus of the State in exposing corruption in their working environment, and to describe their actions in exposing corruption birokkrasi. The study was conducted with the approach of socio legal research, informants of this study is the civilian state apparatus that exposed the corruption of the bureaucracy in Central Java. Research shows that personal and environmental reasons is the reason the civilian apparatus of the state in exposing corruption. Ethical ideology was instrumental in uncovering of irregularities in the workplace, including bureaucratic corruption. Idealism becomes penyinngkap ethical considerations for bureaucratic corruption. Typology ethical ideology personally owned the bureaucratic corruption are Absolutists Idealism. Absolutist idealism owned by the whistleblower make them as those who despised and excluded within the bureaucracy. Regrettably, their actions expose the corrupt bureaucracy has legal protection.
Kerangka Hukum Pengaturan Perjalanan Dinas Luar Negeri Pejabat atau Pegawai Pemerintah Provinsi sebagai Upaya Peningkatan Pembangunan
Surbakti, Fatimah Zahrah Br
Pandecta: Research Law Journal Vol 11, No 2 (2016): Research Law Journal
Publisher : Semarang State University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v11i2.9891
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengurusan administrasi perizinan perjalanan dinas ke luar negeri Pejabat atau Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; Pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri yang belum berjalan dengan maksimal, dan manfaat perjalanan dinas ke luar negeri terhadap pembangunan daerah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perizinan perjalanan dinas pada pelaksanaannya masih mengalami beberapa kendala dan prosesnya membutuhkan waktu yang lama. Beberapa Pejabat atau Pegawai di lingkungan Provinsi sudah membuat laporan hasil perjalanan dinas luar negeri, akan tetapi masih banyak juga yang tidak membuat dikarenakan waktu yang diberikan terlalu singkat. Adapun manfaat perjalanan dinas ke luar negeri sebagai upaya peningkatan pembangunan daerah lebih terfokuskan kepada bidang: kebudayaan dan pariwisata, pendidikan, serta daya saing ekonomi. This research to assess and analyze the mechanisms of administration licensing official trips abroad Officials or Employees in the Central Java Provincial Government, its accountability of the official trips abroad that have not run with the maximum, and the benefits of official trips abroad for local development. This research uses a sociological juridical approach. The research results showed that licensing mechanism tour of duty in the implementation are still having some problems. In addition the process takes a long time, an obstacle in handling permit applications. Some officials or employee in the province already report the results of official trips abroad, but there are still many who did not make because of the time given is too short. Menawhile, benefits of official trips abroad as an effort to increase regional development is more focussed on areas: culture and tourism, education, and economic competitiveness.
Pola Persaingan Antara Hukum dengan Politik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Anggraeni, Ricca
Pandecta: Research Law Journal Vol 11, No 2 (2016): Research Law Journal
Publisher : Semarang State University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v11i2.7833
Hirarki peraturan perundang-undangan Indonesia, secara normatif diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan mulai tahun 1966 sampai dengan tahun 2011. Hal ini mengukuhkan bangunan hukum positif di Indonesia. Pancasila sebagai Grundnorm ditempatkan sebagai norma yang memiliki realitas ideal yang diidentikkan dengan keadilan. Berbeda dengan Staatsfundamentalnorm, yang menempatkan Pancasila sebagai ideologi untuk melegitimasi atau membatalkan suatu produk hukum. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang ketika bersinggungan dengan persoalan politik, maka harus menempatkan Pancasila sebagai ideologi untuk membuat hukum yang dianggap adil. Paper ini akan menganalisis apakah Pancasila sebagai Grundnorm atau Staatsfundamentalnorm membawa persaingan antara politik dan hukum, sehingga menjadi bias keadilan; bagaimana pola persaingan antara hukum dengan politik dalam pembentukan undang-undang; dan apakah pola persaingan itu menempatkan Pancasila dalam realitas ideal sekaligus ideologi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal, karena bukan hanya berorientasi pada norma, melainkan juga pada prinsip dan doktrin untuk menganalisis pola persaingan antara politik dan hukum dalam pembentukan undang-undang.The hierarchy of Indonesian laws, normatively regulated in a legislation from 1966 to 2011. This confirms the building of positive law in Indonesia. Pancasila as a Grundnorm is placed as a norm that has an ideal reality that is identified with justice. In contrast to Staatsfundamentalnorm, which places Pancasila as an ideology to legitimize or cancel a legal product. Therefore, the legislator when it comes to political issues, then must place Pancasila as an ideology to make law that is considered fair. This paper will analyze whether Pancasila as a Grundnorm or a Staatsfundamentalnorm brings competition between politics and law, so that it becomes a bias of justice; How the pattern of competition between law and politics in the formation of laws; And whether the pattern of competition puts Pancasila in both ideal and ideological reality. The research method used is doctrinal legal research, because not only oriented to the norm, but also on principles and doctrines to analyze the pattern of competition between politics and law in the formation of laws.