cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Pandecta
Published by Universitas Negeri Semarang
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Terbit dua kali setahun bulan Januari dan Juli. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dan kajian analitis kritis di bidang Ilmu Hukum
Arjuna Subject : -
Articles 620 Documents
 15   16   17   18   19 
The Other Laws di Era Otonomi Daerah (Studi Antropologi Hukum) Sahlan, Sartono
Pandecta Research Law Journal Vol 5, No 2 (2010)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v5i2.2301

Abstract

Kondisi hukum di era otonomi daerah masih memberi ruang bagi the Other laws untuk hidup dan bahkan lebih dinamis, entah itu disebut sebagai folk law, customary law, local law, adat law maupun istilah lainnya. State law sebagai doktrin (ajaran) hukum yang berbeda dengan folk law sebagai fakta sosial yang tumbuh dari bawah dan terdapat di mana-mana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan state law serta potensi the other laws yang selama ini diterapkan oleh berbagai masyarakat. Sejalan dengan itu, akan dipaparkan beberapa pendekatan antropologi hukum yang pada dasarnya mengkaji hukum sebagai sebuah kenyataan yang diterapkan oleh masyarakat (law in action), termasuk prospeknya dalam “memotret” gejala hukum di era reformasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa norma-norma state law disahkan oleh teks resmi (oleh negara) berbeda dengan norma-norma folk law yang disahkan melalui ketaatan akan seperangkat kebiasaan. Norma-norma state law disatukan melalui asal mula logikal dari suatu norma dasar yang berbeda dengan norma-norma folk law yang disatukan oleh ketaatan di dalam suatu masyarakat. State law sebagai proses dari pengadilan negara berbeda dengan folk law sebagai proses penyelesaian sengketa di luar lingkup negara. Lalu dari proses sejarahnya pun kedua sistem hukum tersebut dapat dipisahkan, yakni yang state law lazimnya berasal dari pengambilan (sebagian atau seluruhnya) dari sistem hukum kolonial dan selanjutnya mungkin dikembangkanThe law conditions in the era of regional autonomy still allow room for the other laws to live and even more dynamic, whether it referred to as folk law, customary law, local law, or any other term. State law as doctrine (teachings) that the law is different from folk law as a social fact that grow from below and are everywhere. This study aims to analyze the weakness of state law as well as the potential of the other laws that have been adopted by various people. Accordingly, it will be presented some legal anthropological approach which basically examines law as a reality imposed by society (law in action), including its prospects in the ”picture” of law in an era of reform symptoms. The results of this study indicate that the norms of state law passed by the official text (by the state) is different from the norms of folk law that was passed through obedience to a set of habits. The norms state law combined with the logical origin of the basic norms that are different from the norms of folk who are united by obedience to law in a society. State law as the process of the courts of different countries with folk law as a process of dispute resolution outside the scope of the state. Then the history of the legal system, the two can be separated, ie, the state law typically comes from making (partial or total) of the colonial legal system and furthermore may be developed
System of Recruitment of Legal Profession In A Nation of Law of Pancasila Anam, Saiful
Pandecta Research Law Journal Vol 12, No 1 (2017): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v12i1.12533

Abstract

Pengaturan sistem dan mekanisme perekrutan profesi hukum seperti Advokat atau Pengacara, masih memiliki sejumlah kelemahan, dan permasalahan. Beberapa organisasi advokat masih menerapkan pendidikan profesi advokat sebagai persyaratan bagi para kandidat untuk mengikuti ujian, dan ada juga beberapa organisasi advokat yang mewajibkan kandidat untuk mengikuti ujian sebelum mendapatkan pendidikan profesional. Beberapa masalah juga ada dalam profesi notaris, dimana calon harus memperoleh Master of Public Notaris. Penelitian bertujuan untuk menganalisis sistem rekrutment profesional hukum di Indonesia yang memiliki dasar negara Pancasila. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam rekrutment profesional hukum di Indonesia, secara normatif mengacu kepada sistem hukum pendidikan nasional yang diharapkan bisa melahirkan profesional hukum yang baik dan berintegritas.The regulatory system and legal profession recruitment mechanisms such as Advocates or Lawyers, still have a number of weaknesses, and problems. Some advocate organizations still apply advocate profession education as a requirement for candidates to take the exam, and there are also some advocate organizations that require candidates to take exams before getting professional education. Some problems also exist in the notary profession, where the candidate must obtain a Master of Public Notary. This research aims to analyze the legal professional recruitment system in Indonesia which has the basic state of Pancasila. The results of this study indicate that in the recruitment of legal professionals in Indonesia, normatively refers to the national legal system of education which is expected to give birth to a good legal professionals and integrity.
Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan Tektona, Rahmadi Indra
Pandecta Research Law Journal Vol 6, No 1 (2011)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v6i1.2327

Abstract

Sengketa bisnis adalah konsekuensi logis dari suatu aktifitas kegiatan bisnis. Dengan terjadinya sengketa bisnis dapat berimplikasi berupa kerenggangan hubungan diantara pihak, terganggunya produktivitas kerja dan mengganggu aktivitas bisnis yang sedang berjalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan-alasan para pihak yang bersengketa dalam memilih arbitrase sebagai alteratif penyelesaian sengketa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada prinsipnya apabila terjadi sengketa bisnis para pihak menghendaki mekanisme penyelesaian sengketa yang paling menguntungkan diantara kedua belah pihak. Salah satu pilihan mekanisme penyelesaian sengketa adalah melalui arbitrase. Arbitrase memiliki beberapa keunggulan, diantaranya para pihak dapat memilih arbiter sendiri sehingga kualitas putusannya akan lebih terjamin, pengambilan putusan lebih cepat, adanya kerahasiaan putusan arbitrase dan hubungan para pihak akan tetap terjaga.Business disputes is a logical consequence of a business activities. With the onset of a business dispute could have implications in the form of estrangement relationship between the parties, impaired work productivity and disrupt the ongoing business activities. This study aims to analyze the reasons for the disputing parties to choose arbitration as a dispute resolution alternative. The results of this study show that, in principle, if the business of the parties of a dispute settlement mechanism requires the most favorable among both parties. One option is the dispute resolution mechanism through arbitration. Arbitration has several advantages, such as the parties may choose their own arbitrators so the quality of the decision to be more secure, faster decision making, the confidentiality of the arbitral award and the relationship of the parties will remain intact.
Analisis Hukum Terkait Konsultasi Publik dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan bagi Kepentingan Umum Silalahi, Alrios Okto P; Suhadi, Suhadi; Anitasari, Rahayu Fery
Pandecta Research Law Journal Vol 12, No 1 (2017): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v12i1.12550

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan konsultasi publik dalam pengadaan tanah pembangunan infrastruktur jalan dengan mengambil studi kasus pembangunan Semarang Outer Ring Road Mijen-Mangkang Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian nondoktrinal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsultasi publik sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan diwarnai dengan sikap pro dan kontra di masyarakat. Sebagian pihak belum sepaham dan sepakat dengan lokasi pengadaan tanah, dan masih mengajukan keberatan. Hal ini berimplikasi terhadap penetapan lokasi dalam pembangunan infrastruktur jalan tersebut belum dapat dilakukan karena masih menunggu tindak lanjut dari hasil kajian keberatan yang dilakukan oleh Tim Kajian Keberatan. This study aims to analyze the implementation of public consultation in land acquisition of road infrastructure development by taking a case study of the construction of Semarang Outer Ring Road Mijen-Mangkang Semarang City. This research uses nondoktrinal research approach. The results of this study indicate that public consultation as a form of public participation in the development of road infrastructure is colored by the attitude of pros and cons in society. Some parties have not agreed and agreed with the location of land acquisition, and still filed an objection. This has implications for the determination of location in the construction of road infrastructure can not be done because it is still waiting for the follow-up of the objection assessment conducted by the Objection Study Team.
Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Loso, -
Pandecta Research Law Journal Vol 5, No 2 (2010)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v5i2.2307

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis berbagai permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri; dan mendeskripsikan perlindungan hukum TKI berdasarkan UU no. 39 tahun 2004 tentang penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar negeri. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui kepustakaan dan dokumentasi menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia  bekerja keluar negeri dipengaruhi oleh sempitnya lapangan kerja di luar negeri, rendahnya upah di dalam negeri, tersedianya lapangan kerja yang luas di luar negeri dengan tingkat upah yang jauh lebih tinggi dibanding di Indonesia. Persoalaan penempatan TKI diluar negeri sangat kompleks, baik persoalan pra penempatan, penempatan, maupun purna penempatan. Kasus-kasus yang sering menimpa TKI misalnya, panipuan, pamalsuan dokumen, pelecehan seksual, pemerkosaan, penyiksaan, dan traficking (perdagangan manusia). UU No. 39 tahun 2004 tentang penempatan TKI dimaksudkan memberikan perlindungan secara hukum kepada TKI mulai dari pra penempatan, penempatan, hingga purna penempatan.This study aims to determine and analyze the various problems of Indonesian Workers (TKI) in Foreign Affairs, and describe the legal protection of migrant workers under Law No. 39 Year 2004 About the Indonesian Labor. This research includes the study juridical normative data collection techniques through literature and documentation using primary and secondary legal materials. The results showed that the Indonesian people who are willing to work abroad is influenced by the narrowness of overseas employment, low wages in the country, widespread availability of jobs overseas to wage levels much higher than in Indonesia. The placement problem of workers abroad is very complex, both pre-placement issues, placement, and after placement. These cases are often among migrant workers for example, fraud, illegal documents, sexual harassment, rape, torture, and trafficking. Law No. 39 Year 2004 concerning the placement of migrant workers is intended to give legal protection to migrant workers from pre-placement, placement, until after placement
Kartel Politik dan Korupsi Politik di Indonesia Lestari, Yeni Sri
Pandecta Research Law Journal Vol 12, No 1 (2017): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v12i1.7820

Abstract

Sistem reformasi di Indonesia telah menyuburkan demokratisasi dalam sistem pemerintahan. Namun, praktik korupsi politik juga semakin marak terjadi di kalangan elit politik. sistem politik multipartai yang membentuk partai kartel adalah salah satu faktor yang meningkatkan terjadinya korupsi politik ini. Partai kartel menciptakan sistem kerja sama yang mampu menjaga dan mengatur negara sesuai dengan kepentingan kelompoknya, terutama dalam mencari sumber pendanaan yang berasal dari keuangan negara. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara praktik partai kartel dengan kekalnya korupsi politik di Indonesia. Peran partai kartel terhadap terjadinya korupsi politik menjadi subjek utama artikel ini. Untuk memenuhi tujuan penulisan dalam artikel ini, maka contoh skandal kasus Bank Century yang melibatkan banyak elit politik akan dikaji dan dianalisis lebih mendalam. Metode kualitatif digunakan dalam kajian ini yang diperoleh melalui kajian literatur. Kajian ini menemukan bahwa sistem partai kartel telah memberikan keleluasaan bagi wujudnya korupsi politik, menghilangkan sistem checks and balances, matinya suara kebebasan, dan membawa harapan palsu kepada sistem demokrasi mapan sebuah pemerintahan negara.System reform in Indonesia has fostered democratization of the government system. However, the practice of political corruption too often happens in the political elite. multi-party political system forming a cartel party is one of the factors that increase the incidence of this political corruption. Creating a cartel party cooperation system capable of maintaining and managing the state in accordance with the interests of the group, especially in seeking sources of funding from state finances. This article aims to determine the relationship between the practice of the cartel and its eternal party political corruption in Indonesia. The role of the cartel party against political corruption became the main subject of this article. To fulfill the purpose of writing this article, the example case of Bank Century scandal involving many political elite will be reviewed and analyzed more deeply. Qualitative methods used in this study were obtained through a review of the literature. This study found that the cartel party system already provides flexibility for his form of political corruption, eliminate the system of checks and balances, the demise of the voice of freedom, and bringing false hope to the democratic system established a state government.
Tinjauan Konstitusional Terhadap Pemilihan Umum Kepala Daerah Widayati, -
Pandecta Research Law Journal Vol 5, No 2 (2010)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v5i2.2292

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai ketentuan peraturan perundangan yang mengatur tentang pemilukada; menganalisis kesesuaian peraturan perundangan tentang pemilukada ditinjau dengan Konstitusi Indonesia (UUD tahun 1945) serta mendapatkan alternatif model pemilukada yang sesuai dengan Konstitusi Indonesia. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui kepustakaan dan dokumentasi menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemilihan kepala daerah langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dimasukkan ke dalam kategori pemilu. Apabila dikaji, maka hal tersebut tidak sesuai  dengan ketentuan Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam rumusan Pasal 22E tersebut tidak terdapat rumusan pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah. Pemilihan kepala daerah  langsung bukanlah satu-satunya model demokrasi. Pengaturan mengenai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah seharusnya dituangkan dalam undang-undang tersendiri sebagaimana undang-undang tentang pemilu Presiden dan Wakil PresidenThis study aims to determine the various statutory provisions governing the election; analyze the suitability of the election laws are reviewed by the Indonesian Constitution (Constitution of 1945) as well as get an alternative model of elections in accordance with the Constitution of Indonesia. This research includes the study juridical normative data collection techniques through literature and documentation using primary and secondary legal materials. The results shows that the direct election of regional heads based on Law Number 22 Year 2007 regarding General Election Organizers and Law Number 12 Year 2008 regarding Second Amendment to Law Number 32 Year 2004 regarding Regional Government has been put into the category of election. When examined, it is not in accordance with the provisions of Article 22E paragraph (2) of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, which states that the general elections held to elect members of the House of Representatives, Regional Representative Council, the President and Vice President, and House of Representatives People’s Region. In the formulation of Article 22E is no formulas elections for the Regional Head. Direct local elections are not the only model of democracy
Implementasi Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia (Sebelum dan Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal) Adiastuti, Anugrah
Pandecta Research Law Journal Vol 6, No 2 (2011)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v6i2.2332

Abstract

Kehadiran investasi asing di suatu negara, khususnya investasi asing langsung, diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang juga bergantung dengan kerjasama dari negara lain, menyadari bahwa untuk melakukan perbaikan stabilitas ekonomi diperlukan peningkatan daya saing negara dalam menarik investor asing. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal diundangkan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Pemberlakuan undang-undang penanaman modal ini bertujuan memperbaiki dan meningkatkan kepercayaan investor (terkait dengan FDI) untuk kembali menanamkan modalnya di Indonesia. Mungkinkah undang-undang ini mampu mengakomodir kepentingan investor dan pemerintah?;Dan seberapa efektifkah undang-undang mampu meminimalisir hambatan investasi di Indonesia?.The appearance of foreign investment through a country, especially foreign direct investment, is expected to contribute positive impact for the development and economic growth. Indonesia, as a developing country, sustained by other countries co-operation, realizes that the improvement of economic’s strength requiring the escalation of competition to attract foreign investors. Act Number 25 of 2007 regarding Financial Investment entry into forces and replaces Act Number 1 of 1967 concerning Foreign Financial Investment and Act Number 6 of 1968 concerning Domestic Financial Investment. The main objective of this act meliorates and surges the investor’s trust (especially related to Foreign Direct Investement) in order to invest their equity in Indonesia. Is it possible for this act accommodating the investor and the government interests? And how about the effectivity of this financial investment act to minimalize the barriers of investment in Indonesia?.
Fungsi dan Kewenangan Praperadilan Muslimin, Mokhamad
Pandecta Research Law Journal Vol 6, No 1 (2011)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v6i1.2323

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi praperadilan dalam memandang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, & penghentian penyidikan; dampak hukum bagi tersangka setelah adanya gugatan praperadilan; dan akibat hukum bagi tersangka dengan dicabutnya surat penghentian penyidikan setelah adanya puutusan praperadilan. Hasil penelitian tentang fungsi praperadilan dalam hal sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan ini sebagai alat kontrol bagi penyidik dalam melakukan penyidikan agar hak asasi tersangka dalam tingkat penyidikan terjamin dan hukum tidak dilanggar oleh petugas tersebut, adapun mengenai dampak hukum praperadilan bagi tersangka adalah mendapatkan hak kebebasan bergerak yang dimiliki sepenuhnya oleh tersangka setelah adanya putusan hakim yang menetapkan penangkapan dan penahanan pada tingkat pemeriksaan dinyatakan tidak sah dan bila dalam putusanya penghentian penyidikan dinyatakan sah maka akan berdampak pada kasus tersebut dihentikan, dan dampak lain yang dapat dirasakan bagi tersangka yaitu terpenuhinya hak-hak tersangka dan terlindunginya hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara. Selain itu, terkait dengan akibat hukum bagi tersangka dengan dicabutnya penghentian penyidikan adalah dilanjutkanya kembali proses penyidikan perkara pidana tersangka sampai adanya Putusan dari Pengadilan.This study is aimed at analyze the function of looking at the pretrial hearing whether or not valid arrest, detention, and termination of the investigation; the legal impact of the suspect after the pretrial lawsuit; the legal consequences for the suspect to the revocation of the termination letter pretrial investigation after the verdict. The results of pre-trial functions in terms of whether or not valid arrest, detention, and the termination of this investigation as a control tool for investigators in conducting investigations for alleged human rights guaranteed in the level of investigation and the law is not violated by the officer, while on the legal impact of pretrial defendants are get right to freedom of movement which is wholly owned by the suspect after the court decision that sets the arrest and detention on the inspection declared invalid and if the investigation declared illegal the termination putusanya it will have an impact on the case terminated, and other impacts that can be felt for a suspect that is the fulfillment the rights of suspects and protection of human rights possessed by every citizen. In addition, related to the legal consequences for the suspect to the lifting of suspension of investigation is the process of investigation dilanjutkanya suspected criminal cases to the decision of the Court.
Pembakaran dan Penenggelaman Kapal Nelayan Asing dalam Perspektif Hukum Laut Nasional dan Internasional Thontowi, Jawahir
Pandecta Research Law Journal Vol 12, No 2 (2017): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v12i2.11335

Abstract

Studi ini membahas tentang tiga hal terkait dengan kedaulatan terhadap wilayah laut, yaitu: Apa makna kedaulatan negara atas wilayah; bagaimana Pemerintah Indonesia menegakkan sanksi pembakaran dan penanggulangan terhadap kapal nelayan asing yang melakukan pelanggaran di wilayah laut Indonesia; dan apakah pembakaran dan penenggelaman kapal asing tersebut bertentangan dengan hukum laut internasional 1982. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah yuridis-normatif melalui pendekatan komparatif dengan praktek Australia dalam menangani nelayan Indonesia yang melanggar wilayah laut Australia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa luas wilayah laut Indonesia yang menempati posisi kedua setelah Kanada, membuat Indonesia sangat memperhatikan wilayah teritorial lautnya—yang tidak saja memiliki makna penting terhadap kedaulatan negara, tetapi juga terhadap sumber daya laut yang terkandung di dalamnya. Oleh sebab itu, dalam kasus pembakaran dan penenggelaman kapal asing yang melakukan pelanggaran terhadap wilayah laut Indonesia, Pemerintah meyakini bahwa hal itu merupakan bagian dari penegakan kedaulatan negara dan tidak bertentangan dengan hukum laut Internasional. This study discusses three matters related to sovereignty over sea territory, namely: what is the meaning of state sovereignty over territory; how the Government of Indonesia enforces burning and ship sinking against foreign fishing vessels committing violations in the Indonesian sea territory; and whether the burning and sinking of foreign ships contradicted to United Nation on the Law of the Sea (UNCLOS 1982). The research method used in this study is juridical-normative through a comparative approach to Australian practice in handling Indonesian fishermen who violate Australian sea territory. The results of this study indicate that the area of Indonesian sea that occupies the second position after Canada, make Indonesia very concerned the sea territory-which not only has significance to the state sovereignty, but also to the marine resources contained therein. Therefore, in the case of burning and shinking of foreign vessels violating Indonesia’s sea territories, the Government believes that it is part of the enforcement of state sovereignty and is not contrary to the UNCLOS 1982.

Page 17 of 62 | Total Record : 620

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2010 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18, No 2 (2023): December Vol 18, No 1 (2023): June Vol 17, No 2 (2022): December Vol 17, No 1 (2022): June Vol 16, No 2 (2021): December Vol 16, No 1 (2021): June Vol 15, No 2 (2020): December Vol 15, No 1 (2020): June Vol 14, No 2 (2019): December Vol 14, No 1 (2019): June Vol 13, No 2 (2018): December Vol 13, No 1 (2018): June Vol 12, No 2 (2017): December Vol 12, No 1 (2017): June Vol 11, No 2 (2016): December Vol 11, No 2 (2016): Research Law Journal Vol 11, No 1 (2016): Pandecta : Research Law Journal Vol 11, No 1 (2016): June Vol 10, No 2 (2015): Pandecta December 2015 Vol 10, No 1 (2015): Pandecta June 2015 Vol 10, No 2 (2015): December Vol 10, No 1 (2015): June Vol 9, No 2 (2014): Pandecta December 2014 Vol 9, No 1 (2014): Pandecta January 2014 Vol 9, No 2 (2014): December Vol 9, No 2 (2014) Vol 9, No 1 (2014): January Vol 9, No 1 (2014) Vol 8, No 2 (2013) Vol 8, No 2 (2013) Vol 8, No 1 (2013) Vol 8, No 1 (2013) Vol 7, No 2 (2012) Vol 7, No 2 (2012) Vol 7, No 1 (2012) Vol 7, No 1 (2012) Vol 6, No 2 (2011) Vol 6, No 2 (2011) Vol 6, No 1 (2011) Vol 6, No 1 (2011) Vol 5, No 2 (2010) Vol 5, No 2 (2010) More Issue