cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 118 Documents
 7   8   9   10   11 
Search results for , issue "Vol 1, No 1 (2017)" : 118 Documents clear
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGGUNAAN DANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA DARUNU KECAMATAN WORI Alokendek, Richard C; Kimbal, Marthen Luther; Undap, Gustaf
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrakpada penelitian ini, peneliti meneliti masalah pembangunan infrastruktur di Desa. Dalam penelitian disana Masyarakat Desa mengeluhkan air bersih yang terjadi di tahun 2015 – tahun 2016 di tahun 2015 lalu terjadi kekeringan di desa darunu akibat panas ekstrem yang melanda seluruh indonesia. Hal ini memaksa pemerintah desa untuk membuat program pembangunan desa yaitu pembuatan sumur bor dengan tujuan untuk mengatasi kekurangan air bersih di tahun 2015 lalu. Meskipun telah terealisasi tetapi bermasalah kondisi airnya sehingga di tahun 2016 Pemerintah Desa Darunu Membuat Program Pemerintah Desa Tahun 2016 yaitu perbaikan sumur bor.Dalam metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif di buku Sugiyono tahun 2015. Dalam bukunya mengatakan kalau metode penelitian kualitatif terfokus pada obyek yang di teliti. Fokusnya kearah pemerintah dan masyarakat desa darunu, dengan mengunakan wawancara sebagai cara untuk mengumpulkan data di lapangan. Salah satu jenis wawancara dalam buku sugiyono yang peneliti menggunakanya di lapangan yaitu wawancara terstruktur.Hasilnya di lapangan dengan berbagai pertanyaan wawancara mereka mengatakan bahwa di desa tersebut mengalami masalah air bersih di tahun 2015 akibat cuaca panas ekstrem tersebut, sehingga memaksa masyarakat desa berusaha mencari air bersih dari desa tetangga. Hal tersebut memaksa pemerintah desa untuk melakukan pembangunan desa. Pembangunan desa di masukan kedalam dokumen RPJMDes mereka tahun 2015, dalam dokumen tersebut berisi pembangunan sumur bor dengan jumlah Rp. 125.960.400, jumlah dana tersebut untuk membeli material, alat, pengeboran air yang berjumlah 3 unit, serta upah pekerja.Hasilnya program pemerintah mereka pun terealisasi di tahun 2015. Namun masalah masalahnya meskipun sudah siap di pakai, tetapi bermasalah pada air bersih, sehingga memaksa pemerintah desa memperbaikinya di tahun 2016 dan itu sudah terealisasi.Kata Kunci : Peran, Pemerintah Desa, Pembangunan
KOORDINASI PEMERINTAH KECAMATAN DALAM MENCEGAH TAWURAN ANTAR KAMPUNG (Studi Kasus Kelurahan Mongondow dan Desa Poyowa Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu) Bambuena, Merdika Putra; Nayoan, Herman; Egeten, Maxi
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPada penelitian ini, penulis meneliti tentang Koordinasi Pemerintah Kecamatan Dalam Mencegah Tawuran Antar Kampung (Studi Kasus Kelurahan Mongondow dan Desa Poyowa Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu). Kedudukan, Tugas dan Wewenang Camat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, pasal 15 ayat (b) yaitu mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Koordinasi Pemerintah Kecamatan Kotamobagu Selatan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam mencegah tawuran antar kampung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Analisis data menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tawuran antar kampung diantaranya faktor dendam, faktor ketersinggungan kelompok, faktor minuman keras, faktor ekonomi, faktor usia, faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor lingkungan. Dampak dari tawuran Kelurahan Mongondow dan Desa Poyowa Kecil yaitu adanya kerugian fisik dan kerugian psikis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah akademik sebagai bahan untuk mengembangkan wawasan pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Pemerintahan.Kata Kunci : Koordinasi, Camat, Tawuran
IMPLEMENTASI PROGRAM OBJEK PARIWISATA PANTAI PANANUALENG DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Makawowode, Martina; Kimbal, Marthen; Sampe, Stefanus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPariwisata di Indonesia merupakan sektor ekonomi penting, pariwisata dapat menempati urutan ketiga dalam hal penerimaan devisa setelah komoditi minyak dan gas bumi serta minyak kelapa sawit, hal ini turut juga menjadi sumber bagi penerimaan daerah, namun hal yang sangat disayangkan begitu beragamnya potensi kekayaan alam daerah belum dimaksimalkan dengan baik, sehingga belum menghasilkan penerimaan bagi daerah, demikian juga yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dimana salah satu objek pariwisata pantai pananualeng belum dikoelola dengan baik.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program objek pariwisata pantai pananualeng di Kabupaten Kepulauan Sangihe, hasil penelitian menunjukkan bahwa promosi kepariwisataan yang belum efektif, karena hanya sebatas promosi lewat brosur, stiker, belum gencar dilakukannya pameran-pameran, yang tidak dapat menjangkau masyarakat luas, apalagi sampai tingkat mancanegara, hal ini diperburuk dengan tidak adanya promosi yang dilakukan melalui website disebabkan website masih dalam proses pembuatan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Kepulauan Sangihe, karena disebakan jaringan internet yang masih belum memadai.Kata Kunci: Implementasi, Program, Objek Pariwisata
