cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 1,084 Documents
 8   9   10   11   12 
PERAN CAMAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN MALALAYANG KOTA MANADO HARIANTO, MADE WIDHITAMA
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengertian Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal.  Peran didasarkan pada preskripsi ( ketentuan ) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut. ( Friedman, M, 1998 : 286 ). Secara Estimologis kata peran artinya: pemain sandiwara, tukang lawak. Kata “Peran” biasanya diberi akhiran “an” maka menjadi “peranan” yang artinya sesuatu yang memegang kepimpinan terutama atau karena hal atau peristiwa, Poerwadarminta W.J.S (1993 : 735). Dengan demikian kata “peran” berarti sesuatu berupa orang, benda atau barang yang memegang pimpinan atau karena sesuatu hal atau peristiwa. Kata Kunci : Peranan, Pelaksanaan dan Keputusan.
PERANAN PEMERINTAH DESA UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN (Studi Kasus di Desa Bongkudai Barat Kecamatan Modayag Barat) Suangi, Rifko Setiawan
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peran serta masyarakat dan partisipasinya dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa dari seluruh aspeknya, tidak akan dapat berjalan secara maksimal, bilamana pemerintah desa (Kepala Desa) sebagai orang yang terdepan dengan memiliki kewenangan untuk menggerakkan masyarakat sebagai administrator pembangunan besifat apatis atau acuh tak acuh terhadap kondisi masyarakatnya dan pemerintahannya, maka yang terjadi adalah kefakuman, oleh karena itu seharusnya Pemerintah Desa turut berperan untuk dapat membangkitkan partisipasi masyarakat untuk swadaya dalam pembangunan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah desa khususnya pemerintah desa bongkudai barat belum terlalu berperan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, halinidisebabkandaribeberapa factor, salahsatunyaadalahdesabongkudaibaratmerupakandesapemekarandaridesabongkudai, dimanaadministrasipemerintahan yang masihgabungdengandesainduknya, sertamasihkurangnyakelengkapan-kelengkapan, baiksaranadanprasarana pula sumberdayadariaparaturitusendiri.   Key words: PemerintahDesa, Partisipasi, Pembangunan.
PROFESIONALISME APARATUR PEMERINTAH di BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN Laoh, Elvis
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam memberikan pelayanan publik terhadap masyarakat aparatur pemerintah daerah dituntut untuk memiliki profesionalisme kinerja yang baik. Profesionalisme kinerja sangat diperlukan agar pelayanan publik yang diselenggarakan oleh aparatur pemerintah daerah dapat menjangkau pada aspek kepuasan masyarakar. Masyarakat sebagai pemilik republik ini sangat memerlukan pelayanan publik yang profesional, karna hanya dengan itu segala kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas terpenuhi. Untuk membangun profesi pada setiap aparat itu menuntut adanya kesesuaian bidang ilmu dan  keterampilan yang dimiliki dan memperlihatkan etika yang ada juga etika di masyarakat. Melalui profesi kerja pada setiap aparat/ individu maka akan tercipta good governance. Sedangkan setiap pengambilan keputusan seyogyanya membuat suatu kebijakan yang layak dalam arti mempertimbangkan etika yang ada. Setiap terciptanya good governance disetiap organisasi akan bisa dicapai melalui kesadaran diri aparatur/ individu untuk bekerja secara professional dengan melaksanakan prinsip- prinsip good governance. Kata Kunci : Profesionalisme, Aparatur Pemerintah
EFEKTIVITAS PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA BETELEME KABUPATEN MOROWALI SULAWESI TENGAH TANSALA, FERDI
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Government of countryside is activity of Governance executed by government of body and countryside parley of countryside. Body parley of countryside which then referred by BPD is parley body which consist of the prominent society exist in functioning countryside mores directions, making regulation of countryside, accomodating and channelling society aspiration and also conduct observation to management of government of countryside. Function of BPD as supervisor (controling) to countryside fund allocation in countryside Beteleme uncommitt maximally. Accurate writer about Effectiveness Observation Of Body Parley of Countryside (BPD) in Usage Of Allocation Fund Countryside Beteleme (Case Study in Countryside Beteleme Sub-Province of Morowali Middle Sulawesi). Writer take informan by purposive sampling, that is technique withdrawal of sampel by intending or showing direct to one who assumed can give information. Technique data collecting that is interview, perception (observasi) and study bibliography.     Keyword : Effectiveness, Observation, Allocate
PERILAKU BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DINAS TATA KOTA KOTAMUBAGU Maabuat, Reonald Steven
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menilik dari fungsi utama pemerintah yang merupakan penyelenggara pelayanan publik, seiring dengan tuntutan perkembangan sudah menjadi seharusnya pemerintah melakukan perbaikan dalam pelayanan publik tersebut. Akan tetapi dewasa ini, kepercayaan masyarakat/publik terhadap kinerja pemerintah atau birokrasi mengalami degradasi yang semakin parah oleh akibat dari lemahnya kinerja aparat-aparat pemerintahan/birokrasi. Kepercayaan dan kehidupan masyarakat menjadi semakin sengsara ketika pemerintah/birokrasi yang seharusnya berperan menghadirkan pelayanan prima kepada publik menjadi didominasi dan ditentukan oleh rezim yang berkuasa sehingga menyebabkan kebalikan dari pelayanan publik yakni publiklah yang menjadi pelayan bagi birokrasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku birokrasi dalam memberikan pelayanan publik, khususnya dalam pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Kotamubagu. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku birokrasi pada Dinas Tata Kota Kotamubagu, malalui indicator-indikator: etika pelayanan masyarakat, kedisiplinan, dan tanggungjawab masih digolongkan belum maksimal, namun dalam hal transparasi biaya yang dibutuhkan dalam pengurusan IMB, sudah dapat dikatakan baik, karena perincian biaya dipaparkan secara transparan.   Key words: Perilaku, Birokrasi, Pelayanan Publik.
PERAN MASYARAKAT DALAM MENGAWASI KINERJA APARATUR KELURAHAN TINGKULU KECAMATAN WANEA Lumapow, Timothy Gabriel Baptis
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Wacana tentang pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintah sudah lama didengung-dengungkan, namun pada kenyataannya belum dapat dilaksanakan secara maksimal, hal ini disebabkan oleh kekurangtahuan  masyarakat sendiri dalam melakukan pengawasan, dimana aturan-aturan yang ada baik setingkat Undang-Undang, maupun Peraturan Pemerintah yang masih belum jelas, sehingga menyebabkan masyarakat bersifat acuh tak acuh, selain itu hal ini turut diperparah dengan tidak adanya efek bagi aparatur menanggapi laporan-laporan yang disampaikan oleh masyarakat. Elemen kemasyarakatan sendiripun, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Karang Taruna, tidak menunjukkan hasil yang positif dalam mengawasi kinerja aparatur kelurahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran yang dilakukan masyarakat melalui kelompok masyarakat seperti karang taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam mengawasi kinerja pemerintah kelurahan yang meliputi: daya tanggap dan tanggung jawab aparat kelurahan tingkulu, akuntabilitas, serta efektifitas dan efisiensi dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat dikelurahan Tingkulu belum melakukan perannya dalam mengawasi kinerja aparatur kelurahan, begitu pula dengan organisasi kemasyarakatan yang ada dikelurahan Tingkulu, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, dan Karang Taruna yang sampai dengan penelitian ini dilakukan sudah tidak aktif lagi, sehingga tidak dapat melaksanakan peran melakukan pengawasan terhadap kinerja aparatur kelurahan, disisi lain kinerja aparatur kelurahan masih belum maksimal dalam pencapaian sasaran, baik kuantitas, maupun kualitas, sehingga dapat disebutkan masih belum maksimal.   Key word: Pengawasan, Masyarakat, Kinerja, Aparatur
KONFLIK PENEMPATAN PEMIMPIN DI DINAS PENDIDIKAN DAN DINAS SOSIAL DI KABUPATEN LANNY JAYA YIGIBALOM, MAIKEL
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konflik Penempatan Pemimpin ini merupakan bukan sesuatu yang baru karena siapapun yang menjadi pemimpin di dunia ini dengan cara atau metode  apapun akan memimpin terhadap publik, tetapi tak luput juga dari kekurangan yang akan di baregi dengan hambatan dan sorotan oleh masyarakat atau pemerintah yang penduduk asli pun belum merasa puas inilah kehidupan dinamika manusia. Dinas pendidikan ini sangat penting merupakan  para pejabata  yang bekerja di dinas pendidikan dan dinas ini harus berperan aktif,dalam pelayanan untuk melayani para siswa siswi bakan maha siswa/i berapa banyak yang suda berpendidikan dan berapa banyak yang  belum selesai pendidikan dan seorang pemeimpin harus mengambil data yang akurat di setiap gedung sekolah maupuan setiap kota studi yang ada bagi putra putri yang aset kabupaten lanny jaya dan ini merupakan tugas dari pada pemerintah dinas pendidikan . Dinas sosial ini lebih mengarah kepada masyrakat dan kepalah Dinas harus aktif agar semua pihak masyrakat boleh menerima apa yang dapat di sampaikan dalam hal untuk mensejahtrakan masyarakat kabupaten lanny jaya KATA KUNCI :konflik penemptan  pemimpin,dinas pendidikan,dan dinas sosial.
PERANANAN KEPEMIMPINAN HUKUM TUA DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DESA DI DESA PAKUURE KINAMANG KECAMATAN TENGA KABUPATEN MINAHASA SELATAN MAMANGKEY, JELLY
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam peraturan pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang desa Pemimpin yang baik merupakan pemimpin yang partisipatif dan dapat beradaptasi dalam proses ini dengan tenang, menyenangkan dan mudah diajak berdiskusi. Seorang pemimpin yang baik harus memahami bahwa apa yang dikerjakan untuk diri sendiri dilakukan juga untuk orang lain. Ada berbagai masalah di dalam kepemimpinan hukum tua desa Pakuure Kinamang yaitu kurangnya kebersamaan yang di bangun oleh hukum tua selaku pemimpin dengan perangkat desa selaku bawahan. Sehingga sering terjadi hubungan komunikasi kurang baik yang terjalin antara hukum tua dan perangkat desa. Dalam hal ini perangkat desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik apabila hukum tua bisa berperan aktif dalam pemberian dukungan, motivasi, dan sikap yang tegas kepada setiap perangkat desa yang lalai menjalankan tanggung jawab agar tercipta kedisiplinan dalam menjalankan tugas masing-masing. Oleh sebab itu, Hukum tua dapat menciptakan suasana kerja yang harmonis yang dapat mendorong atau menimbulkan motivasi kerja yang tinggi. Adapun lingkungan yang dapat menimbulkan motivasi kerja seorang perangkat desa adalah hubungan antara atasan dan bawahan yang lazim disebut hubungan vertikal dan hubungan antara sesama bawahan atau sering disebut hubungan horizontal. Jika hubungan tersebut terjalin dengan baik, dapat dikatakan pelayanan kerja perangkat yang ada akan lebih tinggi, tetapi bilamana hukum tua tidak dapat menciptakan suasana lingkungan yang menyenangkan maka produktivitas perangkat akan menurun. Tujuan lain dari pelayanan adalah untuk mencapai efisiensi dengan produktivitas yang tinggi. Efisiensi dan produktivitas yang tinggi dapat dicapai bila pimpinan berperan secara efektif dalam mengkoordinasikan semua bawahan dilingkungannya sehingga bisa meningkatkan kemampuan perangkat yang ada. Hukum tua selaku panutan dan abdi masyarakat harus mampu meningkatkan kinerjanya, agar fungsi dari lembaga pemerintah berjalan dengan baik, dengan mempraktekkan prinsip-prinsip kerja yang efektif dan efisien.
PERAN MASYARAKAT DALAM MENGAWASI KINERJA PERANGKAT KELURAHAN REREWOKAN KECAMATAN TONDANO BARAT KABUPATEN MINAHASA Aruperes, Julio
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Semenjak reformasi masyarakat diberikan kebebasan dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, namun sayangnya pengawasan yang dilakukan masyarakat sampai dengan saat ini belum mendapat legitimasi dari aturan perundang-undangan, sehingga kebanyakan masyarakat agak bersifat apatis terhadap kejanggalan-kejanggalan penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini yang terjadi di Kelurahan Rerewokan Kecamatan Tondano Barat, masyarakat yang ada tidak terlalu perduli dengan kinerja dari perangkat kelurahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk  mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah kelurahan Rerewokan, dalam pelayanan, maupun hasil kerja perangkat kelurahan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, masyarakat yang tidak maskimal melakukan pengawasan disebabkan karena tidaktahuan mereka, dimana tidak pernah diberikan sosialisasi bahwa masyarakat mempunyai peran dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah, masyarakat pula tidak mengetahui regulasi yang mengatur tentang peran masyarakat dalam melakukan pengawasan kepada pemerintah. Organisasi kemasyarakatan yang ada dikelurahan Rerewokan belum menunjukan hasil maksimal, disebabkan karena tidak berfungsinya organisasi kemasyarakatan seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, dan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Sesuai dengan hasil penelitian, yang aktif melakukan pengawasan adalah organisasi kerohanian seperti kelompok pemuda gereja. Key words: Masyarakat, Pengawasan, Kinerja, Perangkat
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP) DI KECAMATAN KAIDIPANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA Muhamad, Yuliana Nuraini S.
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 23 Tahun 2006 adalah terwujudnya tertib DataBase Kependudukan, tertib Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan  tertib Dokumen Kependudukan. Untuk mewujudkan tujuan utama penyelenggaraan administrasi Kependudukan tersebut.Perlu, penerapan kartu tanda penduduk (KTP) yang bersifat NIK secara nasional (KTP Elektronik) untuk setiap penduduk wajib KTP. Implementasi kebijakan pelayanan E-KTP di kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondo Utara ini masih banyak kendala dan hambatan yang ditemui antara lain kurangnya fasilitas alat perekaman, waktu pelayanan perekaman yang singkat, sering terjadinya pemadaman listrik, dan sosialisasi yang kurang jelas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu Data yang diperoleh akan dianalisis serta dideskripsikan berdasarkan penemuan fakta-fakta di lapangan. Data diperoleh dengan wawancara yang berjumlah sebanyak 9 orang. Impelementasi kebijakan pelayanan E-KTP di Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang MOngondow Utara dapat berjalan sesuai waktu  yang di tentukan dan juga bermanfaat bagi masyarakatnya.

Page 10 of 109 | Total Record : 1084

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue