cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 118 Documents
 2   3   4   5   6 
Search results for , issue "Vol 1, No 1 (2017)" : 118 Documents clear
PERANAN PERANGKAT DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN (Suatu Studi di Desa Kembes II Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa) Liunsanda, Mardi
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakBerdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pembangunan pelaksanaan di Desa Kembes II Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa, hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Peranan Perangkat Desa dalam pembangunan di Desa Kembes II dapat kita lihat dari adanya upaya pengawalan yang intensif dari pihak aparat pemerintahan Desa termasuk Kepala Desa beserta jajarannya yang bekerjasama dengan Kepala Lingkungan yang merupakan tokoh masyarakat di daerahnya. Sebagai pemerintah tingkat bawah pemerintah Desa hanya bisa mengusulkan serta mendampingi semua pembangunan secara fisik yang ditetapkan oleh hasil Musrenbang di tingkat kecamatan. Karena pemerintah Desa hanya bisa menjalankan perintah kordinasi dari pemerintah tingkat kecamatan yang yang merupakan wilayah administrasinya.Kata Kunci : Peranan, Perangkat Desa, Pembangunan.
PERAN KEPALA DISTRIK DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JALAN DESA JIGGA-LOGGA DI DISTRIK KUARI KABUPATEN TOLIKARA PROVINSI PAPUA Wanimbo, Yulenus; Nayoan, Herman; Pioh, Novie Revlie
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakMasyarakat Indonesia sebagian besar berada di pedesaan masih tertinggalan dari berbagai sisi pembagunan, maka untuk mengatasih hal tersebut butu perhatian dari segi pembangunan harus lebih banyak diarahkan diataranya kebutuhan transportasi dan kondisi akses jalan perlu dihubungkan antara desa ke Kecamatan dan kecamatan ke Ibu kota kabupaten sebagai isolasi pembangunan tertinggal. Masyarakat pedesaan tidak ada aksesnya transportasi jalan membuat selalu hidup dalam kemiskinan, keterbelakangan ketidak berdayaan ekonomi, kebutaan informasih, kebutaan pendidikan keburukan kesehatan dan berbagai kerawanan sosial dan lainnya. Untuk itu diperlukan suatu usaha yang prencanaan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan pembangunan terhadap masyarakat desa sebagai kebutuhan utama guna meningkatkan taraf hidup kesejahteraan kepada mereka. Masalah tersebut sedang mengalami terhadap masyarakat desa Jigga-Logga Di Distrik Kuari Kabupaten Tolikara, dalam pelaksanaan program pembangunan membuka jalan Desa Jigga-Logga Di Distrik Kuari Kabupaten Tolikara murni swadaya masyarakat.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, mengintervertasikan dan menganalisis tentang: Peran Kepala Distrik Dalam Pelaksanaan Pembangunan Jalan Desa Jigga-Logga Di Distrik Kuari Kabupaten Tolikara Provinsi Papua. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen, observasi, diamati, diwawancarai mendalam, dan menggunakan data dokumentasi.Berdasarkan hasil penelitian menujukan bahwa; Secara keseluruhan peran kepala Distrik Kuari Kabupaten Tolikara Provisi Papua dalam mengim-plementasikan Pembagunan Jalan Desa Jigga-Logga belum memenuhi harapan masyarakat karena masih memiliki beberapa kelemahan antara lain fungsi kontrolnya belum berjalan dengan baik demikan juga Kepala Distrik sebagai penanggung jawab kegiatan pembangunan jalan desa kurang trasparan dan akutabel dalam penggunaan terhadap pelaksana.Kata Kunci: Peran Kepala Distrik Dalam Pelaksanaan Pembangunan Jalan Desa
PERAN SANGADI UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (Studi di Desa Pimpi Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara) Datunsolang, Noval; Pati, Agustinus; Rachman, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk pengetahui peran sangadi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Pimpi Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, hasil penelitian menyebutkan bahwa peran sangadi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan Desa, yaitu dengan menggunakan undangan tertulis yang diedarkan seminggu sebelum kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa dilaksanakan dengan maksud agar anggota masyarakat yang memiliki mata pencaharian sebagai Petani maupun sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mau ikut musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat menyesuaikan rencana kegiatan yang sudah di jadwalkan oleh pemerintah Desa. Melalui undangan lisan disampaikan melalui kepala-kepala dusun kepada tokoh-tokoh masyarakat agar dapat memastikan tokoh-tokoh masyarakat tersebut dapat manghadiri acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa. sehingga pemikiran-pemikiran mereka sangat dibutuhkan dalam proses musyawarah perencanan pembangunan Desa.Kata Kunci: Efektivitas, Kepemimpinan, Pembinaan Kemasyarakatan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSHAN DI KOTA MANADO Sudrajat, Maulidyka Agustyan; Liando, Daud; Sampe, Stefanus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakBertambahnya penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Dalam rangka untuk mendukung serta mengurangi dan mengatasi persoalan sampah pemerintah daerah Kota Manado membuat kebijakan Peraturan Daerah No. 07 tahun 2006 yang berisi tentang pengelolaan sampah dan retribusi pelayanan kebersihan di Kota Manado, beserta sanksi terhadap pelanggaran. Pada Prinsipnya Permasalahan dalam pengelolaan persampahan di Kota Manado yang menjadi isu masalah diantaranya yakni, terakhir pemerintah Manado menyerahkan kewenangan penanganan sampah ditangani kecamatan. Tapi sayangnya, belum juga tuntas. Penelitian ini menggunakan model yang didasarkan pada enam Variabel yang memperhambat implementasi menurut Van Meter dan Horn, yaitu Sasaran, Sumberdaya, Komunikasi, Karakteristik, keterlibatan Lingkungan Sosial, Ekonomi, Politik, dan sikap.Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi serta menggunakan Jenis data sekunder.Informan penelitian terdiri dari satu kepala bidang Dinas Lingkungan Hidup dan Sembilan camat. Hasil Penelitian menunjukan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah dan retribusi pelayanan kebersihan, pemerintah Kota Manado telah melaksanakan kewajibannya, hal ini menandakan adanya dukungan yang kuat dan keinginan yang besar untuk melaksanakan kebijakan sesuai apa yang menjadi keputusan awal. Namun, kesadaran buang sampah pada tempatnya dan jam buang masih sangat kurang di lakukan oleh masyarakat.Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah
KINERJA APARAT DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA TINOMPO KECAMATAN LEMBO KABUPATEN MOROWALI UTARA Christhna, Dwi; Sumampow, Ismail; Singkoh, Frans C.
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional. Pemerintah desa merupakan salah-satu unsur penyelenggara pemerintahan di tingkat desa. Oleh sebab itu aparat pemerintah desa diharapkan memiliki kinerja yang maksimal demi tercapainya suatu pemerintahan yang baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja aparat pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Tinompo Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, hal itu menyebabkan data dan analisis yang digunakan dalam penelitian ini juga bersifat kualitatif. Fokus penelitian yakni kinerja aparat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Tinompo Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara. Pengelolaan data melalui tahap reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian ditinjau dari tiga indikator diantaranya: Responsivitas yang dilihat dari kemampuan aparat desa Tinompo untuk mengenali kebutuhan masyarakat dinilai belum cukup baik karena adanya sarana dan prasarana yang belum terpenuhi. Responsibilitas, adalah ukuran apakah kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dinilai sudah cukup baik karena sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur. Akuntabilitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan infrastruktur dengan penilaian laporan pertanggungjawaban pemerintah desa sangat baik karena selalu dapat dipertanggungjawabkan kepada BPD, Bupati dan juga masyarakat dilihat dari realisasi APBDES setiap tahunnya. Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa hendaknya pihak pemerintah lebih meningkatkan pelayanan juga menanamkan nilai-nilai responsivitas, responsibiltas dan akuntabilitas.Kata Kunci: Kinerja, Aparat Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
ETIKA PEMERINTAHAN DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG PROFESIONAL DAN BERSIH (Suatu Studi di Kantor Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan) Maindoka, Militya C.; Kaunang, Markus; Gosal, T.A.M.Ronny
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakFungsi utama dari aparatur pemerintah adalah mengabdi pada masyarakat dan pada kepentingan umum, dengan alat perlengkapannya yang ada.Dalam melayani kepentingan umum aparatur pemerintah sebagai abdi, bukan sebaliknya mencari keuntungan atau mementingkan kepentingan pribadi atau golongan.Aparatur pemerintah menjadi saluran dan jembatan pengabdi dalam melaksanakan kepentingan umum dengan penuh dedikasi dan loyalitas, bukan sebaliknya.Dalam menjalankan tugas dan fungsinya aparat pemerintah harus tanggap terhadap perubahan yang setiap saat terjadi dikalangan masyarakat. Setiap aparat perlu menyadari tujuan negara dan sadar akan masyarakat umum yang memerlukan pelayanan oleh para aparatur sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Inti dari etika pemerintahan adalah penggunanan kekuasaan (The use of power). Dalam etika pemerintahan harus ada partisipasi yang intensif dengan masyarakat.Harus ditanggapi segala keinginan-keinginan yang ada di masyarakat.Dalam hal ini penguasa harus dapat menstimulir partisipasi.Memang untuk dapat menstimulir partisipasi ini memang sulit karena keinginan individu yang beraneka ragam.Dalam mengintensifkan partisipasi yang fleksibel bagi pemerintah adalah penting.Sebab yang diperhatikan bukan yang memerintah tapi yang diperintah.Fungsi Etika Pemerintahan sangat penting guna mewujudkan birokrasi yang professional dan bersih, aparat yang beretika seharusnya mampu menghadirkan suasana dan budaya kerja yang professional dan kredibel. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu tentang bagaimana pelaksanaan etika pemerintahan di Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa guna terwujudnya Birokrasi yang professional dan bersih. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian dilapangan dapat diketahui bahwa masih banyak sikap, perilaku aparat yang perlu di perbaiki dapat dikatakan di Kecamatan Maesaan etika pemerintahan belum berjalan sebagaimana seharusnya.Kata Kunci : Etika Pemerintahan, Birokrasi, Profesional
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2015 (Studi di Kelurahan Kolongan Beha Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe) Zakarias, Lidya
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakMomentum pemilihan kepala daerah menjadi ajang yang menarik untuk disimak dan dipelajari, begitu pula yang terjadi dengan pemilihan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara tahun 2015 silam, partisipasi masyarakat mengalami gejala penurunan apabila dibandingkan dengan pemilihan bupati atau walikota, demkian pula partisipasi masyarakat yang ada di Kelurahan Kolongan Beha Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Gubernur Sulawesi Utara tahun 2015, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, informan yang dipilih adalah mantan Anggota PPK, PPS dan KPPS, masyarakat, dan anggota KPUD Sangihe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk partisipasi politik ini tergolong masih rendah buktinya dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT berjumlah 674, hanya 482 pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Diskusi politik, diskusi politik yang di lakukan oleh pemilih yang ada di Kelurahan Kolongan Beha bersifat informal seperti memperbincangkan tentang PILGUB dengan anggota keluarga, teman sekolah, teman kampus dan teman kerja.Kata Kunci: Partisipasi Politik Masyarakat, Pemilihan Gubernur
PENATAAN PASAR TRADISIONAL DI KOTA MANADO (Suatu Studi di Pasar Tradisional Bahu) Anggreini, Lidia; Gosal, Ronny; Undap, Gustaf
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung dimana terjadi proses tawar-menawar, pasar tradisional juga hanya mempunyai bangunan yang sederhana seperti kios-kios atau gerai yang dibuka oleh penjual atau pengelola pasar. Pasar tradisional merupakan pasar yang memiliki keunggulan bersaing secara alamiah. Pasar tradisional bahu merupakan salah satu pasar tradisional dari lima pasar tradisional yang terdapat di Kota Manado. Pasar Bahu berlokasi di Kecamatan Malalayang Kelurahan Bahu Kota Manado. Pasar tradisional bahu dulunya adalah milik dari masyarakat adat bantik dan hanya dikelola oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan pada tahun 2002 pasar tradisional bahu sudah menjadi milik/asset dari pemerintah kota manado sesuai dengan lampiran Surat Keputusan Walikota No 63 tahun 2005 tentang Penyerahan Aset Pemerintah Kota manado Ex Dinas Pasar dan Perusahaan Daerah Pasar dan menetapkan Neraca Awal Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado kemudian pasar bahu juga sudah dikelola oleh PD.Pasar kota manado. Penataan pasar tradisional dikota manado khususnya pasar bahu dilakukan oleh pemerintah kota manado oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penataan pasar tradisional di Kota Manado, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif informan yang dipilih adalah Direktur umum perusahaan daerah pasar Kota Manado, koordinator pasar bahu, pedagang dan pembeli. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penataan pasar tradisional di kota manado sudah terselenggara dengan baik. Dapat dilihat dari unsure Karyawan Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bahu yang telah bekerja sama dalam melakukan penataan pasar bahu.Kata Kunci : Penataan, Pasar Tradisional.
OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DI KAWASAN PERBATASAN (Suatu Studi di Kecamatan Marore Kabupaten Kepulauan Sangihe) Paparang, Boyke Richard; Gosal, Ronny; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakMasyarakat pesisir yang ada di Kecamatan Marore yang juga terletak di kawasan perbatasan antara Republik Indonesia dan Republik Filipina yang selama ini terkesan terpinggirkan dan kepentingannya terabaikan oleh pemerintah, sehingga dibutuhkkan optimalisasi peran pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam hal meningkatkan kesejahtraan dari masyarakat. Sebagai sebuah kecamatan yang terletak dikawasan perbatasan antara Republik Indonsesia dan Republik Filipina yang menyyandang status boreder crosing area atau garis lintas batas tentunya masyarakat Kecamatan Marore memiliki permasallahan tersendiri dan sangat kompleks dari berbagai aspek, mulai dari terbatasnya kualitas sumberdaya manusia dalam hal ini menyangkut pendidikan, dimana masyarakat yang ada di Kecamatan Marore rata-rata hanya mengenyam tingkat pendidikan dasar dan tingkat menengah pertama saja sehingga tingkat pengetahuan terhadap pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya di sekitar sangat minimdan juga akses yang sangat terbatas, selain itu juga sebagai kecamatan yang terdiri dari gugusan pulau-pulau kecil yang luas wilayahnya rata-rata hanya 1 KM persegi, sudah tentu kultur masyarakatnya adalah masyarakat pesisir yang 90% berpofesi sebagai nelayan, dalam hal ini sebagai nelayan tangkap tradisional dan belum terlalu mengenal sistem budidaya di karenakan sumberdaya manusia yang belum mumpuni . Tujuan ppenelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah daerah daam pemberdayaan masyarakat pesisir di kawasan perbatasan , metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptifdengan informannya adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan , Camat Marore,, Kapitalaung Marore, Kapitalaung Kawio. Hasil penelitiain ini menunjukan bahwa peran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam melakukan pemberdayaan masyarakat pesisir di Kecamatan Marore belumlah optimal.Kata kunci : Optimalisasi Dan Pemberdayaan
AKUNTABILITAS KINERJA APARAT DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN SENDANGAN KECAMATAN KAWANGKOAN Rondonuwu, Bill Christian; Lapian, Marlien Tineke; Kairupan, Josef Kurniawan
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKepemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu sentral yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat, selain adanya pengaruh globalisasi. Pola lama penyelenggaraan pemerintah, kini sudah tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu, tuntutan ini merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik. Kelurahan sebagai wilayah administratif tingkat paling rendah dalam struktur pemerintahan, harus dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Para aparatur harus dapat memperlihatkan kinerja yang baik.Buruknya kinerja pelayanan publik antara lain dikarenakan belum terlaksananya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, pelayanan publik harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel oleh setiap unit pelayanan instansi pemerintah karena kualitas kinerja birokrasi pelayanan publik belum memiliki implikasi yang luas dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini mengkaji tentang akuntabilitas yang dilaksanakan pada kantor Kelurahan Sendangan serta dampaknya dalam pelayanan public. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk dalam menggali lebih dalam informasi dari para informan serta mendapatkan jawaban yang sebenar-benarnya mengenaik akuntabilitas di Kelurahan Sendangan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kelurahan Sendangan Kecamatan Kawangkoan telah melaksanakan system akuntabilitas sesuai dengan peraturan yang ada, namun dengan keterbatasan sumberdaya, maka menghambat pelayanan yang prima kepada masyarkat.Kata Kunci : Akuntabilitas, Kinerja, Pelayanan Publik

Page 4 of 12 | Total Record : 118

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue