Articles
118 Documents
Search results for
, issue
"Vol 1, No 1 (2017)"
:
118 Documents
clear
<![CDATA[KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PELAYANAN PUBLIK (studi di Desa Watudambo Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara) ]]>
<![CDATA[Ganda, Diana Natalia]]>;
<![CDATA[Liando, Daud Markus]]>;
<![CDATA[Kumayas, Neni]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakUntuk mengetahui Kinerja Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Publik khususnya pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu di Desa Watudambo Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penelitian ini untuk mengukur produktifitas kerja aparat desa, menggunakan beberapa indikator yaitu: sikap mental/perilaku aparat desa, Kemampuan, serta semangat kerja. Dari beberapa indicator tersebut, menunjukkan produktifitas aparat dalam melaksanakan pelayanan publik di Desa Watudambo dapat dikatakan baik. Untuk melihat kualitas pelayanan Secara garis besar ada 4 (empat) unur pokok dalam konsep pelayanan yang unggul, yaitu 1). Kecepatan; 2). Ketepatan; 3). Keramahan; 4). Kenyamanan. Keempat komponen ini merupakan satu kesatuan pelayanan yang terintegrasi, maksudnya pelayanan atau jasa menjadi tidak excellence bila ada komponen yang kurang, dari hasil penelitian dapat disimpulkan kualitas pelayanan yang ada di Desa Watudambo dapat dikatakan kurang berkualitas, hal ini disebabkan kurangnya sumberdaya manusia yakni aparat dan sarana dan prasarana terutama kantor desa.Kata Kunci: Kinerja, Pemerintah Desa, Pelayanan Publik]]>
<![CDATA[FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA KEMBES SATU KECAMATAN TOMBULU KABUPATEN MINAHASA ]]>
<![CDATA[Walujan, Fernando Richard]]>;
<![CDATA[Lumolos, Johny]]>;
<![CDATA[Sumampow, Ismail]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakBadan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi di desa, yang dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan pemerintahan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang di artikulasikan dan di agresiasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga masyarakat lainnya. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, posisi dan fungsi BPD pada dasarnya memungkinkan keterlibatan rakyat untuk ambil bagian dalam dan proses pengambilan keputusan dan kebijakan-kebijakan yang ada di desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Kembes Satu Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa. Dan juga untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kembes Satu. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan, dan yang menjadi informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang. Berdasarkan penelitian yang ada, menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Kembes Satu Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari setiap fungsinya yang belum berjalan maksimal, dengan mengikuti mekanisme perundang-undangan desa dan Permendagri tentang Badan Permusyawaratan Desa. Karena dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya BPD yang ada di desa ini belum memahami dengan jelas apa yang menjadi tugas dan fungsinya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.Kata Kunci: Fungsi BPD, Penyelenggaraan Pemerintahan.]]>
<![CDATA[PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN PEMUDA DI DESA LIWUTUNG KECAMATAN PASAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA ]]>
<![CDATA[Gahung, Ersas A]]>;
<![CDATA[Gosal, T.A.M.Ronny]]>;
<![CDATA[Singkoh, Frans]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakPemuda merupakan aset bangsa, penentu arah masa depan kehidupan yang lebih baik. Keberadaan mereka menjadi energi pembaharuan dan kritis terhadap kemapanan yang menyimpang. Pemuda adalah nafas zaman, kelompok idaman ummat dan bangsa yang kaya akan kritik, imajinasi, serta peran mereka dalam setiap peristiwa yang terjadi di tengah perubahan masyarakat. Tidak bisa dipungkiri pemuda memegang peranan penting dalam hampir setiap transformasi sosial dan perjuangan meraih cita-cita. Keberhasilan pembangunan pemuda sebagai sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki keunggulan daya saing, merupakan salah satu kunci untuk membuka peluang bagi keberhasilan di berbagai sektor pembangunan lainnya. Oleh karena itu, pembangunan kepemudaan dianggap sebagai salah satu program yang tidak dapat diabaikan dalam menyiapkan kehidupan bangsa di masa depan.Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana Peran Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara melalui Dinas Pemuda dan Olahraga dalam memberdayakan Pemuda Desa khususnya di Desa Liwutung sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan. Dari permasalahan yang ada, penelitian ini menggunakan metode atau pendekatan kualitatif untuk mendapatkan hasil yang mendalam dari penelitian ini, dengan beberapa informan kunci yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Bupati selaku pemimpin tertinggi di Kabupaten Minahasa Tenggara telah berhasil membuat keadaan Desa Liwutung yang sebelumnya tidak kondusif menjadi kondusif, namun peran dari Dinas pemuda dan Olahraga sendiri belum maksimal terlihat belum adanya program yang menyentuh pemuda desa, sehingga pemuda desa merasa terabaikan dengan ketidakhadiran pemerintah di Desa. Perlu adanya pembentukan karang taruna yakni organisasi kepemudaan di desa untuk merangkul aspirasi pemuda desa dan menfasilitasi kegiatan-kegiatan kepemudaan selain kegiatan keagamaan.Kata Kunci: Pemerintah, Pemberdayaan, Pemuda]]>
<![CDATA[PERAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT (Suatu Studi Di Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur) ]]>
<![CDATA[Sambenga, Selina]]>;
<![CDATA[Sambiran, Sarah]]>;
<![CDATA[Kumayas, Neni]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakPermasalahan yang terlihat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kelurahan Pondang banyak masyarakat kurang aktif ikut berpartisipasi dan juga pemerintah kelurahan yang kurang bersosialisasi dengan masyarakat sehingga kurangnya partisipasi. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kulitatif. Fokus penelitiannya adalah studi peran pemerintah kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur. Informan yang menjadi sasaran penelitian ini adalah lurah, perangkat kelurahan, dan masyarakat Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur, Pengumpulan data terdiri atas data primer yang langsung dikumpulkan pada saat melaksanakan penelitian di lapangan dan data sekunder yang merupakan hasil pengumpulan orang atau instansi dalam bentuk publikasi, laporan, dokumen, dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Analisa data secara kualitatif untuk menggambarkan. Berdasarkan data pada hasil penelitian penulis mengklasifikasikan peran pemerintah Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur menunjukkan kategori relatif cukup tinggi. Hal ini terlihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kelurahan Pondang di Kecamatan Amurang Timur adalah baik. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dilakukan melalui lembaga pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat supaya memiliki keterampilan dan dapat mandiri untuk mengatasi masalah-masalah mereka sendiri.Kata Kunci: Peran Pemerintah, Partisipasi Masyarakat]]>
<![CDATA[PEMBERDAAN MASYARAKAT PESISIR DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DI DESA MAHUMU DUA KECAMATAN TAMAKO KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE ]]>
<![CDATA[Makagingge, Marvel Hardiknas]]>;
<![CDATA[Mantiri, Michael]]>;
<![CDATA[Kairupan, Josef]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakPemberdayaan Masyarakat Pesisir yaitu upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan mereka miliki, upaya tersebut diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat pesisir dapat diberlakukan dari bebarpa indikator antara lain peningkatan pengetahuan, peningkatan kemampuan/keterampilan serta dengan terkait program yang di berlakukan oleh pemerintah. Penelitian ini mengunakan metode penelitian kualitatif deskriptif artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angkah-angkah, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan dokumen resmi lainya. Sehingga yang menjadi tujuan dalam penelitian kualitatif ini adalah mengambarkan realita dibalik fenomena secara mendalam,rinci dan tuntas dengan informan berjumlah 18 orang. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemberdayaan masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraan dalam pelaksanannya belum sepenuhnya menyentuh kepada masyarakat ini dapat di lihat dari indikator yang menunjukkan hal negatif dari beberapa informan. Walupun ada tangapan lain dari pemerintah desa yang sudah memberikan pelayanan kepada masyarakat desa Mahumu Dua Kecamatan Tamako kabupaten Kepulauan Sangihe.Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Kesejahteraan]]>
<![CDATA[PATOLOGI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA (suatu studi di Badan Kepegawaian Daerah) ]]>
<![CDATA[Mantiri, Michael]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakBadan Kepegawaian Daerah menjadi sebuah instansi pemerintahan yang sangat penting, hal ini di karenakan salah satu tugas pokonya ialah penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang meliputi perencanaan dan pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan, serta mutasi, akan tetapi dalam kenyataannya justru pegawai BKD masih banyak yang melakukan pelanggaran yang dewasa ini disebut patologi birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya patologi birorasi di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Minahasa Utara, selain itu ada banyaknya jenis-jenis patologi birokrasi yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Minahasa Utara. Upaya dalam menanggulanginya juga masih belum maksimal, baik itu upaya dari pemerintah daerah itu sendiri atau dari pemerintah pusat. Upaya dalam mengurangi patologi birokrasi masih sedikit dan belum menyeluruh di instansi pemerintahan daerah. Upaya yang dilakukan masih terkesan belum maksimal dan tidak ada keseriusan dari pemerintah baik pemerintah daerah maupun pusat untuk mengurangi patologi birokrasi ini.Kata Kunci : Patologi Birokrasi, Upaya Mengurangi Patologi Birokrasi.]]>
<![CDATA[PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK DI KAMPUNG DUKOM DISTRIK DUGUME KABUPATEN LANNY JAYA ]]>
<![CDATA[Kogoya, Arius]]>;
<![CDATA[Sambiran, Sarah]]>;
<![CDATA[Rachman, Ismail]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakTujuan Umum Pembangunan Kampung adalah mempercepat penanggulangan kemiskinan secara berkesinambungan menuju kemandirian masyarakat dengan cara meningkatkan potensi dan kapasitas masyarakat serta kemampuan kelembagaan milik masyarakat. Pelaksanaan pembangunan yang mengutamakan masyarakat memberikan peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengarahkan sumberdaya, potensi, merencanakan serta membuat keputusan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan mensejahterakan masyarakat, sehingga masyarakat berdaya dan berkembang secara mandiri. Untuk itu kegiatan pembangunan partisipatif perlu diarahkan agar dapat merubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik untuk memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai akses untuk meningkatkan sumberdaya ekonomi dan kehidupan social Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Kampung Dukom Distrik Dugume Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik jalan kang di Kampung Dukom Distrik Dugume Kabupaten Lanny Jaya berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan keikhlasan dan ketulusan anggota masyarakat dalam memberikan sumbangan dalam bentuk kategori sumbangan menurut kemampuan ekonomi anggota masyarakat yang diberikan secara sukarela kepada pelaksana kegiatan pembangunan fisik jalan kang, Realisasi penggunaan nilai sumbangan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik jalan sudah digunakan dengan sebaik-baiknya, pelaksanaan partisipasi masyarakat perlu dijaga dan dipertahankan agar anggota masyarakat yang memiliki jiwa dan semangat melakukan gotong royong tidak hilang atau pudar serta dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan harus dilakukan dengan jujur, terbuka dan transparan untuk menjaga kepercayaan anggota masyarakat.Kata Kunci : Partisipasi, Masyarakat, Pembangunan]]>
<![CDATA[PERAN KEPALA DISTRIK DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN YAHUKIMO (Studi Kasus di Distrik Hilipuk) ]]>
<![CDATA[Sobolim, Gigison]]>;
<![CDATA[Kaunang, Markus]]>;
<![CDATA[Sendow, Yurnie]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakKepala Distrik sebagai kepala pemerintahan mempunyai peran yang sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan, demikian pula dengan pembangunan yang ada di Distrik Hilipuk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepala distrik dalam pelaksanaan pembangunan, metode yang digunakan adalah kualitatif dan informan yang dipilih adalah kepala distrik, perangkat distrik, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama, hasil penelitian menunjukkan peran Kepaala Distrik Hilipuk terhadap dalam pelaksanaan pembangunan kurang maksimal. Hal ini terbukti dengan beberapa pembangunan yang telah dibangun kurang kontrol dari seorang kepala Distrik sebagai pemimpin utama di daerah tersebut, dan Kepala Distrik Hilipuk tidak menjalankan tugas sesuai harapan masyarakat karena Kepala Distrik selalu meninggalkan tempat tugas dan tinggal di kota perbulan-bulan dengan alasan urusan yang tidak jelas maka masyarakat selalu mengeluh mengenai keberadaan pemimpinnyaKata Kunci: Peran, Kepala Distrik, Pembangunan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU INDONESIA SEHAT DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NOONGAN KABUPATEN MINAHASA ]]>
<![CDATA[Moniung, Rikal Eben]]>;
<![CDATA[Singkoh, Frans]]>;
<![CDATA[Liando, Daud Markus]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakPelayanan kesehatan yang berkualitas dan proposional menjadi dambaan bagi setiap rakyat Indonesia, karena hal ini berkaitan erat dengan salah satu aspek pemenuhan kebutuhan hidup dasar bagi manusia, oleh karenanya diperlukan komitmen dari pelaksana pemberi layanan khususnya rumah sakit dalam menunjang pelaksanaan program pemerintah melalui kartu indonesia sehat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program kartu Indonesia sehat di Rumah Sakit Umum Daerah Noongan Kabupaten Minahasa, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dimaksudkan dapat menggali informasi sebanyak mungkin dari masalah penelitian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program kartu Indonesia sehat dapat dikaji melalui ketersediaan informasi yang lengkap dan akurat dalam pelayanan administrasi Kartu Indonesia Sehat kepada pasien pengguna layanan di Rumah Sakit Umum Daerah Noongan ditemui masih kurang disosialisasikan dengan baik, dimana masih banyaknya peserta KIS yang belum mengetahui tentang mekanisme penggunaan layanan KIS, termasuk tentang tanggungan biaya rawat inap maupun pembelian obat-obatan yang tidak keseluruhan ditanggung oleh KIS.Kata Kunci: Implementasi, Program, Kartu Indonesia Sehat.]]>
<![CDATA[EVALUASI PROGRAM KERJA DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA PANTAI PASIR PUTIH MAELANG (Suatu Studi Di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Di Kabupaten Bolaang Mongondow) ]]>
<![CDATA[Bagit, Regina Sari]]>;
<![CDATA[Sambiran, Sarah]]>;
<![CDATA[Kairupan, Josef]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakProgram pengembangan pariwisata merupakan program yang sasarannya mengarah pada pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur budaya dan pariwisata. Program tersebut merupakan program pemerintah daerah yang ada di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow 2012-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak berjalannya program yang telah dibuat oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow dilihat dari hak kepemilikkan yang telah dibuat pembebasan lahan dari pemerintah desa kepemerintah Daerah, sarana pendukung yang menjadi faktor utama dalam mengelola obyek wisata alam yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow diantaranya penataan ulang pelataran parkir bagi para pengunjung/wisatawan, pembangunan dan perbaikan gazebo, toilet. Berbicara tentang fasilitas pendukung dalam konteks pengelolaan obyek wisata sangatlah penting karena fasilitas pariwisata merupakan inventaris nyata dan menjadikan suatu nilai investasi setiap bulannya mengalami peningkatan selain itu dampak lain terhadap masyarakat dapat meningkatkan penghasilan yang diperoleh setiap minggunya akan meningkat dari hasil kebun yang mereka jajakan.Kata Kunci: Evaluasi, Program, Pengembangan Pariwisata]]>
