Articles
620 Documents
<![CDATA[Perlindungan Hukum Indikasi Geografis terhadap Kerajinan Tradisional untuk Penguatan Ekonomi Wilayah ]]>
<![CDATA[Purnamawati, I Gusti Ayu]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 11, No 1 (2016): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v11i1.5035
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambata-hambatan yang dihadapi pengerajin tenun Gringsing dalam melakukan pengurusan indikasi geografis terhadap produk tenun Gringsing yang dihasilkan, serta menganalisis metode penentuan desa Tenganan sebagai wilayah perlindungan geografis kerajinan tenun tradisional Gringsing dalam kaitannya dengan penguatan ekonomi wilayah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan pengrajin tenun Gringsing dalam melakukan pengurusan indikasi geografis terhadap produk tenun yang dihasilkan karena belum ada kesepakatan untuk menunjuk salah seorang untuk dijadikan pemegang Hak Cipta atau mencari alternatif hukum dalam melakukan permohonan pendaftaran perlindungan hukum indikasi geografis. Adapun metode penentuan Desa Tenganan sebagai wilayah indikasi geografis tenun Gringsing adalah bahwa tenun Grinsing memiliki sejumlah indikasi kekhasan daerah seperti faktor lingkungan geografis yang menunjukkan bahwa Desa Gringsing memiliki sejumlah ciri indikasi geografis seperti faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut yang memberikan ciri dan kualitas tertentu pada tenun Gringsing yang dihasilkan. This study aimed to analyze the obstacles faced craftsmen Gringsing in performing the maintenance of geographical indications to Gringsing weaving products, as well as analyzing the method of determining the Tenganan village as the protection of geographical regions of Gringsing traditional weaving craft in relation to strengthening the region’s economy. This research is a socio-juridical approach. The results of this study indicate that barriers weaving Gringsing in performing the maintenance of geographical indications against woven products generated because there is no agreement to appoint one to serve as holders of Copyright or seek legal alternatives to make application for registration of the legal protection of geographical indications. The method of determining Tenganan as an area of geographical indications weaving Gringsing is that weaving Grinsing has a number of indications of regional specialties such as geographical environment factors which indicate that the village Gringsing has a number of characteristics of geographical indications such as natural factors, human factors, or a combination of both factors which characterizes and certain qualities in woven Gringsing produced. ]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Analisa Pemberian Kredit Usaha Sebagai Upaya Preventif Timbulnya Kredit Macet ]]>
<![CDATA[Latifiani, Dian]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 8, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v8i2.2685
<![CDATA[Potensi yang dimiliki masyarakat (pelaku usaha kecil) apabila diberdayakan semaksimal mungkin melalui pemberian kredit usaha dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 12 ayat (1)  berbunyi ‘Untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan taraf hidup rakyat banyak melalui pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, Pemerintah bersama Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan Bank Umum’. BTPN MUR Cabang Karangayu Semarang  turut berperan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pemberian kredit usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mngetahui dan menganalisa upaya preventif timbulnya kredit macet dalam pemberian kredit usaha.  Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan pemberian kredit kepada debitur yaitu dengan mempertimbangkan  “the five of credit analysis†calon debitur. Proses analisa mendalam sesuai dengan UU Perbankan No 10 tahun 1998 Pasal 8 yang berbunyi ‘Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.â€Â.  Selain itu juga dilakukan upaya pendampingan melalui kegiatan pelatihan  berkala seputar pengelolaan modal dan usaha serta monitoring ke tempat usaha.  Tujuan dari pendampingan agar debitur menggunakan dana kredit secara maksimal, penuh tanggung jawab sehingga dalam proses pngembalian angsuran di tiap bulan selalu lancar. Potential of community (small business agent) when empowered as much as possible through the business lending can improve people’s lives. The regulation no 10 of 1998 Article 12 paragraph (1) said that ’To support the implementation of the improve lives’ program to many people through empowerment of economic enterprises, small and medium enterprises, Government work with Bank Indonesia can cooperate with the Public Banks. MUR of BTPN’s Karangayu branch of Semarang played a role in community empowerment through the business lending. This study aims to analyze the analysis of business lending to debtor. This study uses an empirical approach of empirical juridical. The analysis results’ conclusions in business lending to debtor is consider â€Âthe five of credit analysis†of debtor. In-depth analysis of the process in accordance with the Banking Regulation No. 10 of 1998 Paragraph 8 said that,†In providing credit or financing based on Islamic principles, public banks shall have a belief based on in-depth analysis or conviction and the ability and responsibility of debtor to repay the debt or return the financing referred to appropriate with the agreement.]]>
<![CDATA[Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil ditinjau dari Sistem Hukum Perkawinan ]]>
<![CDATA[Budiharjo, Eko Wahyu]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 8, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v8i1.2353
<![CDATA[Salah satu permasalahan yang selama ini banyak memicu ketidakharmonisan hubungan suami istri adalah karena tidak mendapatkan anak. Permasalahan ini pula yang mendorong suami untuk melakukan Poligami. Pada prinsipnya, poligami diperbolehkan dan tidak dilarang, tetapi harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan. Peraturan Poligami ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan poligami; dan apa saja yang mempengaruhi PNS untuk melakukan poligami tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu Pegawai Negeri Sipil (Guru) golongan IIIA melakukan poligami. Pada dasarnya Poligami tidak dilarang karena Pelaku (Guru) sudah memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan didalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, terbukti dengan dikeluarkannya surat izin Poligami dari Bupati Nomor: 474.2/774/XIII/2008. Faktor-faktor dikabulkannya izin poligami karena selama 12 Tahun pernikahannya tidak mempunyai anak dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang menyatakan si Istri tidak dapat melahirkan keturunan karena mandul. Tahapan permintaan izin yang harus dilakukan oleh PNS yang berpoligami adalah: mendapat Istri, Bupati melalui BKD, Pengadilan Agama, dan KUA. Diharapkan Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan Poligami tidak menyimpang dari aturan yang berlaku, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 45 1990 dan Masyarakat diharapkan turut memberikan dorongan supaya Pegawi Negeri Sipil tidak melakukan penyimpangan dari peraturan.  One issue that has sparked a lot of disharmony marital relationship is because they do not have children. This problem also encourages the husband to perform Polygamy. In principle, polygamy is allowed and not prohibited, but must meet the requirements that have been defined. Polygamy regulations in Act No. 1 Year 1974 and Government Regulation No. 45 Year 1990. This study aims to analyze how the Civil Service in polygamous, and what are the factors that influences the civil servants who commit polygamy. The results showed that one of the Civil Servants (Master) class IIIA polygamous. Basically Polygamy is not prohibited by actors (teachers) already meet the requirements that have been defined in the Act and Regulations, as evidenced by the issuance of permits polygamy of Regents Number: 474.2/774/XIII/2008. Factors granting permission for polygamy as a 12-year marriage had no children and is evidenced by a medical certificate stating the wife is due to give birth to offspring sterile. Stages permit request must be made by civil servants who practice polygamy are: Wife gets, the Regent through BKD, the Religious, and KUA. Civil Servants are expected to be doing Polygamy does not deviate from the rules, the Law no. 1 of 1974 and Law no. 45, 1990 and are expected to give a boost community that Civil Affairs Pegawi not deviating from the rules.]]>
<![CDATA[Deregulasi Perlindungan Hak Paten di Indonesia ]]>
<![CDATA[Rahayu, Kanti]]>;
<![CDATA[Praptono, Eddhie]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 10, No 1 (2015): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v10i1.4574
<![CDATA[Sebagaimana diketahui di dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten menyebutkan bahwa Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Jangka waktu perlindungan paten yang berlaku selama 20 tahun tersebut, pada prinsipnya bertujuan agar setelah melebihi masa 20 tahun maka penemuan teknologi tersebut dapat dimiliki oleh masyarakat dengan di produksi secara masal sehingga hilanglah hak penemu untuk menikmati hasil temuannya secara ekonomi. Hal ini disebabkan karena pengakuan rezim HaKI terhadap hak paten khususnya, tidak lain adalah untuk menghargai kreatifitas ide intelektual Inventor dan tentunya untuk kepentingan umum demi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun demikian, pada prakteknya perlindungan Hak Paten selama masa 20 tahun terlampau lama sehingga menimbulkan dampak penemuan teknologi tersebut tidak lagi dapat menjadi milik umum karena perkembangan teknologi masa kini tidak memerlukan waktu yang lama untuk melahirkan sebuah invensi baru. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hak paten di Indonesia saat ini masih mengacu pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten yaitu jangka waktu perlindungan hukum untuk paten biasa selama 20 (dua puluh) tahun dan paten sederhana selama 10 (sepuluh) tahun, dan pengaturan perlindungan hak paten di Indonesia perlu dilakukan deregulasi karena berdasarkan fakta di lapangan, jangka waktu perlindungan hukum sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten terlalu lama sehingga tujuan perlindungan Paten agar teknologi dapat menjadi milik umum tidak tercapai.People participation in the generale election is a parameter of the democracy development. This research is intended to analyze the people participation in the 2014 election by taking case in the Godong subdistrict, Grobogan Regency, Central Jawva. The results showed that the rate of Public Participation in the Use of Voting Rights in the 2014 legislative elections in District Godong Grobogan this time slightly increased in comparison to the legislative elections in 2009, from 67% to 69%. In choosing a political party because the people chose not fanatical on a political party, but as seen from the achievements and performance of the leaders or members who are in a political party. The high urban communities in the District Godong also be the cause of the high rate of abstention. An abstention human rights, but if the people can not vote because not registered as Permanent Voters List is a violation of human rights, as has removed political rights as citizens are entitled to vote. Conclusions of this study is the level of community participation in the use of voting rights in the 2014 legislative elections in District Godong Grobogan slightly increased when compared to the 2009 legislative elections.]]>
<![CDATA[Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Biasa Di Pengadilan Negeri Kota Semarang ]]>
<![CDATA[Wijayanto, Indung]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 7, No 2 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v7i2.2387
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk disparitas pemidanaan dalam putusan hakim dalam perkara tindak pidana pencurian biasa dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang menimbulkan disparitas pidana dalam tindak pidana pencurian biasa. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kriminologis. Data primer maupun data sekunder dikumpulkan melalui teknik wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Responden ditentukan dengan cara puporsive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat disparitas pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang mengenai tindak pidana yang diancam Pasal 362 KUHP, dimana disparitas itu berupa perbedaan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan. dan hakim lebih menyukai penggunaan pidana penjara dibandingkan pidana denda. Adapun faktor penyebab disparitas dapat bersumber dari aturan-aturan hukum pidana, hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, besarnya kerugian yang ditimbulkan, dan faktor hakim.  This research aims to know the shape of disparity of criminal law in judge decision of criminal act concerning to usual stealing and the base of judge consideration in judging the crime that arise the crime disparity in crime act of usual stealing. This research is done by criminologic approach. Primary and secondary data were collected by interview, review related literature and documentation. The respondents of this research are determined in purposive method. The results of this research indicates that there is crime disparity in Semarang State Court decision about criminal act that is threatened by Article 362 KUHP, where disparity act as old deviation of prison which is decided. And the judge prefers prison using than fine, also causal factors of disparity derive from rules of crime law, things that put burden and aese the accused, the sum of loss caused, and judge factor.]]>
<![CDATA[Tindak Penyiksaan dan Hukum Internasional ]]>
<![CDATA[Iskandar, Pranoto]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 6, No 2 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v6i2.2334
<![CDATA[Tindak penyiksaan pada saat ini telah mendapatkan popularitasnya kembali seiring dengan insiden Abu Ghraib. Tapi, sebenarnya tindak penyiksaan, sebagaimana dibuktikan oleh rekaman sejarah, merupakan salah satu bentuk kebiadaban yang paling melekat dalam perjalanan umat manusia. Tindak penyiksaan tepatnya bukanlah kejahatan sebagaimana kejahatan umumnya mengingat natur kejahatan ini sendiri yang dapat dilakukan oleh siapa saja – termasuk oleh negara. Oleh karena itu timbul pertanyaan, bagaimana reaksi komunitas internasional terhadap kejahatan ini. Tulisan ini merupakan kajian terhadap tindak penyiksaan dalam hukum internasional.Torture today has got its popularity due to Abu Graib case. However, torture actually in its history is one of the serious crimes in human being life. Torture is not common crime because naturally it can be done not only by everybody but also by state. Based on this assumption then how is the international community reaction to this kind of crime? This paper is intended to describe this crime in international law perspective. The method of study is library due to the kind of research is normative. There are three kinds of research approaches. They are statute approach, concept approach and case approach.]]>
<![CDATA[Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya ]]>
<![CDATA[Thontowi, Jawahir]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 10, No 1 (2015): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v10i1.4190
<![CDATA[Masyarakat adat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan yang sama dalam kelompok, tinggal di satu tempat karena genealogi atau faktor geologi. Mereka memiliki hukum adat mereka sendiri yang mengatur tentang hak dan kewajiban pada barang-barang material dan immateri. Mereka juga memiliki lembaga sosial, kepemimpinan adat, dan peradilan adat yang diakui oleh kelompok. Perlindungan pada masyarakat adat yang diatur dalam Pasal 18B (2) dan Pasal 28I ayat (3) dalam Konstitusi Indonesia 1945 dan di beberapa tata hukum Indonesia tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena sangat perlu peraturan operasional. Hal ini dikarenakan amandemen UUD 1945 saat itu sarat dengan Kepentingan politik pada saat itu, sehingga kata-kata pembangunan Pasal 18B ayat (2) ambivalen dalam arti. Dalam satu sisi, negara mengakui dan menghargai hak-hak masyarakat adat, namun di sisi lain mereka dituntut dengan persyaratan yang sulit dalam mewujudkan hak-hak mereka.AbstractIndigenous people are a group of people who have the same feeling in a group, live in one place because of genealogist or geologist factor. They have their own customary law that arrange about right and duty on removable good, material good, and immaterial good. They also have their own social institution, customary leadership, and customary judicature that avowed by the group. Protection on indigenous people was arranged in Article 18B point (2) and Article 28I point (3) in Indonesian Constitution 1945 and in the some Indonesian Ordinances. But the protection on indigenous people can’t implemented well because very need to operational regulations. Political interests at the time while amendment happens make the words construction of Article 18B point (2) ambivalent in meaning. In one side, the state respects and ensures indigenous people, but in the other side they charged with difficult requirements.]]>
<![CDATA[Kebijakan Formulasi Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ]]>
<![CDATA[Yuniarti, Sesar]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 7, No 1 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v7i1.2370
<![CDATA[Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui kebijakan formulasi prinsip mengenali pengguna jasa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; untuk mengetahui ide dasar adanya prinsip mengenali pengguna jasa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data menggunakan analisis deskriptif. Dari hasil penelitian diperoleh dua point yaitu adanya kelebihan dan kelemahan dalam kebijakan formulasi prinsip mengenali pengguna jasa (customer due dilligence) dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ide dasar prinsip mengenali pengguna jasa (customer due dilligence) penyempurnaan istilah Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer) yang ada dalam Undang-undang sebelumnya dan diatur juga dalam Peraturan Bank Indonesia. Simpulan dari hasil penelitian dengan adanya kelebihan dan kelemahan dalam kebijakan formulasi prinsip mengenali pengguna jasa sangat berpengaruh dalam proses identifikasi, verifikasi, pemantauan nasabah yang dilakukan oleh Bank untuk memastikan bahwa transaksi sesuai dengan profil nasabah. Adanya ide dasar prinsip mengenali pengguna jasa selain untuk ilmu pengetahuan juga dapat lebih menekan resiko pemanfaatan bank dalam pencucian uang dan pendanaan terorisme. The aim of this reaearch are to determine the policy formulation of the principle of recognizing the service user under Law No. 8 of 2010 on the prevention and combating of money laundering; to determine the basic idea of the principle recognized service user law number 8 of 2010 concerning the prevention and combating of money laundering. This study used to normative juridical research. The collection techniques using primary legal materials, secondary, and tertiary. The analysis data using descriptive analysis. The result showed that the two-point strengths and weaknesses in policy formulation recognizes the principle of service user (customer due diligence) in Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Suppression of Money Laundering. The basic idea of recognizing the principle of the service user term improvement of Know Your Customer that exist in the previous Act and regulated also in Indonesian Banking Regulation. The conclusions of the research with the strengths and weaknesses in policy formulation recognizes the principle of service user (customer due diligence) is very influential in the identification, verification, customer monitoring conducted by the Bank to ensure that transactions are in accordance with the customer’s profile.]]>
<![CDATA[Kewajiban Partai Politik Berideologi Pancasila Ditinjau dari Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesia ]]>
<![CDATA[Saifulloh, Putra Perdana Ahmad]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 11, No 2 (2016): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v11i2.9276
<![CDATA[Kewajiban Partai Politik Berideologi Pancasila telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 Tentang Partai Politik, dan Golongan Karya. UU tersebut mewajibkan parpol menggunakan asas Pancasila sebagai asas tunggal dan sampai sekarang dalam UU No. 2 Tahun 2008, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik masih berlaku. Paper ini bertujuan untuk menganalisis undang-undang partai politik yang mewajibkan setiap parpol di Indonesia berideologi Pancasila dan kesesuannya dengan prinsip-prinsip Negara Hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 28 UUD 1945 kewajiban Partai politik berideologikan Pancasila merupakan pembatasan hak dan kebebasan sesuai dengan prinsip negara hukum yang berlaku di Indonesia. Ideologi Pancasila pertama kali ditegaskan sebagai satu-satunya asas bagi parpol dalam Ketetapan Nomor II/MPR/1983 dan UU Parpol, dan Golkar Tahun 1985. The obligation of Political Parties with the Ideology of Pancasila has been regulated in Law Number 3 Year 1985 on Political Parties, and the Working Group (Golongan Karya). The law requires political parties to use the principle of Pancasila as a single principle and until now in Law number 2 of 2008, and Law number 2 Year 2011 on Political Parties still apply. This paper aims to analyze the laws of political parties that require every political party in Indonesia to ideology Pancasila and its loyalty to the principles of Indonesian Law State. The research method used is juridical-normative research method. The results of this study indicate that based on Article 28 of the 1945 Constitution, the obligation of political parties to ideology of Pancasila is a restriction of rights and freedoms in accordance with the principles of the applicable law state in Indonesia. The ideology of Pancasila was first emphasized as the only principle for political parties in Decree Number II / MPR / 1983 and Political Parties Law, and Golkar Year 1985.]]>
<![CDATA[Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Perempuan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Natalis, Aga]]>;
<![CDATA[Ispriyarso, Budi]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 13, No 2 (2018): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v13i2.15784
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana politik hukum perlindungan pekerja migran perempuan berbasis teori hukum feminis di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa Politik hukum perlindungan terhadap pekerja migran perempuan, dapat ditelusuri berdasarkan beberapa regulasi terkait, mulai dari tatanan ideal, konstitusional, legislasi dan implementasi. Undang-undang perlindungan pekerja migran dianggap belum mampu melindungi pekerja migran perempuan Indonesia, tidak ada peraturan khusus terkait perlindungan pekerja migran perempuan dan belum konsisten untuk mengimplementasi berbagai konvensi yang telah diratifikasi terkait perlindungan pekerja migran terutama perempuan, sehingga perlu ditetapkan peraturan khusus terkait perlindungan pekerja migran Indonesia dalam rangka mewujudkan instrumen hukum perlindungan pekerja migran yang responsif terhadap kebutuhan pekerja migran perempuan Indonesia. Teori hukum feminis mendesak, pemerintah untuk menciptakan regulasi, terutama terkait perlindungan pekerja migran perempuan yang menempatkan perempuan pada posisi yang istimewa. This research aims to analyze how is the politics of law of the protection of female migrant workers is based on the feminist legal theory in Indonesia. This research uses a normative juridical approach. The results of the study indicate that the politcs of law of the protection of female migrant workers can be traced based on several related regulations, ranging from ideal, constitutional, legislative and implementation arrangements. The law on the protection of migrant workers is deemed unable to protect Indonesian female migrant workers, there are no specific regulations relating to the protection of female migrant workers and has not been consistent in implementing ratified conventions related to the protection of migrant workers, especially women, so special regulations need to be stipulated regarding migrant workers protection Indonesia in order to realize a legal instrument for the protection of migrant workers who is responsive to the needs of Indonesian women migrant workers. Feminist legal theory urges the government to create regulations, especially related to the protection of female migrant workers who place women in a special position.]]>
