cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Pandecta
Published by Universitas Negeri Semarang
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Terbit dua kali setahun bulan Januari dan Juli. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dan kajian analitis kritis di bidang Ilmu Hukum
Arjuna Subject : -
Articles 620 Documents
 11   12   13   14   15 
Kebijakan Kriminal Kejahatan Terhadap Ideologi Negara di Tengah Pusaran Globalisasi Zaidan, Muhammad Ali
Pandecta: Research Law Journal Vol 11, No 2 (2016): Research Law Journal
Publisher : Semarang State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v11i2.9892

Abstract

Ideologi negara pada hakikatnya merupakan ikatan pemersatu suatu bangsa. Globalisasi membawa pengaruh terhadap cara pandang manusia tentang diri dan lingkungannya. Pengaruh negatif akibat globalisasi terhadap pandangan hidup harus diwaspadai karena dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kriminalisasi terhadap perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila merupakan kebutuhan yang mendesak agar tidak terjadi ekses yang merugikan kehidupan bangsa dan negara sebagai negara hukum yang demokratis. Isu bangkitnya komunisme yang muncul ke ruang publik harus diletakkan dalam bingkai negara hukum. Paper ini akan membahas tentang kesiapan perangkat hukum; sarana dan prasarana hukum dan budaya hukum dalam membendung ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Proses hukum yang adil dengan menjunjung tinggi kebebasan mengemukakan pendapat (demokratisasi), asas presumption of innocence, impartialitas lembaga peradilan merupakan keniscayaan agar setiap orang yang dituduh terindikasi menyebarkan atau menganut faham komunisme tidak distigmatisasi secara politik, akan tetapi diusut berdasarkan hukum yang berlaku.State ideology is essentially a unifying bond of a nation. Globalization had an impact on people’s thinking about himself and his environment. The negative effect of globalization on the philosophy of life (way of life) should watch out because it could threaten the integrity of the Nation. The criminalization of acts contrary to Pancasila is an urgent need to avoid excesses that harm the nation and the country as a democratic constitutional state. The issue of the rise of communism which has several times exhaled, must be placed within the framework of state law. This paper will discuss about the readiness of legal instruments; facilities and infrastructure law and the culture of law to stem the ideology contrary to Pancasila. A fair legal process (due process of law) by upholding the freedom of expression (democratization), the principle of presumption of innocence, impartiality of the judiciary is indispensable that every person accused indicated deploy or embrace the ideology of communism is not stigmatized politically, but investigated by applicable law.
Syariat Islam dalam Perspektif Negara Hukum Berdasar Pancasila Syarif, Nurrohman
Pandecta: Research Law Journal Vol 11, No 2 (2016): Research Law Journal
Publisher : Semarang State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v11i2.7829

Abstract

Revitalisasi ideologi dalam perspektif Islam, baik pada tingkat nasional maupun global selalu bermuara pada aspirasi dan tuntutan untuk mengimplementasikan syari’at atau hukum Islam secara total (kaffah). Dalam Negara hukum Indonesia, aspirasi dan tuntutan semacam itu tidak selalu bisa dipenuhi. Hal ini karena Negara hukum Indonesia, sejak awal dibangun atas dasar semangat kebangsaan yang didasarkan atas prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan atau persamaan bagi setiap warga Negara didepan hukum. Oleh karena itu aspirasi dan tuntutan penerapan syariat Islam selalu mengalami kendala bila didalamnya terdapat unsur diskriminatif atau unsur lain yang dapat menghilangkan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi warga negara yang sudah dijamin oleh konstitusi. Paper ini akan menjelaskan tentang pengertian dan karakter syariat, tujuan syariat, model-model penerapan syariat di sejumlah Negara Muslim, model atau teori penerapan syariat Islam di Indonesia menurut sejumlah pakar, pilihahan atau alternative yang bisa digunakan untuk memperjuangkan aspirasi dan tuntutan implementasi syariat Islam di Indonesia dan ditutup dengan simpulan. Revitalization of ideology in Islamic perspective, both at national and global level always leads to aspirations and demands to implement sharia or Islamic law in total (kaffah). Within the legal State of Indonesia, such aspirations and demands can not always be met. This is because the Indonesian state of law, from the beginning built on the spirit of nationality based on the principle of divinity, humanity, justice, and equality or equality for every citizen in front of the law. Therefore, the aspirations and demands of the application of Islamic Shari’a always experience constraints if in it there are discriminative elements or other elements that can eliminate the guarantee and protection of citizens’ rights that have been guaranteed by the constitution. This paper will explain the understanding and character of the Shari’a, the purpose of Shari’a, models of Shari’a application in some Muslim countries, the model or theory of application of Islamic Shariah in Indonesia according to some experts, alternatives or alternatives that can be used to fight for aspirations and demands of the implementation of Islamic Shariah Indonesia and concluded.
Fondasi Ilmu Hukum Berketuhanan: Analisis Filosofis terhadap Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Ali, Mahrus
Pandecta: Research Law Journal Vol 11, No 2 (2016): Research Law Journal
Publisher : Semarang State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v11i2.7844

Abstract

Ketuhanan Yang Maha Esa ditempatkan sebagai sila pertama Pancasila. Implikasinya, pembaharuan, pembentukan, dan penegakan hukum di Indonesia harus bersumber pada nilai yang terkandung di dalam sila pertama tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk secara filosofis menganalisis ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu hukum berketuhanan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis dan konseptual. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa hakikat ilmu hukum berketuhanan adalah ilmu hukum yang dikembangkan berbasis pada nilai-nilai ketuhanan. Ia bukanlah ilmu hukum yang sekuler yakni ilmu hukum yang melepaskan diri nilai-nilai moral dan agama, melainkan ilmu hukum yang menjadikan nilai-nilai moral dan agama sebagai fondasi dalam pembaharuan, pembentukan, dan penegakan hukum. Kebenaran pengetahuan menurut ilmu hukum berketuhanan beranjak dari kebenaran firman Tuhan yang diwujudkan dalam bentuk nilai-nilai Pancasila yang selaras dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Kebenaran di sini tidak hanya mengacu kepada kebenaran korespondensi, kebenaran koherensi, dan kebenaran pragmatis, tapi juga menjadikan ketiganya menyatu di bawah payung kebenaran ilahiah. Sedangkan nilai yang hendak diwujudkan oleh ilmu hukum berketuhanan sedemikian komperensif yang memuat semua nilai-nilai bangsa Indonesia baik yang religius maupun yang kultural. Nilai-nilai ini sudah dipraktikkan sejak lama oleh bangsa Indonesia sebelum merdeka. Meskipun nilai-nilai itu universal dan abstrak, tapi ia sudah mendarah daging dan menjiwai kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia.Believing in the only and one God is set as the first pillar of Pancasila. This will have an implicate that the law reform, law making, and law enforcement must refer to the values. This article is aimed at analysing the ontology, epistemology, and axiology of God law. This research is normative legal research, white the approach used is both philosopical and conceptual. This article reveals that the essence of God law is the law founded by the values of God. It combines the values of morality and religion. The truth of knowledge stands from the truth of God’s sayings and is manifested in the form of values of Pancasila which are in accordance with the cultural values of Indonesia. The absolute truth of God’s sayings is a combination of correspondence, coherence, and pragmatic rightness. Finally, the value directed by the God’s law is so comprehensive consisting all Indonesian values religiously and culturally which have been practised at long time. Although these values are universal dan abstract, they have been embedded in the soul and daily life of Indonesian people.
Problematika Kebijakan Syariat Islam di Aceh Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2010 Mardhiah, Nellis
Pandecta: Research Law Journal Vol 11, No 2 (2016): Research Law Journal
Publisher : Semarang State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v11i2.7859

Abstract

Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2010 tentang Peraturan Penegakan Syariat Islam dalam pemakaian busana Islam di Kabupaten Aceh Barat. PERBUP ini adalah menjadi pokok permasalahan yang utama dalam penelitian ini. Penerapan peraturan tersebut menjadi kontradiksi di kehidupan masyarakat dalam memahami dan mematuhi kebijakan tersebut. Permasalahan lain dalam qanun syariat islam yang diterapkan di Provinsi Aceh dan khususnya Kabupaten Aceh Barat adalah belum diberlakukannya aturan kepada Warga Negara Asing yang melanggar norma-norma syariat islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan sosial yang dialami masyarakat terkait pelaksanaan peraturan Syariat Islam di masyarakat Aceh Barat. Pendekatan penelitian ini menggunakan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan sosial penerapan Syariat Islam di Kabupaten di Aceh Barat pasca pemberlakukan peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2010 belum berjalan secara maksimal karena terjadi peningkatan kasus-kasus yang signifikan dari tahun 2011-2015. Pelanggaran-pelanggaran terhadap penerapan syariat Islam tersebut diantaranya disebabkan oleh kelemahan sosialisasi ke masyarakat dalam penerapan kebijakan dan kurangnya anggaran operasional, sehingga implementasi kebijakan tidak berjalan dengan baik. Selain itu ada juga intervensi kelompok aktivis Hak Asasi Manusia yang meyakini bahwa hukum syariat Islam yang diterapkan di Aceh adalah melanggar HAM.Regent Regulation No. 5 of 2010 on the Regulation of Enforcement of Islamic Sharia in the use of Islamic dress in the District of West Aceh. This is a key issue in this research. The implementation of the regulation becomes a contradiction in the life of the community in understanding and complying with the policy. Another problem in qanun syariat Islam that is applied in Aceh Province and especially West Aceh regency is not yet enforced rules to foreign citizen who violate norms of Islamic sharia. This study aims to identify and analyze social problems experienced by the community related to the implementation of Islamic Sharia rules in the people of West Aceh. This research approach uses qualitative. The results of this study indicate that the social problem of the implementation of Islamic Sharia in the District in West Aceh after the enactment of Regulation No. 5 of 2010 has not been running maximally due to the increase of significant cases from 2011-2015. Violations against the implementation of Islamic Sharia are caused by the weakness of socialization to the community in the implementation of the policy and the lack of operational budget, so the implementation of the policy is not going well. In addition there are also intervention groups of human rights activists who believe that Islamic sharia law applied in Aceh is a violation of human rights.
Perlindungan Hukum Kelompok Teisme dalam Sistem Negara Hukum Pancasila Michael, Tomy
Pandecta: Research Law Journal Vol 11, No 2 (2016): Research Law Journal
Publisher : Semarang State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v11i2.7819

Abstract

Di era global saat ini, suatu bangsa dituntut mampu bersaing dengan negara lain. Agar tidak terlepas dari unsur khas Indonesia maka penguatan Pancasila sebagai ideologi adalah keharusan. Pancasila yang melingkupi keragaman suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) kurang tercermin dalam UU Nomor 23 Tahun 2006. Permasalahan yang timbul yaitu hilangnya unsur khas Indonesia yaitu kepercayaan atau agama tradisional karena adanya diskriminasi dengan pengosongan kolom agama dalam Kartu Kelurga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Pasal 61 dan Pasal 64 UU No. 23-2006). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis korelasi hukum UU No. 23 tahun 2016 dengan keberadaan Pancasila dan SARA di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UU No. 23 Tahun 2006 tidak selaras dengan semangat Pancasila yang mengakui keragaman SARA dan bertentang dengan asas keadilan dalam UU No. 12Tahun 2011. In the global era, a nation supposedly able to compete with other countries. In order not to be separated from the typical elements of Indonesia, the strengthening of Pancasila as an ideology is a must. Pancasila surrounding ethnic, religious, racial and sectarian (SARA) less diversity reflected in Law No. 23 of 2006. The problems that arise, namely the loss of the typical elements of Indonesia namely traditional religious beliefs or because of their discrimination by emptying the religion column in Family Card (KK) and Identity Card (KTP) (Article 61 and Article 64 of Law No. 23-2006). This study aims to analyze the correlation on Law No. 23of 2016 with the existence of Pancasila and SARA in Indonesia. The method used is a normative legal research. The result of this study reveals that the Law No. 23 of 2006 not in line with the spirit of Pancasila that recognizes the diversity of SARA and incompatible with the principles of justice on Law No. 12 of 2011.
Efektifitas Pengaturan Masalah Kerukunan Umat Beragama dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Abdullah, Zaitun; Wijaya, Endra
Pandecta: Research Law Journal Vol 11, No 2 (2016): Research Law Journal
Publisher : Semarang State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v11i2.7830

