cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 1,084 Documents
 10   11   12   13   14 
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KECAMATAN TALAWAAN KABUPATEN MINAHASA UTARA Pinatik, Mordekai
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Partisipasi masyarakat merupakan topik yang sering dibicarakan sejak beberapa dasawarsa terakhir ini, hal ini menjadi menarik karena pelaksanaan pembangunan dapat tercapai apabila masyarakat turut berperan dalam pelaksanaan pembangunan. Dasar penelitian yang digunakan adalah survey, sedangkan tipe penelitian adalah deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan di Kecamatan Talawaan. Pengumpulan data data dilakukan dengan observasi, kuisioner dan wawancara. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat dan beberapa tokoh masyarakat yang ada dikecamatan Talawaan, dengan penarikan sampel secara purposive. Hasil data yang dianalisis secara kualitatif dengan dukungan tabel-tabel frekuensi yang sederhana dan tabulasi silang dan beberapa variabel yang dijadikan indikator dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini adalah (1) Partisipasi masyarakat dalam bentuk ide/pemikiran mencapai skor 2,44 dan tergolong sedang, (2) Partisipasi masyarakat dalam uang (dana) mencapai skor 2,94 yang berarti tergolong sedang,(3) Partisipasi masyarakat dalam bentuk materi (barang) mencapai skor 1,66 yang berarti tergolong rendah, dan (4) Partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga (fisik) mencapai skor 3,07 berarti pada kategori tinggi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam program pembangunan di Kecamatan Talawaan adalah faktor interen yang meliputi kesadaran/kemauan pendidikan dan penghasilan / pendapatan, sedangkan factor eksteren meliputi kepemimpinan pemerintah, dan peralatan yang digunakan dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Key word: Partisipasi, masyarakat, pembangunan  
KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENJALANKAN TUGAS PENYERAP ASPIRASI MASYARAKAT DIDESA POOPO KECAMATAN RANOIAPO KABUPATEN MINAHASA SELATAN SARAYAR, HIZKIA
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Latar belakang dari penelitian ini adalah BPD merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelengaraan pemerintahan desa dalam hal ini menampung menyalurlan aspirasi masyarakat. Berdasarkan relitas yang ada tidak adanya aturan tertulis mengenai pertanggung jawaban hasil kerjanya dan masyarakat belum sepenuhnya percaya dengan BPD dalam hal penyerap aspirasi masyarakat, masyarakat masih takut mengawasi, mengoreksi kinerja kepala desa. Sehingga rumusa masalah adalah bagaimana kinerja BPD  dalam menampung menyerap aspirasi masyarak yang ada didesa Poopo Barat. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran BPD dalam menyelengaraan pemerintah didesa untuk melaksanakan kehidupan demokrasi dalam menyerap aspirasi dari masyarakat.Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah memperoleh pengetahuan tentang tugas dan kinerja BPD serta perannya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan penelitian Deskriptif Kualitatif, Fokus penelitiannya adalah kepada BPD yang memiliki tugas dalam menjalankan penyerap aspirasi masyarakat, Sumber data penelitian mengunakan data Primer dan Skunder. Metode pengumpulan data wawancara,observasi,dokumentasi.Metode analisis data mengunakan pengumpulan data,penyajian data ,reduksi,kesimpulan. Hasil penelitian bahwa BPD didesa Poopo Barat belum mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai representatif dari masyarakat guna mencapai kehidupan demokrasi didesa dalam hal ini sebagai wadah/penampung aspirasi dari masyarakat dan merealisasikannya. Saran adalah BPD jangan saja menampung aspirasi masyarakat tetapi merealisasikan aspirasi dari masyarakat dan BPD lebih meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam penyerapan aspirasi, Agar supaya masyarakat benar- benar merasakan sesungguhnya kehadiran dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN AKTE PERKAWINAN DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO. RUMINGGU, ANCELLA VENTI
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menjelaskan pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana, sadangkan pejabat pencatatan sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peristiwa penting adalah peristiwa yang dialami seseorang, yang meliputi akte perkawinan. Akte perkawinan merupakan akte yang dibuat oleh pejabat pencatatan nikah, yang membuktikan telah terjadi pernikahan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci dengan fokus penelitian yaitu Implementasi Kebijakan Pelayanan Akte Perkawinan Di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sitaro. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ada maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini sehubungan dengan Implementasi Kebijakan Pelayanan Akte Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sitaro yaitu, Prosedur atau syarat pembuatan Akte Perkawinan, Akses Ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sitaro, Kurang Adanya Disiplin Pegawai dan Sosialisasi berupa Informasi dari Pemerintah Kurang Jelas sehingga menimbulkan kendala-kendala pada pelaksanaan Akte Perkawinan.  
KUALITAS PELAYANAN AKTA KELAHIRAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Langkai, Andre
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan publik dalam bidang administrasi kependudukan, khususnya pencatatan sipil mengenai kelahiran penduduk menjadi wacana yang hangat dibicarakan.Seperti halnya yang ada di Kabupupaten Kepulauan Sangihe, dimana sebagai daerah kepulauan, ketepatan, daya tanggap, dan tangggung jawab penyelesaian pengurusan akta kelahiran menjadi sangat penting, demi terciptanya pelayanan prima kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis kualitas pelayanan AktaKelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Makassar. Tipepenelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan dasar survey.Teknik analisisdata yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan tabel-tabelfrekuensi dan skala likert.Unit analisis adalah organisasi.Pengumpulan datadilakukan dengan pembagian kuesioner kepada 72 sample, observasi, danwawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kualitas pelayanan akta kelahirandi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Makassar sudah tergolongberkualitas. Karena rata-rata persentase dari kelima dimensi kualitas pelayanan,yaitu Tangibles (kenampakan fisik), Reability (kehandalan), Responsiveness(daya tanggap), Assurance (jaminan), dan Emphaty (empati) sebesar 65,098 %.   Keywords: Kualitas, Pelayanan, Akta Kelahiran
IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF SUB-DISTRICT LEADERSHIP IN ORDER TO SUPPORT THE REALIZATION OF GOOD GOVERNANCE USMAN, ANDRIE
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sub-District head is the supreme leader of government in the district. And to be a good leader, then certainly in performing their duties a sub-district head should understand his duty as a leader and also should have the principles of good leadership which is capable of Implementation. Similarly, the head of sub-district authorities, in carrying out the task of leadership as head of the district, there are certain principles that must be applied in their work environment. The principles of  good governance is something that should be a reference and things that should be implemented, in leadership of district arbitrary. Seeing the apparatus performance in this case the staffs and districts leadership, the application of the principles of leadership is indispensable in order to create a good governance and appropriate to advance the image as a responsible government and that can be expected, although such things about that leadership principles not necessarily be fully done very well without blamed and deficiencies in running it, see the performance, duties and functions of the sub-district leaders in this case the sub-district head.
KINERJA PEMERINTAH DALAM PENAGGULANGAN KEAMANAN KETERTIBAN MASYARAKAT DESA TEDENG KABUPATEN HALMAHERA BARAT LARATMASE, BLASIUS VITALIS
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kinerja yang optimal dari pada pemerintah sangat dirasakan perlu untuk membantu sistem pemerintahan, terlebih khusus bagi sistem pemerintahan desa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, kepala desa mempunyai kewajban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dan berwenang membina kehidupan masyarakat desa. Masalah keamanan dan ketertiban yang terjadi di desa berupa perkelahian antara pemuda, perkelahian antara anak dan orang Tua serta perkelahian antara suami-istri. Kurangnya sosialisasi, pembinaan dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban bisa berdampak buruk pada roda pemerintahan mulai dari desa sampai pada Negara. Banyak faktor-faktor yang bisa mengakibatkan terjadinya masalah. Pemerintah desa dalam menanggulanggi permasalahan yang datang harus bekerja sama dengan semua pihak yang ada. Hingga pada akhirnya masalah-masalah yang ada dapat diatasi dengan baik.
STRATEGI PENGELOLAAN PARIWISATA OLEH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN KEPULUAN SITARO Hiborang,, Meydrikson
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan industri pariwisatadapat memberikan peluang bagi pertumbuhan ekonomi nasionalmaupun regional yang berdampak pada penerimaan PAD. Maka pemerintah sebagai fasilitator mempunyai fungsi yang strategis dalam mewujudkan upaya-upayake arah pengembangan pariwisata melalui kepemimpinan institusinyadalam hal perencanaan,pembangunan,pengeluaran kebijakan pariwisata, dan pembuatan dan penegakanperaturan, sehingga pariwisata daerah mendapat perhatian lebihmendalam khususnya aset-aset wisata yang memiliki potensi wisata yang bukansaja bernilai historis melainkan aset wisata yang berpotensi ekonomis. Lokasi penelitian ini dilakukan pada Dinas Kebudayaan danPariwisata Kabupaten Kepulauan Sitaro.Dasar penelitian ini menggunakan studi kasusdengan menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif.Unit analisis padapenelitian ini adalah organisasi dengan Informan adalah pimpinan, pegawai danstaf yang mengetahui informasi secara rinci tentang Dinas Kebudayaan danPariwisata Kabupaten Kepulauan Sitaro.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi lapangan yaitupengumpulan data melalui observasi, wawancara dan kajian pustaka. Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh, maka pelaksanaan strategiyang diterapkan dalam pengembangan pariwisata terdapat beberapa hambatan dalam proses pelaksanaan manajemen organisasi secarakeseluruhan, antara lain: aspek regulasi, aspek manajemen pembangunansarana prasarana, aspek manajemen kelembagaan, aspek SDM, aspekmanajemen pemasaran dan promosi, aspek manajemen pengelolaan dan aspekperan serta masyarakat, sehingga sangat perlu untuk mengambil upaya danlangkah profesional terhadap manajemen organisasi khususnya dalam desaindan proses penyusunan strategi yang tepat dan efektif yang mampu membangunkekuatan berupa pemanfaatan potensi yang ada.     Keywords: Strategi, Pengelolaan, Pariwisata  
KINERJA PELAYANAN PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN Suatu Studi Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan KEWO, ATIKA EUNIKE
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa transparansi pelayanan publik pada   Dinas   Kependudukan   dan   Pencatatan   Sipil   Kabupaten   Minahasa Selatan khususnya dalam pelayanan Akta Kelahiran meski beberapa bagian pelayanan telah terbuka, namun ada banyak kelemahan yang juga terjadi dalam hal kejelasan dalam pemahaman terhadap tahapan-tahapan pengurusan akta kelahiran, banyak yang tidak jelas untuk dipahami. Sehingga sebagian mengurus akta kelahiran dengan menggunakan pihak ketiga.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DI KECAMATAN MADIDIR KOTA BITUNG (Suatu Studi di Pusat Kesehatan Masyarakat Paceda Kecamatan Madidir Kota Bitung) SAPUTRO, WAHYU D.
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemiskinan merupakan permasalahan yang menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup,  termasuk  dalam  hal  pelayanan  kesehatan. Kondisi kesehatan yang baik, masih sulit dicapai oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, upaya pemerintah membantu masyarakat miskin dan tidak mampu untuk memberikan  pelayanan  di  bidang  kesehatan  melalui  program  JAMKESMAS.  Melalui program   ini   diharapkan   bagi   masyarakat   miskin   khususnya,   dapat   meningkatkan kesehatannya agar tidak mengalami ketertinggalan dari warga masyarakat lainnya yang lebih mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka akan kesehatan. Bertolak   dari   hal   tersebut   maka permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Jamkesmas di Puskesmas Paceda Kecamataan Maiddir Bitung, sering semua harapan berbeda dengan kenyataan yang ada di lapangan, banyak orang-orang miskin yang tidak bisa mendapatkan   pelayanan   kesehatan   secara   layak.   Kemudian sejauh ini didapati Pelayanan Jamkesmas  tidak berjalan dengan baik akibat kejanggalan oleh oknum-oknum tertentu dalam pelayanan Jamkesmas tersebut kemudian masih banyak permasalahan yang lain. Kemudian permasalahan yang ditemui selanjutnya seperti kurangnya distribusi obat, sehingga selalu pasien langsung dirujuk ke RSUD Manembo-Nembo Bitung.
PERANAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN EKSISTENSI PENGUSAHA TROMOL UNTUK MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DI DESA TAMBUN KECAMATAN DUMOGA TIMUR Tumalun, Rano Bery
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kesuksesan kepemimpinan satu daerah tidak akan lepas dari indikasi tinggi rendahnya tingkat kemiskinan masyarakatnya dan keberhasilan Kepemimpinan daerah tersebut untuk mensejahterakan masyarakatnya secara merata. Kemiskinan memberikan dampak negatif ke semua sektor, meningkatkan penganguran, kriminalitas, menjadi pemicu timbulnya bencana social, dan akan menghambat kemajuan suatu daerah. Oleh karena itu diperlukan suatu kajian yang mendalam yang dapat memberikan gambaran solusi yang aplikatif  bagi penanganan atau pengentasannya dalam bentuk program atau kegiatan yang dapat memberdayakan masyarakat. Intervensi pemerintah dalam memberdayakan pemerintah sangatlah mutalk untuk dilakukan, karena ini tertuang dalam amanat UUD 1945 bahwa Negara wajib melindungi segenap warga Indonesia bahkan sampai pada kesejahteraan. Fakta di lapangan khususnya dalam Provinsi Sulawesi Utara keberadaan PNPM adalah program pemerintah yang diharapkan mampu menaikan tingkat kesejahteraan rakyat dan dalam pengamatan penulis program ini berpengaruh tapi tidak menyeluruh. Oleh karena itu menurut penulis menanggulangi masalah diatas sangat dimungkinkan keterlibatan para pengusaha, dalam artian para pengusaha diberikan kesempatan untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan. Pengamatan sementara penulis, khususnya di Desa Tambun Kecamatan Dumoga Timur,  keberadaan para pengusaha khususnya yang bergerak dalam pengolahan logam mulia memberikan sedikit bantuan dalam mananggulangi biaya makan dan minum anggota masyarakat yang ada di desa Tambun. Usaha Tromol, usaha inilah yang dikembangkan para pengusaha yang ada di desa Tambun. Dalam pengamatan sementara ini, penulis melihat bahwa usaha ini sangat menjamur, hampir di setiap dusun kurang lebih ada lima sampai enam usaha tromol.

Page 12 of 109 | Total Record : 1084

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue