Articles
118 Documents
Search results for
, issue
"Vol 1, No 1 (2017)"
:
118 Documents
clear
<![CDATA[KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN KAWANGKOAN BARAT ]]>
<![CDATA[Lumintang, Franni Brayen]]>;
<![CDATA[Lapian, Marlien Tineke]]>;
<![CDATA[Kasenda, Ventje]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakTata cara pelayanan publik yang ada disetiap daerah tentunya berpengaruh pada setiap kabupaten/kota terlebih kecamatan yang merupakan perpanjangan tangan dari kabupaten, dimana kecamatan merupakan daerah administratif yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lansung.Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kawangkoan Barat dengan tujuan untuk mengetahui kepemimpinan camat dalam pelayanan publik, dengan metode kualitatif dimana informan penelitian adalah Camat, Kepala seksi Pemerintahan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan masyarakat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan camat dalam pelayan publik dikecamatan Kawangkoan Barat cukup baik dan faktor penunjang keberhasilan kepemimpinan dari camat bukan hanya pada sumber daya manusia yang berkualitas tetapi juga dengan peralatan yang menunjang dapat menjadikan pemerintahan yang baik oleh camat, dari fokus penelitian yang ditetapkan pada proses pelayanan public masih ada masalah masalah yang ada dikantor kecamatan antara lain disiplin waktu dan proses pengurusan yang memakan waktu sebagaimana mestinya.Kata Kunci: Kepemimpinan Camat, Pelayanan Publik.]]>
<![CDATA[PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENUNJANG SEKTOR PARIWISATA SEBAGAI PENDUKUNG PEREKONOMIAN (Studi di Desa Mooat Kec.Modayag Kab.Bolaang Mongondow Timur) ]]>
<![CDATA[Mamonto, Nazlina]]>;
<![CDATA[Gosal, T.A.M.Ronny]]>;
<![CDATA[Singkoh, Frans]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakPemberdayaan (empowerment) merupakan konsep yang berkaitan dengan kekuasaan (power). Istilah kekuasaan seringkali identic dengan kemampuan individu untuk membuat dirinya atau pihak lain melakukan apa yang diinginkannya. Kemampuan tersebut baik untuk mengatur dirinya, mengatur orang lain sebagai individu atau kelompok/organisasi, terlepas dari kebutuhan, potensi, atau keinginan orang lain. Dengan kata lain, kekuasaan menjadikan orang lain sebagai objek dari pengaruh atau keinginan dirinya. Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan (power) kepada pihak yang lemah (powerless), dan mengurangi kekuasaan (disempowered) kepada pihak yang terlalu berkuasa (powerful) sehingga terjadi keseimbangan.Pemerintah selaku institusi/ individu yang berkuasa mendistribusikan kekuasaa/ kemampuan, harus bertidak seadil-adilnya untuk mencapai tujuan pemerintah itu sendiri yaitu kesejahteraan masyarkat. Salah satu yang dapat diberdayakan pemerintah adalah sumberdaya alam untuk kesejahteraan masyarkat sekitar. Pariwisata adalah potensi yang menjanjikan untuk dikembangkan. Di Desa Mooat Kecamatan Modayag terdapat beberapa potensi wisata yang dapat dikembangkan dan dilestarikan, namun sejauh ini peran pemerintah dalam memberdayakan masyarakat yang ada disekitar objek wisata belum maksimal. Penelitian ini ingin mengkaji lebih dalam tentang bagaimana pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah disektor pariwisata guna meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari pertanyaan yang timbul. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa masih buruknya pemberdayaan masyarakat terlihat dari partisipasi masyarkat, belum adanya organisasi pendukung, dan lambannya pembangunan infrastruktur penunjang oleh pemerintah.Kata Kunci : Pemberdayaan, Pemerintah, Pariwisata]]>
<![CDATA[PERAN KEPALA SUKU DANI DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK DI KAMPUNG WULUKUBUN ARSO 14 DISTRIK SKANTO KABUPATEN KEEROM PROVINSI PAPUA ]]>
<![CDATA[Wenda, Nusen]]>;
<![CDATA[Kaawoan, Johannis]]>;
<![CDATA[Kumayas, Neni]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakPenelitian ini dilakukan di Kampung Wulukubun Arso 14, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, yang merupakan salah satu Kampung yang ada di Provinsi Papua. Karena di wilayah ini sering terungkit kembalik Konflik antara kedua Suku tersebut. Metode Penelitan yang dipakai dalam Penelitian ini adalah metode Kualitatif yaitu menggambarkan berbagai faktor yang menjadi pemicu Konflik dan cara serta peran yang dimainkan oleh Kepala Suku Dani dalam menyelesaikan Konflik tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelesaian Konflik yang dilakukan kepala Suku Dani antara Suku Dani, dengan Suku Mee. dan untuk mengetahui penyebab ketidak- mampuan Kepala Suku Dani meredam amarah anggotanya. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa peran yang di mainkan oleh Kepala Suku Dani dalam menyelesaikan konflik telah sesuai dengan Kebiasaan-kebiasaan mereka dalam menangani dan menyelesaikan konflik di adat Masyarakat Suku Dani.Kata Kunci: Peran, Kepala Suku, Menyelesaikan, Konflik]]>
<![CDATA[KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI DI DESA DOMPASE KECAMATAN SIAU TENGAH KABUPATEN SITARO ]]>
<![CDATA[Lumahu, Anna Plouna]]>;
<![CDATA[Pangemanan, Sofia]]>;
<![CDATA[Sumampow, Ismail]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakPemerintah desa selaku pihak yang berwenang atau kekuasaan yang dilembagakan sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 26 ayat 2 (dua), pemerintah desa mempunyai wewenang salah satunya adalah membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan petani yang ada di Desa Dompase. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis melakukan kegiatan pengumpulan data dengan cara wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah desa Dompase dalam meningkatkan kesejahteraan petani cukup baik. Hal ini dilihat dari setiap program-program yang telah diambil sebagian besar dapat terlaksana. Kewenangan pemerintah desa dalam bidang pertanian, tidak hanya dapat membantu meningkatkan kesejahteraan petani saja tepi dapat memberi dampak pada perkembangan desa Dompase. Dalam pelaksanaan program ada beberapa kendala yang dihadapi, karena itu, pemerintah desa Dompas sendiri terus berusaha untuk dapat segera menyelesaikan setiap masalah yang ada.Kata Kunci : Kewenangan, Pemerintah desa, Kesejahteraan]]>
<![CDATA[PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENJARING ASPIRASI MASYARAKAT UNTUK MENETAPKAN SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN (Studi di Desa Lompad Kec. Ranoyapo Kab. Minahasa Selatan) ]]>
<![CDATA[Kalalo, Riken]]>;
<![CDATA[Gosal, Ronny]]>;
<![CDATA[Kairupan, Josef]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakBadan Permusyawaratan Desa merupakan sarana bagi Kepala Desa di Desa Lompad Kecamatan Ranoyapo dan masyarakat dalam merencanakan setiap kegiatan pembangunan desanya, oleh karena itu di sini dibutuhkan prakarsa dan swadaya masyarakat untuk ikut serta dalam merencanakan pembangunan di desanya sendiri. Hal ini Berarti masyarakat dapat dikatakan harus berpartisipasi dalam setiap kegiatan-kegiatan dan sebagai subjek dalam perencanaan-perencanaan pembangunan di desanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Badan Permusyawaratan dalam menjaring/menyerap aspirasi masyarakat desa lompad sangat besar, merekalah yang menyerap aspirasi masyarakat tentang hal-hal apa yang lebih dipentingkan oleh masyarakat dalam pembangunan di desa Lompad. Begitu juga dalam pelaksanaan penerapan aspirasi masyarakat BPD desa Lompad mempunyai metode-metode yang efiktif dengan cara mengadakan musyawarah desa dan menyediakan tempat-tempat untuk masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya, dan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menetapkan prioritas pembangunan sudah baik dengan selalu berlandaskan aspirasi dari masyarakat dan dalam tahap penetapan prioritas program pembangunan di desa lompad ditetapkan setelah aspirasi masyarakat tertampung dengan menyesuaikan kondisi yang ada di desa lompad sendiri.Kata Kunci : Peranan, BPD, Aspirasi, Skala Prioritas]]>
<![CDATA[KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MANADO DALAM PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAERAH ]]>
<![CDATA[Ransun, Yohanes F.C.]]>;
<![CDATA[Kalangie, Freddie]]>;
<![CDATA[Sendow, Yurnie]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakKeberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan. Sarana dan prasarana fisik, atau sering disebut dengan infrastuktur, merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna mendukung berbagai kegiatan perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan.Salah satu pihak yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan khususnya di tingkat daerah adalah Pemerintah Daerah itu sendiri. Pembagunan infrastruktur jalan adalah sebuah pelayanan yang diberikan oleh Negara kepada rakyat sebagai unsur pembangunan nasional. Pemerintah Pusat sendiri telah mengalokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Negara di bidang infrastruktur jalan dan jembatan, baik untuk pembangunan, peningkatan maupun pemeliharaan ke dalam Anggaran Dinas Pekerjaan Umum. Untuk Pemerintah Daerah, dana untuk pembangunan jalan dan jembatan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah masing-masing daerah, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesiaa Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan yaitu bahwa:“Penganggaran dalam rangka pelaksanaan program penanganan jaringan jalan merupakan kegiatan pengalokasian dana yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran programâ€. Kinerja Dinas Pekerjaan Umum selaku SKPD yang diberikan amanat untuk pemeliharaan jalan daerah sangatlah disoroti mengingat jalan merupakan sarana utama yang selalu dipakai oleh masyarakat. Penelitian ini mencoba melihat dan menguraikan mengenai kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado dalam pemeliharaan jalan di Kota Manado. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk dapat menggali lebih dalam dan akurat tentang kinerja organisasi ini. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado dalam pemeliharaan jalan masih buruk dan terkesan pembuatan dan pemeliharaan jalan hanya asal-asalan saja.Kata Kunci : Kinerja, Dinas Pekerjaan Umum, Jalan Daerah]]>
<![CDATA[EVALUASI DISTRIBUSI PROGRAM PEMERINTAH TENTANG BERAS MISKIN KEPADA MASYARAKAT (Suatu Studi Desa Totolan Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa) ]]>
<![CDATA[Mentang, Frendy Andreas]]>;
<![CDATA[Liando, Daud Markus]]>;
<![CDATA[Lengkong, Johny Peter]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakSalah satu program nasional yang dilaksanakan pemerintah saat ini yakni program penyaluran subsidi beras bagai masyarakat berpendapatan rendah, sebagai bantuan untuk meningkatkan katahanan pangan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berpendapatan rendah. Program penyaluran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan renda merupakan program yang sudah dilaksanakan sejak Tahun 1998 yang disebut dengan program oprasi pasar khusus (OPK), kemudian di tahun 2002 di kenal dengan program beras rakyat miskin (Raskin). Seiring dengan perkembangan zaman pada tahun 2008 diubah menjadi beras subsidi untuk masyarakat berpendapatan rendah. Tujuan dan target subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah ditempatkan pemerintah dalam agenda pembangunan nasional agar dalam pelaksanaan subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah kedepan menjadi bantuan pangan bernutrisi. Secara filosofis dan yuridis, negara bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan dasar sebagai hak asasi manusia. Perlindungan sosial untuk masyarakat miskin/rentan miskin yang telah ditetapkan, adalah penduduk dengan tingkat pendapatan terendah, atau sebanyak 15,5 juta rumah tangga sasaran penerima manfaat yang mendapatkan subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah. pelaksanaanya masih sajah terdapat beberapa prosedur pendistribusian yang tidak sesuai dengan pedoman umum subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah tahun 2016.Penelitian ini menggunakan metode penelitia kualitatif. Untuk mengevaluasi program raskin di Desa Totolan penulis menggunakan teori dari Daniel tentang distribusi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan implementasi kebijakan tentang program beras miskin ini belum berhasil dan belum berjalan dengan maksimal, sebab antara perencanaan dan pelaksanaan distribusi beras miskin yang dilakukan tidak sama dengan kenyataan dilapangan.Kata Kunci : Evaluasi, Distribusi, Beras Miskin]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENYEDIAKAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA MANADO ]]>
<![CDATA[Latjandu, Yudha]]>;
<![CDATA[Kimbal, Marthen]]>;
<![CDATA[Lengkong, Johny]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakPenelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam menyediakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Manado. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan teori implementasi kebijakan terdapat tiga aktivitas yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan, yaitu Organisasi, Interpretasi dan Aplikasi, dilihat dari tiga aktivitas tersebut, implementasi kebijakan pemerintah dalam menyediakan ruang terbuka hijau di Kota Manado sudah mulai dijalankan. Namun dalam proses tersebut masih terdapat beberapa kekurangan serta kendala dalam implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado.Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Ruang Terbuka Hijau]]>
<![CDATA[PEMBANGUNAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI DESA TEMBOAN KECAMATAN LANGOWAN SELATAN KABUPATEN MINAHASA ]]>
<![CDATA[Lalu, Cendy Lidya]]>;
<![CDATA[Kimbal, Marthen]]>;
<![CDATA[Pangemanan, Sofia]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakPembangunan Berbasis Kearifan Lokal Di Desa Temboan Kecamatan Langowan Selatan Kabupaten Minahasa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan cara pengumpulan data, wawancara langsung, observasi di lapangan serta melalui kajian dokumen. Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang berakar dan mempertimbangkan dengan seksama nilai-nilai lokal yang ada dalam masyarakat. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa membuka ruang bagi penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan karakteristik, budaya, serta kearifan lokal masing-masing daerah. Pemerintah desa Temboan juga meyakini bahwa penting untuk terus menanamkan nilai-nilai budaya kepada masyarakat agar senantiasa tercipta harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Budaya juga dapat dijadikan sebagai penangkal masuknya paham radikal kedalam masyarakat, sebab berkaca dari sejarah masa lampau desa Temboan dibawah pemerintahan Tonaas Luly, kehidupan masyarakat desa Temboan dipenuhi dengan nuansa kebersamaan dan kekeluargaan, rasa saling mengasihi tumbuh subur dikalangan masyarakat. Dan kedudukan budaya mapalus dalam menunjang pembangunan ekonomi masyarakat desa Temboan memiliki peranan yang sangat penting. Setiap ada masyarakat desa Temboan yang ditimpah musibah duka, maka semua masyarakat akan bersama-sama datang membantu. Mapalus bedah rumah telah diajarkan dan dilakukan sejak lama di desa Temboan. Semangat tersebut masih terus terjaga sampai saat ini, di tahun 2016 mapalus bedah rumah di desa Temboan lebih terorganisir dengan baik. Dalam kehidupan bermasyarakat musyawarah merupakan suatu hal yang perluh ditumbuhkembangkan.Kata kunci: Pembangunan, Kearifan Lokal.]]>
<![CDATA[PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFARSTRUKTUR DI DESA TALIKURAN KECAMATAN TOMPASO KABUPATEN MINAHASA ]]>
<![CDATA[Kawulur, Inggrid]]>;
<![CDATA[Lapian, Marlien Tineke]]>;
<![CDATA[Kaawoan, Johannis E]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakMasyarakat sebagai salah satu subsistem suatu desa harus melibatkan diri dalam proses pembangunan di desa. Keterlibatan itu dimulai dari tahap perencanaan pembangunan, pelaksanaan, sampai pada tahap pengawasan. Tanpa adanya keterlibatan masyarakat maka hasil dari pembangunan belum tentu menjawab kebutuhan masyarakat dan belum tercapainya kesejahteraan masyarakat. Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur Di Desa Talikuran Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa.Teori utama yang digunakan adalah teori dari Mikkelsen(1999:64) dalam buku Isbandi (2007:27) Yaitu Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas.Metode Penelitian: Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sugiono (2002:6) penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya. Fokus penelitian yakni partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di desa talikuran kecamatan tompaso kabupaten minahasa. Pengelolaan data melalui Tahap reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian ditinjau dari 5 indikator diantaranya ; 1.partisipasi masyarakat dalam memberikan kontribusi dalam hal ini partisipasi masyarakat rendah apalagi dengan adanya rapat sangat minim, 2.partisipasi masyarakat dalam proses pemekaan (membuat peka) dalam hal ini sosialisasi kurang dilakukan oleh pemerintah sehingga masyarakat kurang peka terhadap pembangunan, 3.Partisipasi masyarakat dengan keterlibatan secara sukarela sangat tinggi baik tenaga maupun uang, 4.partisipasi masyarakat dengan suatu proses yang aktif dalam hal ini masyarakat kurang aktif dalam partisipasi maupun pembangunan dan terkesan menunggu komando, 5.partisipasi masyarakat dengan melakukan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf dalam hal ini kurang adanya dialog antara masyarakat dan pemerintah. Pada prinsipnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa ini sangatlah berpengaruh besar terhadap jalannya proses pembangunan infrastruktur desa khususnya Di Desa Talikuran Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa, penyelenggaraan pembangunan bukan semata-mata tanggungjawab pemerintah desa saja, melainkan juga tanggungjawab bersama seluruh masyarakat.Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Infrastruktur.]]>
