Garuda - Garba Rujukan Digital

PERAN SHIPBROKER DALAM SALE AND PURCHASE Of SECOND HAND VESSEL Kongres, Evi
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 15 Nomor 2 Agustus 2019
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v15i2.2473

Proses jual beli second-hand vessel tidak dapat dengan mudah dilakukan oleh para pihak tanpa adanya bantuan dari pihak perantara kapal yaitu shipbrokers. Shipbroker menjadi penghubung (liason) antara kedua belah pihak dan berusaha untuk memenuhi keinginan para pihak dengan mendapatkan fee dari keberhasilan transaksi tersebut. Shipbroker tidak hanya berperan sebagai perantara antara penjual dan pembeli dan membantu mempertemukan keinginan para pihak tetapi juga turut membantu dalam penggunaan sale form terutama bagi pihak pembeli dari Indonesia yang awam terhadap sale form kapal. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan Undang-undang dan konseptual. Kedudukan shipbroker adalah sebagai perantara yang menghubungkan para pihak dalam transaksi second-hand vessel. Hubungan antara para pihak dengan shipbroker didasarkan pada kuasa yang tidak selalu dilakukan secara tertulis sehingga dalam hubungan ini lebih ditekankan kepada itikad baik dan fiduciary duty. Usaha jasa yang dilakukan oleh shipbrokers harus mendapatkan pengaturan lebih jauh karena dalam UU Pelayaran hanya diatur mengenai kegiatan usaha sedangkan pada PP No 20/2010 hanya mengatur mengenai tata cara memperoleh izin usaha yang sama dengan kegiatan usaha lainnya di bidang pelayaran seperti usaha keaganenan kapal. Shipbrokers sebagai pihak yang turut memahami kontrak harus memberikan masukan kepada pihak pembeli untuk dapat menentukan form (kelebihan dan kekurangan) yang akan digunakan. Para pihak khususnya pembeli juga harus mencari shipbroker yang memiliki reputasi yang tinggi, pengalaman, keahlian, kemampuan bahasa asing yang baik dan lain sebagainya.

PENYELESAIAN MASALAH KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA YANG MENDAPAT UPAH TIDAK LAYAK DI MASA PANDEMI COVID-19 SECARA MEDIASI Kartikasari, Erny; Warka, Made; Kongres, Evi
Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 4, Nomor 1 Februari 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/hukum bisnis bon.v4i1.4426

AbstractThis study aims to determine legal protection for workers against wage issues during the Covid-19 pandemic. Research in this journal uses a normative research method. Article 88a paragraph (1) of Law Number 11 of 2020 concerning Work Copyright states: that labor rights to wages arise when a work relationship is established between workers and entrepreneurs/companies and ends when the employment relationship is terminated. The results of the study concluded that in terms of labor wage protection and protection for workers in their place of work, entrepreneurs/companies can postpone wage payments (if the entrepreneur/company cannot pay wages according to the minimum wage), by initiating negotiations with workers or labor unions related to the suspension. The postponement of payment of minimum wages by employers to workers does not immediately eliminate the obligation of employers/companies to pay the difference in minimum wages during the suspension. With the existence of Covid-19 the government issued SE No. M/3/HK.04/III/2020 concerning Labor Protection and Business continuity in the context of preventing Covid-19. So that the issuance of the Ministerial Decree is expected to help provide protection and work continuity for workers/laborers and maintain business continuity.Keywords: employment; wagesAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pekerja terhadap masalah upah di masa pandemi Covid-19. Penelitian dalam jurnal ini memakai metode penelitian normatif. Pasal 88 huruf a ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa Hak buruh atas upah yang timbul saat terjalin hubungan kerja antara buruh dengan pengusaha/perusahaan dan berakhir saat terjadi putusnya hubungan kerja. Hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam hal perlindungan upah buruh dan perlindungan bagi buruh di tempatnya bekerja pengusaha/perusahaan bisa melakukan penangguhan pembayaran upah (jikalau pengusaha/perusahaan tidak dapat bayar upah sesuai upah minim), dengan diawali melakukan rundingan dengan buruh atau serikat pekerja terkait penangguhan tersebut. Penangguhan pembayaran upah minim oleh pengusaha kepada buruh tidak langsung menghilangkan kewajiban pengusaha/perusahaan untuk pembayaran selisih upah minim selama penangguhan. Dengan adanya Covid-19 pemerintah mengeluarkan SE No. M/3/HK.04/III/2020 mengenai Perlindungan Buruh dan kelangsungan Usaha dalam rangka pencegahan Covid-19. Sehingga dengan dikeluarkannya SE Menaker tersebut diharapkan dapat membantu memberikan perlindungan dan kelangsungan bekerja bagi pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha.

Urgensi Penemuan Vaksin Covid-19 sebagai Hak Milik Publik Octarina, Nynda Fatmawati; Kongres, Evi; Mardika, Mardika
Pandecta Research Law Journal Vol 16, No 1 (2021): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v16i1.28997

Penemuan Vaksin COVID-19 tidak terlepas dari keuntungan (benefits), baik berupa hak ekonomi maupun hak moral yang diperoleh inventor atau penemunya, dan itu berkaitan dengan permohonan atau pendaftaran paten. Artikel ini membahas mengenai konsekuensi paten beserta hak eksklusifnya yang dianggap sebagai hambatan dalam memenuhi kebutuhan Vaksin COVID-19 bagi semua orang. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis-normatif, yang mencoba memecahkan permasalahan dengan menggunakan berbagai instrumen hukum melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan pentingnya dilakukan analisis mengenai adanya perbenturan antara kepentingan individu dan kepentingan publik dalam usaha penemuan Vaksin COVID-19. Pada akhirnya, penemuan Vaksin COVID-19 memang seyogyanya menjadi hak milik publik demi kepentingan kesehatan masyarakat global, maka pemerintah ataupun negara-negara dunia diharapkan menentukan apa dan bagaimana kebijakan yang sebaiknya dilakukan untuk mempercepat akses Vaksin COVID-19 secara adil dan merata, namun tetap mengakui keberadaan hak paten di dalamnya.The discovery of the COVID-19 Vaccine cannot be separated from the benefits, both in the form of economic rights and moral rights obtained by the inventor, and that related to patent application or registration. This article discusses the consequences of the patents and their exclusive rights which are considered obstacles in fulfilling the need for a COVID-19 Vaccine for everyone. The study uses juridical-normative research, which tries to solve problems using various legal instruments through a statute approach and conceptual approach. The result shows the importance of conducting an analysis of the conflict of interest between individual (private) interests and public interests in the discovery of the COVID-19 Vaccine should indeed belong to the public. In the last, the discovery of the COVID-19 Vaccine should indeed become public domain in the interests of global public health, so the government or world countries are expected to determine what and how policies should be implemented to accelerate access to the COVID-19 Vaccine fairly and equitably, but still recognize the patent rights in it.

KEKOSONGAN HUKUM DALAM PENENTUAN PEMBIAYAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA Sekti, Ranti Roezalia; Kongres, Evi
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 5 No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v5i1.5853

Abstract The Covid-19 pandemic has had a huge impact, one of which is on the national economy. Indonesian migrant workers are ready to help revitalize the national economy during the Covid-19 pandemic, moreover, there has been a gradual opening for the placement of Indonesian migrant workers. To place Indonesian migrant workers abroad, there is a placement fee charged to the government and employers. This study intends to describe the government's policy in financing the placement of Indonesian migrant workers and their consequences. The type of research used is normative legal research based on primary and secondary legal materials, solved by statutory approaches and conceptual approaches, then analyzed descriptively qualitatively. The results of this study indicate that there is a rechts vacuum in determining the financing of the placement of Indonesian migrant workers due to technical, substance and external factors which results in the practice of overcharging, fraud that leads to criminal acts of trafficking in persons, delays in placement services and delays in PMI departure. Keywords: rechts vacuum; Indonesian migrant workers; placement financing; Abstrak Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat besar, salah satunya adalah pada perekonomian nasional. Pekerja migran Indonesia siap membantu membangkitkan perekonomian nasional di masa pandemi Covid-19, terlebih lagi telah dilakukan pembukaan secara bertahap untuk penempatan pekerja migran Indonesia. Untuk menempatkan pekerja migran Indonesia ke luar negeri, terdapat biaya penempatan yang dibebankan kepada pemerintah dan pemberi kerja. Penelitian ini bermaksud untuk mendeskrisipkan mengenai kebijakan pemerintah dalam pembiayaan penempatan pekerja migran Indonesia dan akibatnya. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif berdasar pada bahan hukum primer dan sekunder, dipecahkan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kekosongan hukum dalam penentuan pembiayaan penempatan pekerja migran Indonesia dikarenakan faktor teknis, substansi dan eksternal yang mengakibatkan praktek overcharging, adanya penipuan yang mengarah ke tindak pidana perdagangan orang, terhambatnya pelayanan penempatan dan tertundanya keberangkatan PMI. Kata kunci: kekosongan hukum; pembiayaan penempatan; pekerja migran Indonesia

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT AKIBAT KESALAHAN PEMBERITAAN OLEH PERS Azrul Azwar; Made Warka; Evi Kongres
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penelitian dalam studi ini untuk menganalisa dan mendeskripsikan tentang perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat kesalahan pemberitaan oleh pers dan menganalisa dan mendeskripsikan tentang tanggung jawab pers terhadap pihak yang dirugikan akibat kesalahan pemberitaan oleh pers. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, bahwa Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. Berdasarkan kebutuhan dalam penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu Perundang-undangan (statute approach), Pendekatan Konsep (conceptual approach). Hasil Penelitian yaitu penyelesaian melalui proses penggunaan Hak Jawab atau hingga penyelesaian melalui Dewan Pers, dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang Pers dan gugatan atau pemidanaan atas kasus tersebut kemungkinan besar akan dikalahkan. Itu sebabnya, mekanisme Hak Jawab menjadi kunci yang penting posisi hukumnya dalam suatu penyelesaian kasus pemberitaan pers. Perlindungan hukum berkait erat dengan pertanggung jawaban di dalam mekanisme kinerja pers. Berdasarkan Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 1982 perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat sajian pers masih lemah dan konsep pertanggungjawaban suksesif yang bertentangan dengan asas pertanggungjawaban dalam hukum bahwa siapa yang berbuat maka la yang harus bertanggung jawab atas akibatnya. Pertanggungjawaban suksesif dalam Undang-Undang Nomor: 21 tahun 1982 ditinjau kembali dalam UU Nomor: 40 tahun 1999 yang mendeskripsikan tanggung jawab dengan menunjuk langsung kepada penanggung jawab. Operasionalisasi pertanggungjawaban itu didasarkan pada peraturan tentang hukum pidana yang berlaku. Dengan demikian perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat sajian pers yang bermasalah lebih baik dibandingkan Undang-Undang sebelumnya. The research objective in this study is to analyze and describe the legal protection of the public due to the wrongdoing of reporting by the press and to analyze and describe the responsibility of the press to those who are disadvantaged due to incorrect reporting by the press. This type of research is normative legal research, that normative legal research is research that includes research on legal principles, research on legal systematics, research on legal synchronization, legal history research, and comparative legal research. Based on the needs of this study, this study uses several approaches, namely statute approach, conceptual approach. The results of the research, namely the settlement through the process of using the Right to Reply or until the settlement through the Press Council, are deemed not in accordance with the Press Law and the lawsuit or conviction of the case is likely to be defeated. That is why the Right to Reply mechanism is a key and important legal position in resolving cases of press reports. Legal protection is closely related to accountability in the press performance mechanism. Based on Law Number: 21 of 1982, legal protection for the community due to the press presentation is still weak and the concept of successive accountability is contrary to the principle of accountability in law, that whoever does it must be responsible for the consequences. Successive accountability in Law Number 21 of 1982 is reviewed in Law Number 40 of 1999 which describes responsibility by pointing directly to the person in charge. The operationalization of accountability is based on the applicable criminal law regulations. Thus, legal protection for the public due to problematic press releases is better than the previous law.

