cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 1,084 Documents
 9   10   11   12   13 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI KELURAHAN KAKENTURAN DUA KECAMATAN MAESA KOTA BITUNG RUMUAT, FRENNY
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Yang melatar belakangi program BLT tidak lain tidak bukan hanyalah kemiskinan di Indonesia, yang makin hari makin bertambah. Diperkirakan lebih dari 30% penduduk di Indonesia tergolong miskin. Dan angka ini besar kemungkinan akan terus bertambah setiap tahunnya, dikarenakan populasi yang besar penduduk miskin. Artinya seorang penduduk miskin menikah dengan penduduk miskin menikah dengan wanita miskin akan menambah deretan keluarga miskin dan setelah melahirkan keluarga tersebut juga akan menyumbangkan penduduk miskin baru dearahnya. Hal ini tidak bisa dipungkiri, karena jarang kita jumpai seorang miskin menikah dengan seorang wanita kaya, konglomerat ataupun jutawan, yang bisa mengangkat taraf perekonomiannya. Kemiskinan di Indonesia sudah sangat komplit keberadaannya. Masyarakat tidak hanya miskin dalam artian tidak punya harta benda saja akan tetapi lebih serius lagi masyarakat Indonesia juga miskin pendidikan, miskin ilmu pengetahuan, miskin kesehatan, miskin asupan gizi, serta miskin tempat tinggal. Secara garis besar Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat dipahami sebagai pemberian sejumlah uang (dana tunai) kepada masyarakat miskin setelah pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM dengan jalan mengurangi subsidi namun selisih dari subsidi itu diberikan kepada masyarakat miskin.
Kinerja Birokrasi Pemerintah Desa Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik WAANI, INDRA MEREV
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan publik merupakan salah satu tanggung jawab dari instansi pemerintah, baik itu di pusat, di daerah, maupun di desa. Pelaksanaan pelayanan publik ini merupakan salah satu fungsi pemerintah dalam melakukan kemudahan pada masyrakat dalam menggunakan hak dan kewajibannya. Dalam penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah, rasa puas masyarakat terpenuhi bila apa yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka harapkan, dengan memperhatikan kualitas dan pelayanan itu diberikan relatif terjangkau dan mutu pelayanan yang baik. Jadi, dalam pelayanan itu sendiri harus transparansi, partisipasi, dan akuntabilitasi.
Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Dalam Penyusunan Peraturan Desa (Suatu Studi di Desa Watudambo Dua Kec. Kauditan Kab. Minahasa Utara) PANAWAR, OLIVIA P.I
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa dapat di sejajarkan dengan pemerintah desa, yang berfungsi sebagai mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan desa dengan berbagai fungsi dan kewenangannya di harapkan lebih efektif dan mampu mewujutkan system cheek and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun demikian di sisi lain, kehadiran Badan Permusyawaratan Desa juga telah menimbulkan berbagai permasalahan di tingkat desa terutama yang menyangkut  hubungan kerja antara BPD dengan kepala desa, yang di atur berdasarkan kaidah normatif, beberapa permasalahan pokok dari penulisan ini adalah bagaimana efektivitas BPD dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa khususnya dalam penyusunan peraturan desa. Peraturan desa yang sudah di tetapkan kepala desa dan Badan Peermusyawaratan Desa (BPD) di desa Watudambo Dua sampai saat ini hanya 1 (satu) peraturan desa yang belum tepat sasaran yaitu peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pada pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Watudambo Dua pada umumnya tidak sesuai dari apa yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara No. 1 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa yang ada di desa tersebut saat ini hanyalah sekedar sebuah lembaga yang hanya menampung aspirasi masyarakat tanpa melakukan tindakan penyaluran terhadap aspirasi tersebut.
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENYELENGGARAAN REFORMASI BIROKRASI TUMARAH, RENALTO
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah landasan hukum untuk menjamin Pegawai Negeri Sipil dan dapat dijadikan dasar untuk mengatur penyusunan aparatur Negara yang baik dan benar. Dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara sendiri sering terjadi pelanggaraan kaitannya dengan pelanggaraan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, seperti melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah,  atau pegawai Negeri Sipil dalam hal ini banyak Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Daerah yang sering melakukan pelanggaran seperti sering terlambatnya Pegawai Negeri Sipil masuk kantor bahkan ada yang pulang sebelum jam pulang kantor dan tidak hadir tanpa keterangan pada jam kerja. Ini mencerminkan bahwa upaya pemerintah mewujudkan Reformasi Birokrasi dalam upaya penyelenggaraan Pemerintah yang Produktif, Efisien, Efektif,  Ekonomis, berdaya guna dan berhasil guna terhambat dengan adanya perilaku PNS yang kurang mematuhi peraturan kedisiplinan pegawai. Maka penulis merumuskan permasalahan bagaimana Implementasi PP 53 Tahun 2010 Tentang di Siplin PNS dalam Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi. bagaimana Kedisiplinan pegawai dalam mentaati kewajiban dan larangan berdasarkan PP 53 Tahun 2010. Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan PP 53 Tahun 2010 di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Berkenaan dengan pokok masalah yang hendak dibahas dikaitkan dengan prakteknya dilapangan sehingga dapat memecahkan suatu masalah dengan mengumpulkan data dan menganalisa.
FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENETEPAN PERATURAN DESA DI DESA TUMALUNTUNG SATU KECAMATAN TARERAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN WENAS, STEVANY ANGGREANI
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) baik dalam menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, maupun dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan belum adanya peraturan desa selain peraturan desa Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) yang ditetapkan oleh BPD. Selain itu, BPD belum dapat dikatakan sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, tidak adanya komunikasi yang baik dengan masyarakat mengakibatkan keputusan yang diambil tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Kurangnya pemahaman masyarakat dengan fungsi dan peran yang diemban oleh BPD disebabkan karena BPD tidak mengikutsertakan masyarakat dalam rapat atau pertemuan. Akibatnya masyarakat lebih sering menyampaikan segala keluhan dan aspirasinya kepada Kepala Jaga diwilayah mereka masing-masing. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu BPD di desa Tumaluntung Satu belum dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, lemahnya koordinasi antara BPD dan Pemerintah Desa dalam pembuatan peraturan desa mengakibatkan minimnya peraturan desa yang dihasilkan selama ini. Di samping itu, kurang efektifnya jalinan komunikasi antara BPD dan masyarakat akan berdampak pada pelaksanaan pembangunan di desa tersebut, karena tanpa campur tangan dari masyarakat proses pembuatan peraturan desa untuk mengatur kehidupan masyarakat desa  tidak akan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Untuk itu saran yang diberikan adalah perlu adanya koordinasi dan kerja sama yang baik antara BPD dan Pemerintah Desa dalam proses pembuatan peraturan desa. Selain itu perlu ditingkatkan pola hubungan komunikasi secara intensif dan terkoordinasi dengan terjun langsung ke tengah masyarakat untuk mendengar keluhan-keluhan masyarakat.
KINERJA PEMERINTAH DALAM PENAGGULANGAN KEAMANAN KETERTIBAN MASYARAKAT DESA TEDENG KABUPATEN HALMAHERA BARAT LARATMASE, BLASIUS VITALIS
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kinerja yang optimal dari pada pemerintah sangat dirasakan perlu untuk membantu sistem pemerintahan, terlebih khusus bagi sistem pemerintahan desa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, kepala desa mempunyai kewajban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dan berwenang membina kehidupan masyarakat desa. Masalah keamanan dan ketertiban yang terjadi di desa berupa perkelahian antara pemuda, perkelahian antara anak dan orang Tua serta perkelahian antara suami-istri. Kurangnya sosialisasi, pembinaan dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban bisa berdampak buruk pada roda pemerintahan mulai dari desa sampai pada Negara. Banyak faktor-faktor yang bisa mengakibatkan terjadinya masalah. Pemerintah desa dalam menanggulanggi permasalahan yang datang harus bekerja sama dengan semua pihak yang ada. Hingga pada akhirnya masalah-masalah yang ada dapat diatasi dengan baik.
PERAN KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI (STUDI KASUS DIKANTOR KECAMATAN AMURANG BARAT) Langkay, Jimmy
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dizaman era globalisasi baru ini pemimpin kini ditantang untuk semakin memantapkan visi dan misi nyata dan kepekaan nilai bagi organisasi yang hendak dipimpinnya. Mereka ditantang untuk mampu bekomunikasi dan memotivasi tim kerja atau para pegawai untuk meningkatkan disiplin kerja secara lebih efektif. Tetapi tetap saja apa yang diharapkan yang baik bagi suatu organisasi pemerintah terkadang terdapat yang tidak diinginkan seperti beberapa indikasi masalah diantarnya adalah ketidakberadaan pegawai dikantor sehingga minimya para pegawai dikantor kecamatan, sering terlambat datang ke kantor dan pulang lebih awal sebelum jam pulang kantor yang tidak sesuai aturan. Itulah penulis yang temukan dilapangan. Maka aturan yang berhubungan dengan masalah diatas tersebut adalah Undang-undang Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin kerja pegawai dan PP Nomor 19 Tahun 2008 yang mengatur tentang Kecamatan yang perpatokan pada Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Oleh sebab itu  disinilah alasan mengapa penulis mengkaji jauh lebih dalam tentang peran kepemimpinan camat dalam meningkatkan disiplin kerja pegawai dikantor kecamatan Amurang Barat di kabupaten Minahasa Selatan karena keberhasilan suatu organisasi pemerintahan dalam hal ini pemerintahan dalam mencapai sesuatu tujuan ditentukan oleh suatu kerja sama yang efisien dan profesionalitas camat dalam memotivasi pegawai di kantor agar dimana tercipta suasana kerja dengan disiplin kerja yang baik dari para pegawainya. Bagi aparatur pemerintahan disiplin tersebut mencakup unsur-unsur ketaatan, kesetiaan, kesungguhan dalam menjalankan tugas dan kesanggupan berkorban, dalam arti mengorbankan kepentingan pribadi dan golongannya untuk kepentingan negara dan masyarakat demi Perjuangan Indonesia.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ( E.KTP ) DI DISTRIK URFAS KABUPATEN WAROPEN TAHUN 2013 (Suatu Studi di Kontor Distrik Urfas Kabupaten Waropen Provinsi Papua) SAPARI, YUSTINUS
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di era otonomi daerah ini, fungsi pelayanan publik menjadi salah satu fokus perhatian dalam peningkatan kinerja aparatur pemerintah untuk lebih mendekatkan fasilitas pelayanan publik pada masyarakat,sehingga muda di jangkau oleh  masyarakat. salah satu tantangan besar yang di hadapi oleh pemerintah khususnya pemerintah Daerah adalah bagaimana menampilkan aparatur yang professional, memiliki etos kerja yang tinggi, keunggulan kompetitif, dan kemampuan memegang teguh etika birokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan memenuhi aspirasi masyarakat  serta terbebas dari kolusi, korupsi, dan nipotisme. Oleh karena itu aparatur pemerintah harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan kemudahan kecepatan, kewajaran dan kepuasan atas bentuk pelayanan misalnya, pelayanan E-KTP yang di berikan. E-KTP atau KTP elektronik adalah dukumen kependudukan yang memuat system keamanan/ pengendalian baik dari sisi administrasi maupun teknologi informasi  dengan berbasis kepada database kependudukan nasional. Oleh karena itu perlunya suatu tindakan yang benar-benar mementingkan kepentingan umum, dalam hal memberikan pelayanan yang benar-benar baik terhadap masyarakat. Dalam hal ini calon peneliti  mencoba untuk mencari  tau lewat suatu penelitian Implementasi kebijakan pelayanan E-KTP karena suatu perilaku melahirkan tindakan, dan dalam hal pengambilan tindakan khususnya dalam pelayanan publik, sangat mempengaruhi pelayanan yang di berikan kepada masyarakat. Key words : Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Pelayanan Publik.
KEPEMIMPINAN CAMAT TAHUNA TIMUR DALAM MENINGKATKAN PERANSERTA MASYARAKAT UNTUK MENUNJANG KEBIJAKAN PUBLIK DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE HARAS, ZULFIHKRAM
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui  peranan Kepemimpinan Camat Tahuna Timur dalam meningkatkan peran serta masyarakat untuk menunjang kebijakan publik  di Kabupaten  Kepulauan Sangihe. Kepemimpinan merupakan kegiatan mempengaruhi perilaku orang banyak agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan (leadership) adalah kualitas yang harus dimiliki seorang pemimpin dalam kegiatannya. Seorang pemimpin harus berusaha membimbing, memberi pengarahan, mempengaruhi perasaan dan perilaku orang lain, serta menggerakan orang lain itu untuk keperluan menuju sasaran yang diingini bersama. Margono Slamet (dalam J.T. Ibrahim, 2003:152). Bryant dan White (1999:28), peranserta merupakan sikap keterbukaan terhadap persepsi dan perasaan pihak lain. Peranserta berarti suatu proyek sehubungan dengan kehidupan masyarakat. Peranserta adalah kesadaran mengenai kontribusi yang dapat diberikan oleh pihak-pihak lain untuk suatu kegiatan. Kemudian Mubyarto (1985:49), mendefinisikan bahwa peranserta sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya suatu program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa mengorbankan kepentingan diri sendiri. Implementasi kebijakan pada hakekatnya tidak hanya terbatas pada tindakan-tindakan atau perilaku badan­-badan administratif atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksa­nakan program-program dan menimbulkan kepatuhan dari target grup. Implementasi kebijakan publik yang dikaji dalam penelitian ini dilihat dari aspek sosial yaitu peranserta masyarakat dalam merealisasikan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Fokus  dalam penelitian ini yaitu kepemimpinan camat Tahuna Timur dan peranserta masyarakat Kecamatan Tahuna Timur dalam menunjang kebijakan publik di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hasil penelitian adalah peranserta masyarakat dalam pembuatan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kebijakan publik di Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah cukup baik. Peranserta masyarakat dilakukan dalam bentuk : berdemonstrasi/unjuk rasa, diskusi politik, berkampanye, mengadakan.komunikasi, individual dengan pejabat politik, mengadakan komunikasi individual melalui media cetak/elektronik, mengikuti/melaksanakan kebijakan publik di Kabupaten Kepulauan Sangihe.   Peranserta masyarakat Kecamatan Tahuna Timur dalam menunjang kebijakan publik di Kabupaten Kepulauan Sangihe ada kaitan dengan kepemimpinan camat Kecamatan Tahuna Timur dalam mengarahkan, mendorong untuk meningkatkan kesadaran masyarakat kecamatan untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
EFEKTIFITAS PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG KEPENDUDUKAN (STUDI TENTANG PELAYANAN PEMBUATAN KTP DI KELURAHAN MANEMBO-NEMBO ATAS, KECAMATAN MATUARI, KOTA BITUNG MONTUNG, LIDYA CHRISTINE
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan publik dalam perkembangannya mengalami sebuah kajian yang sangat komprehensif. Kebutuhan penyediaan layanan juga semakin berkembang sehingga memerlukan telaah secara seksama dan berkesinambungan agar mudah dicapai apa yang kita sebut pemenuhan kebutuhan akan sebuah layanan yang dilakukan oleh organisasi pemerintah kepada masyarakat, baik layanan yang sifatnya public good atau public regulator. Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih diharapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan diberbagai kehidupan masyarakat, bangsa dan bernegara. Pelayanan publik dikategorikan efektif apabila masyarakat mendapatkan kemudahan pelayanan dengan prosedur yang singkat, biaya murah, cepat, tepat dan memuaskan. Keberhasilan meningkatkan efektifitas pelayanan umum di tentukan oleh faktor kemampuan pemerintah dalam meningkatkan disiplin kerja aparat pelayanan. Khususnya Pemerintah Kecamatan Matuari di tuntut untuk mewujudkan disiplin kerja perangkat kecamatan dalam upaya peningkatan efektifitas pelayanan umum.

Page 11 of 109 | Total Record : 1084

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue