cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Pandecta
Published by Universitas Negeri Semarang
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Terbit dua kali setahun bulan Januari dan Juli. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dan kajian analitis kritis di bidang Ilmu Hukum
Arjuna Subject : -
Articles 620 Documents
 41   42   43   44   45 
Prinsip Pertanggungjawaban Negara terhadap Pencemaran Udara Lintas Batas Akibat Kebakaran Hutan Indonesia menurut Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution
Pandecta Research Law Journal Vol 12, No 1 (2017): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v12i1.7275

Abstract

Penelitian bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban Indonesia bagi negara-negara yang terkena dampak asap akibat kebakaran hutan Indonesia menurut AATHP. Selanjutnya, dianalisis tentang hak-hak negara yang terkena dampak akibat kebakaran hutan Indonesia menurut AATHP. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis Normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertanggungjawaban Indonesia dalam kebakaran hutan dimuat dalam Pasal 3 AATHP. Merujuk pada Draft ILC Pasal 37 bentuk pertanggungjawabannya adalah permintaan maaf secara resmi. Indonesia pada tahun 2013-2015 sudah melakukan hal tersebut karena di AATHP juga memuat ketentuan bahwa negara-negara ASEAN menyelesaikan masalah dengan jalan damai. Adapun hak negara-negara terdampak asap akibat pembakaran hutan, diatur dalam Pasal 16 AATHP yang menyatakan untuk meningkatkan kesiagaan dan mengurangi risiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan para pihak dapat melakukan pertukaran informasi,tenaga ahli, teknologi dan keterampilan yang berguna meminimalisir dampak kebakaran.This Research aims to to nalyze the form of state responsibility of Indonesia for the countries affected by haze from Indonesian forest fires according to ASEAN Agreement on Transboundary Haze pollution. In addition, it also analyzes the rights of the countries affected by haze from Indonesian forest fires according to AATHP. This research used the method of qualitative with approach normative juridical. The result of this research reveals that the responsibility of indonesia in forest fires loaded in 3 article of AATHP. Based on draft ILC article 37, that a formal apology has been done by Indonesia was. On the other hand, the rights for the countries in article 16 AATHP to increase alertness and reduce risk of human health and enviroment the people could exchange of information, experts, technology and skill to minimize affected of the haze.
Tinjauan Yuridis Normatif Berbagai Peraturan Tentang Alih Fungsi Tanah Pertanian di Indonesia
Pandecta Research Law Journal Vol 6, No 1 (2011)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v6i1.2325

Abstract

Alih fungsi lahan pertanian sebagian besar dipergunakan untuk pemukiman, penyediaan industri, jalan raya maupun fasilitas umum lainnya. Dimana semua peruntukan dari usaha alih fungsi lahan tersebut adalah disebabkan karena adanya pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi. Banyak peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait dengan pemanfaatan lahan maupun upaya untuk mengendalikan konversi lahan pertanian, namun melihat apa fenomena perkembangan dari alih fungsi tanah / konversi lahan pertanian yang sudah sedemikian cepat, menunjukkan bahwa peraturan tersebut kurang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan alih fungsi pertanian di Indonesia; dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kurang efektifnya peraturan-peraturan tersebut dalam memproteksi lahan pertanian. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa dari sisi regulasi peraturan perundang-undangan terkait dengan alih fungsi lahan pertanian sudah cukup komprehensif. Namun, keberadaannya dipandang kurang cukup efektif. Kurang efektifnya pelaksanaan peraturan tersebut nampak terlihat jelas pada masa-masa otonomi daerah, karena sangat dimungkinkan peraturan-peraturan yang umumnya diterbitkan oleh pemerintah pusat menjadi semakin kurang efektif, disebabkan adanya kemandirian pemerintah kabupaten/kota untuk dapat merumuskan kebijakan pembangunannya sendiri.Over the function of agricultural land mostly used for residential, industrial supply, highways and other public facilities, where all the allotment of land conversion effort is due to population growth and economic development. Many laws and policies related to land use or attempt to control the conversion of agricultural land, but look at what the phenomenon of transfer functions of land development / conversion of agricultural land that has been so rapid, suggesting that the regulation is less effective. This research is intended to indentify and analyze the regulations related to agricultural land convertion. However, the regulations are not effective enough to protect the agricultural land convertion. Ineffective implementation of these rules seem obvious in times of regional autonomy, because it is very possible that general rules issued by the central government becomes increasingly less effective, due to the independence of district / city government to formulate its own development policy.
Ambiguitas Hasil Pemantauan dan Evaluasi Dewan Perwakilan Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah
Pandecta Research Law Journal Vol 15, No 1 (2020): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v15i1.23842

Abstract

Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga yang dalam pembentukaannya untuk mewakili kepentingan daerah. Tugas dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah diatur dalam Pasal 22 D ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Tugas dan kewenangan tersebut dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hasil pemantauan dan evaluasi DPD terhadap rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 249 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif karena bahan hukum perimer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekundernya adalah literatur dari jurnal dan buku yang berkaitan dengan permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan tersebut masih terdapat dualisme karena eksekutif juga memiliki kewenangan untuk memantau dan mengevaluasi rancangan peraturan daerah atau biasa disebut eksekutif preview. Kewenangan yang dimiliki DPD Pasal 249 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 belum memiliki kejelasan mekanisme yang dilaksanakan sehingga menimbulkan ambiguitas dalam pelaksanannya. Untuk memperkuat kejelasan secara yuridis diperlukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Regional Representative Council is an institution in its formation to represent regional intersests. The duties and authorities of the Regional Representative Council are regulated in Article 22 D paragraph (1), (2), (3) of the 1945 Constitution of the Republic Indonesia.these duties and authorities are spelled out in various laws and regulations, one of which is law number 2 of 2018 concerning second amendment to law number 17 if 2014 concerning MPR, DPR, DPD and DPRD. This study aims to analyze the results of DPD monitoring and evaluation of the draft regional regulations and regional regulations, as stated in Articele 249 paragraph (1) letter J of Law Number 2 of 2018. The study was conducted using normative juridicial method because the primer legal material used was legislation and the secondary legal material was literature from journals and books relating on the problem. The results of the study showed that the authority still contained dualism because the executive also had the authority to monitor and evaluate the draft regional regulation or commonly called an executive preview. The authority possessed by DPD Article 249 paragraph (1) letter J of Law Number 2 of 2018 does not yet have a clear mechanism implemented so as to cause ambiguity in its implementation. To strengthen juridicial clarity, it is necessary to amend Law Number 2 of 2018 and Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government.
Kedudukan dan Kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam Pengelolaan Harta Peninggalan Tak Terurus
Pandecta Research Law Journal Vol 10, No 1 (2015): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v10i1.4198

Abstract

Berdasarkan Pasal 1127 KUHPerdata Balai Harta Peninggalan ditugaskan menjalankan pengurusan atas setiap warisan yang tak terurus selama 30 tahun/ lebih, setelah melakukan pengelolaan sesuai batas waktu yang ditentukan dimohonkan kepada Pengadilan Negeri setempat agar harta peninggalan tak terurus tersebut ditetapkan menjadi milik negara, sehingga pengurusan harta peninggalan tak terurus yang dilakukan Balai Harta Peninggalan Semarang selesai. Dalam pelaksanaanya terdapat harta peninggalan tak terurus yang telah ditetapkan milik negara dan sampai sekarang masih dikelola oleh Balai Harta Peninggalan Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan dan kewenangan Balai Harta Peninggalan Semarang dalam pengelolaan harta peninggalan tak terurus serta tanggung jawab Balai Harta Peninggalan Semarang dalam pengelolaan harta peninggalan tak terurus setelah ditetapkan menjadi milik negara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan dan kewenangan hukum Balai Harta Peninggalan sesuai dengan tugas pokok Balai Harta Peninggalan dan kewenangan hukum didasarkan Pasal 1127 KUHPerdata berupa penjualan dan/atau perjanjian sewa menyewa. Ditinjau dari teori kontrak, perjanjian tersebut termasuk dalam teori kehendak. Kesepakatan dalam perjanjian tersebut terjadi apabila adanya kehendak antara pihak penyewa harta peninggalan dengan Balai Harta Peninggalan Semarang untuk melakukan perjanjian yang kemudian dinyatakan ke dalam perjanjian sewa menyewa. Adapun tanggung jawab pengelolaan harta peninggalan tak terurus setelah ditetapkan menjadi milik negara tetap sama sebelum ditetapkan menjadi milik negara karena belum ada aturan  yang mengaturnya sehingga masih berpedoman pada ketentuan Pasal 1127 KUHPerdata. Diperlukan peraturan mengenai tanggung jawab Balai Harta Peninggalan dalam pengelolaan harta peninggalan tak terurus setelah ditetapkan milik negara agar mendapat kepastian hukum.Pursuant to Article 1127 of the Civil Code Heritage Hall assigned execute the maintenance on each legacy neglected for 30 years / over, after making appropriate management of the prescribed time limit applied to the local district court neglected treasures that are set into state property, so that the maintenance of legacy slipshod carried Heritage Hall Semarang completed. In the implementation are neglected treasures that have been established state-owned and is still run by the Center for Heritage Semarang. This study aims to identify and analyze the status and authority of Heritage Hall Semarang in slipshod management of legacy and responsibility Semarang Heritage Hall in the management of neglected treasures after being set into state property. This research use descriptive research study analyzes the juridical sociological approach. The results showed that the legal position and authority Hall Heritage accordance with the basic tasks Heritage Hall and legal authority is based Section 1127 of the Civil Code in the form of the sale and / or lease agreement. Judging from the theory of the contract, the agreement is included in the theory of the will. The agreement in the agreement occurred when their wills between the tenant treasures Heritage Hall Semarang to perform the agreement later declared into the lease agreement. The responsibility for the management of legacy set to be abandoned after state remains the same before set into state property because there are no rules that govern it so it is still guided by the provisions of Article 1127 of the Civil Code. Necessary regulations on the responsibility of Heritage Hall in the management of legacy unkempt after the specified state in order to get legal certainty.
Kedaulatan Negara vis a vis Keistimewaan dan Kekebalan Hukum Organisasi Internasional dalam Sebuah Intervensi Kemanusiaan Lesza Leonardo Lombok
Pandecta Research Law Journal Vol 9, No 1 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v9i1.2853

Abstract

Perkembangan organisasi internasional yang dimulai dengan pengakuan terhadap variasinya pada sekitaran 1945 dikenal sebagai salah satu perkembangan Hukum Internasional yang membuka aturan baru dunia internasional, dan aspek yang paling sering menjadi perdebatan tentang keberadaannya adalah ketentuan tentang keistimewaan dan kekebalan. Munculnya doktrin Responsibility To Protect, menjadikan fondasi teoritis Hukum Internasional yang telah diterima secara umum selama berabad – abad semakin rapuh. Problem terbesarnya secara jelas adalah pada tataran kedaulatan negara. Organisasi internasional yang melakukan berbagai aktivitas dengan membawa kepentingan negara, semakin memperjelas polemik penerimaan intervensi kemanusiaan dalam sebuah negara. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan tantangan bagi organisasi internasional dalam sebuah intervensi kemanusiaan tersebut ketika berhadapan dengan Negara-negara tersebut, dan mengemukakan urgensi perlunya keistimewaan dan kekebalan untuk diberikan terhadapnya. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa indikasi pelemahan terhadap kedaulatan, yang direfleksikan misalnya dalam doktrin Responsibility to Protect, tidak akan selalu menambah pertentangan terhadap konsep kedaulatan tradisional yang absolut, namun justru akan memberikan beberapa kemungkinan bagi beberapa negara tertentu untuk memproyeksikan kedaulatan dan kepentingannya secara global. Dengan perumusan kembali konsepsi kedaulatan kepada konsep yang relational atau terbuka, serta semakin besarnya peran organsasi internasional dalam masyarakat internasional baik sebagai treaty makers maupun law makers, maka pemberian keistimewaan dan kekebalan terhadap organisasi internasional semakin penting untuk menjamin pelaksanaan tugas – tugasnya. The development of international organization that began with the recognition of its variations around 1945 was known as one of the development of international law that opens new international rules, and the most often debated aspect is about the provision of privileges and immunities. The emergence of the doctrine of Responsibility To Protect makes the theoretical foundations of international law which has been generally accepted for many centuries become more fragile. The biggest problem is clearly at the level of state sovereignty. International Organizations that developed activities brought by state’s interest, clarify the polemic of the acceptance of a humanitarian intervention. This paper aims to discuss the challenges of international organizations in a humanitarian intervention dealing with these states, and deliver the urgency of a privilege and immunities to them.. By using normative legal research method, this study concluded that the indication of the weakening of the sovereignty, which is reflected for example in the doctrine of the Responsibility To Protect, will not necessarily add to the opposition to the traditional concept of absolute sovereignty, but it will provide possibilities for some countries to project its sovereignty and interests globally. By re-formulate the concept of sovereignty to a relational sovereignty, and the bigger the role of international organizations in the international community as a treaty-makers as well as law-makers, then the privilege and immunities to an international organizations should be applied to assure its functions.
Paradigma Aparatur Desa dalam Penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat
Pandecta Research Law Journal Vol 13, No 2 (2018): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v13i2.16020

Abstract

Penggunaan dana desa secara umum untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dari keempat bidang tersebut, penggunaanya diprioritaskan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat dengan mengambil studi kasus di Kecamatan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa paradigma Undang-undang yang dianut oleh pemerintah desa dalam memahami ketentuan tentang penggunaan dana desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat telah melahirkan jenis-jenis kegiatan pemberdayaan yang limitatif pada kegiatan pelatihan, kegiatan keagamaan, bantuan keuanga dan penyertaan modal. Apabila pemberdayaan difahami sebagai strategi pembangunan maka jenis-jenis kegiatan pemberdayaan akan lebih variatif dan dapat menjangkau berbagai kegiatan yang selama ini dimasukan dalam bidang pembangunan. Chamber mengidentifikasi 4 prasarat kegiatan pemberdayaan, yaitu people centered, participatory, empowerment and sustainable. Apabila pendekatan chamber ini dipergunakan maka penggunaan dana desa akan lebih membawa dampak yang lebih besar. Dana desa tidak hanya akan difahami sebagai bantuan/hibah dari pemerintah pusat namun lebih pada stimulant pembangunan yang menuntut adanya partisipasi maupun swadaya dari masyarakat.The use of village funds is generally used for the Implementation of Village Government, Implementation of Village Development, Community Development and for the Empowerment of Village Communities. From these four pillars, the use is prioritized for development and empowerment activities. This research intended to analyses the use of village funds to conduct community development, by taking case in the Borobudur Subdistrict, Magelang, Central Java. The result of this study indicates that the paradigm of the law adopted by the village government in understanding the provisions on the use of village funds for community empowerment activities has given birth to limited types of empowerment activities in training activities, religious activities, financial assistance and equity participation. If empowerment is understood as a development strategy, then the types of empowerment activities will be more varied and can reach various activities that have been included in the field of development. Chamber identifies 4 principles of empowerment activities, namely people centred, participatory, empowerment and sustainable. If this chamber approach is used then the use of village funds will have a greater impact. Village funds will not only be understood as assistance / grants from the central government but rather to development stimulants that demand participation and self-help from the community.
Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia
Pandecta Research Law Journal Vol 7, No 1 (2012)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v7i1.2358

Abstract

Berbagai kasus pencemaran nama baik belakangan ini kerap terjadi, khususnya yang dilakukan melalui dunia maya. Berbagai kasus tersebut memunculkan opini dari sebagian masyarakat yang menganggap pasal-pasal delik pencemaran nama baik bertentangan dengan semangat reformasi yang menjunjung kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dari latar belakang tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami kebijakan kriminalisasi delik pencemaran nama baik di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum diperoleh melalui studi dokumen atau kepustakaan. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan filosofis. Bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif, komprehensif dan lengkap. Dari analisis yang dilakukan diperoleh dua kesimpulan. Pertama, dasar justifikasi kriminalisasi delik pencemaran nama baik adalah teori moral dan teori liberal individualistik. Kriminalisasi delik pencemaran nama baik sejalan dengan nilai-nilai budaya masyarakat dan nilai-nilai religius bangsa Indonesia, serta perlindungan terhadap kepentingan materiil dan immateriil masyarakat. Kedua, Delik pencemaran nama baik dirumuskan sebagai delik formil, sehingga rawan disalahgunakan. Selain itu, beberapa aturan terkait delik pencemaran nama baik tidak harmonis, sehingga berpotensi terjadi disparitas dalam pemidanaan. There are many cases of defamation, especially those made through the virtual world. These cases have led to the opinion of some people who think the defamation offenses contrary to the spirit of reformation order that upholds freedom of opinion and expression. From this background, the research aims to determine and understand the criminalization policy of defamation offenses in Indonesia. This research is a normative legal research using secondary data sources. The data sources consist of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials that obtained from the study of literature. The approaches in this research are the statutory approach and the philosophical approach. The legal materials that have been collected, were analyzed in a qualitative, comprehensive and complete. The results of analysis showed two conclusions, there are: firstly, the basics justification for criminalizing the defamation offenses are the moral theory and the liberal individualistic theory. Criminalization of defamation offenses is in line with the cultural values and the religious values of the Indonesian nation, as well as the protection of material and immaterial interests of the community. Secondly, the defamation offenses are defined as a formal offense, so it is prone to be abused. In addition, some of the rules relating to the defamation offenses are not in harmony, so that potentially occur in the disparity of sentencing.
Implikasi Kebijakan Pengajuan Validasi Pajak Penghasilan terhadap Pelaksanaan Jual Beli oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Bahmid Bahmid; Rima Arianti Sinurat
Pandecta Research Law Journal Vol 16, No 1 (2021): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v16i1.27769

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh penerbitan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-21/PJ/2019 yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-18/PJ/2017 tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya. Dalam penulisan ini peneliti lebih berfokus pada pengaruh validasi terhadap kinerja Pejabat Pembuat Akta Tanah dan apa saja hambatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam wilayah kerjanya.Metode Penelitian dalam penulisan ini dilakukan dengan metode empiris. Yang mana dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara secara langsung serta dengan penyebaran kuesioner secara online. Hal ini dilkukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pengajuan validasi terhadap kinerja Pejabat Pembuat Akta Tanah dan apa saja hambatan yang dialami Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pratama Kisaran dalam wilayah kerjanya.Berdasarkan hasil dari penelitian di lapangan, banyak para kalangan pejabat pembuat aktata tanah yang menganggap aturan baru ini menyulitkan atau menghambat kinerjanya. Salah satu faktor utama yang menghambat yaitu permasalahan waktu dalam proses validasi Pajak Penghasilan.This research is motivated by the publication of the Regulation of the Director-General of Taxes Number PER-21 / PJ / 2019 which is the second amendment to the Regulation of the Director-General of Taxes Number PER-18 / PJ / 2017 concerning Research Procedures for Evidence of Fulfillment of Income Tax Payment Obligations on Income from Transfer of Rights to Land and / Or Buildings, Agreement on Sale and Purchase of Land and/or Buildings along with Amendments, which with the issuance of this legal rule greatly affects the performance of the Land Deed Making Official (PPAT) as an official threatening in terms of sale and purchase. The research method in this study was carried out by using an empirical approach. Based on the results of research in the field, many officials who make land Acta think that this new regulation makes it difficult or hinders their performance. One of the main inhibiting factors is the problem of time in the PPh validation process.
Perlindungan Hukum Kelompok Teisme dalam Sistem Negara Hukum Pancasila
Pandecta Research Law Journal Vol 11, No 2 (2016): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v11i2.7819

Abstract

Di era global saat ini, suatu bangsa dituntut mampu bersaing dengan negara lain. Agar tidak terlepas dari unsur khas Indonesia maka penguatan Pancasila sebagai ideologi adalah keharusan. Pancasila yang melingkupi keragaman suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) kurang tercermin dalam UU Nomor 23 Tahun 2006. Permasalahan yang timbul yaitu hilangnya unsur khas Indonesia yaitu kepercayaan atau agama tradisional karena adanya diskriminasi dengan pengosongan kolom agama dalam Kartu Kelurga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Pasal 61 dan Pasal 64 UU No. 23-2006). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis korelasi hukum UU No. 23 tahun 2016 dengan keberadaan Pancasila dan SARA di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UU No. 23 Tahun 2006 tidak selaras dengan semangat Pancasila yang mengakui keragaman SARA dan bertentang dengan asas keadilan dalam UU No. 12Tahun 2011. In the global era, a nation supposedly able to compete with other countries. In order not to be separated from the typical elements of Indonesia, the strengthening of Pancasila as an ideology is a must. Pancasila surrounding ethnic, religious, racial and sectarian (SARA) less diversity reflected in Law No. 23 of 2006. The problems that arise, namely the loss of the typical elements of Indonesia namely traditional religious beliefs or because of their discrimination by emptying the religion column in Family Card (KK) and Identity Card (KTP) (Article 61 and Article 64 of Law No. 23-2006). This study aims to analyze the correlation on Law No. 23of 2016 with the existence of Pancasila and SARA in Indonesia. The method used is a normative legal research. The result of this study reveals that the Law No. 23 of 2006 not in line with the spirit of Pancasila that recognizes the diversity of SARA and incompatible with the principles of justice on Law No. 12 of 2011.
Tinjauan Regulasi Rencana Tata Ruang Kota Semarang Menggunakan Pendekatan Paradigma Pengurangan Resiko Bencana
Pandecta Research Law Journal Vol 5, No 2 (2010)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v5i2.2305

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis paradigma pengurangan resiko bencana dalam sistem hukum Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang, serta implikaisnya terhadap respon pemerintah dalam penanggulangan bencana. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan seraching online. Analisis data menggunakan tiga pendekatan, yaitu: pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa paradigma pengurangan resiko bencana kurang terintegrasi dalam sistem hukum Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang. Dengan tidak terintegrasinya konsep PRB dalam RTRW Kota Semarang, maka hal itu dapat berpengaruh negatif terhadap respon pemerintah dalam kegiatan penanggulangan bencana di Kota Semarang, yang kurang antisipatif, kurang terkoordinir dengan baik, sehingga hal itu memperburuk pada sistem kesiapsiagaan masyarakat terhadap dampak bencana. Paradigma pemgurangan resiko bencana justru terletak pada raperda Penanggulangan Bencana yang sandaran hukumnya bukan RTRW Kota Semarang. Hal ini tentu secara prinsip tidak sejalan dengan aturan hierarkis dalam penyusunan undang-undang di tingkat lokal Kota Semarang.This study aims to identify and analyze the paradigm of disaster risk reduction in the legal system of the Spatial Plan of Semarang, and it implication against the government in disaster response. The data used in this study in the form of primary and secondary legal materials. Data collection was conducted through library and online. Analysis of the data using three approaches, namely: regulatory approaches, approaches the concept and approach cases. The results show that the paradigm is less integrated disaster risk reduction in the legal system the Spatial Plan of Semarang. With no concept of DRR integration in spatial planning of Semarang, then it can adversely affect the response of the government in disaster management in the city of Semarang, the less anticipatory, less coordinated manner, so that it is exacerbating the impact of the system of disaster preparedness. Paradigm of disaster risk reduction lies precisely in the back of the draft Disaster Management law is not RTRW Semarang. It is certainly not in line with the principle of hierarchical rules in drafting legislation at the local level Semarang

Page 43 of 62 | Total Record : 620

 41   42   43   44   45 

Filter by Year

2010 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18, No 2 (2023): December Vol 18, No 1 (2023): June Vol 17, No 2 (2022): December Vol 17, No 1 (2022): June Vol 16, No 2 (2021): December Vol 16, No 1 (2021): June Vol 15, No 2 (2020): December Vol 15, No 1 (2020): June Vol 14, No 2 (2019): December Vol 14, No 1 (2019): June Vol 13, No 2 (2018): December Vol 13, No 1 (2018): June Vol 12, No 2 (2017): December Vol 12, No 1 (2017): June Vol 11, No 2 (2016): December Vol 11, No 2 (2016): Research Law Journal Vol 11, No 1 (2016): Pandecta : Research Law Journal Vol 11, No 1 (2016): June Vol 10, No 2 (2015): Pandecta December 2015 Vol 10, No 1 (2015): Pandecta June 2015 Vol 10, No 2 (2015): December Vol 10, No 1 (2015): June Vol 9, No 2 (2014): Pandecta December 2014 Vol 9, No 1 (2014): Pandecta January 2014 Vol 9, No 2 (2014) Vol 9, No 2 (2014): December Vol 9, No 1 (2014): January Vol 9, No 1 (2014) Vol 8, No 2 (2013) Vol 8, No 2 (2013) Vol 8, No 1 (2013) Vol 8, No 1 (2013) Vol 7, No 2 (2012) Vol 7, No 2 (2012) Vol 7, No 1 (2012) Vol 7, No 1 (2012) Vol 6, No 2 (2011) Vol 6, No 2 (2011) Vol 6, No 1 (2011) Vol 6, No 1 (2011) Vol 5, No 2 (2010) Vol 5, No 2 (2010) More Issue