PERANAN CAMAT SEBAGAI KOORDINATOR DALAM MENUNJANG KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DI DISTRIK MASYETA Ogoney, Titus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPembangunan merupakan kebutuhan mutlak setiap daerah, keberhasilan pembangunan akan berdampak positif bagi kesejahteraan suatu wilayah. Kecamatan sendiri merupakan wilayah administratif yang dipercayakan untuk mengkoordinasikan pembangunan yang ada di desa/ kelurahan. Saat ini sangat di rasakan adanya tuntutan yang semakin kompleks dari masyarakat terhadap kemampuan aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Hal ini dapat di buktikan dengan masih banyaknya perangkat pemerintah terlebih khusus perintah kecamatan di mana tingkat kahlian dan pendidikanya masih rendah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui camat sebagai koordinator dalam menunjang keberhasilan pembangunan di distrik masyeta, hasil penelitian menunjukkan bahwa di Distrik Masyeta Kepala Distrik melakukan koordinasi dengan baik dalam pelaksanaan pembangunan. Koordinasi dilakukan pada pegawai dan masyarakat dalam mencapai keberhasilan pembangunan fisik, selain itu kepala distrik juga berkoordinasi dengan bupati dan SKPD terkait, telah terdapat beberapa pembangunan fisik yang dilaksanakan di Distrik Masyeta seperti, Kantor distrik, rumah jabatan camat, pembangunan barak, puskesmas, rumah para medis, gedung SD, SMP, gedung gereja dan jalan dari ibukota kabupaten.Kata Kunci : Peranan, Camat, Pembangunan.
KOORDINASI PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN (Studi di Desa Sinsingon Barat Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow) Lumi, Bill; Pioh, Novie Revlie; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Pembangunan pada dasarnya sebagai upaya yang terencana dan terprogram secara terus menerus oleh satu Negara untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Dewasa ini bangsa Indonesia sedang melakukan pekerjaan yang sangat besar yaitu mengisi kemerdekaan dengan melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan tergantung pada pemilihan tujuan yang akan dicapai dengan cara menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Agar proses pembangunan tersebut dapat terlakasana sesuai dengan apa yang diharapkan, maka salah satu aspek yang diperhatikan adalah koordinasi dari aparat pelaksana pembangunan. Koordinasi salah satu cara untuk mempersatukan usaha dari setiap penanggung jawab pelaksana pembangunan atau unit kerja yang ada di suatu daerah guna mempermudah proses pembangunan terutama pembangunan yang sesuai dengan tuntutan otonomi daerah mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, sehingga tujuan dari pelaksana pembangunan pada suatu daerah dapat tercapai. Mekanisme pengkoordinasian dalam pelaksanaan pembangunan untuk tetap mengarahkan aktivitasnya kearah pencapaian tujuan pembangunan tersebut dan mengurangi ketidak efisienan serta konflik yang merusak. Pengkoordinasian dimaksudkan agar para aparat pelaksana pembangunan mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki. Dalam pembangunan dibutuhkan koordinasi yang baik agar dapat lebih efisien dari segi pembiayaan dan efektif dari segi hasil. Saling koordinasi yang baik dalam pembangunan ini penting karena akan menentukan dimana peran pemerintah dan dimana peran masyarakat sehingga kedua bela pihak mampu berperan secara optimal dan sinergis. Kata Kunci : Koordinasi, Pemerintah Desa, Pembangunan
PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow) Sangki, Adianto Asdi; Gosal, Ronny; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakMewujudkan pemerintahan efektif sesuai dengan kepemerintahan yang baik, diperlukan transparansi dan akuntabilitas dalam penerapannya sehingga pemerintahan yang bertanggungjawab dapat diwujudkan, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penegelolaan APBDes di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya keterbukaan/tranparansi mengenai anggaran yang dikelola pemerintah desa dalam hal ini pelaksanaa anggaran, sehingga masyarakat pada umumnya tidak mengetahui secara terperinci tentang APBDes. Masyarakat hanya mengetahui jumlah keseluruhan APBDes tahun 2016 yaitu Alokasi Dana Desa berjumlah Rp. 390.342.144 dan Dana Desa yang dari Pusat berjumlah Rp. 557.039.956. Bahkan proses transparansi ini tidak membawa dampak positif kepada tata pemerintahan yang ada di Desa Tandu, serta keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan tidak diketahui oleh masyarakat. Pelaksanaan Program APBDes di Desa Tandu tidak menerapkan prinsip akuntabilitas, walaupun penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap ini pertanggung jawaban hanya diberkan kepada pemerintah daerah. Sedangkan kepada masyarakat proses pertanggung jwaban tidak dilakukan sampai sekarang sehingga sampai saat ini respon dari masyarakat untuk menunjang program pemerintah kurang. Masyarakat hanya menginginkan laporan pertanggung dari pemerintah kepada masyarakat sebelum melaksanakan program pemerintah selanjutnya.Kata kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa
PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBINAAN ATLET DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD (Studi di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga) Manoy, Handel Deos; Lapian, Marlien; Kasenda, Ventje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPemerintah mempunyai fungsi melakukan pemberdayaan, pengaturan, pelayanan, dan pembangunan. Maka pemerintah daerah harus mampu melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi pemerintah yang ada. Sesuai dengan fungsi pemerintah, maka Pemerintah daerah harus memberikan pelayanan salah satunya untuk memenuhi kebutuhan manusia akan kegiatan olahraga, dari setiap warga masyarakat dan juga bisa berguna untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkuialitas, sehat, jasmani dan rohani dan mampu bisa memberikan keamanan dan perdamain lewat keolahragaan. Pentingnya olahraga bagi kehidupan manusia bukan lagi menjadi rahasia umum, olahraga menjadi suatu kegiatan rutinitas yang mampu membuat tubuh seseorang menjadi sehat dan bugar. Olahraga bisa berupa aspek yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan. Selain itu Olahraga juga merupakan kegiatan yang tidak terpisahklan bagi setiap kehidupan manusia dan juga merupakan suatu bentuk aktivitas yang terencana dan terstruktur yang dimiliki oleh setiap individu manusia. oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Pemerintah dalam Pembinaan Atlet di Kabupaten Kepulauan Talaud dengan mengunakan metode kualitatif informan yang dipilih adalah Kepala Dinas, Sekertaris Dinas, Kepala Seksi Olahraga, Kepala Bidang Perencanaan, Atlet dan pimpinan oraganisasi olahraga di Kabupaten Talaud. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Pemerintah dalam Pembinaan Atlet sudah cukup baik. Dapat dilihat dari unsur pemerintah daerah yang sudah menyediakan bantuan anggaran buku tabungan bagi atlet berprestasi.Kata Kunci: Peran Pemerintah, Pembinaan Atlet.
KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN (Studi di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara) Ngantung, Vinaldi; Gosal, T.A.M.Ronny; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenyelengaraan pemerintah desa merupakan salah satu sub sistem dalam sistem penyelengaraan Pemerintahan Nasional, karena desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Peratuan Pemerintah Republik Indonesia No 43 Tahun 2014 Pasal 37 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa; Pemerintah Daerah Kabupaten/kota melakujkan identifikasi dan infentarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berdasarkan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dengan melibatkan Desa. Dewasa ini masalah keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu kebutuhan dasar yang senantiasa di harapkan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Adanya rasa aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat akan dapat mencitptakan kehidupan harmonis dikalangan masyarakat dan yang tidak kalah pentingya akan dapat menigkatkan taraf kesejahtraan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Sebaliknya apabila kondisi strata masyarakat dihadapkan pada kondisi tidak aman akan menggangu tatanan pada kehidupan bermasyarakat yang pada giliranya menyebutkan pemenuhan taraf hidup akan terganggu pula.Penelitian ini mendeskripsikan mengenai kewenangan Kepala Desa dalam meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Desa, Desa Esandom merupakan salahan satu desa yang memiliki permasalahan keamanan dan ketertiban beberapa waktu lalu, kepala desa sebagai seorang pemimpin selayaknya mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian konflik keamanan dan ketertiban, dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif denga kepala desa sebagai informan kunci. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kewenangan Kepala Desa Esandom dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban dapat dikatakan belum maksimal meskipun tindakan yang diambil oleh Kepala Desa untuk penyelesaian masalah keamanan dan ketertiban dinilai sudah baik.Kata Kunci : Kewenangan, Kepala Desa, Keamanan Ketertiban
KOORDINASI PEMERINTAH KECAMATAN DENGAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM UPAYA PELAKSANAAN FUNGSI PASAR RAKYAT DI KECAMATAN PUSOMAEN Ngongoloy, Venny Ria; Lumolos, Johny; Mantiri, Michael S
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPerwujudan perekonomian daerah yang mantap diselaraskan dengan pengembangan unggulan daerah seperti di bidang perdagangan jasa-jasa, industri, pertanian, dan tetap mengedepankan keberpihakan pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta Koperasi. Pasar mempunyai peran penting dalam masyarakat karena sebagai sarana yang menyangkut berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang ekonomi dan sosial. Salah satu fasilitas perdagangan yang menjadi perhatian pemerintah kecamatan di kecamatan pusomaen adalah pasar tradisonal yang berada di kecamatan pusomaen. Bangunan pasar kecamatan yang berada di pusomaen, telah berdiri sejak tahun 2010. Fungsi pasar terutama pasar tradisional di daerah menjadi penting dalam peningkatan pendapatan daerah maupun pendapatan masyarakat yang menggunakannya. Roda perekonomian yang berjalan baik dapat dipastikan peningkatan perekonomian suatu daerah. Pasar posumaen selama ini terlihat tidak berfungsi sebagaimana mestinya, masih banyak fasilitas pendukung yang rusak dan tidak diperbaiki, belum lagi masalah retribusi yang tidak jelas semakin menambah permasalahan yang ada. Kecamatan sebagai pemerintah yang berwenang di daerah tersebut seharusnya menjalankan fungsi koordinasinya sebagiamana yang diamanatkan oleh peraturan pemerintah tentang kecamatan. Penelitian ini melihat tentang pelaksanaan koordinasi antara Pemerintah Kecamatan dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Umum (UMKM). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan koordinasi antara skateholder pasar Posumaen tergantung dari koordinasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM dan Pemerintah Kecamatan dan Desa.Kata Kunci : Koordinasi, Dinas UMKM, Kecamatan, Pasar Tradisional
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Suatu Studi Pada Kelompok Nelayan di Desa Trikora Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat) Rumlus, Reinaldo; Lumolos, Johny; Mantiri, Michael
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenyelenggaraan pemberdayaan kepada masyarakat di atur dalam Undang – undang no 6 tahun 2014 tentang Desa, di situ sudah sangat jelas bahwa yang bertanggung jawab mengenai pemberdayaan masyarakat desa adalah pemerintah desa setempat dan setiap warga desa wajib mendapat pemberdayaan terlebih khusus kelompok – kelompok di desa entah itu kelompok nelayan ataupun kelompok lainnya. Permasalahan mengenai penberdayaan masyarakat di Desa Trikora Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat diantaranya Pemberian bantuan yang kurang memadai, pemberdayaan yang pernah di lakukan tidak di rasakan sebagian besar kelompok masyarakat khususnya kelompok nelayan, pemberdayaan belum di lakukan selama masa kepemimpian kepela desa yang sekarang dan pemberdayaan yang di lakukan kepala desa lama tidak tepat sasaran juga tidak maksimal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu Data yang diperoleh akan dianalisis serta dideskripsikan berdasarkan penemuan fakta-fakta di lapangan. Data diperoleh dengan wawancara yang berjumlah sebanyak 10 orang. Pemberdayaan masyarakat di desa Trikora Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat semogah dapat berjalan sesuai waktu yang di tentukan dan juga bermanfaat bagi masyarakatnya. Desa trikora yang mayoritasnya masyarakat setempat bermata pencaharian adalah nelayan dan petani, dengan tingkat pendidikan dikategorikan rendah karena sebagian besar dari masyarakat didesa trikora hanya menempu pendidikan sampai ditingkat SMP dan juga masih ada masyarakat yang belum mengenal pendidikan atau tidak bersekolah. Oleh karena itu dengan melihat permasalahan yang ada, peneliti merasa tertarik dalam penulisan Skripsi ini. Penulisan Skipsi ini dengan judul, “Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Suatu Studi Pada Kelompok Nelayan di Desa Trikora Kec. Kaimana Kab. Kaimana Prov. Papua Barat).Kata Kunci : Peran, Pemerintah Desa, Pemberdayaan, Masyarakat, Desa Trikora

Page 9 of 12 | Total Record : 118

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue