cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 1,084 Documents
 28   29   30   31   32 
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMEKARAN DESA ATEP KECAMATAN LANGOWAN SELATAN PALIT, SHERIF ARMANDO
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Important of society participation him in the plan according to Conyers (1981:154-155) furthermore tell 3 especial reason why society participation in the plan have the nature of of vital importance : 1) Society participation represent an appliance utilize to obtain get information concerning condition, local society attitude and requirement 2) Society will be more trust program activity of development if them involved in preparation and its planning, because they will be more know the activity program the ins and outs and will have sense of belonging to activity program; and 3) Pushing public participation because will arise ascription that representing an rights democratize when society involved in development. Theory which is used in research participation concept, connective society concept in concept of Unfoldment at Countryside of Atep District of South Langowan. Research method the used is in perpective of approach qualitative (Moleong 2006:5) research qualitative is research using natural background, for the purpose of interpreteng phenomenon that happened and conducted by way of entangling various existing method.   Keyword : Participation, Society, Unfoldment
PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGEMBANGKAN OBJEK WISATA PULAU MAHORO KABUPETAN SITARO Lombote, Stefanus C.
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Potensi yang dimiliki obyek wisata di Kabupaten Sitaro belum dikelola secara optimal sehingga keberadaan aset wisata belum mendapat respon positif wisatawan dalam bentuk kunjungan wisatanya. Salah satu tolok ukur perkembangan pariwisata adalah pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan karena dengan peningkatan jumlah wisatawan yang datang secara langsung akan diikuti oleh perkembangan sarana dan prasarana   pendukung   pariwisata,   pembangunan   wilayah   yang   sesuai   dengan kebutuhan pelayanan bagi wisatawan. Permasalahan yang hendak diangkat oleh peneliti dalam penelitian ini adalah: Bagaiamana Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan Objek Wisata Di Kabupaten Sitaro. Hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif menunjukan Pulau Mahoro merupakan objek wisata yang memiliki potensi yang luar biasa namun belum dikembangkan dengan baik. Masih kurangnya sarana-prasaran, pemasaran yang belum maksimal, dsb. Kata Kunci : Peranan, Pemerintah Daerah, Objek Wisata
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENYUKSESKAN TOMOHON INTERNATIONAL FLOWER FESTIVAL (TIFF) DI KOTA TOMOHON (SUATU STUDI DI KECAMATAN TOMOHON BARAT KOTA TOMOHON) Pontoh, Mellissa Margaretha
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini akan mendalami dampak pelaksanaan TIFF sebagai kebijakan pemerintah tersebut terhadap Ekonomi Masyarakat, Apakah erjadi hubungan mutualistik antara TIFF 2014 dengan masyarakat dalam hal perekonomian, dimana usaha rakyat dapat mengambil keuntungan dengan pelaksanaan TIFF. Hal ini menjadi sesuatu persoalan yang perlu dikaji melalui sebuah penelitian, sebagaimana yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Adanya TIFF telah memacu usaha  pembibitan  dan  budidaya  Bunga  Krisan  yang beberapa  tahun  mengalami  perkembangan  yang cukup pesat. Permintaan Bunga Krisan pada pasar dalam negeri diperkirakan meningkat sebesar 15% per-tahun, sedangkan pada pasar luar negeri dipekirakan meningkat sebesar 20% per-tahun. Menurut  catatan  Asbindo  (Asosiasi  Bunga  Indonesia)  impor  produk  florikultura  terus  meningkat. Peningkatan impor produk florikultura sejalan dengan peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara yang terus tumbuh.  Semua  ini menunjukan  peluang pasar  produk  florikultura  terbuka  dan  akan  terus  mengalami  peningkatan. Permasalahan utama yang dihadapi adalah pada umumnya petani di Tomohon Barat belum mempunyai kemampuan memadai dalam mengakses potensi sumberdaya yang ada termasuk teknologi yang terus berkembang untuk memperoleh penghasilan yang layak. Selain itu penanganan pengembangan sumberdaya tersebut belum terpadu, masih terlena dengan sub sektor masing-masing. Terlebih lagi implementasi program yang telah dicanangkan pada umumnya masih banyak tidak sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat pelaku agribisnis, terutama masyarakat petani.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG SEMENTARA MASYARAKAT (BLSM) DI DESA MALENOS BARU KECAMATAN AMURANG TIMUR KABUPATEN MINAHASA SELATAN Sekoh, Stefi
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan BLSM di Desa Malenos Baru Kecamatan Amurang timur Kabupaten Minahasa selatan. Metodelogi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan analisa kualitatif dimana proses penelitian ini dipusatkan pada masalah maupun fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan atau pada masalah yang bersifat aktual, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi yang rasional dan akurat. Hasil penelitian yang penulis lakukan membuktikan bahwah  impelementasi BLSM di desa Malenos belum terealisasi sebagaimana mestinya: Karena : Sumber Daya Manusia  pelaksana program BLSM yang masih belum mumpuni melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, serta mampu untuk memahami petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam melaksanakan tugas yang dimulai dari pendataan, administrasi dan penyaluran dana BLSM, Fasilitas pendukung dalam pelaksanaan program BLSM yang belum memadai, alat-alat yang dibutuhkan petugas dalam pencatatan dan pendataan, petunjuk tertulis, sampai dengan transportasi petugas yang belum dapat langsung diterima, sehingga petugas pelaksana harus menggunakan biaya sendiri terlebih dahulu, walaupun nantinya akan ada penggantian, hal ini cukup menghambat pelaksanaan program dilapangan, Struktur birokrasi pembagian kerja petugas yang masih terlalu gemuk, tidak memungkinkan pelaksanaan program BLSM dilapangan dapat dikoordinasikan dengan cepat dan efisien, karena harus menunggu petunjuk dari pelaksana ditingkat kecamatan. Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, BLSM
MOTIVASI KERJA APARATUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN POIGAR KABUPATEN BOLAANG MONGONSOW Pawewang, Anggi Daeng
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan salah satu faktor yang mempengaruhi adalah motivasi dari aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dorongan dari pimpinan menjadi sumber motivasi dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruhmotivasi kerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Poigarserta mengetahui pengaruh motivasi kerja aparatur terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh motivasi kerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Poigar adalah “Baik” dengan nilai rata-rata 3,00 sedangkan pengaruh motivasi kerjaaparatur terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya juga termasuk dalam kategori “Baik” dengan nilai rata-rata 3,00. Maka hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini dapat diterima yakni motivasi kerja aparatur berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Poigar dan Motivasi kerja aparatur berpengaruh terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya.     Kata Kunci: Motivasi, Kerja, Penyelenggaraan, Pemerintahan    
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DI DESA TUMPAAN BARU KECAMATAN TUMPAAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN EMAN, LEYDI JUITA
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagaimana yang di paparkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa sumber pendapatan desa terdiri atas a). Pendapatan asli desa yang terdiri dari; hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotongroyong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah; b). Bagi hasil pajak kabupaten/kota paling sedikit 10%  untuk desa dan dari retribusi kabupaten/kota sebagian diperuntukkan bagi desa; c). Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa; d. Bantuan keuangan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintah; e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat Tujuan penelitian ini adalah Mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Pemerintah mengenai Anggaran Dana Desa (ADD) di Desa Tumpaan Baru Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan belum memperhatikan aspirasi masyarakat dengan memenuhi sikap saling percaya dan terbuka. Dimana kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat dilakukan di level dusun sehingga hanya perwakilan masyarakat saja yang bisa menyampaikan masalah dan kebutuhan yang dihadapi. Hanya sebagian kecil yang ada di Desa Tumpaan Baru yang telah memperhatikan aspirasi masyarakat dengan memenuhi sikap saling percaya dan terbuka Kata kunci: Implementasi, ADD  
PERANAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS DI KELURAHAN TITIWUNGEN SELATAN KECAMATAN SARIO KOTA MANADO Masloman, Zulkifli
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah kelurahan merupakan ujung tombak yang menentukan penyelenggaraan pemerintahan, mengingat pemerintah kelurahan adalah grada terdepan yang langsung berhadapan dengan masyarakat, oleh karena itu pemerintah kelurahan harus berperan mengerjakan tugas-tugas pemerintahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah kelurahan Titiwungen Selatan dalam pelaksanaan tugas-tugas, metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan mengunakan jenis data kualitatif, sedangkan informan dalam penelitian ini adalah masyarakat dan aparat kelurahan titiwungen selatan, yang peneliti anggap dapat menjawab permasalahan penelitian ini. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas-tugas pemerintah kelurahan yang dilakukan oleh aparat mendapat tanggapan yang cukup beragam dari masyarakat, karena hal ini menyangkut sikap mental dari aparat itu sendiri dalam menyelesaikan tugas-tugas pemerintahan, begitu juga dengan pelaksanaan pelayanan publik, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Kelurahan Titiwungen Selatan belum maksimal.     Kata Kunci: Peranan, Pemerintah Kelurahan, Pelaksanaan Tugas.  
KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF (STUDI DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN) Lumingkewas, Febrian R.
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Demokrasi, yang salah satu pengejawantahannya melalui pemilihan umum para wakil – wakil rakyat di dewan perwakilan rakyat (DPR), dewan perwakilan daerah (DPD), dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan melihat kinerja penyelenggara pemilu di dalam proses pemilu legislatif, sering didapati permasalahan, maka dari pada itu perlu dilakukan penelitian lapangan untuk mengetahui kinerja KPU Kabupaten Minahasa Selatan. Selanjutnya dilakukan pembahasan mengenai tahapan pemilu legislatif tahun 2014 berdasarkan undang-undang no. 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu, agar supaya komisi pemilihan umum Kabupaten Minahasa Selatan dapat melakukan tugas dan wewenangnya sesuai aturan. Berdasarkan hasil analisis data melalui interview/wawancara ternyata dalam kinerja komisi pemilihan umum belum melaksanakan tugasnya secara paripurna, sehingga perlu dilakukan koordinasi dengan pihak – pihak terkait yakni pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, TNI/POLRI, tokoh – tokoh masyarakat, dan pers. Untuk membantu kinerja komisi pemilihan umum menjadi lebih baik dan melaksanakan tugasnya secara paripurna. Kata kunci : Komisi Pemilihan Umum, Pemilu Legislatif.
Partisipasi Islam Tradisional dalam Mengawal Kebijakan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Machmud, Rahmat
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian deskriptif dengan analisa kualitatif. Metode deskriptif yaitu metode penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah ataupun fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan atau pada masalah yang bersifat actual, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi yang rasional dan akurat. Penelitian deskriptif bertujuan membuat pencenderaan, lukisan, deskripsi mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat suatu populasi atau daerah tertentu secara sistematik, faktual dan teliti. Berdasarkan hasil penelitian pada bagian sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Partisipasi Islam Tradisional (NU) di Bolaang Mongondow belum menunjukkan hasil yang efektif, hal ini ditandai dengan lemahnya dukungan warga NU itu sendiri dalam memberikan dukungan kepada mesin politik NU yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, dimana hanya memperoleh dua kursi dari tigapuluh kursi yang diperebutkan di lembaga legislatif Kabupaten Bolaang Mongondow. Secara kelembagaan NU bergerak sebagai kekuatan kemasyarakatan islami, sehingga domain politik NU lebih dititik beratkan pada Partai Kebangkitan Bangsa. Partisipasi Islam Tradisional (NU) dalam mengawal kebijakan reformasi birokrasi di Bolaang Mongondow terbatas pada mempersiapkan para kader NU agar nantinya disaat duduk dalam lembaga eksekutif, dapat mempertahankan Aqidah, nilai-nilai luhur islami, sehingga kualitas kader NU akan berbeda dengan kader lainnya. Kekuatan Islam Tradisional (NU) di Kabupaten Bolaang Mongondow belum mendapat perhatian lebih oleh penguasa daerah, sehingga belum dapat memberikan pengaruh dalam penyelenggaraan pemerintahan, terlebih kebijakan reformasi birokrasi yang dilakukan di kabupaten Bolaang Mongondow. Top Eksekutif Kabupaten Bolaang Mongondow, tidak menempatkan Islam Tradisonal (NU) sebagai kekuatan kemasyarakatan yang besar di Bolaang Mongondow, sehingga saran pemikiran, gagasan, yang disampaikan oleh pengurus cabang NU Bolaang Mongondow bekum mendapat prioritas utama bagi penguasa. Kata Kunci : Partisipasi,Islam,Kebijakan,Birokrasi
PENINGKATAN SUMBERDAYA APARATUR PEMERINTAH KECAMATAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA DI KECAMATAN PULAU BATANG DUA KOTA TERNATE Lette, Stenly Angki
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang pemerintahan daerah perubahan mencakup mengenai kedudukan kecamatan menjadi perangkat daerah kabupaten/kota, dan camat menjadi pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Bupati/Walikota. Kecamatan diberikan kewenangan yang lebih luas untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan sumber daya aparatur pemerintah kecamatan melalui pendidikan dan latihan dalam meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Kecamatan Pulau Batang Dua, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif sehingga penulis dapat mengetahui secara terperinci bagaimana peningkatan sumberdaya manusia di kecamatan pulau batang dua. Dari hasil penelitian didapati Keadaan pegawai Kecamatan Pulau Batang Dua saat ini masih belum bekerja sesuai dengan bidang tugasnya hal itu di karenakan bahwa banyak pegawai yang belum mengenal bidang tugasnya masing masing dengan baik.     Keyword: Sumberdaya Manusia, Kecamatan

Page 30 of 109 | Total Record : 1084

 28   29   30   31   32 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue