cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Pandecta
Published by Universitas Negeri Semarang
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Terbit dua kali setahun bulan Januari dan Juli. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dan kajian analitis kritis di bidang Ilmu Hukum
Arjuna Subject : -
Articles 620 Documents
 5   6   7   8   9 
Evolution of Malaysian Cyber Laws and Mechanism for Secured Online Transactions Arowosaiye, Yusuf Ibrahim
Pandecta Vol 8, No 2 (2013)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan tentang kerangka hukum pengaturan hukum siber dan mekanisme pengamanan transaksi online di Malaysia. Pendekatan analisis adalah perundang-undangan mengenai konsep perlindungan dan proteksi transaksi online. Secara komprehensif pembahasan dilakukan dengan melihat secara historis perjalanan hukum siber di Malaysia sampai pada perkembangan mutakhir. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa kemajuan sistem hukum siber Malaysia diarahkan untuk mendukung Visi global 2020 untuk menjadikan Malaysia sebagai salah satu kekuatan dunia dalam kemajuan teknologi informasi, sehingga berbagai produk hukum dibidang teknologi informasi diarahkan menuju tercapainya visi tersebut.
HAM di Negara-Negara Muslim dan Realitas Perang Melawan Teroris di Indonesia Thontowi, Jawahir
Pandecta Vol 8, No 2 (2013)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Negara-negara Muslim dalam merespon permasalahan yang timbul dalam Konvensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia (HAM), serta bagaimana Pemerintah Indonesia menyelesaikan permasalahan terkait tindak pidana terorisme. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas Negara-negara Muslim telah meratifikasi instrumen hukum internasional tentang HAM, termasuk juga Konvensi tentang Terorisme; meskipun terdapat kontroversial antara pemahaman pandangan Barat dengan ajaran Islam terkait masalah HAM, Negara-negara Muslim telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang HAM dan Konvensi tentang Terorisme, sebagai bagian dari sistem hukum nasionalnya; adapun tindakan Pemerintah Indonesia, dalam memerangi terorisme sebagai kejahatan luar biasa sangat efektif dalam mengurangi penyebaran paham terorisme. Akan tetapi, tindakan Detasemen Khusus 88 anti teror Kepolisian Republik Indonesia, telah menyisakan permasalahan terkait dengan pelanggaran HAM korban dan juga keluarganya. This study aims to analyze the role of the Muslim Countries in responding to the problems that arise in the International Convention on Human Rights, and how the Indonesian government to solve the problems related to terrorism. This is a library research. Results of this study showed that the majority of Muslim Countries have ratified international legal instruments on human rights, including the Convention on Terrorism; despite controversial among Western view of understanding the human rights issues related to Islamic teachings, Muslim Countries have ratified the International Convention on Human Rights and the Convention on Terrorism, as part of the national legal system; while the Indonesian government action, in the fight against terrorism as an extraordinary crime is very effective in reducing the spread of terrorism. However, the actions of Special Detachment 88 anti-terror Indonesian National Police, has left the problems associated with human rights violations victims and their families.
Kerangka Hukum dan Kebijakan Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Fatnawati, Nur
Pandecta Vol 8, No 2 (2013)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Maraknya pedagang kaki lima yang memadati lingkungan kota dengan menggelar dagangannya diruas jalan maupun ruang publik lainnya dirasa tidak sesuai dengan sistem penataan kota. Semakin berkembangnya PKL banyak disebabkan karena faktor lapangan pekerjaan yang tidak memadai bagi orang yang membutuhkannya.Keadaan demikian mendesak Pemerintah Kota Surakarta untuk menata PKL tersebut dengan jalan Relokasi dan membentuk suatu Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langkah pemerintah dalam penerapan Perda Nomor 3 Tahun 2008, cara relokasi PKL menurut Perda Nomor 3 Tahun 2008 dan dampak relokasi bagi PKL, masyarakat dan Pemerintah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penataan dan pengelolaan PKL yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta dilaksanakan dengan beberapa langkah yaitu Relokasi, Selter Knock Dwon, Tenda, Gerobak dan Penertiban. Langkah awal yang ditempuh Pemerintah Surakarta yaitu dengan melaksanakan relokasi. Relokasi dilakukan apabila tidak tersedianya lahan untuk menampung PKL dengan jumlah yang begitu banyak. Pelaksanaan relokasi dilakukan dengan langkah Pendataan, Sosialisasi dan yang terakhir adalah pemberian kepastian hukum. Adanya relokasi menimbulkan suatu akibat yang dirasakan oleh PKL, masyarakat maupun Pemerintah. Keberadaan PKL telah banyak menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan sumbangan retribusi sebesar 4,5% dari total PAD sebesar 106.759.419.000,-. Masyarakat lebih merasa nyaman dengan keberadaan PKL yang direlokasi serta terjaminnya kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usaha bagi PKL.Relokasi dilakukan dengan memperhatikan Peraturan yang sudah ditetapkan.Sehingga dapat mendatangkan manfaat bagi PKL, masyarakat maupun bagi Pemerintah Kota Surakarta. The rise of street vendors who crowded city environment with road in hold merchandise or other public spaces are found to be in accordance with the system of city planning. The continued development of street vendors are caused because of inadequate job opportunities for those who so urge. State of the Surakarta City Government to organize the street vendors with the relocation and establish a Regional Regulation No. 3 of 2008 Surakarta About Management of Street Vendors. This study aims to determine the government step in the application of Regulation No. 3 of 2008, the relocation of street vendors by way of Regulation No. 3 of 2008 and the impact of the relocation of street vendors, the community and the Government. The approach used in this study is a juridical empirical results of this study explain that the administration and management of street vendors by Surakarta City Government implemented several measures that relocation, shelter Knock Dwon, Tents, Carts and Control. The initial steps taken by the Government of Surakarta is to carry out the relocation. Relocation is done if the unavailability of land to accommodate the number of street vendors so large. The implementation of relocation is done with step Data Collection, Dissemination and the latter is the provision of relocation. Relocation certainty brings about a result that is felt by the street vendors, the public and the Government. The existence of street vendors have a lot of support revenue (PAD) with a contribution levy of 4.5% of the total revenue of 106 759 419 000, -. People are much more comfortable with the presence of the relocated street vendors and ensuring legal certainty in the conduct of business activities carried out with regard to PKL.Relokasi Regulations already to use, so can bring benefits to vendors, the community and the Government of Surakarta.
Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan Hidayat, Arif
Pandecta Vol 8, No 2 (2013)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penemuan hukum dalam putusan hakim Mahkamah Konstitusi (MK), dengan menggali beberapa kasus yang dimohonkan di MK yang putusannya kemudian menyebabkan perubahan makna teks dari UUD 1945. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menyoroti kesenjangan hukum (legal gap) yang kerap terjadi dalam penerapan hukum dan konstitusi. Sumber data primer maupun sekunder adalah bahan kepustakaan dengan teknik dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif, teknik ini berfungsi sebagai alat pengumpul data utama, karena pembuktian hipotesisnya dilakukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori atau hukum-hukum yang diterima kebenarannya, baik yang menolak maupun yang mendukung hipotesis tersebut. Analisis data bersifat deskriptif-analitis dengan interpretasi rasional yang adequate. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan hukum inilah yang membuka akses bagi penemuan hukum (pembaharuan konstitusi). Penemuan hukum sendiri tidak dapat dipisahkan dari aktivitas penalaran hukum, sehingga tidak mungkin kita dapat memahami hakikat penemuan hukum tanpa mengaitkannya dengan proses penalaran hukum. Kehadiran MK memungkinkan adanya perubahan konstitusi secara “onbewust”. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perubahan informal konstitusi oleh Putusan MK. This research is intended to describes “rechtsvinding” in the verdict of the Constitutional Court (MK), by digging some cases are filed in the Court which shall then cause changes in the meaning of the text of the Constitution 1945. Normative-yuridis approach is used to highlight the gap law (legal gap) that often occur in the application of the law and the constitution. Primary and secondary data source is the literature with engineering documentation. In qualitative research, this technique serves as the main data collection tool, as proof of the hypothesis is done in a logical and rational through the opinions, theories or laws are accepted as true, or reject both in favor of the hypothesis. Data analysis is a descriptive-analytical with adequate rational interpretation. The results showed that this legal gap that opens up access to the “rechts finding” (constitutional reform). The “rechtsvinding” itself can not be separated from the activities of legal reasoning, so that we may not be able to understand the nature of the “rechtsvinding” without referring to the process of legal reasoning. MK presence allows for changes to the constitution are ”onbewust”. Thus, it can be concluded that there has been informal change in the constitution by the Constitutional Court.