Abstract

Setiap peraturan perundang-perundangan dalam Negara Indonesia harus dapat menjamin dan menjadi sarana bagi perwujudan persatuan dalam negara yang dibangun di atas kondisi masyarakat yang majemuk, termasuk dari sudut agama dan kepercayaan. Di Indonesia, persoalan kerukunan antar ummat beragama dan intra umat beragama diatur dalam Undang-Undang tentang Kerukunan Umat Beragama. Selain itu, Indonesia juga telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Selain itu, pada level masyarakat muslim Indonesia, Majelis Ulama Indonesia telah menerbitkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai kerukunan antarumat beragama. Namun, walaupun pengaturan tersebut telah ada, tampaknya kerukunan antar dan intra umat beragama masih menjadi problem di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Paper ini akan menganalisis tentang keberadaan beberapa peraturan perundang-undangan yang substansinya berhubungan dengan upaya menciptakan kerukunan umat beragama di Indonesia, termasuk apakah untuk isu kerukunan umat beragama memang perlu diatur secara khusus di dalam suatu undang-undang.Every legislation and regulation in Indonesia must be able to ensure and facilitate the embodiment for Indonesian unity in a state that build by diversity society conditions, which included diversity in religion and faith. In Indonesia, the issue of diversity in religion and faith has been regulated by several legal documents, such as Act Number 1/PNPS/Year of 1965 on Prevention against Blasphemy Action, and Council of Indonesian Ulama (Majelis Ulama Indonesia) Fatwa. Currently, Indonesian Government through Ministry of Religion has issued Draft of Act on Living in Harmony among Religious Adherents. Even though those efforts have been done, but still there were intolerances or discriminations and still being a problem among people in Indonesian society. This paper will be focused on how Indonesian legal system, especially in form of written law such as act and other official regulations, regulates or deals with efforts to pursue living in harmony among religious adherents. And also will be discussed whether it is important or not to form a new act that will specially regulate issue on living in harmony among religious adherents in Indonesia.
Relevance of Legal Capacity as Legitimate Terms of Agreement of Saving for Child in the Bank Muhammad As, Ari A; Imanullah, Moch Nadjib; Setiono, Setiono
Pandecta Research Law Journal Vol 12, No 1 (2017): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v12i1.12535

Abstract

Pada perkembangan masyarakat saat ini yang dipicu oleh pertumbuhan teknologi, memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hukum, termasuk dalam konteks ini adalah hukum anak. Penelitian ini membahas tentang kapasitas hukum bagi anak untuk menabung di bank secara mandiri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan ketentuan perbankan, anak yang masih dibawah umur tidak memiliki kapasitas hukum untuk menabung secara mandiri. Kondisi ini secara faktual bertentangan dengan kenyataan bahwa banyak anak yang sudah memiliki penghasilan secara mandiri melalui pekerjaan yang dilakukan mereka. Padahal di sisi lain bank adalah lembaga negara yang menyimpan dana sangat banyak untuk menumbuhkan ekonomi bangsa. Kedua belah pihak (anak dan bank) saling memiliki kepentingan. Minat mereka bertemu dalam sebuah kesepakatan. Mereka dikumpulkan bersama secara legal dengan kapasitas legal sebagai perjanjian persyaratan yang sah.On society development currently which it stimulate by grow up the technology arise variant law interest. The complexities of interest arise from person in legal capacity according laws-child. Saving independently on child is the eduqation to them early for set financial as supplies them carry out the work world. This is the interest or rights which should be protected by law. Child has worked as laborer don’t think that saving is a eduqation access only but it has become a necessary evil of financial to a child. Whereas at another side a bank is state instiution which keep a fund very much for grow up economy of nation. Both parties (child and bank) have an interest each other. The interest them meet in a agreement. They are collected together by illegal to legal capacity as legitimate terms agreement.
Pengaturan Mogok Kerja dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Malaysia Santoso, Budi
Pandecta Research Law Journal Vol 6, No 1 (2011)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v6i1.2328

Abstract

Tindakan mogok kerja merupakan jalan terakhir (ultimum remedium) yang dilakukan oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menekan pengusaha agar mau memperbaiki dan atau meningkatkan sistem pengupahan dan atau kondisi-kondisi kerja. Walaupun mogok kerja diakui sebagai hak asasi pekerja berdasar Konvensi ILO Nomor 87 Tahun 1948 dan Konvensi ILO Nomor 98 Tahun 1949, negara mempunyai kepentingan untuk mengatur dan membatasi mogok kerja. Pada perspektif Indonesia dan Malaysia, mogok kerja diakui sebagai hak asasi pekerja berdasarkan alasan bahwa hak pekerja untuk mogok adalah penting sebagai sarana penyeimbang dalam hubungan industrial. Namun demikian, ada perbedaan dalam kontrol dan pembatasan mogok kerja yang dilakukan oleh negara melalui pengaturan hukum. Pada perspektif Indonesia, kontrol dan pembatasan mogok kerja tidak diberikan secara ketat karena alasan demokrasi dan hak asasi manusia. Ini berbeda dengan perspektif Malaysia bahwa kontrol dan pembatasan diberikan secara ketat dengan alasan prioritas kepentingan ekonomi nasional.Strike is a last resort (ultimum remedium) conducted by the collective of workers to pressure employers in order to improve or enhance the system of remuneration and working conditions. Although the strike action has been recognized as the fundamental rights of workers according to ILO Convention Number 87 of 1948 and ILO Convention No 98 of 1949, state has an interest to regulate and restrict the strike action. On Indonesia and Malaysia perspectives, the strike is recognized as the  workers’ rights based on the reason that workers’ rights to strike is important to provide balance in industrial relations. Nevertheless, there is something different on the control and limitation by the state through legal regulation of workers’ right to strike. On Indonesia perspective, the control and limitation is not given strictly due to the reasons of democracy and human rights in accordance with what has been specified in the Constitution of 1945. That is different from Malaysia perspective that the control and limitation is given strictly due to the reason of national economic interest as a priority.
Effect of Positivism in Clinical Legal Education Samekto, FX Adji
Pandecta Research Law Journal Vol 12, No 2 (2017): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v12i2.12572

Abstract

Saat ini, seiring dengan kompleksnya masalah masyarakat, karakter utama hukum modern adalah bersifat rasional. Rasionalitas dicirikan oleh sifat peraturan prosedural hukum. Prosedur, sehingga menjadi dasar hukum yang penting untuk menetapkan apa yang disebut keadilan, bahkan prosedur menjadi lebih penting daripada membicarakan keadilan itu sendiri. Pendidikan hukum, lebih cenderung menghasilkan praktisi profesional. Praktisi hukum yang dihasilkan adalah pelaku hukum yang diharapkan membuat keputusan yang salah dan mana yang benar berdasarkan ketentuan undang-undang. Tulisan ini membahas tentang hubungan metode Clinical Legal Education (CLE) dengan Alumni pendidikan hukum yang tidak hanya mengutamakan kepatuhan kepada hukum positif, namun juga tetap berpedoman pada etika dan upaya mencapai keadilan. Metode yang digunakan untuk penulisan makalah ini adalah penelitian sosio-legal dengan analisis induktif.At present, along with the complexity of the problems of people and society, the main character of modern law is a rational nature. Rationality is characterized by the nature of a procedural rule of law. Procedure, thereby becoming an important legal basis to establish what is called justice, even the procedure becomes more important than talking about justice itself. Legal education, thus more likely to produce professional practitioners. The resulting legal practitioners are legal actors who are expected to make a decision which side is wrong and what is right under the provisions of the law. This paper discusses on the relationship of CLE method to the result of the Law degree who is not only give priority to the compliance procedure as positive law, but also still guided ethics and efforts to achieve justice. The method used for writing this paper is the socio legal research with inductive analysis. Thus, the fact that occurred in the law enforcement practices will be a major premise and provide input and analysis in this paper.
Politik Hukum Kebebasan Beragama di Indonesia Asy’ari, Hasyim
Pandecta Research Law Journal Vol 6, No 1 (2011)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v6i1.2319

Abstract

Tulisan ini merupakan kajian tentang politik hukum kebebasan beragama di Indonesia. Sebagai bangsa yang multi-etnik tentu saja kajian seputar politik hukum kebebasan beragama di Indonesia menjadi penting. Kajian dengan menggunakan metode perbandingan dan sejarah hukum ini menggambarkan dan menganalisis sikap dasar negara terhadap kebebasan beragama, perkembangan politik hukum hak asasi manusia, dan substansi pengakuan kebebasan beragama dalam konstitusi Indonesia. Perkembangan politik hukum kebebasan beragama di Indonesia berjalan tidak linear, namun penuh dinamika sebagaimana pengalaman historis relasi antara negara dan agama yang terjadi selama ini. Relasi antara negara dengan Nahdlatul Ulama (NU) dijadikan model kajian bagaimana dinamika relasi antara negara dan agama terjadi di Indonesia. Kajian ini menemukan bahwa perkembangan politik hukum kebebasan beragama di Indonesia tidak terlepas dari pandangan (persepsi/pemahaman) negara dan masyarakat, dan antar warga masyarakat. Oleh karena itu, kajian ini merekomendasikan bahwa untuk meredam konflik yang potensial melanggar kebebasan beragama di Indonesia, strategi yang tidak dapat dielakkan adalah membangun kesepahaman antara para pihak dalam negara dan masyarakat.This article is a study on legal-policy of religious freedom in Indonesia. As a multi-ethnic nation of course becomes important to the study surrounding the legal-policy of religious freedom in Indonesia. The study using comparative and history of law methods is to describe and analyze the state’s attitude toward religious freedom, the legal-policy development of human rights, and the substance of the constitutional recognition of religious freedom in Indonesia. Legal-policy development on religious freedom in Indonesia is running not linear, but dynamics as the historical experiences of relations between state and religion that occurred during this time. Relation between the state and Nahdlatul Ulama (NU) used as a model of study how the dynamics relations between state and religion in Indonesia. This study finds that the legal-policy development of religious freedom in Indonesia is inseparable from view (perception/understanding) between the state and society, and between citizens. Therefore, this study recommends that in order to reduce potential conflicts violate religious freedom in Indonesia, the inevitable strategy is to build understanding between the parties in the state and society.

Page 13 of 62 | Total Record : 620

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2010 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18, No 2 (2023): December Vol 18, No 1 (2023): June Vol 17, No 2 (2022): December Vol 17, No 1 (2022): June Vol 16, No 2 (2021): December Vol 16, No 1 (2021): June Vol 15, No 2 (2020): December Vol 15, No 1 (2020): June Vol 14, No 2 (2019): December Vol 14, No 1 (2019): June Vol 13, No 2 (2018): December Vol 13, No 1 (2018): June Vol 12, No 2 (2017): December Vol 12, No 1 (2017): June Vol 11, No 2 (2016): December Vol 11, No 2 (2016): Research Law Journal Vol 11, No 1 (2016): June Vol 11, No 1 (2016): Pandecta : Research Law Journal Vol 10, No 2 (2015): Pandecta December 2015 Vol 10, No 1 (2015): Pandecta June 2015 Vol 10, No 2 (2015): December Vol 10, No 1 (2015): June Vol 9, No 2 (2014): Pandecta December 2014 Vol 9, No 1 (2014): Pandecta January 2014 Vol 9, No 2 (2014) Vol 9, No 2 (2014): December Vol 9, No 1 (2014): January Vol 9, No 1 (2014) Vol 8, No 2 (2013) Vol 8, No 2 (2013) Vol 8, No 1 (2013) Vol 8, No 1 (2013) Vol 7, No 2 (2012) Vol 7, No 2 (2012) Vol 7, No 1 (2012) Vol 7, No 1 (2012) Vol 6, No 2 (2011) Vol 6, No 2 (2011) Vol 6, No 1 (2011) Vol 6, No 1 (2011) Vol 5, No 2 (2010) Vol 5, No 2 (2010) More Issue