Articles
118 Documents
Search results for
, issue
"Vol 1, No 1 (2017)"
:
118 Documents
clear
<![CDATA[EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN DI KECAMATAN MAESA KOTA BITUNG ]]>
<![CDATA[Mandak, Gerry Pardamean Pardamean]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakSetelah sekian tahun program pengembangan dilaksanakan dengan tujuan dapat memberikan peningkatan kemampuan kecamatan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi kebijakan program pengembangan kecamatan Maesa Kota Bitung, dengan metode penelitian kualitatif, informan yang ditentukan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera Kota Bitung, yakni pejabat-pejabat yang telah atau yang sedang mengurusi PPK, diantaranya para Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Pelaksana, Camat, Fasilisator Kecamatan Maesa, Ketua dan anggota Unit Pelaksana Kegiatan, Tokoh Masyarakat, dan Penerima Manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi pelaksanaan program SPP ini di katakan belum berhasil dengan baik. Ada beberapa masalah yang terjadi dalam pelaksanaannya seperti dana yang menunggak di akibatkan oleh beberapa anggota yang tidak menyetor setiap bulan dan adanya pengurus yang menyalahgunakan dana yang sudah di setor. Hal ini membuat pada perguliran berikutnya menjadi terhambat dan membuat tim pengelola menjadi kesulitan dalam mengelola dana tersebut.Hal ini juga di sebabkan oleh kurangnya pemantauan dari tim pemantau kegiatan dan juga Tim Pelaksana kegiatan.Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan, Program Pengembangan Kecamatan]]>
<![CDATA[PERAN KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA MANADO (Studi di TPA Kelurahan Sumompo Kecamatan Tuminting Kota Manado) ]]>
<![CDATA[Lahindah, Natasya]]>;
<![CDATA[Kimbal, Marthen]]>;
<![CDATA[Tulung, Trilke]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakSorotan terhadap TPA Sumompo mulai dari kondisi lahan yang sudah tidak dapat menampung sampah, kondisi pencemaran lingkungan, dan pengelolaan yang belum baik wajib menjadi catatan bagi Pemerintah Kota, karena hal ini berdampak bagi masyarakat yang tinggal di area TPA, sehingga banyak keluhan dari sejumlah masyarakat yang bermukim di seputaran TPA Sumompo. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis peran Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam pengelolaan sampah di Kota Manado. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif Deskriptif Informan Penelitian sebanyak 10 (sepuluh) informan yaitu 1) Seksi Pengelolaan TPA 2) Bidang Pengelolaan Sampah dan Bidang Limbah B3 3) Koordinator TPA 4) Pengawas TPA 5) Kepala Lingkungan 6) Masyarakat sekitar 5 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan TPA Sumompo belum memadai dilihat dari banyaknya kendala yang terjadi di TPA Sumompo, seperti ada beberapa kendaraan serta alat angkut sampah yang rusak, serta sistem operasional dalam pengelolaan sampah sangat ditentukan volume sampah yang di angkut atau di buang ke tempat pembuangan akhir, kegiatan operasional persampahan tergantung pada pola-pola operasional yang digunakan, cara penyapuan pengumpulan pengangkutan dan pembuanagn akhir.Kata Kunci: Peran, Kepala Dinas, Pengelolaan, Sampah.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI KORBAN BANJIR DI KOTA MANADO (Studi di Kecamatan Paal Dua) ]]>
<![CDATA[Sigarlaki, Nastasia Thalia]]>;
<![CDATA[Sambiran, Sarah]]>;
<![CDATA[Lambey, Trintje]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakPelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi wilayah pasca bencana sesuai dengan undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penaanggulangan bencana serta peratuaran Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana, adalah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah maupun masyarakat. Pelaksanaan rekonstruksi dan rehabilitasi melibatkan beban berbagai pihak yang menyediakan sumber daya baik pemerintah pusat Melalui BNPB serta pemerintah daerah melui BPBD. Program Rehabilitasi dan rekonstruksi dapat di capai melalui koordinasi antara instansi/lembaga yang terkait, baik tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahaui Bagaimana Implementasi program rehabilitasi dan rekonstruksi korban banjir Kota Manado Khususnya yang ada di Kecamatan Paal Dua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi dimulai dengan dengan sosialisasi, Pendataan dan Verifikasi, penyaluran dana Rehabilitasi dan rekonstruksi, pembangunan kembali serta pertanggung jawaban. Dalam tahapan pelaksanaan ini masih ditemukan sejumlah ketidak berhasilan diantaranya kurang perhatian dan telitinya para pelaksana, informasi tidak telalu jelas dan merata, koordinasi antara pelaksana kurang optimal, Penyaluran yang tidak merata sehingga menimbulkan kecemburuan sosial antara masyarakat.Kata Kunci: Implementasi, Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Korban Banjir]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANANIZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA MANADO ]]>
<![CDATA[Bidara, Arfandy Wichers]]>;
<![CDATA[Nayoan, Herman]]>;
<![CDATA[Pioh, Novie Revlie]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakTujuan Negara Republik Indonesia dalam UUD 1945 alinea ke empat antara lain adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal tersebut tentunya menjadi tolak ukur kepada abdi Negara untuk menjalankan pelayanan publik. Pelayanan merupakan tugas yang paling hakiki dari seorang aparatur abdi negara dan abdi masyarakat. Tugas ini sudah dicatat dalam UUD 1945 alinea ke empat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejhatraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado serta apa kendala yang terjadi dalam Mengimplementasikan Kebijakan Pelayanan IMB di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado. Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan olehh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.Implementasi Kebijakan adalah sebuah tahapan yang dilakukan setelah aturan hukum yang ditetapkan melalui proses politik). Pelayanan publik adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yaitu izin yang diberikann kepada masyarakat atau orang pribadi untuk mengatur, mengawasi serta mengendalikan terhadap setiap kegiatan membangun, memperbaiki, merombak/merobohkan bangunan supaya sesuai dengan tata ruang yang berlaku dan juga supaya menimbulkan keselarasan, ketertiban, kenyamanan dan keamanan bagi penghuninya maupun linkungan sekitar. Pemerintah Kota Manado berusaha untuk meningkatkan kemajuan daerahnya melalui pelaksanaan Pelayanan yang baik dan tidak berbelit. Pemerintah Kota Manado telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait IMB. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Kualitatif . Dalam implementasi IMB Kota Manado juga membutuhkan peran aktif aktor pelaksana implementasi salah satunya Pemerintah. Yang terjadi di lapangan adalah pemerintah sebagai aktor pelaksana dalam implementasi kebijakan pelayanan IMB masih belum optimal dan di pandang belum sesuai dengan yang seharusnya, pada ketetapan pelaksanaan dalam impelementasi pelayanan IMB di Kota Manado terkait pelayanan dan biaya dapat dilihat pertama mengenai pelayanan masih belum berjalan dengan baik, banyak ketidak jelasan dalam meberikan pelayanan misalnya mengenai prosedur yang tidak sesuai dengan perda dan sangat berbelit-belit sehingga jasa calo pun menjadi pilihan utama bagi masyarakat.Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, IMB, BP2T]]>
<![CDATA[FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA KOPIWANGKER KECAMATAN LANGOWAN BARAT KABUPATEN MINAHASA ]]>
<![CDATA[Kembuan, Kezia Tirsa]]>;
<![CDATA[Lumolos, Johny]]>;
<![CDATA[Sumampow, Ismail]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakPerencanaan Pembangunan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Dalam perencanaan pembangunan desa diperlukan suatu organisasi yang mampu menggerakan masyarakat agar mampu berpartisipasi dalam melaksanakan pembagunan desa. Karena keikusertaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa dibutuhkan untuk mensinkronkan rencana pembangunan desa yang akan dilaksanakan, dan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam hal ini, Badan Permusyawaratan Desa ikut terlibat dalam perencanaan pembangunan desa, karena Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrsi dalam penyelengaraan pemerintahan desa, dan lembaga ini juga adalah suatu lembaga yang merupakan sarana bagi masyarakat guna merencanakan pembangunan desa, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Kopiwangker Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa. Dan juga untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di desa Kopiwangker. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Dan yang menjadi informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang. Berdasarkan penelitian yang ada, menunjukkan bahwa pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Kopiwangker Kecamatan Langowan Barat belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari setiap fungsinya yang belum berjalan maksimal, dengan mengikuti mekanisme perundang-undangan desa dan Permendagri tentang Badan Permusyawaratan Desa. Karena dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya BPD yang ada di desa ini belum memahami dengan jelas apa yang menjadi tugas dan fungsinya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.Kata kunci: Fungsi BPD, Perencanaan Pembangunan]]>
<![CDATA[PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN KESEHATAN LINGKUNGAN DI DESA KISIHANG KECAMATAN TAGULANDANG SELATAN KABUPATEN SITARO ]]>
<![CDATA[Sikome, Jorildo]]>;
<![CDATA[Gosal, Ronny]]>;
<![CDATA[Singkoh, Frans]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kesehatan lingkungan di Desa Kisihang Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Sitaro. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang mendukung peran yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kesehatan lingkungan di Desa Kisihang adalah Pemimpin informal. Tingginya kemampuan pemimpin informal dalam menanamkan rasa loyalitas kepada masyarakat desa, senantiasa berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang dijalankan termasuk dalam pembinaan pada masyarakat tentang masalah kesehatan lingkungan, Lembaga kemasyarakatan, berperan aktif dalam menyukseskan setiap program pemerintah, khususnya pemerintahan didesa dalam rangka meningkatkan kesehatan lingkungan. Serta Sarana dan prasarana kesehatan sudah disediakan, khususnya puskesmas dan polindes, serta sebagian besar rumah-rumah sudah memiliki MCK (Jamban Keluarga).Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Kesehatan, Lingkungan]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN TERTIB ADMINISTRASI DESA (Suatu Studi Di Desa Bumbiha Di Kecamatan Siau Barat) ]]>
<![CDATA[Takasenseran, Giovano Philip]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakAdministrasi desa adalah proses pengelolaan dan pengaturan surat-surat dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di desa. Tertib administrasi desa dilakukan oleh perangkat yang telah diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas tersebut dengan baik, namun hal tersebut bukan pekerjaan yang mudah karena membutuhkan pengalaman dan pengetahuan yang memadai sehingga hasil kerja akan menjadi efektif dan efesien. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pembinaan camat dalam penyelenggaraan tertib administrasi desa Bumbiha Kecamatan Siau Barat, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan suatu organisasi publik salah satunya ditentukan oleh fasilitas pendukung yang dimiliki oleh organisasi tersebut, hal ini diimbangi oleh sumberdaya yang mampu mengoperasikan setiap alat bantu tersebut, dalam penelitian ini peran dari pemerintah kecamatan dalam menyiapkan fasilitas pendukung demi kelancaran pembinaan administrasi desa sudah cukup baik, pengawasan merupakan alat untuk memastikan suatu rencana organisasi tersebut berjalan dengan baik, dalam system pengawasan yang dilakukan oleh camat kepada pemerintah desa sudah ada, namun memang perlu ditingkatkan lagi intensitasnya.Kata Kunci : Efektivitas, Pembinaan, Pengawasan, Administrasi Desa.]]>
<![CDATA[PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN (Studi di Desa Sereh 1 Kecamatan Lirung Kabupaten Talaud) ]]>
<![CDATA[Awaeh, Stewar]]>;
<![CDATA[Kaawoan, Johannis Eduard]]>;
<![CDATA[Kairupan, Josef]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakPenelitian ini dengan judul Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan di Desa Sereh 1 Kecamatan Lirung Kabupaten Talaud bermaksud untuk mengetahui bagaimana Peranan BPD dalam penyelenggaraan pengawasan pada pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Sereh IPenelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Peranan BPD dalam penyelenggaraan pengawasan pada pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Sereh I adalah sesuai tupoksi BPD pada UU no 6 tahun 2014 yaitu ikut serta dalam penyusunan APBDes , dan mengawasi proses pembangunan di Desa Sereh.Peranan BPD dapat maksimal jika para anggota BPD di bekali dengan pelatihan – pelatihan yang dapat menunjang pengembangan kinerja baik dari sisi jasmani dan rohani , selain itu dukungan dan kerja sama dari masyarakat dan pemerintah desa juga sangat diharapkan untuk menunjang keberhasilan BPD dalam menjalankan peranannya .Kata Kunci: Peranan , BPD , Pengawasan , Pemerintahan]]>
<![CDATA[PERILAKU PEMILIH MASYARAKAT PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2015 (Studi di Kecamatan Amurang Timur) ]]>
<![CDATA[Rumondor, Ray Steve]]>;
<![CDATA[Lapian, Marlien]]>;
<![CDATA[Kimbal, Alfon]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakPelaksanaan demokrasi di Indonesia salah satunya diwujudkan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Pada tanggal 9 Desember 2015 Kabupaten Minahasa Selatan. Pada tanggal 9 desember 2015 Kabupaten Minahasa Selatan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah yang diadakan serentak dengan beberapa daerah lainnya di Indonesia, dimana masyarakat Minahasa Selatan yang telah terdaftar mempunyai hak untuk memilih Calon kepala daerah secara langsung. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan informan sebanyak 8 orang. Hasil penelitian menunjukan bahwa perilaku pemilih di kabupaten Minahasa Selatan dipengaruhi oleh pendekatan Sosiologis yaitu karena faktor daerah dan kekeluargaan. Pemilih juga dipengaruhi oleh pendekatan psikologis yaitu karena faktor identifikasi dengan partai dan figure. Selain itu juga pemilih dipengaruhi oleh pendekatan rasioanal yaitu faktor rekam jejak, adanya keuntungan yang diharapkan, visi misi serta isu kandidat yang turut andil dalam membentuk perilaku mereka sebagai pemilih.Kata Kunci: Perilaku, Pemilihan, Kepala Daerah.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENEGASAN STATUS TANAH PULAU LEMBEH ]]>
<![CDATA[Nanangkong, Ingrityana]]>;
<![CDATA[Nayoan, Herman]]>;
<![CDATA[Liando, Markus Daud]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakStatus Pulau Lembeh yang telah diduduki oleh masyarakat yang terdiri dari dua kecamatan sampai dengan saat ini telah menimbulkan konflik yang diakibatkan dengan diterbitkannya sertifikat hak atas tanah kepada sebagian masyarakat sesuai dengan hak yang diakibatkan ketidakjelasan lokasi peruntukkan penggunaan tanah sesuai dengan surat keputusan Departemen Agraria 170/DJA/1984, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan tentang penegasan status tanah pulau Lembeh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum optimalnya implementasi kebijakan penegasan status tanah pulau Lembeh terkait isi SK.170/DJA/1984 belum dilaksanakan secara keseluruhan karena kalau dilaksanakan akan menimbulkan konflik dimasyarakat sehingga disarankan melakukan peninjauan kembali/revisi atau mengeluarkan kebijakan yang baru dengan memperhatikan situasi sosial dan kondisi saat ini dan faktor penghambat implementasi kebijakan tentang penegasan status tanah pulau Lembeh adalah: faktor komunikasi, faktor sumber daya (SDM), faktor struktur birokrasi (kelembagaan),dan faktor disposisi (sikap dari pelaksana kebijakan) sehingga disarankan untuk melakukan pertemuan bersama/berkoordinasi antara pihak yang mengeluarkan SK (BPN pusat), pihak yang menjalankan SK (Pemerintah Provinsi Sulawesi utara dan Pemerintah Kota Bitung) untuk membicarakan kembali SK.170/DJA/1984, pemerintah lebih bertanggung jawab dan lebih berantusias dalam menjalankan SK ini dengan memperhatikan setiap tupoksi yang diatur dalam perundang-undangan, semua lembaga yang terkait dengan SK ini lebih mengoptimalkan kewenangan masing-masing lembaga sebagaimana dalam perundang-undangan yang ada agar pengurusan tanah pulau Lembeh ini terarah dengan baik dan mendapatkan langkah akhir yang baik, dan hendaknya pemerintah ataupun pihak-pihak yang menjalankan SK ini memliki sikap, karakter, serta komitmen dan kemauan yang tinggi dalam melaksanakan SK.170/DJA/1984.Kata Kunci : Kebijakan Publik, Implementasi, Pertanahan.]]>