Kebijakan Nonpenal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan Wulandari, Cahya
Pandecta Vol 8, No 2 (2013)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu modal utama bank sebagai lembaga intermediary adalah menjaga kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan ini akan berkurang atau bahkan menjadi hilang apabila ada sengketa perbankan yang tidak dapat diselesaikan dengan baik oleh pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Akan tetapi karena dianggap tidak efisien dan efektif maka penyelesaian sengketa menggunakan jalur litigasi mulai ditinggalkan dan beralih ke penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi. Selama ini sengketa perbankan yang berada dalam ranah perdata sudah sering diselesaikan menggunakan jalur non litigasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan nonpenal dalam penanggulangan tindak pidana perbankan saat ini dan akan datang yang didasarkan pada penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis. Simpulan yang diperoleh menunjukkan bahwa, pertama, kebijakan nonpenal penanggulangan tindak pidana perbankan pada saat ini masih sebatas sanksi nonpenal yang dapat dilihat di Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Perbankan. Bank Indonesia hanya sebagai pihak fasilitator penyelesaian sengketa antara pihak Bank dan Nasabah khususnya untuk sengketa keperdataan sebagaimana ketentuan dalam PBI Nomor: 10/1/PBI/2008 tentang perubahan atas PBI Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan dengan dibentuknya Lembaga Mediasi Perbankan, Bank Indonesia (BI) bertugas melakukan penyelesaian secara non litigasi (di luar pengadilan) dengan menggunakan mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa. Kedua, Dasar pemikiran kebijakan nonpenal dalam penanggulangan tindak pidana perbankan yang akan datang dimungkinkan tidak melalui jalur pengadilan selama pihak internal bank telah menyelesaikan kasus tersebut baik antara pihak bank dengan pelaku maupun dengan nasabah sehingga tidak menjadi temuan oleh Bank Indonesia. Tentunya dengan keputusan hasil forum kesepahaman yang didasarkan pada Nota Kesepahaman Tahun 2004 maka tindak pidana perbankan dapat diselesaikan di luar jalur pengadilan. One of the major capital intermediary bank as an institution is to maintain the trust of the community. This trust will be tarnished if there is a dispute that can not be solved banks properly by the parties to the dispute. Dispute resolution can be done through litigation and non-litigation. However, because it is not efficient and effective the use of dispute resolution litigation becoming obsolete path and switch to non-settlement of disputes through litigation. During this dispute is within the realm of banking civil lines have often solved using non-litigation. This research aims to determine the nonpenal policy in crime prevention and the current banking will come. The article was done by the method juridical sociological approach. The conclusions show that, first nonpenal policy in preventing the banking’s crime is still limited as nonpenal sanctions that can seen in Article 52 paragraph. Second, of the Banking Act. Indonesian Bank (BI) just as the dispute resolution facilitator between the Bank and the Customer in particular for civil disputes as stipulated in Regulation No. 10/1/PBI/2008 on amendments to Regulation No. 8/5/PBI/2006 about the banking mediation by establishment of the Institute of Banking Mediation Mediation Banking, Indonesian Bank (BI) assigned to conduct non-litigation settlement (out of court) through the mediation as dispute resolving. 2) the fundamental of nonpenal policy in banking’s crime prevention next is not possible come through the courts as long as the internal bank has finished the case among the banks with the actors and with customers so it is do not be the findings of  Indonesian Bank (BI). Obviously by the decision of the understanding forum result based on the Memorandum of Understanding of 2004, the banking crime can be settled out of court.
Perlindungan Hak Buruh Migran Oleh Negara Dalam Kedudukannya Sebagai Subyek Hukum Internasional -, Marlina
Pandecta Vol 8, No 2 (2013)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlakuan terhadap orang-orang asing di luar negeri berkoneksitas terhadap kajian tanggung jawab negara dalam melindungi warga negaranya di luar negeri sangat dipengaruhi pada terkondisikannya keseimbangan antara dua hak fundamental yang dimiliki oleh negara. Di satu pihak negara memiliki hak untuk menjalankan yurisdiksi di dalam wilayahnya sendiri, bebas dari pengawasan oleh negara-negara lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak-hak buruh migran oleh negara dalam kedudukannya sebagai subyek hukum internasional dan implikasinya terhadap peran negara dalam pembentukan hukum internasional yang mengatur perlindungan terhadap hak buruh migran yang dalam hal ini individu sekaligus bagaimana implementasi hukum internasional ditegakkan.AbstractThe treatment of foreigners in a country associated with the study of the state’s responsibility in protecting its citizens abroad. It is highly influenced in equilibrium between two fundamental rights which are owned by a country. State has the right to exercise jurisdiction within its own territory, free from supervision by other states. This research is intended to analyze the Legal Protection of the Rights of Migrant Workers by the State in its Capacity as Subject of International Law and on how the state’s role in the formation of international law governing the protection of the rights of migrant workers, who are in this case individual, as well as how the implementation of international law be enforced.
Tinjauan Yuridis Analisa Pemberian Kredit Usaha Sebagai Upaya Preventif Timbulnya Kredit Macet Latifiani, Dian
Pandecta Vol 8, No 2 (2013)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Potensi yang dimiliki masyarakat (pelaku usaha kecil) apabila diberdayakan semaksimal mungkin melalui pemberian kredit usaha dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 12 ayat (1)  berbunyi ‘Untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan taraf hidup rakyat banyak melalui pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, Pemerintah bersama Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan Bank Umum’. BTPN MUR Cabang Karangayu Semarang  turut berperan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pemberian kredit usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mngetahui dan menganalisa upaya preventif timbulnya kredit macet dalam pemberian kredit usaha.  Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan pemberian kredit kepada debitur yaitu dengan mempertimbangkan  “the five of credit analysis” calon debitur. Proses analisa mendalam sesuai dengan UU Perbankan No 10 tahun 1998 Pasal 8 yang berbunyi ‘Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”.  Selain itu juga dilakukan upaya pendampingan melalui kegiatan pelatihan  berkala seputar pengelolaan modal dan usaha serta monitoring ke tempat usaha.  Tujuan dari pendampingan agar debitur menggunakan dana kredit secara maksimal, penuh tanggung jawab sehingga dalam proses pngembalian angsuran di tiap bulan selalu lancar. Potential of community (small business agent) when empowered as much as possible through the business lending can improve people’s lives. The regulation no 10 of 1998 Article 12 paragraph (1) said that ’To support the implementation of the improve lives’ program to many people through empowerment of economic enterprises, small and medium enterprises, Government work with Bank Indonesia can cooperate with the Public Banks. MUR of BTPN’s Karangayu branch of Semarang played a role in community empowerment through the business lending. This study aims to analyze the analysis of business lending to debtor. This study uses an empirical approach of empirical juridical. The analysis results’ conclusions in business lending to debtor is consider ”the five of credit analysis” of debtor. In-depth analysis of the process in accordance with the Banking Regulation No. 10 of 1998 Paragraph 8 said that,” In providing credit or financing based on Islamic principles, public banks shall have a belief based on in-depth analysis or conviction and the ability and responsibility of debtor to repay the debt or return the financing referred to appropriate with the agreement.
Pilihan Profesi Hukum Mahasiswa dalam Pengembangan Kurikulum Fakultas Hukum Sahlan, Sartono
Pandecta Vol 8, No 2 (2013)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kurikulum merupakan salah satu komponen penting dalam proses pembelajaran mempunyai peran sebagai dasar acuan pelaksanaan proses belajar mengajar. Oleh karena itu kurikulum harus selalu mampu beradaptasi dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pilihan profesi hukum mahasiswa hukum Unnes dan menemukan model pemetaan kurikulum FH Unnes sesuai dengan pilihan profesi hukum mahasiswa. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-sosiologis, dengan tehnik pengambilan data melalui angket dan observasi. Analisis data dilakukan secara interaktif analysis model yang diperkuat dengan satistik deskriptifdalam memaknai angket. Hasil penelitian ini menunjukan pilihan profesi hukum yang banyak diminati mahasiswa adalah sebagai  konsultan hukum, selanjutnya legal officer, dan berturut-turut advokat, jaksa, hakim dan terakhir mediator. Fakultas hukum berdasarkan hasil tersebut melakukan workshop kurikulum  yang menghasilkan kurikulum kompetensi berbasis konservasi. Kurikulum ini diharapkan mampu menjadi katalisator yang tepat dalam menjembatani pilihan profesi mahasiswa FH Unnes. Ada beberapa fakta yang harus dibenahi oleh FH Unnes dalam pelaksanaan kurikulum tersebut yaitu sarana prasarana harus memadahi, dengan dosen yang profesional dan mempunyai komitmen keilmuan hukum yang tinggi. Curriculum as an important component in the learning process has a role as a basic reference for teaching and learning process. Therefore, it should always be able to adapt to the needs of the workforce and community development. This study aimed to describe the choice of the students legal profession and map the curriculum model according to the students choice of the legal profession. The approach used in this study is a socio-juridical, with techniques of data collection through questionnaires and observation. The result of this research indicated that the most favorite preference of legal profession as a legal consultant, followed by the legal officer, and respectively advocates, prosecutors, judges and mediators. And the majority of this profession choice is driven by our analysis of the legal needs of the people of Indonesia and the global situation and the corresponding ideals. Law schools based on the results of the workshop curriculum conduct competency-based curriculum that produces conservation. The curriculum is expected to be a catalyst in bridging the proper choice of profession Unnes FH students. There are some facts that should be addressed by Faculty of Law Unnes in the implementation of the curriculum that must memadahi infrastructure, with lecturers who are professional and have a high commitment to scientific laws.
Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemungutan Suara Ulang Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pati Hussein, Azka
Pandecta Vol 8, No 2 (2013)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang dalam pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Pati ini pastinya akan berdampak terhadap partisipasi masyarakat. Penelitian ini  bertujuan untuk mengkaji dampak pemungutn suara ulang terhadap partisiasi masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Pati. Upaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati dan partai politik untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara ulang. Upaya partai politik merekrut calon Bupati dan Wakil Bupati untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara ulang. Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Penurunan ini memperlihatkan demokrasi pada pemungutan suara ulang kurang berjalan baik. Sehingga hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati dirasa kurang dapat melaksanakan kedaulatan rakyat sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Jadi jika terjadi penurunan partisipasi masyarakat, maka disini kedaulatan rakyat yang mana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 kurang berjalan dengan baik. Selanjutnya dalam upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati sudah melakukan upaya dan antisipasi tetapi partai politik tidak ada upaya apapun. Dalam melakukan rekrutmen partai politik hanya berdasarkan kenal dan mengetahui latar belakang tetapi tidak ada test untuk menguji bakal calon tersebut. The decision of constitutional court that ask for doing re-election the head of district of Pati, will make some impacts on the participation of societies. The purpose of study is to examine the impact of re-voting  the participation of societies in elections of the head of district of Pati. Efforts that  Komisi Pemilihan Umum of district of Pati and political parties can do to encourage the participation of societies on re-election of it. The efforts of political parties to recruite the candidate the head of district and vice of district is to encourage the participation of societies on re-voting. This type of research is descriptive qualitative with socio juridical approach, using primary data and secondary data that was then analyzed using qualitatif data analysis. The result of research concludes that on the re-voting is happen the impact of decreasing of the level of  participation of societies. It shows that the democracy on re-voting do not go well. So, Komisi pemilihan Umum of district of Pati is less able to carry out the people’s sovereignty in accordance with Undang-Undang Dasar 1945 section 1 sentence (2). So, if a decline of the level of participation of societies happens, then the people’s sovereignty that mentioned in Undang-Undang Dasar 1945 do not run well. After that, On the effort to encourage the participation of societies, Komisi Pemilihan Umum of district of Pati has done effort and anticipation, but political parties do not do effort anything. On doing recruitment, political parties is just based solely on the familiar and know the background of the candidates. However they do not test the candidates.
Aspek Hukum Pendaftaran Pesawat Udara Pramono, Agus
Pandecta Vol 8, No 2 (2013)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Alasan utama yang menjadi pertimbangan pesawat udara didaftarkan pada suatu Negara adalah untuk menghindarkan kemungkinan pihak ketiga yang tidak berhak mengakui kepemilikan pesawat udara tersebut. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini menyangkut aspek hukum pendaftaran pesawat udara. Metode dalam dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran pesawat udara berdasarkan Konvensi Chicago, 1944, merupakan fakta hukum sesungguhnya pesawat udara diakui memiliki nasionalitas dimana pesawat udara tersebut di daftarkan. Hal ini sejalan dengan pemberian nasionalitas kapal laut sesuai UNCLOS bisa dianologikan dalam pemberian nasionalitas pesawat udara. Negara pendaftar memiliki tanggungjawab penuh atas pendaftar pesawat udara yang diajukan maskapai penerbangan yang bersangkutan. The main reason that into consideration aircraft registered in a State is to avoid the possibility of a third party that is not entitled to be admitted ownership of the aircraft. Issues raised in this study concerns the legal aspects of aircraft registration. Method in this research is to approach the normative law. The results manifest that the registration of aircraft under the Chicago Convention, 1944, is a legal fact the real aircraft has recognized nationality in which the aircraft is registered. This is in line with the provision of appropriate nationality of ships could UNCLOS same as in granting nationality aircraft. State registries have full responsibility for the proposed registrant aircraft airline concerned.

Page 7 of 62 | Total Record : 620

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2010 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18, No 2 (2023): December Vol 18, No 1 (2023): June Vol 17, No 2 (2022): December Vol 17, No 1 (2022): June Vol 16, No 2 (2021): December Vol 16, No 1 (2021): June Vol 15, No 2 (2020): December Vol 15, No 1 (2020): June Vol 14, No 2 (2019): December Vol 14, No 1 (2019): June Vol 13, No 2 (2018): December Vol 13, No 1 (2018): June Vol 12, No 2 (2017): December Vol 12, No 1 (2017): June Vol 11, No 2 (2016): December Vol 11, No 2 (2016): Research Law Journal Vol 11, No 1 (2016): Pandecta : Research Law Journal Vol 11, No 1 (2016): June Vol 10, No 2 (2015): Pandecta December 2015 Vol 10, No 1 (2015): Pandecta June 2015 Vol 10, No 2 (2015): December Vol 10, No 1 (2015): June Vol 9, No 2 (2014): Pandecta December 2014 Vol 9, No 1 (2014): Pandecta January 2014 Vol 9, No 2 (2014): December Vol 9, No 2 (2014) Vol 9, No 1 (2014): January Vol 9, No 1 (2014) Vol 8, No 2 (2013) Vol 8, No 2 (2013) Vol 8, No 1 (2013) Vol 8, No 1 (2013) Vol 7, No 2 (2012) Vol 7, No 2 (2012) Vol 7, No 1 (2012) Vol 7, No 1 (2012) Vol 6, No 2 (2011) Vol 6, No 2 (2011) Vol 6, No 1 (2011) Vol 6, No 1 (2011) Vol 5, No 2 (2010) Vol 5, No 2 (2010) More Issue