cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Pandecta
Published by Universitas Negeri Semarang
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Terbit dua kali setahun bulan Januari dan Juli. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dan kajian analitis kritis di bidang Ilmu Hukum
Arjuna Subject : -
Articles 620 Documents
 14   15   16   17   18 
Proses Merger dan Joint Venture Digunakan dalam Ekspansi Perusahaan Group dalam Sektor Pertambangan Batubara Hartana, Hartana
Pandecta Research Law Journal Vol 12, No 2 (2017): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v12i2.10677

Abstract

Sepuluh tahun terakhir merupakan masa pertumbuhan perusahaan pertambangan batubara di Indonesia yang sangat pesat. Hal ini dikarenakan meningkatnya permintaan batubara sebagai pemasok energi di masa mendatang, sehingga membuat industri ini memiliki daya tarik yang sangat besar bagi para investor dan banyak perusahaan batubara yang mengajukan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Artikel ini membahas tentang pelaksanaan pemberian izin usaha tambang yang massif berdasarkan ketentuan hukum perizinan usaha pertambangan dan bisnis di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis-empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekspansi perusahaan pada sektor pertambangan berimplikasi terhadap timbulnya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, mengingat bertambahnya jumlah perusahaan, sehingga memunculkan adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.This last ten years, the growth of coal mining companies in Indonesia were very rapid. This is due to the increasing demand for coal as a supplier of energy in the future, thus making this industry has a very big attraction for investors and many coal companies that apply for Mining Business License (IUP). This article discusses the implementation of granting a massive mining business license under the legal provisions of mining business licenses and business in Indonesia. The research method used is juridical-empirical. The results of this study indicate that the expansion of companies in the mining sector has implications for the emergence of monopolistic practices and unfair business competition, given the increasing number of companies, resulting in the existence of monopolistic practices and unfair business competition.
Tinjauan Yuridis Terhadap Permasalahan dan Kebutuhan Pembantu Rumah Tangga Anak Kamal, Ubaidillah
Pandecta Research Law Journal Vol 5, No 2 (2010)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v5i2.2299

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Pembantu Rumah Tangga Anak (PRTA); mendeskripsikan berbagai kebutuhan PRTA, dan mendeskripsikan berbagai potensi yang dimiliki oleh PRTA.. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, wawancara, dokumentasi dan observasi. Lokasi penelitian di wilayah Kota Semarang. Analisis data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan: faktor pendorong utama ada PRTA adalah kemiskinan keluarga didukung dengan banyaknya permintaan PRTA di Kota Semarang; Anak sebenarnya tidak siap dan tidak ingin menjadi PRTA; PRTA di Kota Semarang bekerja tanpa perlindungan hukum dan sangat rentan dengan kekerasan; Kebutuhan PRTA Kota Semarang adalah melanjutkan sekolah/pendidikan; menambah keterampilan; peningkatan gaji/penghasilan; pembatasan jam kerja dan jenis pekejaan yang dilakukan; upaya perlindungan termasuk perlindungan hukum; pengakuan pekerjaannya; dan ketersediaan kamar atau tempat istirahat yang layak. Potensi yang dimiliki oleh PRTA di Kota Semarang adalah: usia yang masih muda; motivasi yang kuat; majikan yang baik; memiliki keterampilan; memiliki tabungan; mempunyai saudara dekat yang mempunyai kondisi ekonomi baik; masih mempunyai orang tua; dan adanya pihak pemerintah dan masyarakat yang peduli dengan perlindungan dan pemberdayaan PRTAThis study aims to determine and analyze the various problems faced by Child Domestic (PRTA); PRTA describe a variety of needs, and describe a variety of potential possessed by PRTA .. This research is qualitative. Data collection techniques through the study of literature, interviews, documentation and observation. Research sites in the city of Semarang. Analysis of data using triangulation techniques. The results showed: the main driver of poverty there PRTA is supported by many families in the city of Semarang PRTA demand; the Son was not ready and did not want to be PRTA; PRTA in the city of Semarang working without legal protection and are vulnerable to violence; Needs PRTA Semarang is go back to school /education; add skills; increase in salary/ earnings; restrictions on working hours and types pekejaan performed; protective measures, including legal protection; recognition of his work, and the availability of a room or a decent place to rest. PRTA potentials in Semarang are: young age; strong motivation; good employer; have the skills; have savings; have close relatives who have good economic conditions; still have parents, and the government and society concerned with the protection and empowerment PRTA
The Model of Law Education to Achieve Progressive Law Enforcement Sudiyana, Sudiyana
Pandecta Research Law Journal Vol 12, No 1 (2017): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v12i1.12532

Abstract

Pendidikan hukum di indonesia cenderung menghasilkan lulusan yang berpikiran positivistik—yang mendorong para penegak hukum berpikir dan bertindak dengan cara legalitas hukum. Selain itu, hakim akan menjadi corong dari peraturan perung-undangan, sehingga mereka tidak bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penelitian ini akan menganalisis aturan hukum terkait dengan pendidikan hukum di masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem hukum terkait dengan pendidikan hukum di masyarakat masih bernuansa positivisme yang berkesan represif dan tidak responsif. Kondisi ini berpengaruh terhadap corak penegakan hukum yang bersifat legal positivistik. Secara ideal ke depan pendidikan hukum mengintegrasikan pendekatan sosiologis dan prinsip-prinsip keadilan, sehingga penegak hukum yang dihasilkan dari pendidikan hukum menjadi berorientasi kepada keadilan subtantif.The legal education in Indonesia tends to produce graduates who believe in legal positivism that encourages law enforcers to think and act in any legal formalistic way. In addition it places judges as the mouthpiece of the law who cannot express to make decisions that satisfy a sense of social justice and substantive justice. This article is based on the socio-juridical approach by underlying the analysis of the law and regulations which are related to the application of legal education in the community. The legal education is oriented to legal positivism that results in law enforcement with the understanding of law based on the abstract values, not on the values that live and thrive in society, so that the understanding of the law in a legal sense is more repressive, and not responsive. Law is understood as infunctional and unpragmatic thing, therefore understanding of law is the law that merely protects the elite group of citizens, in such a way that equality before the law and the rule of law don’t work. Legal education in the future should be based on the sociological aspects of prioritizing the principles of social justice and the benefits for the community, instead of legal certainty only. Legal education will produce a responsive law enforcement that put substantive fairness and social justice as a legal purpose.
Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia Wiharyangti, Dwi
Pandecta Research Law Journal Vol 6, No 1 (2011)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v6i1.2326

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan sanksi Pidana dan Tindakan  dalam kebijakan hukum pidana pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; dan ide dasar penerapan sanksi pidana dan sanksi tindakan di dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia diatur pada UU No. 1 Tahun 1946 yaitu KUHP, UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika serta RUU KUHP yang menerapkan sanksi pidana dan sanksi tindakan di dalamnya. Dalam peraturan di dalam Undang-undang tersebut lebih dominan menerapkan sanksi pidana, berbeda dalam Undang-undang Pengadilan Anak lebih dominan menerapkan sanksi tindakan. Dalam RUU KUHP terdapat hal-hal baru dalam penerapan sanksinya dan lebih beragam. Dalam Ide dasar penerapan sanksi dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas terdapat konsep double track system, untuk menciptakan flesibelititas penerapan sanksi yang sesuai dengan tindak pidana yang diatur.This study is intended to analyze the criminal sanctions and measures in criminal law policy on regulatory legislation in force in Indonesia; and the basic idea of ​​the application of criminal sanctions and penalties in the act of Legislation in Indonesia. The results shows that the implementation of sanctions measures and criminal sanctions in criminal law policy in Indonesia is set to the Law no. 1 In 1946 the Penal Code, Law no. 3 Year 1997 on Juvenile Court, Law no. 32 of 2009 on the Protection and Environmental Management and Law. 35 Year 2009 on narcotics and Draft Criminal Code that applies criminal penalties and sanctions action in it. The regulations in the Act to apply criminal sanctions are more dominant, in contrast to the Juvenile Court Act is more dominant action to impose sanctions. Criminal Code contained in the bill of new things in the application of sanctions and more diverse. The basic idea of ​​the imposition of sanctions in the legislation mentioned above there is the concept of double track system, to create flesibelititas application of sanctions in accordance with the stipulated offense.
Model Percepatan Komersialisasi Paten Sederhana pada Dunia Industri Waspiah, Waspiah
Pandecta Research Law Journal Vol 12, No 2 (2017): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v12i2.7491

Abstract

Paten sederhana adalah invensi yang memiliki nilai kegunaan lebih praktis daripada invensi sebelumnya dan bersifat kasat mata. Paten sederhana dapat diterapkan dalam dunia industri yang dimaksudkan sebagai invensi produk. Artikel ini membahas tentang bagaimana model percepatan komersialisasi paten sederhana dalam industri; dan apa saja hambatan model percepatan komersialisasi paten sederhana dalam industri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-sosiologis dan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa model percepatan komersialisasi Paten Sederhana dalam dunia Industri dilakukan melalui pendampingan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menumbuhkan kesadaran para pelaku UKM inventor paten sederhana; selain itu dilakukan pelatihan khusus pada Sumber Daya Manusia di unit-unit khusus di Disperindag yang tersebar di Indonesia. Adapun hambatan penerapan model percepatan komersialisasi Paten Sederhana pada dunia industri adalah kendala yuridis dalam Undang-Undang Paten No. 14 Tahun 2001; Kendala budaya hukum di kalangan masyarakat UKM. A simple patent is an invention that has a usability value more practical than the previous invention and is visible. Simple patents can be applied in the industrial world intended as product invention. This article discusses how to model the acceleration of commercialization of simple patents in the industry; and what are obstacles model the acceleration of commercialization of simple patents in the industry. This research uses juridical-sociological method and qualitative approach. The results of the research show that the acceleration model of commercialization of Simple Patent in the world of Industry is done through assistance from central government and local government to raise awareness of SME inventor of simple patent inventor; in addition to special training on Human Resources in special units in Disperindag spread across Indonesia. The obstacles of applying the acceleration model of commercialization of Simple Patents to the industrial world are juridical constraints in the Patent Law. 14 of 2001; Legal culture constraints among the SME community.
Penerapan Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Putusan Hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta Ulhaq, -
Pandecta Research Law Journal Vol 5, No 2 (2010)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v5i2.2306

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sifat melawan Hukum Materiil dalam tindak pidana korupsi dalam kajian hukum pidana Indonesia; mengetahui pandangan hakim terhadap sifat melawan hukum materiil dalam vonis hakim Pengadilan tindak pidana korupsi; Penelitian ini bertujuan. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif dalam putusan hakim di pengadilan tipikor Jakarta dalam pertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No.003 / PUU-IV / 2006 dalam tatanan praktek peradilan pidana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim dalam menerapkan sifat melawan hukum dalam fungsi positif terlebih dahulu melakukan kajian yang mendalam dan benar-benar menyelami apakah perbuatan tersebut memang merupakan perbuatan yang dianggap jahat dan tercela bagi masyarakat luas. Hakim dalam memandang sifat melawan hukum materiil harus mempertimbangkan sifat melawan hukum dalam fungsinya yang negatif, bukan hanya dalam fungsi yang positif, sehingga perbuatan yang dilakukan walaupun memenuhi rumusan delik tetapi tidak melawan hukum materiil negatif dapat dijadikan sebagai alasan pembenar yang tidak merugikan negara, tidak menguntungkan diri sendir, orang lain dan korporasi serta kewajiban hukum pelaku tidak dikenakan pemidanaan terhadapnya.This study aims to determine the nature of the application against the Law of the Material in the study of corruption in Indonesia criminal law; know the judges of the unlawful nature of the material in the court verdict corruption; Research using a normative juridical research methods in the Corruption Court verdict in Jakarta in contradiction with the Constitutional Court decision No.003 / Puu-IV / 2006 in order of criminal justice practices. These results indicate that the judge in applying the law against nature in a positive function of first doing in-depth study and really explore whether the act was an act that is considered evil and disgraceful for the public. The judge looked at the nature of the unlawful nature of the material should be considered against the law in a negative function, not only in a positive function, so that the deeds done while fulfilling the formulation of the offense but not against the law of the negative material can be used as a justification that does not harm the state, not profitable own natural self, others and the legal obligations of the corporation and not subject to criminal prosecution against the perpetrators
Prinsip Pertanggungjawaban Negara terhadap Pencemaran Udara Lintas Batas Akibat Kebakaran Hutan Indonesia menurut Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution Saragih, Yulie Monaliza
Pandecta Research Law Journal Vol 12, No 1 (2017): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v12i1.7275

Abstract

Penelitian bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban Indonesia bagi negara-negara yang terkena dampak asap akibat kebakaran hutan Indonesia menurut AATHP. Selanjutnya, dianalisis tentang hak-hak negara yang terkena dampak akibat kebakaran hutan Indonesia menurut AATHP. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis Normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertanggungjawaban Indonesia dalam kebakaran hutan dimuat dalam Pasal 3 AATHP. Merujuk pada Draft ILC Pasal 37 bentuk pertanggungjawabannya adalah permintaan maaf secara resmi. Indonesia pada tahun 2013-2015 sudah melakukan hal tersebut karena di AATHP juga memuat ketentuan bahwa negara-negara ASEAN menyelesaikan masalah dengan jalan damai. Adapun hak negara-negara terdampak asap akibat pembakaran hutan, diatur dalam Pasal 16 AATHP yang menyatakan untuk meningkatkan kesiagaan dan mengurangi risiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan para pihak dapat melakukan pertukaran informasi,tenaga ahli, teknologi dan keterampilan yang berguna meminimalisir dampak kebakaran.This Research aims to to nalyze the form of state responsibility of Indonesia for the countries affected by haze from Indonesian forest fires according to ASEAN Agreement on Transboundary Haze pollution. In addition, it also analyzes the rights of the countries affected by haze from Indonesian forest fires according to AATHP. This research used the method of qualitative with approach normative juridical. The result of this research reveals that the responsibility of indonesia in forest fires loaded in 3 article of AATHP. Based on draft ILC article 37, that a formal apology has been done by Indonesia was. On the other hand, the rights for the countries in article 16 AATHP to increase alertness and reduce risk of human health and enviroment the people could exchange of information, experts, technology and skill to minimize affected of the haze.
Orbit Geostasioner (GSO) dalam Hukum Internasional dan Kepentingan Nasional Indonesia Pramono, Agus
Pandecta Research Law Journal Vol 6, No 2 (2011)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v6i2.2331

Abstract

Space Treaty 1967 merupakan landasan Hukum Internasional (Ruang Angkasa) atas pemanfaatan dan eksploitasi ruang angkasa termasuk bulan dan benda-benda angkasa lainnya. Pemanfaatan dan eksploitasi ruang angkasa tersebut dalam kenyataannya hanya mungkin dilakukan secara optimal oleh negara-negara maju yang memiliki sumber daya dan kemampuan teknologi maju. GSO merupakan salah satu sumber daya alam terbatas yang merupakan tempat strategis untuk penempatan satelit komunikasi. Satelit komunikasi pada dasarnya menjadi wahana utama dan sangat penting dalam mendukung berbagai kegiatan masyarakat dunia umumnya dan kepentingan nasional Indonesia pada khususnya meliputi aspek ekonomi, politik, sosial budaya maupun pertahanan keamanan. Dengan dilandasi semangat kerjasama internasional dalam memanfaatkan GSO untuk tujuan bersama bagi kemanusian dan perdamaian, disepakati prinsip kesetaraan akses di antara negara-negara. Perjuangan Indonesia bersama negara-negara katulistiwa lainnya melalui berbagai fora internasional terus dilanjutkan agar bisa mencapai pengaturan internasional atas pemanfaatan GSO lebih mencerminkan keadilan mengingat letak GSO berada pada posisi di atas ruang angkasa negara-negara katulistiwa.Space treaty 1967 is the international law of space based in utilizing and exploiting of the space including Moon and other space objects. The utilization and exploitation of the space is only conducted by the developed countries, which has the resources and developed technology. Geostasioner is one of the limited natural resources as a strategic place for communication satellite orbite. The communication satellite is the major vehicle to endorse many kind of the world people activities, and especially for the national interest such as economics, politics, social and culture, and also defence. The equal principle among states is based on the international cooperation in utilizing GSO for the human peace. Indonesia with other equatorial countries struggle through various international forum to search the international regulation in utilizing space above the countries.
Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pencurian Kayu Hutan di Kabupaten Musi Banyu Asin Rusydi, Yudistira
Pandecta Research Law Journal Vol 6, No 1 (2011)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v6i1.2322

Abstract

Illegal loging adalah faktor yang sangat berpengaruh terhadap 56% kerusakan hutan di Kabupaten Musi Banyu Asin dari total 808.280 Ha. Fakta ini menarik untuk diteliti lebih lanjut khususnya terkait dengan: (1) Faktor-faktor yang menyebabkan pencurian kayu di Kabupaten Musi Banyu Asin; (2) Penegakan hukum terhadap para pelaku pencurian kayu; dan (3) Kendala-kendala dalam memecahkan masalah pencurian kayu di Kabupaten Musi Banyu Asin. Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari jawaban terhadap beberapa permasalahan di atas dengan menggunakan pendekatan sosio-legal dan analisis kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian kayu di Kabupaten Musi Banyu Asin adalah: faktor ekonomi, kesadaran hukum masyarakat, pengangguran, budaya, dan tingginya permintaan kayu itu sendiri. Sementara kendala dalam penegakan hukum terhadap pencurian kayu di Kabupaten Musi Banyu Asin tersebut dikarenakan para pelakunya berasal dari kalangan penduduk miskin yang menjual hasil kayu curiannya itu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu, para penjaga hutan tidak sebanding dengan luasnya hutan, serta kondisi geografis Kabupaten Musi Banyu Asin sendiri yang kebanyakan berawa.Illegal Logging is the most influential factors which had caused 56% of totally 808.280 Ha forest in  Musi Banyu Asin District damaged. The fact above is interesting to be observed further, especially dealing with: 1) Factors which caused wood thieft in the forest in  Musi Banyu Asin District;  2) The Law Enforcement to the offenders of the wood theft;  and, 3) The obstacle in solving wood thieft in the forest in Musi Banyu Asin District.  This research is executed in order to find the answer of the problems above by using sociological legal research and by using qualitative method to analysis the primary and secondary data. As the result of the research, it is founded that factors which caused wood thieft in the forest in Musi Banyu Asin District among others; economic factor, social legal consciousness factor, law enforcement factor, unemployment factor, cultural factor, and the high demand of the wood. Meanwhile the obstacle in solving wood thieft in the forest in Musi Banyu Asin District, among others; the offender usually economically very poor people and the result of the wood thieft just to fulfill their basic needs; the amount of the forest guards far beyond the forest to be observed; and the geographic condition of  Musi Banyu Asin District which mostly consist of marsh and swamp.
Politik Hukum Kebijakan Peraturan Kesejahteraan Keluarga di Kota Semarang Valentina, Mira Sari
Pandecta Research Law Journal Vol 12, No 2 (2017): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v12i2.7312

Abstract

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (Bapermas, Perempuan & KB) mempunyai peran untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Pengembangan Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Teknologi Tepat Guna, bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat, bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat, bidang Pemberdayaan Perempuan serta bidang Keluarga Berencana. Artikel ini membahas tentang peran Bapermas, Perempuan & KB Kota Semarang dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha meningkatkan kesejahteraan keluarga, Bapermas, Perempuan & KB Sub Bidang Keluarga Berencana dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat telah membina Kelompok Bina Keluarga Berencana seperti Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Lansia dan Kelompok Bina Keluarga Remaja. Bapermas, Perempuan, KB setiap bulan juga telah melakukan pelatihan, penyuluhan dan mengevaluasi serta memonitoring kegiatan tersebut. Faktor Penghambat Bapermas, Perempuan & KB Kota Semarang dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga adalah kurang adanya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan Kelompok Bina Keluarga masih kurang, tenaga pendamping masih sangat terbatas lalu kemampuan setiap Kelompok yang mengikuti berbeda-beda. The Agency for Community Empowerment, Women and Family Planning has a role to carry out the preparation and implementation of regional policies that are specific in the field of Natural Resources Development, Environment and Appropriate Technology, the field of Institutional and Social Culture society, community Economic Development field, the field of Women’s Empowerment and Family Planning field. This article analyzes the role of the Agency for Community Empowerment, Women and Family Planning Semarang in improving the welfare of the family. This study uses empirical juridical approach. The results showed Agency for Community Empowerment, Women and Family Planning Semarang in enhancing Family Welfare has aligned with Mayor Regulation No. 46 of 2008. The results showed in its efforts in improving the welfare of the family, the Agency for Community Empowerment, Women and Family Planning Sub-Sector family Planning and Community Economic Development has trained groups like family Planning Bina Usaha Income Families, BKB, Elderly and family Development family Development Group of Teenagers. Bapermas, Women, KB every month has also conducted training, counseling and evaluating and monitoring these activities. Factors hindering the Agency for Community Empowerment, Women and Family Planning Semarang in improving the welfare of the family is a lack of awareness of the public to participate in the Family Development Group is still lacking, assistants is still very limited and the ability of each group who followed different.

Page 16 of 62 | Total Record : 620

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2010 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18, No 2 (2023): December Vol 18, No 1 (2023): June Vol 17, No 2 (2022): December Vol 17, No 1 (2022): June Vol 16, No 2 (2021): December Vol 16, No 1 (2021): June Vol 15, No 2 (2020): December Vol 15, No 1 (2020): June Vol 14, No 2 (2019): December Vol 14, No 1 (2019): June Vol 13, No 2 (2018): December Vol 13, No 1 (2018): June Vol 12, No 2 (2017): December Vol 12, No 1 (2017): June Vol 11, No 2 (2016): December Vol 11, No 2 (2016): Research Law Journal Vol 11, No 1 (2016): June Vol 11, No 1 (2016): Pandecta : Research Law Journal Vol 10, No 2 (2015): Pandecta December 2015 Vol 10, No 1 (2015): Pandecta June 2015 Vol 10, No 2 (2015): December Vol 10, No 1 (2015): June Vol 9, No 2 (2014): Pandecta December 2014 Vol 9, No 1 (2014): Pandecta January 2014 Vol 9, No 2 (2014): December Vol 9, No 2 (2014) Vol 9, No 1 (2014) Vol 9, No 1 (2014): January Vol 8, No 2 (2013) Vol 8, No 2 (2013) Vol 8, No 1 (2013) Vol 8, No 1 (2013) Vol 7, No 2 (2012) Vol 7, No 2 (2012) Vol 7, No 1 (2012) Vol 7, No 1 (2012) Vol 6, No 2 (2011) Vol 6, No 2 (2011) Vol 6, No 1 (2011) Vol 6, No 1 (2011) Vol 5, No 2 (2010) Vol 5, No 2 (2010) More Issue