cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 75 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Vol 2, No 2 (2017)" : 75 Documents clear
IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA DANAU POSO OLEH PEMERINTAH DAERAH (Studi di Kecamatan Pamona Puselemba Kabupaten Poso) Rembang, Chessy Meiliani Patricia; Kimbal, Marthen; Lengkong, Johny
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini bermaksud untuk mengetahui Implementasi Program Pengembangan Kawasan Pariwisata Danau Poso Oleh Pemerintah Daerah menurut UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Teori yang digunakan adalah teori Implementasi Program yang dikemukakan oleh Donald P.Warwick. Penelitian Kualitatif deskriptif, adalah jenis penelitian bersifat kualitatif. Fokus penelitian yakni Implementsi Program Pengembangan Kawasa Pariwisata Danau Poso Oleh Pemerintah Daerah. Dalam .Hal ini dilihat dari 2 indikator yaitu faktor Pendorong dan faktor Penghambat. Hasil penelitian ditinjau dari teori yang di kemukakan yaitu Donald P.Warwick, Implementasi Program Pengembangan Kawasan Pariwisata Danau Poso Oleh Pemerintah Daerah yaitu melalui Program strategis seperti mengadakan event-event (icon) berupa kegiatan Festival danau poso serta mengeksplore pesona objek wisata yang ada di kecamatan pamona puselemba kabupaten poso. Sejauhmana ini faktor pendorong intenal memberikan kontribusi terhadap Implementasi Program Pengembangan Kawasan Pariwisata Danau Poso Oleh Pemerintah Daerah melaui kesejahteran masyarakat. Saran Pemerintah daerah Lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat. meningkatkan anggaran dalam sector pariwisata dan sumberdaya manusia, agar tidak hanya terfokus pada satu titk program saja karena kurangnya anggaran yang ada serta Pemerintah daerah lebih lagi meningkatkan kepedulian akan kawasan festival danau poso bukan hanya pada saat kegiatan itu berlangsung.Kata Kunci: Impelementasi Program Pengembangan Kawasan Pariwisata.
PENYELENGGARAAN KINERJA APARATUR PEMERINTAHAN DESA SEBAGAI PELAYAN PUBLIK PADA PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD Gosal, Ronny; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPelayanan publik atau Penyelenggaraan pelayanan publik adalah upaya pemberian pelayanan oleh pemerintah dengan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pihak yang berhak mendapat pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Masalah dalam pelayanan sudah menjadi patologi dalam birokrasi. pemerintah sebagai pemegang amanat dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.Hasil penelitian ini adalah untuk dapat menjawab setiap permasalahan yang timbul dalam pelayanan public di Kabupaten Talaud terutama di Kecamatan Melonguane, Kecamatan Beo, Kecamatan Lirung, Kecamatan Kalongan, Tampan Amma dan Kecamatan Beo Selatan. yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan yakni untuk mengetahui penyelenggaraan pelayanan public. serta hal-hal apa saja pendukung dan penghambat dalam pemberian pelayanan. Hal ini tentu wajib diketahui guna memberikan solusi dan rekomendasi yang terbaik dalam pelaksanaan pelayanan publik di kemudian hari. Dalam penelitian nantinya akan melahirkan sebuah jurnal untuk dapat dipelajari bagi setiap pembaca.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif untuk menggambarkan secara naratif hasil dari penelitian yang didapat dilapangan. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi yang jelas untuk pengambil keputusan di Kabupaten Talaud untuk meningkatkan kinerja aparatur disetiap SKPD terutama yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik kepada masyarakat. Dari hasil penelitian didapati penyelengaraan pelayanan public pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Talaud tergolong baik.Kata Kunci: Kinerja, Pelayanan Publik, Aparat
PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2016 DI DESA AMMAT SELATAN KECAMATAN TAMPAN AMMA Liunsanda, Like; Pioh, Novie; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama BPD menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Pemerintah Desa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2016 di Desa Ammat Selatan Kecamatan Tampan Amma Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan penelitian ini dapat menjawab secara paripurna mengenai masalah yang diteliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ammat Selatan Kecamatan Tampan Amma Kabupaten Kepualauan Talaud terdiri dari persiapan penyusunan Peraturan Desa, yaitu dari tahap perencanaan dan persiapan dalam pembentukan peraturan desa. Proses penyusunan Peraturan Desa, melalui tahap proses perumusan pembahasan dan teknik penyusunan peraturan desa serta pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan peraturan desa. Mekanisme penyusunan Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Ammat Selatan sudah berjalan Dengan baik tetapi dalam prosesnya masyarakat harus lebih ikut berpartisipasi. Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dalam ini di harapkan masyarakat memberi peran yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Ammat Selatan, untuk mewujudkan Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.Kata Kunci: Peranan, Pemerintah Desa, Penyusunan APB Desa.
FUNGSI PENGAWASAN DRPD DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN TALAUD TAHUN 2015 Tamameu, Yohanis; Gosal, Ronny; Sumampouw, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakDewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga legislatif yang salah satu fungsinya dibidang pengawasan terhadap peraturan daerah, keputusan/peraturan kepala daerah, dan kebiajkan daerah lainnya, dalam legislasi pengawasan atas jalannya pemerintahan daerah, penguatan peran DPRD disebabkan DPRD menjadi lembaga formal yang menampung aspirasi masyarakat, jika dikaitkan dengan kepemerintahan yang baik terdapat tiga domain yang berperan di dalamnya yaitu domain sektor publik, sektor swasta dan sektor masyarakat dimana masing-masing berada pada posisi yang sejajar hanya berbeda fungsinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi pengawasan DPRD dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Talaud tahun 2015. Teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisa yang dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap peraturan daerah dan peraturan bupati adalah melalui alat kelengkapan DPRD yang tersedia, kegiatan dimaksud dapat dilihat pada program kerja dan penjabaran rencana kerja DPRD Kabupaten Talaud. Pelaksanaan kegiatan pengawasan tersebut dirangkai dalam bentuk dengar pendapat, kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus, pengawasan tentang pengelolahan barang dan jasa, pengawasan tentang proses pengadaan barang dan jasa serta pengawasan tentang kinerja pemerintah. Pengawasan dapat dilaksanakan pada dasarnya pada empat hal, yaitu tinkat implementasi kebijakan, program pembangunan dan pemerintahan, proyek atau kegiatan khusus kasus-kasus penting dan strategisKata Kunci: Fungsi Pengawasan, DPRD, Pembangunan.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DIKELURAHAN BALEHUMARA KECAMATAN TAGULANDANG KABUPATEN SIAU TAGULANDANG BIARO Ponto, Haranansia Budiman; Lapian, Marlien; Kasenda, Ventje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakSetiap upaya pembangunan sektor kelautan harus sangat sensitif terhadap budaya masyarakat, dengan menjadikan pengetahuan dan budaya lokal sebagai variable utama dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang hidup di wilayah pesisir yang memiliki ketergantungan pada potensi dan keragaman produk kelautannya. Pemberdayaan masyarakat yang tinggal diwilayah pesisir seharusnya lebih diarahkan kepada pemberdayaan masyarakat terkait potensi yang dimiliki di daerah itu sendiri. Pemberdayaan bagi masyarakat pesisir dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi mereka dengan memberikan pembekalan dan pengetahuan agar dapat dengan maksimal menggali potensi sumber daya alam yang tersedia dan dengan menerapkan tekhnologi yang tepat guna, sehingga produk hasil kelautan dapat meningkatkan hasil dan pendapatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kelurahan Balehumara Kecamatan Tagulandang Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan penelitian ini dapat menjawab secara paripurna mengenai masalah yang diteliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberdayaan masyarakat pesisir yang dilakukan pemerintah daerah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Adapun peran pemerintah kelutahan dapat terlihat dari: pengembangan potensi perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Sitaro melalui Pemerintah Kelurahan Balehumara ini sebagai upaya untuk meningkatkan hasil komoditi perikanan dan kelautan guna untuk meningkatkan hasil produksi sekaligus pendapatan masyarakat di Kelurahan Balehumara.Kata Kunci: Pemberdayaan, Masyarakat, Pesisir.
EVALUASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MANADO Dengah, Junior; Pioh, Novie; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenertian Pedagang Kaki Lima yang di Kota Manado merupakan permasalahan yang tak kunjung terselesaikan. Dalam penerapannya dilapangan kebijakan penertiban Pedagang kaki lima masih banyak ditemui banyak kendala yaitu ketidak patuhan PKL terhadap aturan dan pelaksanaannya yang kurang efektif membuat hasil dari kebijakan ini tidak sesuai dengan yang diharapkan dan tidak berdampak positif bagi masyarakat. Teori yang peneliti gunakan yaitu menurut Badjuri dan Yuwono pada aspek input, proses, output dan outcome. Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif, adapun instrumen dan teknik pengumpulan yang peneliti gunakan yaitu observasi, wawancara, dan pengumpulan data melalui dokumen dan teknik analisa data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan dan verifikasi dan analisis dilapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa sumber daya pendukung (input) dari kebijakan penertiban pedagang kaki lima ini sudah memadai tapi, dalam penerapannya (proses) dilapangan sikap dari para aparat Satpol PP tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan sering kali para aparat meminta restribusi pada para PKL agar bisa berjualan dipusat kota. Hasil (output) kebijakan penertiban pedagang kaki lima ini membuat para pedagang kaki merasa tidak diuntungkan oleh pemerintah kota dan masyarakat tidak merasakan dampak yang positif dari kebijakan penertiban pedagang kaki ini. Saran yaitu efektifitas dari kebijakan ini perlu ditingkatkan terutama mengenai nilai-nilai yang terdapat dalam kebijakan ini.Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan, dan Pedagang Kaki Lima
PERANAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBANGUNAN (Studi di Desa Goruang Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara) Dipong, Yesau; Lumolos, Johny; Rondonuwu, Arpi
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakBadan Permusyawaratan Desa atau yang di singkat dengan BPD adalah merupakan lembaga yang ada di desa yang memiliki tugas dan fungsi yang strategis bagi kelancaran kegiatan pelaksanaan pembangunan desa apalagi di kaitkan dengan kondisi masyarakat pedesaan yang memiliki dinamika dan kehidupan yang sangat tinggi dalam demokrasi. Teknik analisa data yang digunakan ada penelitian ini adalah teknik analisa yang dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra kerja pemerintah desa kurang maksimal dalam melaksanakan fungsinya dengan baik dalam kelangsungan pembangunan desa terkait dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, kehadiran Badan Permusyawaratan Desa di desa goruangtidak bermanfaat karena BPD dalam melaksanakan fungsinya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat guna menunjang pembangunan tidak sesuai dengan kebutuhan seluruh masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa sangat bermanfaat, karena selain tempat menampung,menyalurkan dan membuat peraturan desa, Badan Permuyawaratan Desa juga memberi peran luas untuk partisipasi masyarakat desa dalam proses pembuatan kebijakan tingkat desa dengan bentuknya Badan Permustawaratan Desa. Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa tidak membawa perubahan mendasar dalam penyelengaraan pemerintah desa Goruang.Kata Kunci: Peranan, Pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa.
KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN MINAHASA SELATAN (Suatu Studi Tentang Pelayanan Akta Kelahiran) Tuju, Melinda A. Michiko; Kimbal, Marthen; Mantiri, Michael
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPelayanan merupakan tugas utama yang hakiki dari sosok aparatur, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Tugas ini telah jelas digariskan dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yang meliputi 4 (empat) aspek pelayanan pokok aparatur terhadap masyarakat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Adapun salah satu pelayanan abdi Negara kepada masyarakat yaitu pembuatan Akta Kelahiran yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat karakteristi. Informan yang dilibatkan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun rincihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Masyarakat Umum (3 Orang). Berdasarkan hasil penelitian mendapat Kesimpulan dalam penelitian inidapat dilihat dari lima dimensi yang penulis gunakan untuk mengukur kualitas pelayanan, yaitu Dari hasil rata-rata persentase kelima dimensi diatas, dapat dikatakan bahwa kualitas pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bekualitas. Walaupun dimensi Tangibles (kenampakan fisik) mendapat respon negatif dari masyarakat. Namun empat dimensi lainnya, yaitu reability (kehandalan), responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan), emphaty (empati), mendapat respon yang positif dari masyarakat.Kata Kunci : Pelayanan, Administrasi Kependudukan, Akta Kelahiran.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA (Studi di Desa Ponompiaan Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow) Tumbelaka, Erwin Fernando; Mantiri, Michael; Sambiran, Sarah
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakDewasa ini dalam membangun suatu desa harus harus lebih mengedepankan pada partisipasi masyarakat, tanpa adanya partisipasi masyarakat maka pembangunan tidak akan terlaksana dengan baik. Keterlibatan dimulai dari tahap pembuatan keputusan, pelaksanaan, pemanfaaatan dan hasil sampai pada evaluasi. Disetiap perencanaan pembangunan diperlukan adanya suatu kontribusi berupa pemikiran ide-ide pendapat kritik maupun saran secara sukarela dari masyarakat untuk pembagunan suatu desa sehingga disetiap pengambilan keputusan adanya suatu sosialisasi dari pemerintah desa kepada masyarakat agar terciptanya keterbukaan atau taransparansi dari pemerintah desa kepada masyarakat menjadi tahu terkait program pembangunan yang disusun oleh pemerintah desa. Masyarakat melihat pembangunan di desa Ponompiaan masih belum terlaksana kondisi seperti iu menjadi masalah dan hambatan untuk pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat seperti yang dijelaskan dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu pada pasal 78 ayat 1 pembangunan desa bertjuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemsikinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembang potensi ekonomi local, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya masyarakat juga harus melibatkan diri dalam pembangunan desa.Kata Kunci : Partisipasi, Masyarakat, Pembangunan.
STRATEGI BUPATI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PREDIKAT WAJAR TANPA PENGECUALIAN (Studi di Kabupaten Minahasa Tenggara) Tuerah, Anita Debora; Gosal, Ronny; Undap, Gustaf
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakBadan pemeriksa Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. berhak untuk mengaudit dan memberikan penilaian tentang pengunaaan keuangan dan memberikan rekomendasi tentang pengunaan keuangan kepada lembaga pemerintahan dan memberikan suatu bentuk penilaian yang berupa opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang merupakan opini tertinggi yang dicita-citakan oleh semua lembaga pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapatkan penilaian berupa opini dari Auditor Pemerintah atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Analisa data yang digunakan adalah teknik analisa dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa pada sasaran pengelolan keuangan yang ada bahwa ada penetapan yang akan dicapai dan penentuan tujuan sehingga pencapaian dalam proses pengelolaan keuangan daerah dapat diperkirakan sasaran yang henda dicapai di pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Garis Komando sangat jelas berperan dalam proses penyelenggaraan pengelolaan keuangan sehingga penting untuk mengetahui tentang tugas dan kewenangan yang ada dalam melaksanakan kegiatan sehingga para pengelola keuangan mampu menerjemahkan dan mengimplementasikan dalam tugas dan kerja yang ada.Kata Kunci: Strategi Bupati, Pengelolaan Keuangan, Predikat Wajar Tanpa Pengecualian.

Page 3 of 8 | Total Record : 75

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue