cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Pandecta
Published by Universitas Negeri Semarang
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Terbit dua kali setahun bulan Januari dan Juli. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dan kajian analitis kritis di bidang Ilmu Hukum
Arjuna Subject : -
Articles 620 Documents
 16   17   18   19   20 
Tinjauan Yuridis Gugatan Intervensi Tussenkomst sebagai Upaya Hukum Alternatif dalam Gugatan Hukum Acara Perdata Biasa Kris Endarto, Puri Galih
Pandecta Research Law Journal Vol 5, No 2 (2010)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v5i2.2302

Abstract

Ada tiga macam bentuk intervensi yaitu voeging yang ikut sertanya pihak ketiga dalam pemeriksaan sengketa perdata atas inisiatif sendiri untuk membela salah satu pihak baik pihak penggugat atau tergugat, tussenkomst yang menerangkan ikut sertanya pihak ketiga dalam pemeriksaan sengketa perdata atas inisiatif sendiri akan tetapi tidak memihak salah satu pihak baik penggugat atau tergugat tetapi demi membela kepentingannya sendiri, vrijwaring yaitu ikut sertanya pihak ketiga dalam pemeriksaan sengketa perdata karena ditarik oleh salah satu pihak untuk menanggungnya. Terdapatnya berbagai macam bentuk intervensi dan masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang intervensi, peneliti bermaksud mengkaji tentang intervensi terutama intervensi tussenkomst. Prosedur mengajukan gugatan intervensi tussenkomst, gugatan langsung ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara pokok, setelah gugatannya dikabulkan pihak ketiga langsung mendaftarkan gugatannya di bagian kepaniteraan perdata dengan membayar biaya perkara dan menyerahkan surat gugatannya. Kemudian hal-hal yang melatarbelakangi pihak ketiga melakukan intervensi tussenkomst karena hak-hak pihak ketiga dijadikan obyek sengketa antara pihak penggugat dan tergugat di Pengadilan Negeri. Pertimbangan Hakim dalam memeriksa perkara yang terdapat pihak intervensi adalah Hakim dalam pertimbangan mengambil keputusan tidak selalu sama karena setiap Hakim mempunyai pendapat berbeda-beda dalam melihat sebuah kasus hukumThere are 3 (three) different forms of intervention that is voeging a third party participation in the examination of civil disputes on their own initiative to defend either one of the parties plaintiff or defendant, who testified tussenkomst third-party participation in the examination of civil disputes on their own initiative will but do not take sides either one of the parties plaintiff or defendant, but to defend its own interests, namely vrijwaring third party participation in the examination of civil disputes as drawn by one party to bear it. With the presence of various forms of intervention and is still a lack of public knowledge about the intervention, the researchers intend to study about interventions especially interventions tussenkomst. Tussenkomst interventional procedures filed, claims directed to the Chief Justice to examine the subject matter, after a third-party complaint is granted directly to register his complaint in the civil secretariat to pay the court fee and submit a letter of complaint. Then the things behind the third-party intervention tussenkomst as third party rights become the subject of dispute between the plaintiff and defendant in the District Court. Consideration while examining judge in the case that there is a judge in the consideration of intervention decisions are not always the same because each judge has a different opinion in view of a legal case
Aspek Yuridis Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Ari Atu Dewi, Anak Agung Istri
Pandecta Research Law Journal Vol 13, No 1 (2018): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v13i1.13933

Abstract

Secara empiris, penyandang disabilitas sering mendapat pelakuan diskriminatif dalam kehidupan sosial yang berakibat pada pengabaian terhadap terpenuhinya hak hak penyandang disabilitas, meskipun secara yuridis, seperti di Bali, telah ada produk hukum Daerah yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganailisis bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada penyandang disabilitas dan bagaimana pelaksanaan hak-hak penyandang disabilitas tersebut dikaitkan dengan budaya Bali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konsep. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang diatur melalui Perda Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 telah memuat hak-hak penyandang disabilitas yang cukup komprehensif, serta juga memuat kewajiban dari Pemerintah Daerah dalam melakukan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Namun, demikian dalam hak keberagamaan penyandang disabilitas, memilik potensi untuk tidak dapat diterapkan karena cenderung tidak sejalan dengan adat dan budaya Bali yang sudah turun-temurun.Empirically, people with disabilities often get discriminatory treatment in social life which results in neglect of the fulfillment of the rights of persons with disabilities, although juridically, as in Bali, there are already regional legal products that provide protection for the rights of persons with disabilities. This study aims to analyze how forms of legal protection given to people with disabilities and how the implementation of the rights of persons with disabilities is associated with Balinese culture. This study uses normative research methods with the approach of legislation (statue approach) and conceptual approach. The results of this study indicate that legal protection and the fulfillment of the rights of persons with disabilities regulated through the Bali Provincial Regulation Number 9 of 2015 has contained the rights of persons with disabilities that are quite comprehensive, as well as the obligations of the Regional Government in fulfilling the rights of persons with disabilities. However, as in the rights of religious persons with disabilities, they have the potential not to be applied because they tend to be inconsistent with Balinese customs and culture that has been passed down through generations.
Law as a Means of Serving Justice in Nigeria Hakeem, Ijaiya Olasunkanmi
Pandecta Research Law Journal Vol 13, No 1 (2018): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v13i1.14262

Abstract

Right from the ancient times, the relationship between law and justice constantly appears to be one of the most stimulating as well as penetrating controversial ideas. The paper will discuss the fundamental concept of law and justice by assessing the ideas of a few justice thinkers, some key theories of law and justice, and some cardinal indicators of law and justice with a practical example from Nigeria. The study adopted qualitative research which comprises doctrinal and non-doctrinal methods. The research draws information from primary and secondary sources. The information obtained was subjected to content analysis. The paper found that justice is an inherent component of the law and not separate or distinct from it. The paper also found that the idea of justice has been trapped by political ideologies, religions, cultural intolerance, poverty, deprivation, gender discrimination, violation of human rights and inequality in Nigeria. In quintessence, the paper concludes that law is justice. The paper recommends that the courts should lean on the side of justice in any case of conflict between law and justice for effective administration of justice.
Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime) Djanggih, Hardianto; Qamar, Nurul
Pandecta Research Law Journal Vol 13, No 1 (2018): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v13i1.14020

Abstract

Artikel ini membahas masalah penanggulangan kejahatan siber (cyber crime) melalui pendekatan teori-teori kriminologi. Hal tersebut penting untuk memahami kejahatan siber dari segi karakteristik kejahatan dan penjahat. Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian yang bersifat yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat teori yang dapat digunakan menganalisis kejahatan siber (cyber crime), yaitu anomi, asosiasi diferensial, kontrol sosial, dan netralisasi. Teori tersebut dapat digunakan sebagai strategi pencegahan dan penindakan kejahatan siber (cyber crime) sebagai kejahatan yang dihasilkan melalui interaksi anggota mayarakat memerlukan penanganan serius baik oleh masyarakat, penegak hukum dan perumusan perundangan-undangan. Agar kebijakan memerangi kejahatan siber (cyber crime) tepat guna dan berhasil guna, maka para pihak perlu memperhatikan hasil kajian cyber crime dari perspektif kriminologi.This article discusses the problem of cyber crime through the approach of criminology theories. It is important to understand cyber crime in terms of the characteristics of crime and criminals. The research method used is research method that is juridical-empirical. The results show that there are four theories that can be used to analyze cyber crime, namely anomy, differential association, social control, and neutralization. The theory can be used as a cyber crime prevention and crime prevention strategy as a crime generated through the interaction of members of the community requires serious handling by the community, law enforcement and the formulation of legislation. In order for the policy to combat cyber crime to be effective and effective, the parties need to pay attention to the results of the cyber crime study from the perspective of criminology.
Self-Rescpect dan Kesadaran Hukum Pejabat Tata Usaha Negara Menuju Keadilan Untoro, Untoro
Pandecta Research Law Journal Vol 13, No 1 (2018): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v13i1.7856

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana self respect dan kesadaran hukum dari Pejabat Tata Usaha Negara serta pengaruhnya terhadap putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap. Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan yuridis normatif (doctrinal approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga faktor yang menjadi penyebab belum optimalnya self respect dan kesadaran hukum Pejabat Tata Usaha Negara terhadap putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu: regulasi eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara, kualitas putusan Peradilan Tata Usaha Negara, budaya hukum Pejabat Tata Usaha Negara. Selain itu, self respect dan kesadaran hukum Pejabat Tata Usaha Negara terhadap putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap berpengaruh dalam mewujudkan keadilan.This study aims to analyze how the self respect and legal awareness of the State Administrative Officers as well as its influence on the decision of the State Administrative Court which has a permanent legal force. The research method used with normative juridical approach (doctrinal approach). The results of this study indicate that there are three factors that cause the not yet optimal self respect and legal awareness of the State Administrative Officer against the decision of the State Administrative Court which has a permanent legal force, namely: the execution of the decision of the State Administrative Court, the quality of the decision of the State Administrative Court, legal culture of the State Administrative Officer. In addition, the self respect and legal awareness of the State Administrative Officer of the State Administrative Court ruling which has the legal power remains influential in realizing justice.
Kebijakan Travel Warning dan Pembatasan Hak Berwisata Arsika, I Made Budi; Jaya, Ida Bagus Surya Dharma; Satyawati, Ni Gusti Ayu Dyah
Pandecta Research Law Journal Vol 13, No 1 (2018): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v13i1.15115

Abstract

Penerbitan travel warning oleh suatu negara secara faktual berdampak pada tingkat kunjungan wisata ke negara yang dituju. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai praktik negara-negara, termasuk Indonesia, dalam menerapkan kebijakan travel warning. Selain itu, juga secara spesifik akan membahas korelasi antara kebijakan travel warning dengan eksistensi hak berwisata (right to tourism) dalam kerangka hak asasi manusia (HAM). Jenis penelitian ini adalah yuridis-normatif yang utamanya menganalisis peraturan perundang-undangan nasional Indonesia dan instrumen internasional yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik negara-negara dalam dalam penerbitan kebijakan travel warning menunjukkan variasi yang relatif beragam, terutama berkaitan dengan identifikasi risiko dan lembaga yang berwenang untuk menyampaikan imbauan perjalanan. Berkaitan dengan eksistensi hak berwisata (right to tourism) dalam kerangka HAM, kebijakan travel warning merupakan implementasi dari kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya ketika mereka berada di luar negeri sekaligus merefleksikan tindakan negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak mendasar warga negaranya. Adapun pembatasan hak berwisata oleh negara sesungguhnya dilakukan dalam rangka menjamin terpenuhinya jenis HAM lain yang jauh lebih mendasar dibandingkan dengan pemenuhan hak berwisata yang justru masih dikategorikan sebagai HAM generasi ketiga dan eksistensinya masih diperdebatkan.The publication of travel warning by a country factually impacts the level of tourist visit to the destination country. This study aims to analyze the practice of countries, including Indonesia, in applying travel warning policy. In addition, also specifically will discuss the correlation between travel warning policy with the existence of rights of travel (right to tourism) within the framework of human rights (HAM). This type of research is juridical-normative which primarily analyzes Indonesian national legislation and relevant international instruments. The results of this study indicate that the practice of countries in the issuance of travel warning policy shows a relatively diverse variety, mainly related to the identification of risks and institutions authorized to deliver travel appeals. In relation to the existence of the right of tourism within the human rights framework, the travel warning policy is the implementation of the state’s obligation to protect its citizens while abroad while reflecting the state’s actions to ensure the fulfillment of the fundamental rights of its citizens. The limitation of travel rights by the state is actually done in order to guarantee the fulfillment of other types of human rights that are far more fundamental than the fulfillment of travel rights that are still categorized as third-generation human rights and its existence is still disputed.
Kebijakan Pembangunan Perbatasan di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat: Realita dan Harapannya Akadol, Jamiat
Pandecta Research Law Journal Vol 7, No 1 (2012)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v7i1.2362

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai kebijakan pemerintah Kabupaten Sambas dalam membangun daerah perbatasan dan hasil dari pembangunan tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa Benang merah pembangunan perbatasan adalah jalan dan jembatan. Oleh karena itu sejak tahun 2002 pemerintah Kabupaten Sambas mengalokasikan dana APBD Kabupaten Sambas untuk membangun jalan dan jembatan. Pembangunan badan jalan sepanjang lebih kurang 50 km dapat dibangun dalam waktu 3 tahun. Meskipun badan jalan tersebut belum layak sebagai jalan untuk angkutan barang dan orang, namun melalui jalan tersebut wilayah perbatasan yang semula ditempuh antara 12 jam sampai 14 jam kini dapat ditempuh antara 2 jam sampai 3 jam dengan menggunakan mobil atau sepeda motor. Saat ini jalan tersebut telah ditetapkan sebagai jalan nasional berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 631/KPTS/2009 tanggal 31 Desember 2009. Karena telah ditetapkan sebagai jalan nasional, maka kewenangan pembangunannya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Mulai tahun 2011 ini pekerjaan jalan nasional dimulai dan dengan dana dari bantuan Asean Development Bank (ADB) sebesar lebih kurang Rp 300 milyar, diperkirakan pekerjaan jalan selesai pada tahun 2013. Selain itu kebijakan pembangunan perbatasan di Kabupaten Sambas tanpa petunjuk atau pedoman yang jelas, bahkan hingga saat ini seperti apa konsep pembangunan perbatasan masih diperdebatkan. This study aims to gain a full picture of the Sambas district government policy in developing border areas and the results of such development. The research approach used is a normative juridical approach. The results of this study showed that the border is a common thread in the construction of roads and bridges. Therefore, since 2002 the government district of Sambas Sambas district budgets allocate funds to build roads and bridges. Development along the road about 50 km can be built within 3 years. Although the road is not feasible as a way to transport goods and people, but through the way the border region that was originally taken between 12 hours to 14 hours can now be taken between 2 hours to 3 hours by car or motorbike. Currently the road has been designated as national roads by Public Works Ministerial Decree No. 631/KPTS/2009 dated December 31, 2009. Since it has been designated as national roads, the construction authority to the central government. Beginning in the 2011 national road work begins, and with the help of funding from Asean Development Bank (ADB) amounting to approximately USD 300 billion, is expected road works completed in 2013. In addition the development policy in the border district of Sambas without instructions or guidelines are clear, even to this day as to what the concept of development is disputed.
Efektifitas Pengaturan Masalah Kerukunan Umat Beragama dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Abdullah, Zaitun; Wijaya, Endra
Pandecta Research Law Journal Vol 11, No 2 (2016): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v11i2.7830

Abstract

Setiap peraturan perundang-perundangan dalam Negara Indonesia harus dapat menjamin dan menjadi sarana bagi perwujudan persatuan dalam negara yang dibangun di atas kondisi masyarakat yang majemuk, termasuk dari sudut agama dan kepercayaan. Di Indonesia, persoalan kerukunan antar ummat beragama dan intra umat beragama diatur dalam Undang-Undang tentang Kerukunan Umat Beragama. Selain itu, Indonesia juga telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Selain itu, pada level masyarakat muslim Indonesia, Majelis Ulama Indonesia telah menerbitkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai kerukunan antarumat beragama. Namun, walaupun pengaturan tersebut telah ada, tampaknya kerukunan antar dan intra umat beragama masih menjadi problem di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Paper ini akan menganalisis tentang keberadaan beberapa peraturan perundang-undangan yang substansinya berhubungan dengan upaya menciptakan kerukunan umat beragama di Indonesia, termasuk apakah untuk isu kerukunan umat beragama memang perlu diatur secara khusus di dalam suatu undang-undang.Every legislation and regulation in Indonesia must be able to ensure and facilitate the embodiment for Indonesian unity in a state that build by diversity society conditions, which included diversity in religion and faith. In Indonesia, the issue of diversity in religion and faith has been regulated by several legal documents, such as Act Number 1/PNPS/Year of 1965 on Prevention against Blasphemy Action, and Council of Indonesian Ulama (Majelis Ulama Indonesia) Fatwa. Currently, Indonesian Government through Ministry of Religion has issued Draft of Act on Living in Harmony among Religious Adherents. Even though those efforts have been done, but still there were intolerances or discriminations and still being a problem among people in Indonesian society. This paper will be focused on how Indonesian legal system, especially in form of written law such as act and other official regulations, regulates or deals with efforts to pursue living in harmony among religious adherents. And also will be discussed whether it is important or not to form a new act that will specially regulate issue on living in harmony among religious adherents in Indonesia.
Urgensi Pengaturan Khusus Lisensi Paten tentang Alih Teknologi pada Perusahaan Joint Venture Nisa Fitriati, Ana
Pandecta Research Law Journal Vol 9, No 1 (2014): January
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v9i1.2998

Abstract

Alih teknologi melalui perjanjian lisensi paten di Indonesia masih belum terlaksana secara optimal, oleh karenanya penelitian ini diadakan untuk mengetahui pelaksanaan pengaturan lisensi paten dan urgensi pengaturan khusus lisensi paten di bidang alih teknologi pada perusahaan joint venture. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan menggabungkan peraturan perundang-undangan, kajian pustaka dan pendapat responden serta informan melalui wawancara. Hasil penelitian didapatkan bahwa Pemerintah telah mengatur alih teknologi pada Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten; Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Pelaksanaan pengaturan lisensi paten pada alih teknologi masih terkendala belum adanya Peraturan Pemerintah yang telah diamanatkan dalam Pasal 73 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten. Terlaksananya alih teknologi sangat dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang dimiliki oleh negara tersebut, sehingga budaya hukum dan struktur hukum tidak dapat terwujud apabila substansi hukum alih teknologinya belum ada. Simpulan yang didapat adalah pengaturan lisensi paten pada alih teknologi masih terkendala belum diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang Lisensi Paten karena berkaitan dengan political will dari Pemerintah dan sangat urgen untuk segera mengundangkan Draf Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Lisensi Paten dan Lisensi Wajib menjadi Peraturan Pemerintah tentang Lisensi Paten dan Lisensi Wajib. Transfer of technology through patent license agreements in Indonesia is still not optimally implemented, this study therefore conducted to determine the implementation of patent licensing arrangements and urgency special patent license arrangements in the field transfer of technology to the joint venture company. This type of research is empirical jurisdiction, by combining legislation, literature and opinions of respondents and informants through interviews. The results showed that the Government had set up transfer of technology to the Act No. 14 of 2001 on Patents; Act No. 25 of 2007 on Investment; and Act No. 3 of 2014 on Industry. Implementation of patent licensing arrangements on transfer of technology is still constrained absence of government regulation that has been mandated in Article 73 of Act No. 14 of 2001 on Patents. Implementation transfer of technology is strongly influenced by the legislation which is owned by the state, so that legal culture and legal structure can not be achieved if the technology is not yet legal substance over there. The conclusions is obtained patent licensing arrangements on transfer of technology is still constrained yet enacted Government Regulation of Patent License as it pertains to the political will of Government and very urgent to immediately enact Draft Regulation on Compulsory Patent Licensing and Licensing be Government Regulation on Compulsory Patent Licensing and Licensing.
Wewenang dan Hambatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pelaksanaan Upaya Paksa terhadap Pelanggaran Kasus Asusila Rusydi, Yudistira
Pandecta Research Law Journal Vol 9, No 2 (2014): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v9i2.3577

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam kasus asusila dengan mengambil studi kasus di Kota Palembang. Data yang digunakan adalah data Primer yang dikumpulkan melalui metode wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyidik Sipil memiliki beberapa wewenang, yaitu: menerima laporan atau pengaduan dari individu tentang tindak pidana, Mengambil sidik jari jari dan menembak seseorang, Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, membawa ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan kasus ini, penghentian penyelidikan setelah menerima instruksi dari penyidik bahwa ada cukup bukti dan bukan merupakan tindak pidana, melakukan tindakan lain yang secara hukum dapat dibenarkan. Selain itu, dalam rangka pelaksanaan fungsi kepolisian Kota untuk kasus yang terjadi di Kota Palembang, Penyidik Pegawai Negeri Sipil juga memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan preventif melalui penyuluhan, bimbingan, pelatihan, pengawasan dan bantuan pembinaan, baik perorangan maupun kelompok orang diyakini sebagai sumber munculnya pengemis galandangan dan Pelacur. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, Penyidik Pegawai Negeri Sipil menghadapi sejumlah kendala, seperti faktor undang-undang, dimana kewenangan yang dimiliki oleh Polisi Pamong Praja dalam konteks penegakan hukum terbatas pada non-yudisial, seperti hanya terbatas pada pelaksanaan dan penegakan peraturan daerah. Selain itu, faktor yang paling berpengaruh dalam menegakkan hukum adalah faktor penegak hukum khususnya menyangkut kemampuan dan profesioanlitasnya. This study aims to analyze the Civil Servant authority in investigating the immoral cases and their barriers. This study takes a case in the city of Palembang. The data used is Primary data were collected through interviews with the Civil Service Police Unit. The results of this study indicate that the Civil Investigators have some authority, namely: to receive reports or complaints from individuals regarding the crime, taking finger prints and shoot someone, Calling people to be heard and questioned as a suspect or witness, bringing experts in conjunction with the examination of this case, termination of the investigation after receiving instructions from the investigator that there is sufficient evidence and is not a criminal offense, other actions that may be legally justified. Moreover, in the framework of the implementation of the City police function for the case in Palembang, Civil Servant Investigators also have the authority to take preventive measures through counseling, guidance, training, supervision and coaching support, both individuals and groups of people believed to be the source of the emergence of a beggar galandangan and Prostitutes. In carrying out these duties, Civil Servant Investigators face a number of obstacles, such as legislation factor, where the authority of the Municipal Police in the context of law enforcement is limited to non-judicial, as only limited to the implementation and enforcement of local regulations. In addition, the most influential factor in enforcing the law is a factor, especially regarding the ability of law enforcement and profesioanlitasnya.

Page 18 of 62 | Total Record : 620

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2010 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18, No 2 (2023): December Vol 18, No 1 (2023): June Vol 17, No 2 (2022): December Vol 17, No 1 (2022): June Vol 16, No 2 (2021): December Vol 16, No 1 (2021): June Vol 15, No 2 (2020): December Vol 15, No 1 (2020): June Vol 14, No 2 (2019): December Vol 14, No 1 (2019): June Vol 13, No 2 (2018): December Vol 13, No 1 (2018): June Vol 12, No 2 (2017): December Vol 12, No 1 (2017): June Vol 11, No 2 (2016): December Vol 11, No 2 (2016): Research Law Journal Vol 11, No 1 (2016): Pandecta : Research Law Journal Vol 11, No 1 (2016): June Vol 10, No 2 (2015): Pandecta December 2015 Vol 10, No 1 (2015): Pandecta June 2015 Vol 10, No 2 (2015): December Vol 10, No 1 (2015): June Vol 9, No 2 (2014): Pandecta December 2014 Vol 9, No 1 (2014): Pandecta January 2014 Vol 9, No 2 (2014) Vol 9, No 2 (2014): December Vol 9, No 1 (2014): January Vol 9, No 1 (2014) Vol 8, No 2 (2013) Vol 8, No 2 (2013) Vol 8, No 1 (2013) Vol 8, No 1 (2013) Vol 7, No 2 (2012) Vol 7, No 2 (2012) Vol 7, No 1 (2012) Vol 7, No 1 (2012) Vol 6, No 2 (2011) Vol 6, No 2 (2011) Vol 6, No 1 (2011) Vol 6, No 1 (2011) Vol 5, No 2 (2010) Vol 5, No 2 (2010) More Issue