Credit Dispute Resolution through Banking Mediation during Covid-19 Pandemic Situation Bondan Seno Aji; Made Warka; Evi Kongres
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 4, No 2 (2021): Budapest International Research and Critics Institute May
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v4i2.1823

This study aims to find out credit dispute resolution through banking mediation in pandemic situation. This study use qualitative research method. The result shows that Settlement of bank credit problems that arose as a result of the Covid-19 pandemic, namely through deliberations between the bank (creditor) and the debtor. In POJK No.18 / POJK.07 / 2018 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector, it is stipulated that every financial service institution is required to have a work unit and / or function as well as a service and complaint resolution mechanism for consumers. If the dispute resolution at a financial service institution does not reach an agreement, consumers can resolve the dispute through the court or outside the court. Out of court dispute resolution is carried out through arbitration and alternative dispute resolution.

PENERAPAN KLAUSULA FORCE MAJEURE DALAM PERJANJIAN KREDIT DI MASA PANDEMI COVID 19 Bondan Seno Aji; Made Warka; Evi Kongres
Jurnal Akrab Juara Vol 6 No 1 (2020)
Publisher : Yayasan Akrab Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Dengan metode pendekatan-pendekatan yang digunakan yakni: Pendekatan perundang-undangan (statue approach), yakni suatu pendekatan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Kemudian Pendekatan konsep (conceptual approach), yaitu suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Hasil penelitian adalah pada pokoknya pengaturan POJK Stimulus Dampak COVID-19 dan Kebijakan pemerintah terkait relaksasi pembayaran angsuran kredit ini berlaku kepada debitur selama terbukti terdampak pandemi covid-19. Kredit bermasalah itu bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor misalnya ada kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit, disebabkan oleh faktor lain seperti Pandemi COVID-19. Ada dua metode penyelesaian kredit bermasalah, yaitu: 1. Penyelamatan kredit. bermasalah adalah perundingan kembali antara Bank sebagai kreditur dan Debitur, 2. Penyelesaiakan kredit bermasalah adalah penyelesaian melalui lembaga hukum. dalam hal ini adalah Panitia Piutang Negara PUPN dan Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara DJPLN, Lembaga Peradilan dan melalui arbitrase atau badan alternatif penyelesaian sengketa.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PRODUK MINUMAN KOPI YANG MENGANDUNG PARACETAMOL DAN VIAGRA Mohammad Edgar Rahandika Fridayangga; Evi Kongres
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 2 No. 2 (2022): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v2i2.89

Consumer protection is a matter related to the business sector, especially in the field of food and beverage sales. Not a few consumers who suffered losses due to lack of awareness of consumers. The increasingly diverse distribution of food and beverages makes consumers not pay attention to the labels on these foods and beverages, especially on the halal label, changes in ingredients used and expiration dates. This can trigger business actors to commit fraud. Therefore, legal protection efforts are needed for consumers from various institutions such as LPPOM MUI which is in charge of handling halal certification, the POM Agency is in charge of supervising the circulation of products and BPSK as a dispute resolution agency in consumer legal sources based on Law No. 8/1999 on Consumer Protection. The purpose of the research is to find out the implementation process, what are the obstacles and solutions in legal protection for consumers in terms of Law No. 8/1999. The implementation of legal protection for consumers from the circulation of expired food and beverages in terms of Law No. 8/1999 on consumer protection through various stages and related to many sectors. For this reason, a good collaboration is needed. The implementation process starts from halal certification, labeling, and direct supervision to several shops and supermarkets by the POM and consumer dispute resolution by BPSK. Constraints in legal protection for consumers from the circulation of expired food and beverages in terms of Law No. 8/1999 on Consumer Protection are the many new products that are varied, incomplete documents, the size of the area, and the number of shops and supermarkets in several areas as well as the lack of parties involved. can descend directly, making it difficult to reach and supervise. The ideal legal protection for consumers from the circulation of expired food and beverages in terms of Law No. 8/1999 on Consumer Protection with direct supervision and inspection, consumers must be thorough and careful before buying products, and producers must pay attention to the safety and comfort of consumers and must also using safe and harmless raw materials. The provisions contained in Article 7 UUPK letter d that business actors are required to guarantee the quality of goods and/or services produced and/or traded based on the provisions of quality standards of goods and/or service

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG MENDAPAT UPAH TIDAK LAYAK DI MASA PANDEMI COVID-19 Erny Kartikasari, Made Warka & Evi Kongres
Jurnal Yustitia Vol 22, No 2 (2021): JURNAL YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pekerja terhadap masalah upah di masa pandemi Covid- 19. Penelitian dalam jurnal ini memakai metode penelitian normatif yaitu mengkaji dan menganalisa data yang berupa beberapa bahan hukum sekunder dengan cara memahami hukum sebagai peraturan atau norma positif dalam system perundangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Sumber bahan hukum diperoleh dari literatur, perundang - undangan serta teori – teori dari para ahli hukum. Analisis yang digunakan menggunakan dengan melalui beberapa tahapan, bahan hukum menyangkut dengan rumusan masalah yang akan dibahas, selanjutnya dianalisis melalui langkah-langkah deskripsi, interpretasi hukum, sistematisasi, evaluasi, dan argumentasi hukum. Pasal 88 A ayat (1) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menyatakan : bahwa Hak buruh atas upah yang timbul saat terjalin hubungan kerja antara buruh dengan pengusaha/perusahaan dan berakhir saat terjadi putusnya hubungan kerja. Hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam hal perlindungan upah buruh dan perlindungan bagi buruh di tempatnya bekerja pengusaha/perusahaan bisa melakukan penangguhan pembayaran upah (jikalau pengusaha/perusahaan tidak dapat bayar upah sesuai upah minim), dengan diawali melakukan rundingan dengan buruh atau serikat pekerja terkait penangguhan tersebut. Penangguhan pembayaran upah minim oleh pengusaha kepada buruh tidak langsung menghilangkan kewajiban pengusaha/perusahaan untuk pembayaran selisih upah minim selama penangguhan. Dengan adanya Covid- 19 pemerintah mengeluarkan SE No. M/3/HK.04/III/2020 mengenai Perlindungan Buruh dan kelangsungan Usaha dalam rangka pencegahan Covid- 19. Sehingga dengan dikeluarkannya SE Menaker tersebut diharapkan dapat membantu memberikan perlindungan dan kelangsungan bekerja bagi pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha.

Urgensi Penemuan Vaksin Covid-19 sebagai Hak Milik Publik Nynda Fatmawati Octarina; Evi Kongres; Mardika Mardika
Pandecta Research Law Journal Vol 16, No 1 (2021): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v16i1.28997

Penemuan Vaksin COVID-19 tidak terlepas dari keuntungan (benefits), baik berupa hak ekonomi maupun hak moral yang diperoleh inventor atau penemunya, dan itu berkaitan dengan permohonan atau pendaftaran paten. Artikel ini membahas mengenai konsekuensi paten beserta hak eksklusifnya yang dianggap sebagai hambatan dalam memenuhi kebutuhan Vaksin COVID-19 bagi semua orang. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis-normatif, yang mencoba memecahkan permasalahan dengan menggunakan berbagai instrumen hukum melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan pentingnya dilakukan analisis mengenai adanya perbenturan antara kepentingan individu dan kepentingan publik dalam usaha penemuan Vaksin COVID-19. Pada akhirnya, penemuan Vaksin COVID-19 memang seyogyanya menjadi hak milik publik demi kepentingan kesehatan masyarakat global, maka pemerintah ataupun negara-negara dunia diharapkan menentukan apa dan bagaimana kebijakan yang sebaiknya dilakukan untuk mempercepat akses Vaksin COVID-19 secara adil dan merata, namun tetap mengakui keberadaan hak paten di dalamnya.The discovery of the COVID-19 Vaccine cannot be separated from the benefits, both in the form of economic rights and moral rights obtained by the inventor, and that related to patent application or registration. This article discusses the consequences of the patents and their exclusive rights which are considered obstacles in fulfilling the need for a COVID-19 Vaccine for everyone. The study uses juridical-normative research, which tries to solve problems using various legal instruments through a statute approach and conceptual approach. The result shows the importance of conducting an analysis of the conflict of interest between individual (private) interests and public interests in the discovery of the COVID-19 Vaccine should indeed belong to the public. In the last, the discovery of the COVID-19 Vaccine should indeed become public domain in the interests of global public health, so the government or world countries are expected to determine what and how policies should be implemented to accelerate access to the COVID-19 Vaccine fairly and equitably, but still recognize the patent rights in it.

Title

Found 17 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 17 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 17 Documents
Search